@DISPERMADES_JTG Penafsiran atas PP tersebut justru mengungkap persoalan mendasar: regulasi tidak lagi dijalankan sebagai instrumen keadilan, melainkan direduksi menjadi dalih administratif untuk membenarkan kebijakan yang timpang. https://t.co/ecIdFejWjR
@DISPERMADES_JTG Efisiensi anggaran di Kabupaten Blora akan kehilangan legitimasinya ketika yang dikorbankan justru hak dasar aparatur desa, sementara pilihan kebijakan yang lebih adil dan rasional sebenarnya masih tersedia. https://t.co/goNp4m8eUH
Cara penyajian yang memotong konteks, menggiring opini negatif, dan menampilkan narasi sinis terhadap kehidupan kiai dan santri merupakan bentuk ketidakpahaman dan ketidakadaban media terhadap khazanah pesantren.
#BOIKOTTRANS7
https://t.co/SY75oknlN5