Lulusan Harvard dan Stanford university nggak laku di negara ini
yang ada jadi bawahan mereka ini
tips sukses di indo:
- cukup jadi penjilat presiden
- jadi tim sukses waktu pilpres
- kalo bisa ada adegan nangis poin +
Saat ini ada 25 wakil menteri yang juga menjabat sebagai komisaris BUMN.
Padahal putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 jelas menegaskan bahwa wakil menteri tidak boleh rangkap jabatan.
Bila dibongkar semua latar belakang pendidikan komisaris BUMN, makin ketauan, Negeri ini memang tidak pernah mem-value pendidikan sebagai suatu hal yang penting #Hensa
Poin pertama saja sudah sangat problematik. Belum lagi poin2 selanjutnya.
Orang ini nggak paham soal bahwa narasi biaya pribadi presiden itu justru menabrak prinsip tata kelola negara.
Klaim bahwa kelebihan biaya ditanggung oleh dana pribadi presiden itu secara etika birokrasi dan hukum tata negara adalah hal yg sangat problematis.
Ini blurs the line. Dalam administrasi publik modern, harus ada batas yang mutlak antara kekayaan pribadi pejabat (private wealth) dan operasional negara (public fund).
Saat presiden memakai duit pribadi untuk urusan kedinasan, hal ini justru merusak standarisasi penganggaran dan akuntabilitas.
Lalu bagaimana biaya2 dicatatkan dalam LKPP?
Apakah ini dikategorikan sebagai hibah pribadi kepada negara?
Jika iya, apakah sudah melalui prosedur penerimaan hibah yang sah agar tidak menimbulkan conflict of interest di kemudian hari?
Kalo ngeliat bagaimana ZAKAT MAAL dibandingin PAJAK, makin menyadarkan betapa luar biasanya Islam.
Pajak mengambil uang rakyatnya dari penghasilan di atas batas tertentu (PTKP), nggak peduli seberapa banyak kebutuhan orang tersebut.
Zakat Maal mengambil uang rakyatnya dari harta (liquid) yang sudah mengendap SETAHUN (haul), dan harus melewati batas tertentu (nishab)! Dari perspektif sendiri, ini sistem yang luar biasa adil. Kenapa?
Secara logika, jika kekayaan sudah melewati batas tertentu, berarti orang tersebut sudah cukup aman seandainya sebagiannya harus diberikan ke orang lain. Ditambah lagi kekayaan tersebut sudah mengendap lewat dari setahun, artinya memang itu uang dingin yang tidak terpakai.
Bandingkan dengan pajak. Bisa saja ada orang dengan penghasilan sedikit di atas PTKP, tapi sebenernya dia butuh SEMUA uang tersebut utk hidup (apapun kebutuhannya). Pantaskah orang seperti ini diwajibkan membayar pajak?
Akhirul kata, hanya ingin berbagi hadits saja.
“Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka” [HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7]
Ada cerita menarik lainnya dari kisah Maryam.
Bukan soal makanan.
Bukan soal kelahiran Nabi Isa.
Tapi tentang… kurma.
Kenapa Allah menyuruh Maryam menggoyangkan pohon kurma saat melahirkan?
A Thread
Beras bantuan dengan foto Presiden Prabowo di karung itu menunjukkan bagaimana negara masih memperlakukan warga korban bencana ekologis seolah sebagai "objek propaganda", bukan sebagai pemegang hak.
Bantuan yang bersumber dari APBN ditempeli wajah satu orang, seolah datang dari kemurahan hati pribadi, bukan dari uang rakyat dan kewajiban konstitusional negara. 🤬
https://t.co/WoBzUKXe7X
Jika dilihat lebih detail, bencana di tiga provinsi ini bersumber dari wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) besar yang hulu-nya berada di bentang hutan Bukit Barisan. Di Sumatera Utara misalnya, bencana paling parah melanda wilayah-wilayah yang berada di Ekosistem Harangan Tapanuli (Ekosistem Batang Toru), yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga. Ekosistem Batang Toru yang berada di bentang Bukit Barisan telah mengalami deforestasi sebesar 72.938 hektar (2016-2024) akibat operasi 18 perusahaan.
Sedangkan di Aceh, ada 954 DAS, 60% dalam Kawasan Hutan, 20 DAS kritis. Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Trumon yang memiliki luas 53.824 Ha. Sejak 2016-2022 43% DAS tersebut mengalami kehilangan tutupan hutan, sekarang tersisa 30.568 Ha atau sekitar 57%. DAS Singkil sebagaimana yang ditetapkan pemerintah berdasarkan SK 580 seluas 1,241,775 hektar. Namun sisa tutupan hutan pada 2022 hanya 421,531 hektar. Artinya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir mengalami degradasi tutupan hutan di DAS Singkil seluas 820,243 hektar, 66%. DAS Jambo Aye luas awalnya 479.451 hektar, kerusakan 44,71%. DAS Peusangan yang luasnya 245.323 kerusakan 75,04%, DAS Krueng Tripa dari total luas 313.799 kerusakan 42,42%. DAS Tamiang dari luas 494.988 kerusakan 36.45%.

Di Sumatera Barat, DAS Aia Dingin yang merupakan salah satu DAS administratif penting di Kota Padang, dengan luas 12.802 hektar. Secara topografis, kawasan hulu DAS memiliki kelerengan datar hingga terjal, dengan bagian hulu berada di wilayah kawasan hutan konservasi Bukit Barisan yang seharusnya berfungsi sebagai benteng ekologis utama. Namun, kawasan terdegradasi cukup parah akibat tekanan aktivitas manusia. Dari tahun 2001 hingga 2024, DAS Aia Dingin kehilangan 780 hektar tutupan pohon, mayoritas deforestasi terjadi di wilayah hulu, yang memiliki peran vital dalam meredam aliran permukaan dan mencegah banjir bandang.
#BencanaEkologis
ACEH
Peta ini memperlihatkan bahwa banjir besar yang melumpuhkan Aceh terjadi di wilayah yang salah satu konsesi hutannya dimiliki langsung oleh Prabowo Subianto melalui PT Tusam Hutani Lestari, perusahaan HTI yang menguasai sekitar 97 ribu hektare hutan di Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Utara.
Konsesi milik Prabowo ini berdiri berdampingan dengan puluhan izin tambang, HTI, HPH, dan kebun sawit berskala raksasa yang bersama‑sama menggerus tutupan hutan di pegunungan dan hulu sungai, merusak daerah tangkapan air, dan melemahkan kemampuan alam menahan limpasan hujan.
Banjir yang menerjang baru-baru ini datang ketika curah hujan ekstrem turun di kawasan yang sudah lama dikapling izin-izin tersebut, sehingga air hujan tidak lagi tertahan oleh hutan dan tanah yang sehat. Air mengalir deras membawa lumpur dan kayu ke pemukiman, menjadikan banjir bandang di Aceh sebagai salah satu yang terbesar dalam beberapa dekade terakhir, menenggelamkan ribuan rumah dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi.
Wilayah yang disorot dengan garis ungu di peta—Pidie Jaya, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Gayo Lues hingga Aceh Singkil—adalah kabupaten dengan banjir terparah yang resmi berstatus siaga darurat. Di banyak titik, penjelasan resmi memang menyebut luapan sungai setelah hujan lebat berhari‑hari, tetapi peta ini menambahkan lapisan fakta lain: hulu sungai yang sama sudah dibebani 30 izin tambang minerba seluas lebih dari 132 ribu hektare ditambah konsesi kayu dan HTI yang membentang hingga ke batas permukiman.
Salah satu contoh yang paling menonjol adalah kawasan Linge di Aceh Tengah, tempat PT Tusam Hutani Lestari menguasai hampir 100 ribu hektare hutan dan telah lama diprotes warga karena merampas ruang hidup mereka dan mengubah hutan adat menjadi kebun industri pinus.
Dengan demikian, bencana ini bukan hanya soal hujan dan alam, tetapi juga soal kepemilikan lahan raksasa oleh elit politik, termasuk presiden, yang ikut menentukan seberapa parah air bah menerjang kampung‑kampung di hilir.
Masih ada banget kok ada yang merasa sebel sama orang2 yang berisik mengkritisi pemerintah di medsos. I shared this on my IG, fully aware that a lot of friends will skip it and prefer padel related posts.
Share it if you feel like to. No artwork. No credit needed.
🇮🇱: Steals land for 80 years
🇮🇱: Builds settlements, bulldozes homes
🇮🇱: Treats Palestinians like subhumans
🇵🇸: Resists
🇮🇱: “Terrorism! We have the right to defend ourselves.”
🇮🇱: Flattens Gaza, kills 20,000 children
🇮🇱: Bombs Lebanon “preemptively”
🇮🇱: Illegally annexes part of Syria
🇮🇱: Bombs Iran, kills civilians
🇮🇷: Responds
🇺🇸: “Israel has the right to defend itself.”
🇮🇱: “We are under attack!”
🇪🇺: “We strongly condemn Iran.”
Jepang level penggunaan AInya udah kayak gini, di Indonesia dipake cuma buat bikin kartun-kartunan abal-abal yang diglorifikasi atas nama teknologi oleh sekelompok manusia nirempati, niretika dan nirlogika.