Training Manajer Koperasi Desa Merah Putih buat ngurus minimarket
Yang gak diajarin:
- Manajemen stok dan inventaris ❌
- Pengelolaan uang tunai ❌
- Pertanggungjawaban keuangan ❌
- Penerimaan barang dan hubungan dengan supplier❌
- Pencegahan kehilangan barang❌
- Penataan produk di rak❌
- Penjadwalan staf dan manajemen tim❌
- Standar pelayanan pelanggan❌
- Keamanan dan kebersihan produk❌
- Pembacaan laporan penjualan dan data dasar❌
- Regulasi penjualan dan barang❌
- Perizinan usaha❌
Yang diajarin:
- Kicau mania ✅
- Huu haaa ✅
- Teroreroteroret ✅
Jahat banget cok!! 😠
Kalau semua yg diomongin nadiem ini bener, dahlah hopeless banget sama penegak hukum di negara kita capt. Antara inkompeten atau emang ada niat jahat.
Kenapa gue bilang gitu? Coba lo tonton video ini sampe kelar. Lo bakal merasa apa yg disampaikan nadiem itu semua logis dan seluruh tuntutan jaksa jadi ga berdasar.
Lo inget ga suami dewi Sandra, Harvey Moeis? Berapa potensi kerugian negaranya? Berapa tahun dia dituntut jaksa? Berapa banyak denda yg harus dia bayar??
Jauh banget dari tuntutan ini capt!
At least, Gue gatau nadiem ini kesalahannya seberapa besar, tapi dengan tuntutan setidak masuk akal itu gue rasa ini sangat ga adil.
Semoga ada keadilan di negeri tercinta kita ini.
Film dokumenter Pesta Babi
karya Dandhy Dwi Laksono
membongkar narasi besar pembangunan di Papua,
khususnya terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diklaim untuk ketahanan pangan dan energi.
Namun dalam penjelasan Dandhy
proyek ini justru dinilai sebagai kedok dari ekspansi industri besar dan kepentingan ekonomi-politik yang melibatkan aktor negara, termasuk militer.
1. Narasi Resmi vs Realita di Lapangan
Pemerintah mendorong narasi:
Ketahanan pangan (food estate)
Kemandirian energi (biofuel, biodiesel)
Swasembada nasional
Namun menurut film ini:
yang terjadi di lapangan adalah alih fungsi hutan besar-besaran menjadi perkebunan industri (terutama sawit dan energi)
masyarakat adat Papua justru terdampak langsung: kehilangan tanah, ruang hidup, dan konflik sosial
2. Dugaan “Agenda Tersembunyi” di Balik PSN
Film ini mempertanyakan:
Apakah ini benar murni program pembangunan?
Atau ada agenda ekonomi elite dan korporasi besar di baliknya?
Disebutkan bahwa:
Papua menjadi “lahan baru” industri bioenergi
Ada keterlibatan banyak aktor, termasuk perusahaan sawit dan energi global
Negara (termasuk militer) ikut terlibat dalam pengamanan dan operasional proyek
3. Peran Militer dalam Proyek Ekonomi
Salah satu poin paling sensitif:
Pembangunan batalion di Papua meningkat
Rasio aparat di Papua sangat tinggi dibanding wilayah lain
Keamanan proyek dikawal ketat aparat
Film ini mempertanyakan:
apakah pendekatan militer ini benar untuk konflik keamanan
atau juga bagian dari pengamanan kepentingan ekonomi skala besar
4. Dampak ke Masyarakat Adat
Menurut narasi dalam film:
Masyarakat adat sering tidak dilibatkan
Tanah ulayat diambil untuk proyek industri
Muncul konflik sosial dan ketegangan di lapangan
Ada kekhawatiran bahwa:
Pembangunan justru membuat masyarakat kehilangan ruang hidupnya sendiri.
5. Kritik terhadap Model “Kapitalisme Negara”
Dandhy menyebut arah kebijakan ini mengarah ke:
state capitalism (kapitalisme negara)
di mana negara menjadi aktor ekonomi utama bersama korporasi
dan militer ikut masuk dalam sektor ekonomi
Ia menilai ini mirip:
kapitalisme terpimpin versi modern
6. Isu Lingkungan & Energi
Film ini juga mengkritik biofuel/sawit
sebagai energi “hijau”:
dianggap tidak sepenuhnya ramah lingkungan
karena deforestasi besar untuk perkebunan
emisi tetap tinggi jika dihitung dari seluruh siklus produksi
Kritik Dandhy sejauh ini:
- Pembangunan sering tidak berbasis data transparan (black box policy)
- Tidak ada uji keberhasilan yang jelas sebelum proyek besar dijalankan
- Kritik publik sering dianggap ancaman, bukan masukan
- Ruang demokrasi dan kontrol publik makin lemah karena disinformasi & regulasi
Aparat TNI membubarkan kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter “Pesta Babi” di Pendopo Benteng Oranje, Ternate, Maluku Utara, Jumat (8/5/2026) malam.
Dalam video, Komandan Kodim (Dandim) 1501/Ternate Letkol Inf Jani Setiadi mengatakan, pembubaran dilakukan karena film tersebut dinilai menuai banyak penolakan dan dianggap bersifat provokatif oleh sebagian masyarakat.
#PestaBabi #Ternate #cut
Lu mau tau gak gobloknya narasi lu di mana? Ada murid yang suka dan merasa terbantu dengan MBG, tapi difarming bahwa MBG itu berhasil. Padahal, kalo lu pinteran dikit, postingan lu ini bisa dijadikan kunci buat evaluasi ulang program MBG. Sini, biar gue bantu jelasin:
1. Murid yang merasa terbantu dengan adanya MBG didata, mereka berasal dari keluarga miskin/menengah/kaya;
2. Dengan data yang didapat di poin 1, kelompokan data per kelas ekonomi-tingkat kepuasan;
3. Jika rata2 yang merasa terbantu adalah kelas miskin, maka program wajib tersegmentasi bagi murid tidak/kurang mampu;
4. Kenapa MBG harus dievaluasi ulang dan segmentasi penerimanya hanya kelas kurang/tidak mampu? Karena itulah problema yang harus diselesaikan oleh pemerintah;
5. Apa yang akan terjadi jika penerima MBG hanya dari kalangan kurang/tidak mampu? Porsi anggaran berkurang, negara bisa hemat hingga ratusan triliun per tahun, APBN kembi sehat, penerima manfaat jadi tepat sasaran, hingga meminimalisir potensi korupsi oleh pemilik dapur;
6. Jika penerima manfaat sudah "targeted" ke murid dari kelas kurang/tidak mampu, apa langkah selanjutnya yang harus diambil oleh pemerintah?;
7. Perluas lagi sasarannya ke HANYA penderita stunting/gizi buruk, sedangkan ibu hamil diberikan paketan MBG yang berbeda (produk khusus selama masa kehamilan untuk membantu pertumbuhan/kesehatan janin; bukan makanan berat yang berpotensi terdapat kandungan racun);
8. Jika pemerintah mampu melakukan poin 1-7, gue yakin Prabowo bakal dapat banyak pujian bahkan dari orang2 yang sebelumnya ngasih kritikan keras ke program MBG.
Tapi yang jadi pertanyaan, apakah Prabowo mampu dan berani untuk evaluasi ulang (total) programnya, termasuk pengurangan jumlah insentif per hari bagi pemilik dapur?
Gw juga ngak berharap Prabowo bakal 2 periode, tapi setelah gw liat2 jadi rada pesimis:
1. Pekerja & Pengusaha MBG itu bisa jadi voting block gede terutama di kabupaten
2. KopDes Merah putih & Pabrik tekstil gede2an danantara yg mau dilaunching bisa jadi lumbung suara
3. Ekspansi besar2an dgn 150 bataliyon baru, 1 kota/kabupaten 1 batalion, ini keluarga militer fix dukung dia
4. Pas Pemilu Bansos bakal ditabur lagi buat rakyat miskin, persis kayak pemilu 2024 yg bikin gerbong mulyono menang
Dan ngeliat dari survey yang dilakukan, per Q1 2026 aja kepuasan buat Bowo diatas 70% semua, padahal kondisinya Rupiah nyentuh 17rb, Kematian Afan Kurniawan karena dilindas mobil Brimob, KLB Keracunan MBG di Bandung & Garut, Sembako makin mahal karena rebutan sama SPPG dan APBN yang cekak dan dana desa dipotong dsb. Ini benar2 aneh karena masyarakat Indonesia bener2 gampang lupa, pemaaf dan permisif bgt.
Gw yakin kalo dia jogat joget lagi trus ditabur beras 10kg bisa menang lagi di 2029 dia.
Kenapa SAHAM BCA LONGSOR?
Sesudah Himbara, sekarang bank Swasta DIPAKSA ditarik secara off budget untuk membiayai proyek2 prioritas unggulan pemerintah (MBG, KPMD...)
Cash flow APBN sudah gak kuat, yang DISURUH jadi penyedia likuiditas ya Perbankan.
N.G.E.R.I.
Kenyataan bahwa abis orang pada bilang "tidak" dan dia masih bisa bilang, "MBG itu penting," adalah bukti beliau nih tuli terhadap suara masyarakat bahkan secara langsung.
hebat! prabowo lagi bangun fasisme berbasis bisnis katering. satu per satu institusi dikuasai lewat insentif sppg. polisi, tentara, kementerian, ormas, lsm, koperasi dan sekarang kampus. semuanya dikontrol biar patuh lewat jatah jumlah ompreng.
Alih2 optimalisasi dan evaluasi sistem, pikirannya langsung bangun bangun bangun
Mbok ya duduk dulu, ngobrol sama ahli2, evaluasi dan identifikasi core problemnya dulu apa, baru tentuin tindakannya
Arghhh frustrasi gw sama ngr ini 😩
Oiya sejak kapan demen dengerin ahli? 🥴
@jmelive@kompascom dia ini dari kecil gapernah susah, ngga terbiasa dengan “source” yang terbatas, apa yang dia mau dia beli. makanya waktu jd presiden apapun masalahnya solusinya ngga pernah mempertimbangkan aspek fiskal/keuangan negara.