A. R. Dwi Prastowo @dwi_rofiul - Twitter Profile

A. R. Dwi Prastowo @dwi_rofiul

about 2 years ago

@HushWatchID Kronologi sebenarnya dong, alasan bpk semarah itu? Dan perekam yang sederail itu gak di tangkap juga?

0

15

A. R. Dwi Prastowo @dwi_rofiul

about 2 years ago

@DokterTifa Entah apa yg ada di benak beliau ini, kok iso ne bahasa nya tidak mencerminkan pendidikan nya, semakin di coment semakin tinggi follower nya, iki phd opo PHD sech🫣 mbok yo seng santun, elaeng umur

0

38

dwi_rofiul retweeted

Teddy Gusnaidi

@TeddGus

over 2 years ago

MEGAWATI SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI PERAN ATAS LAHIRNYA KPK DAN MK. Ketika saya membaca berita, Megawati mengklaim bahwa dia yang membuat MK dan KPK, maka saya wajib meluruskan pernyataan yang sangat keliru ini, agar supaya publik tidak mendapatkan informasi yang sangat keliru. Pertama, sebagai Presiden, Megawati sama sekali tidak punya dan tidak diberikan kewenangan oleh hukum untuk membuat lembaga seperti MK dan KPK. Jadi ucapan Megawati sudah terbantahkan. Kedua, saya akan jelaskan terkait lahirnya MK dan KPK, dimana Megawati SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI PERAN. MK itu terbentuk berdasarkan amanat UUD 45, di aturan peralihan Pasal III berbunyi: “Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.” Fungsi, mekanisme dan peran Mahkamah Konstitusi juga bukan diciptakan oleh Megawati tapi oleh amanat UUD 45 ada di pasal 7, Pasal 7B, pasal 24, pasal 24C dan Pasal 24A. Maka lahirlah UU MK di tahun 2003. KPK juga begitu, itu dibentuk berdasarkan amanat UU 31 tahun 1999, pasal 43 ayat 1 yang berbunyi : Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan Pada pasal 43 ayat 2 berbunyi: “Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Undang-undang” Jadi UU ini memerintahkan dibentuk KPK, tugas dan wewenangnya juga sudah ditentukan dan diperintahkan untuk membuat UU KPK. UU ini ditandatangani oleh Presiden BJ Habibie. Ketiga, karena perintah UU 31 tahun 1999, harus dibentuk KPK, maka lahirlah UU 30 tahun 2002 yang kebetulan saat itu Megawati Presidennya karena menerima lungsuran jabatan dari Gus Dur. Jadi jika Gus Dur tidak dilengserkan, maka UU KPK itu wajib ada di rezim Gus Dur. Jadi sama sekali bukan karena Megawati. Megawati sama sekali tidak memiliki peran lahirnya KPK. Jelas ya bahwa KPK dan MK lahir sama sekali bukan karena peran Megawati. Megawati sama sekali tidak memiliki peran dalam mengisi roh KPK dan MK. Ibarat membangun rumah, Megawati hanya tukang bangunan, bukan pemilik dan bukan arsitek yang merancang desain bangunannya. Saya pikir cukup jelas penjelasan saya, jangan sampai publik menelan begitu saja apa yang disampaikan oleh Megawati.