🚨 Google Links UNC6671 to Multiple Extortion Brands Targeting Financial & Cloud Environments
Google Threat Intelligence Group (GTIG) has published new research tracking UNC6671, a financially motivated threat cluster using sophisticated social engineering and phishing to compromise enterprise environments.
* UNC6671 activity has been associated with extortion brands including BlackFile, Redact, Pink, Helix, and Falcon.
* Attackers impersonate IT helpdesks and call employees—sometimes on their personal phones—to trick them into visiting fake FIDO2/passkey or MFA enrollment portals.
* Stolen authentication sessions are then used to access environments including Microsoft 365 and Okta and exfiltrate sensitive data.
* Recent targeting has increasingly focused on financial services, private equity, law firms, and financial-rating organizations.
* GTIG tracked 141.65 BTC (~$10.69M) received by 18 BlackFile-associated Bitcoin addresses between January and May 2026.
🔎 Analyst Note: The research demonstrates why tracking the underlying threat cluster matters more than following ransomware or extortion brand names. Brands can disappear overnight while operators, infrastructure, and TTPs continue under new identities.
Source: Google Threat Intelligence / Mandiant
https://t.co/1lLFCPSnpG
#DDW #Intelligence #DarkWeb #Cybersecurity
Harusnya tuh, Kepala BGN atau Pejabat BGN, minimal Kepala SPPG ikut makan ompreng MBG di Sekolah.
Diambil secara random, kalo doyan & habis..
Nahh, baru dimakan siswa.. bukan Gurunya yg disuruh jadi Kelinci Percobaan..
Purbaya. Daripada ente sibuk ngejar yg kecil-kecil kek pajak kontrakan.
Mending terapin pajak kekayaan.
Seluruh orang superkaya, mau dari kubu 9 naga, 9 haji atau 9 jenderal, lu pajakin aset-asetnya.
Cukup 2% aja. Lu bisa dapat ratusan triliun.
Kalau kata CELIOS, jika 50 orang terkaya di Indo dipajakin 2%, potensi penerimaannya 93 T.
Bayangin itu 50 orang doang loh.
Memperluas basis pajak kontrakan bisa mengakibatkan harga sewa kontrakan naik. Siapa yang rugi?
Lagi-lagi kelas menengah di perkotaan. Dan ini bisa bikin situasi di perkotaan makin panas.
Jangan lupa juga, yang lagi punya KPR sedang pusing sama suku bunga tinggi yang ngefek ke bunga floating.
Ilustrasi: ALEXA dan PIXABAY
FOTO: WIKIMEDIA (Fahdi Kasmiri)
@antaranews innalillahi wa inailaihi rodziun, IQ kalian penyelenggara berapa ya? ga punya anggaran ke mandalika atau sentul mending ga usah. Percuma kekayaan tanpa IQ dan iman
UU No 11 thn 1969 ini udah ga relevan lagi di tahun 2026 ini untuk para ASN baik PNS dan PPPK.
UU ini sudah 57 thn ga direvisi. Harus banget diupdate gapok asn ini supaya relevan dgn ekonomi yang ada sekarang.
Tunjangan anak 2% dari gapok yg 2.7jt itu cuman 54 rb SEBULAN.
jajan aja lebih dari segitu. Kalo ASN dituntut yang macem" coba dibarengi dengan kenaikan gaji berkala yang pantas 200-300rb😅
Dituntut macem, tapi kesejahteraan disuruh cari sendiri, giliran ngasih hukuman paling cpt klo reward mikir" sampe 7x
@BetaEpsilonPhi Ya itulah bukti jajaran organisasi & kepegawaian daerah sulit dibenahi karena mereka cenderung merasa menguasai hajat hidup ASN, namun kemampuan manajerial NULL, hanya modal pintar bicara di depan forum, jilat atasan & politisi. Anggaran habis di konsultan
https://t.co/7gRR0Nw2hE
Ada namanya UU 1/2022 Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah,
- Pasal 146 ayat 1, Max Belanja Pegawai 30%,
- Ayat 2, penyesuaian Max 5 tahun, alias 2027 ini harus jalan.
- Kondisi di 2026, cuma ada 7/38 Provinsi, 25/415 Kabupaten, dan 1/93 Kota yang memenuhi
Kesaksian mengejutkan para ahli di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) membuka tabir borok dan kepalsuan retorika program Makan Bergizi Gratis (MBG). Klaim pemerintah bahwa penarikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) demi membiayai program sentralistik ini dapat menggerakkan ekonomi nasional terbukti hancur berantakan di depan sains dan fakta ekonomi riil.
Pertama, perihal multiplier effect. Direktur CELIOS Bima Yudistira menegaskan bahwa lonjakan pertumbuhan ekonomi akibat MBG sifatnya sangat semudank temporer. Angka tersebut hanya terdongkrak oleh proyek konstruksi fisik pembangunan dapur SPPG. Celakanya, pembangunan 27.000 titik dapur ini sangat Jawa-sentris (11.000 titik menumpuk di Jawa Barat, sementara di Papua Tengah dan Sulbar bisa dihitung jari).
Pasokan bahan bangunannya pun tidak dibeli dari toko bangunan lokal sekitar, melainkan dikuasai rantai pasok pusat. Artinya? Tak ada pemberdayaan ekonomi daerah, yang ada justru perampasan ruang fiskal Pemda.
Kedua, tingkat kebocoran dan pemborosan (food waste) yang sangat mengerikan. Selain korupsi di level pengadaan barang/jasa yang sudah menyeret pimpinan BGN, tingkat makanan sisa yang terbuang sia-sia akibat ketiadaan kontrol kualitas mencapai Rp1,2 TRILIUN! Fakta pahit ini memicu kesimpulan menohok di sidang MK: program MBG sejatinya lebih tepat disebut sebagai subsidi bagi pakan ternak ketimbang perbaikan gizi anak sekolah.
Ketiga, mitos sentralisasi anggaran. Alasan pemerintah menarik dana TKD dari daerah dengan dalih "mencegah korupsi di tingkat Pemda" terbukti menjadi blunder terbesar. Menarik anggaran triliunan ke pusat bukannya menghilangkan korupsi, melainkan hanya mendesentralisasikan dan membesarkan skala korupsinya secara masif (mega-corruptions). Ketika triliunan uang pajak rakyat dibakar demi proyek ugal-ugalan yang menyisakan makanan sisa untuk pakan ternak dan skandal hukum pejabat, maka kebijakan ini adalah bencana fiskal nyata! Hentikan sekarang juga.
Video : tribun
Informasi aja nih. BPJS itu punya Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) yang diamanahkan ke Puskesmas buat dijalankan bagi penderita penyakit kronis kayak diabetes dan hipertensi. Dan senam itu masuk dalam kegiatan preventif dan promotifnya.
Kalau dilaksanakannya hari minggu, kapan kami bisa libur Ya Allah 😭
Gaya bet main tentara²an naik Jeep Willys
Ga tau dia bokap gw yg pertama kali naik turun gunung di Lampung bawa Jeep Willys. Jemput emak gw di sekolah rakyat jaman ga enak
‼️ LG stops sending security updates to TVs if you do not consent to them wiretapping your home and sending your and your household's voice recordings to their AI.
And it gets worse. LG's new TV terms quietly turn you into the compliance officer: under section 6(d), it is your "sole responsibility" to get consent from anyone whose voice the set's AI features might capture, and to warn household members and guests, all to satisfy wiretapping and eavesdropping laws.
Those voice services ship enabled by default. If a guest objects, LG's remedy is that you go disable the microphone. And owners of older sets who refuse the new webOS terms stop receiving security patches.
Mungkin buat yg Non PNS gak begitu paham, makna IV/b ini.
Sebagai gambaran, banyak Sekda (PNS karir tertinggi) di daerah itu Golongannya cuma IV/c.
Dan sebelum Kepala BKN yg sekarang, pangkat bawahan gak boleh melebihi atasannya.. Jadi banyak yg kenaikan golongannya seret..
@maunklana@MFGBawon pemerintah ga usah dianggap dah, sok mau netapin harga telur aja udah ga dianggep pasar, wkkk
yg jualan siapa, yg beli siapa, eh si paling ngatur kasih statement dan buat rilis.
Cukuplah pemerintah itu mudahkan industrialisasi kapasitas & permudah pasarnya. Buat ekosistem sehat