Dinur Handayani

is collecting a good deeds

[Dinur Handayani @dinhdyn]

@srctya @taeokpokki @worksfess Kak aku boleh nitip menfess? Mau bagi loker

[Dinur Handayani @dinhdyn]

@txtdarionlshop Dasar Dadan sakit jiwa

[Dinur Handayani @dinhdyn]

@jstxnvm @IndosFC Emang dia ngomong apa bang? Penasaran w😂😂

[Dinur Handayani @dinhdyn]

@PisangManis18 @idextratime Sama bang😂, gw juga bobotoh die hard.. Tapi, tau sty ke persija jdi makin seru liga Indonesia ini😂😂😂

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

Malaysia: “Paspor kalian lemah.”
Indonesia: “Iya.”

Malaysia: “Rupiah kalian anjlok.”
Indonesia: “Sepakat.”

Malaysia: “Negara kalian berantakan.”
Indonesia: “Lanjut.”

Malaysia: “Presiden kalian bijinya satu.”
Indonesia: “Info lama.”

Malaysia: “Wapres kalian Gibran.”
Indonesia: “Nah.”

Udah gaada yang bisa dibela bgst

[Dinur Handayani @dinhdyn]

@majesticdemons @The_RedsIndo Bener asalkan mau sabar aja exposurenya kan pasti ke dia, padahal 2029 juga masih lama.. Dasar egois

[Dinur Handayani @dinhdyn]

@tuponk @usabperning_ Muhun leres😂

[Gik @9giksss]

dihari lahir pancasila ini

[txtdaritaxpayer @txtdaritaxpayer]

Kenapa dapur MBG pakai skema yayasan?
Karena biar BEBAS PAJAK

Udah dapat insentif segudang, ditambah korupsi miliaran per hari, masih bebas pajak pula.

Ini namanya perampokan berjamaah dan terstruktur.

MBG = Maling Berkedok Gizi

[stoichiometry @stoichiometryyy]

@aniesbaswedan "... bukan karbitan jadi diplomat, bukan pula karbitan jadi pejabat."

Menlu dan Seskab yang baca:

[Sarjana Eksu @SarjanaEksu]

Makanya kerja di SCBD biar tau governance yang bagus tuh gimana. Klo business trip malah dicover sama biaya sendiri itu malah ada potensi conflict of interest dong.

Klo gitu bisa dong bilang “ah gw beli kuda deh skalian. Kan sebagian perjalanan gw yg bayar juga”

[Dinur Handayani @dinhdyn]

@TheEconopost YA ALLAH YA RABB😭😭😭

[Dinur Handayani @dinhdyn]

@LambeSahamjja Dari 2024, and they did nothing for the nation

[kalé @oyasumipopon]

ini method gw untuk stay sane being adult so far:
1. yaudahlah

[Supporter Gblk @binlatif]

@Hnirankara Alih-alih mengistilahkan 'ga napak tanah', mending ngomong aja 'rakyatnya ga siap'. Menurut saya tumpuan perubahan tuh ada di golongan terdidik, sejarah membuktikan. Mereka sudah di level seharusnya, yang dibawah perlu didorong. Ndorong kerbau emang susah, pakai trik bisa.

[Ferry Koto @ferrykoto]

Mestinya Pak Hashim ini yang jadi Menteri Komdigi, baru josss, semua Operator diwajibkan turunkan harga langganan Internet.

Beliau tahu hitung2annya, biaya internet di Indonesia terlalu serakah. Mana lambat juga.

Padahal dgn akses internet lebih murah, tidak hanya jangkauan luas, tapi juga menjangkau semua ketebalan kantong rakyat, produktifitas dan ekonomi juga bisa menggeliat.

Sayang beliau ndak mau jadi Menteri, mungkin khawatir dituduh Nepotisme, aji mumpung karena kakanya Presiden.

[Avelino Guido @AvelinoGuido28]

Nggak. MBG sama Kopdes bukan yang bikin rupiah ambruk secara langsung. Tapi dua program ini turut bikin keuangan negara makin kepepet, dan itu berefek ke rupiah. Prosesnya gini: kalau pengeluaran negara jauh lebih gede dari pemasukannya, pemerintah harus ngutang lebih banyak lewat surat berharga. Investor asing yang pegang surat itu mulai ragu, karena makin gede defisitnya, makin mereka khawatir negara susah bayar utang. Makanya mereka jual, tukar ke dolar, cabut. Permintaan rupiah turun, dolar naik.

Mereka kan pantau terus berita kita, defisit APBN per April 2026 udah tembus Rp164,4 triliun, jauh lebih parah dibanding April tahun lalu yang cuma Rp4,3 triliun. Belum lagi dokumen APBN final 2026 tegas bahwa hampir sepertiga anggaran pendidikan, tepatnya Rp223,5 triliun dari total Rp769 triliun, digeser buat MBG.
Yang pasti bikin mereka tambah heran, tentang Kopdes. 80 ribu koperasi desa dikasih pinjaman dari bank BUMN buat modal usaha. Normalnya kan koperasi yang nyicil utang itu tiap bulan. Tapi di aturan terbaru, yang bayar cicilan pokok plus bunganya adalah negara, bukan koperasinya. Jadi koperasinya minjem, tapi yang nanggung utangnya APBN. Koperasinya rugi atau males pun, utangnya tetap kebayar. Beban itu nempel tiap bulan, dari 80 ribu koperasi sekaligus. Apa ga geleng-geleng kepala itu investor dan ekonom global.

Pemerintah udah gerak sih, hanya dinamikanya tetap belum meyakinkan (bahkan lucu). Purbaya udah bilang bakal motong anggaran MBG, ga sampe seminggu dibantah sama BGN. BI juga udah naikin suku bunga, rupiah tetap tembus 17.845. Tapi tetap gw apresiasi 2 upaya itu, khususnya MBG kalau bisa diturunkan lagi dananya, atau kalau tidak mau, fokus arahkan ke sekolah-sekolah di pelosok yang muridnya benar-benar membutuhkan.

Terus apa yang selanjutnya pemerintah harus lakukan?
Menurut keyakinan saya ada tiga hal.
Pertama soal defisit. Yang perlu dilakukan: tunda ekspansi Kopdes ke daerah yang belum siap, daripada maksa jalan tapi malah nambahin defisit baru. Yang lebih penting, buktiin ke pasar bahwa defisit nggak akan jebol 3% sampai akhir tahun. Investor nggak butuh janji, mereka butuh lihat konsistensinya.

Kedua soal cadangan devisa. Per April kata BI, cadangan devisa kita tinggal $146,2 miliar, turun dari $156,5 miliar di awal tahun. Artinya dalam 4 bulan BI udah habiskan $10 miliar buat jual dolar langsung di pasar supaya rupiah nggak makin nyungsep. Masih ada lumayan banyak sih, tapi kalau terus dikuras dengan laju segini, ruang geraknya makin sempit. Yang harusnya dilakukan bukan cuma jual dolar terus, tapi genjot dolar masuk: tarik investasi asing langsung. Dan ini butuh lebih dari sekadar Prabowo keliling dunia.

Kalau kita lihat, dalam 18 bulan Prabowo udah 49 kali keluar negeri, hampir setara 4 bulan penuh hari kerja, dan selalu pulang bawa "komitmen investasi" triliunan. Tapi investor terbesar Indonesia sampai sekarang tetap Singapura, Hong Kong, China, bukan negara-negara yang dikunjungi. Komitmen bukan realisasi. Yang bikin investor beneran masuk adalah kepastian hukum, kemudahan izin usaha, dan konsistensi kebijakan, bukan foto bareng pemimpin dunia.

Ketiga, dan ini yang paling kontroversial, tentang gimana caranya mendorong jumlah ekspor kita. Mulai 1 Juni 2026 eksportir CPO dan batu bara wajib simpen 100% devisa hasil ekspornya di bank BUMN selama 12 bulan. Ekspor komoditasnya juga mulai masuk masa transisi lewat BUMN baru bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Untuk saat ini eksportir masih boleh pakai mitra/sistem lama sih, tapi dokumentasinya sudah harus lewat DSI. Baru mulai 1 Januari 2027 nanti seluruh transaksi ekspor sepenuhnya diambil alih DSI, sebagai eksportir tunggal batu bara, sawit, dan ferro alloy.

Tujuannya mulia: supaya dolar dari ekspor nggak kabur ke luar dan kebocoran devisa lewat transfer pricing bisa ditekan. Tapi gw tetap khawatir melihat proses eksekusi dan kecepatannya. DSI dibentuk dalam 3 hari: akta notaris 18 Mei, SK Kemenkumham 19 Mei, diumumkan Presiden 20 Mei, tanpa satu pun rapat publik, tanpa DPR, tanpa asosiasi pengusaha. Lalu sekarang satu entitas ini pegang seluruh hak jual komoditas strategis Indonesia ke luar negeri, tanpa audit independen, tanpa mekanisme pengawasan yang jelas. Ironisnya, ini persis modus transfer pricing yang mau diberantas, tapi sekarang yang melakukannya adalah negara sendiri. Kalau badan ini tidak transparan, kita tidak nutup pintu korupsi, kita cuma mindahin lokasinya ke satu titik yang lebih susah diawasi.

Jadi balik ke pertanyaan awal tadi: emang kalau MBG dan Kopdes dihentikan rupiah bisa menguat? Jawaban singkatnya nggak, karena memang tidak sesimpel itu. Dan gw berharap pemerintah bisa notice tiga saran gw diatas. Karena selama defisit terus bengkak, cadangan devisa terus dikuras, dan kebijakan besar kayak DSI dibentuk dalam 3 hari tanpa kajian publik, pasar akan terus ragu. Yang akhirnya menghasilkan rupiah yang lemah, cerminan dari pemerintah yang juga kelihatan ragu-ragu...

[Dinur Handayani @dinhdyn]

@TimnasXtra Ompreng Fc

[Dinur Handayani @dinhdyn]

@keluhkesahkonoh Tapi kan ada stock opname? Kalo ga balance gimana?

[Dinur Handayani @dinhdyn]

@marcklok_23 Tolong cepat di release jaketnya, saya mau beli🙏