Agustus 1989, sekelompok mahasiswa ITB demo di depan rektorat. Mereka menolak kedatangan Menteri Dalam Negeri. Waktu itu, namanya Rudini. Jenderal Angkatan Darat.
Para mahasiswa yg terlibat ditangkap. Diadili. Dan dipenjara.
Salah satu pelakunya sekarang jadi Menteri. Namanya Jumhur Hidayat.
Mereka yang ngecam aksi mahasiswa mengusir para menteri di UGM, mesti tahu sejarah ini.
Mahasiswa menolak dan mengusir pejabat politisi dari kampus, itu biasa aja.
Dan as expected
Sudah banyak narasi dan komentar yang menyudutkan mahasiswa
Ini komentar-komentar di IG Totpol.
Mayoritas menghujat mahasiswa.
Rata rata gw liat ya pendukung 02
Bahkan ada Dirut Pemberitaan ANTARA yang ikutan nimbrung wkwkw
Ekonomi digital tumbuh pesat di Indonesia tapi siapa yang paling diuntungkan?
Bukan pengemudi ojol, bukan seller UMKM.
Tapi Platform yang ambil komisi tanpa menanggung risiko.
Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi adalah dua hal yang sangat berbeda.
Pertumbuhan ekonomi digital mengukur seberapa besar nilai transaksi, GDP, dan aktivitas ekonomi yang terjadi lewat platform digital.
Angkanya naik = ekonomi digital "tumbuh." Tapi pertumbuhan ini tidak memberi tahu siapa yang menikmati hasilnya.
Pemerataan ekonomi mengukur seberapa merata hasil pertumbuhan itu didistribusikan ke seluruh lapisan masyarakat apakah yang di bawah ikut naik, atau hanya yang di atas yang makin kaya.
Kenapa MBG dan KDMP kacau? Karena sistemnya komando.
Mereka gak mau tau, yg penting bisa ngebangun 19 ribu SPPG dan 80 ribu kopdes dlm waktu yg singkat. Akhirnya semua serba dipaksakan.
Proyek yg dihasilkan pun jadi prematur dan jadi ladang korupsi. Tinggal nunggu waktu aja, mega proyek ini jadi benalu yg menggerogoti APBN dan ngerusak pelan2.
PHE , Pertamina Hulu Energi , bukan perusahaan receh.
Perusahaan ini menyumbang 65% lifting minyak nasional.
Sebagian besar keuntungan Pertamina datang dari sini.
Artinya: tiap kali lo isi BBM, lo lagi membiayai perusahaan ini.
Sekarang gue mau nunjukin sesuatu soal siapa yang beneran kerja di dalamnya , dan siapa yang duduk ngawasin mereka.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari menegaskan skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan diubah setelah data jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan lebih akurat.
Ia menyebut ke depan insentif tidak lagi dipatok sama rata sebesar Rp6 juta per unit seperti kebijakan sebelumnya.
Arumsari menjelaskan, kejelasan data penerima manfaat akan berdampak langsung pada struktur operasional di lapangan, termasuk jumlah dan sebaran SPPG. Tidak menutup kemungkinan, sejumlah unit akan digabung apabila jumlah penerima manfaat di suatu wilayah tergolong kecil.
Dengan skema baru tersebut, BGN akan menyesuaikan insentif berdasarkan beban layanan masing-masing SPPG, bukan lagi berbasis angka tetap tanpa mempertimbangkan jumlah penerima manfaat.
Selain itu, BGN juga menyiapkan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penilaian kinerja SPPG. Tidak hanya berfokus pada output jumlah makanan yang diproduksi, tetapi juga kualitas dan standar keamanan pangan.
-
Selengkapnya kunjungi website dengan klik link di bio atau download aplikasi di AppStore dan Google Play Store.
#inilahNews #MBG #Inilahcom #TitikTengah #titikcerah
Hari ini mahasiswa demo tuntut harga BBM dan gas turun.
Hari yang sama, Bahlil di DPR usul anggaran Rp 815,56 miliar untuk program kompor listrik , "supaya rakyat di desa bisa pakai."
Masalahnya: program ini pernah ada.
Era Jokowi, 2022. PLN coba konversi kompor LPG 3 kg ke kompor listrik.
Hasilnya? Dibatalkan , karena kompor listrik butuh daya minimal 900 VA ke atas, sementara jutaan rakyat miskin dayanya cuma 450 VA.
Sekarang Bahlil bilang mau buat kompor listrik "di bawah 900 VA."
Solusi baru, atau PLBK (Program Lama Bersemi Kembali) dikemas ulang dengan anggaran hampir Rp 1 triliun dari uang pajak lo?
Demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil terjadi di setidaknya 10 kota di Indonesia pada Senin (15/06).
Berikut sebaran titik aksi dan tuntutan yang disampaikan.
Baca selengkapnya: https://t.co/4JiURNeKkT
Eks Menko Polhukam Mahfud MD menyebut sejak awal tak yakin ada kesungguhan dalam reformasi Polri. Oleh karenanya, ia tak terkejut revisi UU Polri yang baru disahkan DPR mengabaikan sejumlah rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri.
~MS #MahfudMD #RUUPolri #UUPolri
Aspirasi Publik dalam Aksi Demonstrasi Pertengahan Juni 2026
Aksi demonstrasi mahasiswa kembali bergema!
Mengawal keresahan atas kondisi ekonomi, bagaimana warganet merespons isu ini di berbagai platform pada 11-15 Juni 2026?
Simak utas analisisnya!
By DE (@ismailfahmi)
Rapat kerja yang membahas alokasi anggaran fantastis untuk Badan Gizi Nasional (BGN) mendadak dinyatakan tertutup untuk umum dan media, Senin (15/6/2026).
~RS
Acara HMI jadi berbayar.
Kalau pesertanya seribu, sementara HTM-nya 100.000/orang, masih untung 50 juta.
Tapi apa ada seribu HMI yang mau bayar itu untuk 90 menit mendengarkan Ferry Irwandi?
Kemhan bilang Apel Siaga Komcad ASN 12 Juni 2026 itu "kegiatan rutin pembinaan" , tidak ada hubungannya dengan demo mahasiswa.
Oke. Mari kita uji logika "rutinnya":
Surat Nomor B/752/VI/2026/BACADNAS diterbitkan 11 Juni 2026.
Artinya: kegiatan yang diklaim "rutin" ini baru direncanakan sehari sebelum demo terbesar mahasiswa tahun 2026.
Kalau ini memang rutin , jadwalnya ada di mana sebelumnya?
Fakta di lapangan:
a. Surat diterbitkan Bacadnas Kemhan, 11 Juni 2026 . sehari sebelum aksi
b.Isinya: ~500 ASN dari 42 kementerian dipanggil ke Kemhan pukul 07.00 WIB, 12 Juni
c. Hari yang sama, aparat gabungan TNI-Polri memblokade mahasiswa di Tosari sebelum bisa sampai Bundaran HI
d.Koalisi sipil (LBH Jakarta, KontraS, YLBHI, Imparsial, PBHI, WALHI) menyebut ini "mobilisasi ilegal" , karena UU No. 23/2019 Pasal 63 menegaskan Komcad hanya bisa dimobilisasi dalam keadaan darurat militer atau perang, atas perintah Presiden, dengan persetujuan DPR
e.TB Hasanuddin (Komisi I DPR): ini berpotensi ciptakan konflik horizontal — ASN vs mahasiswa, sesama warga sipil
Kemhan punya dua pilihan narasi:
a. Kalau ini "mobilisasi" → melanggar UU No. 23/2019 Pasal 63, karena tidak ada darurat militer, tidak ada persetujuan DPR
b. Kalau ini "pembinaan rutin" → kenapa 500 ASN dari 42 kementerian dipanggil dadakan dalam 24 jam, tepat di hari demo?
Dua-duanya tidak bisa dijawab dengan nyaman.
Yang pasti: instrumen pertahanan negara yang secara hukum diciptakan untuk menghadapi invasi asing dan perang ,diaktifkan tepat di hari warga negara berdemonstrasi damai menuntut haknya.
Ancaman apa yang sedang dihadapi negara ini, sampai Komcad perlu siaga?
Polda Metro Jaya hari ini, di depan kamera:
"Kami bukan musuh mahasiswa. Kami adalah partner. Kami adalah mitra."
Lalu mereka umumkan angkanya:
Untuk mengawal demo hari ini , 6.675 personel gabungan disiagakan.
Prediksi massa aksi?
Sekitar 300–500 orang di DPR/MPR.
Di Bundaran HI? 80–100 orang.
Rasionya: untuk 500 mahasiswa, negara siapkan hampir 13 aparat per orang.
Tiga belas.
Bukan untuk perang.
Bukan untuk bencana.
Untuk warga negara yang mau bicara.
Dan ini bukan pertama kali.
Jumat 12 Juni lalu ,4.151 personel untuk massa yang juga ratusan orang.
Setiap minggu angkanya naik.
Di saat yang sama, Polda mempersoalkan surat pemberitahuan , apakah mahasiswa sudah lapor sesuai UU No. 9 Tahun 1998 Pasal 10.
Tapi Kabid Humas Polda mengakui sendiri dalam konferensi pers hari ini: meski tanpa surat pemberitahuan, polisi tetap melakukan pengawalan.
Jadi surat itu wajib atau tidak?
Kalau tidak wajib , kenapa dipermasalahkan ke publik?
Kalau wajib , kenapa tetap dilayani?
6.675 aparat untuk 500 mahasiswa yang mau bicara.
Di negara mana ini disebut "pelayanan"?
Politisi Gerindra di TV bilang:
"Pak Prabowo tidak alergi kritik."
Tapi 12 Juni 2026 , mahasiswa BEM UI mau demo ke Bundaran HI.
Yang menyambut mereka: barikade berlapis TNI-Polri.
Saling dorong.
Diblokade dari siang sampai malam.
Bahkan sempat dihalang saat mau salat Jumat.
Yang lebih mencengangkan: sehari sebelumnya, 11 Juni 2026, Kemhan menerbitkan Surat B/752/VI/2026/BACADNAS : memerintahkan ~500 ASN dari 42 kementerian yang tergabung dalam Komponen Cadangan untuk ikut Apel Siaga di Kemhan, tepat pada 12 Juni 2026.
Hari yang sama dengan demo mahasiswa.
Kemhan bilang itu tidak ada hubungannya dengan demo.
Tapi surat tanggal 11 Juni, apel 12 Juni, demo 12 Juni , itu bukan kebetulan yang mudah dijelaskan.
YLBHI dan koalisi masyarakat sipil menilai bahkan apel siaga Komcad di tengah situasi demo damai pun sudah merupakan "kekeliruan fatal" , karena UU PSDN Pasal 63 hanya mengizinkan mobilisasi Komcad saat negara dalam keadaan darurat militer atau perang, dengan persetujuan DPR.
Indonesia sedang dalam kondisi darurat apa, tepatnya?
Sementara itu, program MBG yang diklaim "mulia" , Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua wakilnya sudah jadi tersangka Kejagung per 3 Juni 2026.
Modusnya: mark-up pengadaan, jual-beli izin SPPG ke yayasan yang tidak lolos kualifikasi.
Sejak Juni 2025, Transparency International Indonesia sudah peringatkan bahwa MBG dikepung risiko korupsi sistemik. Tidak ada yang dengar.
Dan Presiden yang "tidak alergi kritik" itu , tercatat sudah 3 kali ke Prancis dalam setahun: Januari, April, dan Mei 2026.
Sementara rakyat yang protes BBM naik diminta bersabar karena "butuh waktu."
Sabar menunggu apa?
Presiden yang "terbuka terhadap kritik", atau surat Kemhan yang terbuka tepat sehari sebelum demo?
YouTuber asal Brasil membeli hak siar Piala Dunia senilai Rp900 miliar dan menayangkannya secara gratis melalui YouTube.
Casimiro Miguel berhasil mengembangkan ide siaran gratis tersebut menjadi bisnis bernilai triliunan rupiah lewat dukungan sponsor dan jutaan penonton dari kalangan muda.
🎥:Latoball