Edy Ris

Ketika hati tak lagi merasa | Ketika itu pula sesungguhnya kita telah mati

[J Yosef Wijaya @wijayagopala]

@dinopattidjalal Penyakit lama, kalo sudah tua gak bakal bisa berubah mau rakyat ngamuk juga.

Dari 9 alasan dia dipecat TNI, alasan no 8 adlh krn sering keluar negeri, dan spt biasa, tanpa ijin & koordinasi

https://t.co/KDnmawDbkK

[Kangkung @pedas__manis]

Ada yang ngespill surat pemecatan wowo dari TNI.

Salah satu alasannya:

"sering ke Luar Negeri tanpa ijin dari Kasab (Kepala Staf Angkatan Bersenjata) ataupun Pangab (Panglima Angkatan Bersenjata)"

Ohh pantes moment sih ini haha

[Dino Patti Djalal @dinopattidjalal]

Berikut video analisa saya berjudul "Rakyat gaduh : Presiden Prabowo 1 dari 6 hari berada di luar negeri ? 5 saran saya". Semoga didengar Pemerintah. Silahkan dikomentari, dibahas, disebarkan, dikutip & boleh juga diliput media. Salam, Dr. Dino Patti Djalal

[Edy Ris @edy_ris]

@ErinaldiZu19623 @DuLLahNUsantara @Txtdariiugm @aniesbaswedan Masih bingung dgn kalimat satir; Angin gak punya KTP?
Bro, itu kan kalimat satir; yg maksudnya jngn buru2 nyalahin asal polusi udara yg dibawa angin, karna kita gak tau pasti angin yg bawa polusi itu datangnya dari wilayah mana.
Jgn2 masbro memang gak tau kalimat satir ya? 🤗

[WONG SRAGEN OMAHE NENG KALTIM MUTER2 NENG SUMATRA @Subur0204]

TRADISI PRIMITIF, BODOH DAN TOLOL
Apapun alasannya, membuang buang makanan sangat dikecam dalam agama islam. Pada saat orang lain kelaparan, membuang buang makanan dengan alasan melestarikan tradisi merupakan tindakan TOLOL.

[King Purwa @BosPurwa]

Hampir 1 jam belio diem, matanya terpejam sesekali terbuka, usianya 96 tahun 8 Juni 2026 besok. Tapi mendadak BRINGAS ketika bicara masalah lingkungan hidup. Video ekslusif krn gw sendiri yg ambil. Prof Emil Salim..

Esensi pembangunan berkelanjutan!

[Mahfud MD @mohmahfudmd]

Apakah ini fakta tindakan hakim di persidangan? Ataukah hanya rekayasa AI? Saya tak sempat nonton sidangnya. Kalau benar ini atraksi hakim di persidangan: Duh Gusti, mengapa dunia peradilan kita begini?

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada laporan baru dari lembaga riset Celios yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah gue baca tentang kondisi ekonomi Indonesia.

Judulnya: Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026.

Dan datanya bukan dari sembarang sumber.
Dari Forbes.
Dari LHKPN.
Data yang sudah terverifikasi dan tidak bisa dibantah.

Fakta pertama yang langsung bikin gue sesak napas:
50 orang terkaya Indonesia hanya 50 orang total kekayaannya mencapai Rp4.600 triliun per 2026.

APBN Indonesia?
Rp3.800 triliun.
Artinya 50 orang itu lebih kaya dari seluruh anggaran negara yang digunakan untuk membiayai 270 juta rakyat Indonesia selama satu tahun penuh.
Satu tahun.
Gaji PNS, subsidi BBM, bayar utang, bangun jalan, biaya militer, semua program sosial semuanya masih kalah dari 50 orang itu.

Dan setiap harinya harta 50 orang itu naik Rp13 miliar per hari.
Sementara upah pekerja harian di Indonesia bergerak di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per jam.

Fakta kedua ketimpangan di antara pejabat negara sendiri:
Total kekayaan pejabat negara era Prabowo-Gibran: Rp1 triliun lebih.
Dan dari seluruh pejabat itu 73% kekayaannya hanya dikuasai oleh 12 orang.
Dua belas orang.
Yang masing-masing punya kekayaan di atas Rp1 triliun.

Siapa?
Salah satu yang terbesar adalah Menteri Pariwisata Widya Kusuma.
Ada juga Menteri Perumahan Rakyat.
Keduanya masuk dalam daftar lima pejabat terkaya.

Fakta ketigayang paling menohok soal TNI dan Polri:

Setiap tamtama TNI prajurit paling bawah butuh 252 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Panglima TNI.

Dua ratus lima puluh dua tahun.
Kalau mulai kerja umur 20 baru bisa menyamai kekayaan atasannya di umur 272 tahun.
Itu bukan angka. Itu absurditas.

Di Polri sedikit "lebih baik" polisi golongan paling rendah butuh 139 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Kapolri.

Ketimpangan ini bukan hanya antara rakyat dan orang kaya. Tapi di dalam institusi yang sama.
Di antara satu korps yang sama.

Fakta keempat anggota DPR versus konstituennya:

Anggota DPR Gorontalo kekayaannya 800 kali lipat dari rata-rata masyarakat Gorontalo yang mereka wakili.

Anggota DPR Yogyakarta 400 kali lipat dari rata-rata masyarakat Yogyakarta.

Orang-orang yang mengklaim mewakili rakyat hidupnya 400 sampai 800 kali lebih kaya dari rakyat yang katanya mereka wakili.

Dan mereka yang membuat undang-undang. Mereka yang memutuskan kebijakan pajak. Mereka yang menentukan siapa yang dapat subsidi dan siapa yang tidak.

Dan ini yang membuat seluruh gambar itu menjadi sangat gelap:
Celios mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana: kalau 50 orang terkaya itu dipajaki hanya 2% dari total kekayaan mereka negara dapat berapa?

Rp93 triliun per tahun.

Sembilan puluh tiga triliun.
Setiap tahun.
Dari pajak 2% saja atas kekayaan 50 orang.

Itu lebih dari cukup untuk membiayai rekonstruksi bencana besar.
Untuk membenarkan semua perlintasan kereta berbahaya di Jawa yang butuh Rp4 triliun.
Untuk menggaji 8 juta guru honorer setahun penuh.
Untuk menutup seluruh defisit BPJS Kesehatan.

Hanya dari 50 orang.
Hanya 2%. Per tahun.
Tapi itu tidak terjadi.
Dan Celios menjelaskan kenapa:

Karena orang-orang yang punya kekayaan itu — adalah orang-orang yang sama yang membiayai kampanye politik, yang duduk di dewan komisaris BUMN, yang punya akses langsung ke pengambil keputusan.

Pajak kekayaan sudah masuk dalam rencana Kementerian Keuangan paling lambat 2028 kata mereka. Tapi implementasinya? Masih "akan akan akan" saja. Tidak pernah benar-benar dieksekusi.

Sementara yang terus dipajaki adalah kelas menengah yang sudah ngos-ngosan. Kelas menengah Indonesia turun 1,1 juta orang dalam setahun tapi mereka yang paling mudah dikejar pajaknya karena datanya ada, penghasilannya kelihatan.

Seperti kata peneliti Celios: berburu di kebun binatang. Hewannya kelihatan, tinggal tembak. Sementara yang benar-benar harus dipajaki terlalu kuat untuk disentuh.

Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh laporan ini:

Ketimpangan yang ekstrem ini bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya.

Celios menelusuri pola historis dan hasilnya konsisten. Ketika ketimpangan mencapai titik ekstrem dan orang-orang hopeless tidak melihat jalan keluar yang rasional mereka tidak lari ke gerakan buruh atau gerakan sosial yang terorganisir.

Mereka lari ke kelompok-kelompok yang menawarkan identitas, musuh bersama, dan rasa memiliki.

Di Italia 1930-an orang yang di-PHK direkrut oleh Black Shirt. Di Jerman industri tutup, pengangguran meledak, orang mencari pegangan.

Di Indonesia sendiri kerusuhan 1998 dan berbagai gejolak sosial sesudahnya, ketika ditelusuri, akar masalahnya selalu sama: ketimpangan ekonomi yang dibalut isu identitas.

Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat sekarang ormas-ormas yang berdemo bukan ke instansi pemerintah tapi ke lembaga bantuan hukum masyarakat sipil, bayaran demo yang menjadi solusi pengangguran, program-program besar yang menyerap tenaga kerja tapi dengan cara yang menciptakan ketergantungan bukan kemandirian.

Solusi yang Celios rekomendasikan dan ini sangat konkret:

Satu — pajak kekayaan 2% untuk 50 orang terkaya. Langsung hasilkan Rp93 triliun per tahun. Bukan mimpi Brazil dan Colombia sudah melakukannya dengan komite audit independen.

Dua — moratorium MBG. Hentikan sementara, perbaiki tata kelola dari akar, baru jalankan lagi dengan tepat sasaran fokus ke daerah 3T dan keluarga miskin ekstrem, bukan merata ke semua sekolah termasuk swasta di Jabodetabek.

Tiga — kembalikan 20 triliun yang diambil dari anggaran kesehatan ke Kementerian Kesehatan untuk program stunting yang sudah terbukti efektif. Benefit yang dihasilkan: Rp400 triliun. Versus MBG yang belum jelas benefit konkretnya.

Empat — pajak windfall untuk komoditas yang sedang untung besar batu bara, sawit, nikel, minyak. Mereka untung dari harga global yang tinggi, sementara rakyat menanggung subsidi energi. Ini bukan soal nasionalisasi ini soal keadilan distribusi keuntungan.

Indonesia bukan negara miskin. Indonesia adalah negara yang kekayaannya terkonsentrasi pada sangat sedikit orang, yang sistem pajaknya melindungi orang kaya dan membebani kelas menengah, dan yang program-program besarnya lebih banyak menciptakan celah korupsi baru daripada menyelesaikan masalah lama.

50 orang lebih kaya dari APBN. 12 pejabat kuasai 73% kekayaan seluruh pejabat negara. Tamtama butuh 252 tahun untuk menyamai Panglima. Anggota DPR 800 kali lebih kaya dari konstituennya.

Dan solusinya sudah ada. Jelas. Terukur. Bisa dijalankan hari ini.

Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya. Karena yang harus meloloskan kebijakan pajak kekayaan itu adalah orang-orang yang sama yang akan paling terdampak olehnya.

Itu bukan korupsi yang bisa ditangkap KPK. Itu adalah struktur. Dan struktur hanya bisa diubah kalau tekanan dari bawah lebih kuat dari kenyamanan di atas.

⚠️ Disclaimer: Berdasarkan laporan Celios "Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" dan wawancara peneliti Celios Bima Yudistira. Data bersumber dari Forbes dan LHKPN yang dapat diverifikasi publik. Ini analisis berbasis riset independen bukan tuduhan hukum kepada individu manapun.

[Barish @as_siglie]

Alhamdulillah...
Komunitas Warga Aceh di USA, beli Gereja di kota Harrisburg, Pennsylvania (USA). Gereja akan dijadikan Masjid dan Islamic Center. Insyaa Allah, barokah... 🫡🕌🤝

Berita ini tidak masuk Media Mainstrem.

[Edy Ris @edy_ris]

@HNahdiana Iya lah mbak.. Demokrasi kan mencari yg terbanyak, dan yg terbanyak itu ironisnya tidak selalu identik dgn yg terbaik.. 😥

[Acho @MuhadklyAcho]

Cerdasnya menembus langit. Mantap memang kualitas pejabat kita tuh. Ga ada lawan 🫡

[Akbar Faizal @akbarfaizal68]

Tampaknya memang takkan ada harapan cara pikir beberapa orang dikabinet untuk berubah. Disaat kinerjanya terus-menerus justru menjadi beban politik Presiden, eeeh…. simenteri justru sedang sibuk ancang-ancang jadi Ketua Umum Ormas besar. Lantas apa bedanya dgn upaya mantan Presiden Jokowi dulu yg berupaya menambah masa jabatan menjadi tiga periode? Yg satunya menambah masa waktu kekuasaan, yg satunya lagi menambah area/wilayah kekuasaan. Kalian koq gak pernah berusaha paham arti kata’cukup’ sih?

[@is_pelssy @is_pelssy]

Orang G@blok emang pasti nyari alasan buat nyerang..
Sehat² selalu ya pak JK..

Jusuf Kalla: Selama 75 tahun Haji Kalla Berdiri, Tidak Pernah Terlambat Bayar Kredit

Jusuf Kalla menjelaskan soal kredit sebesar Rp30 triliun di Bank Himbara (bank BUMN). Menurut dia, kredit hingga 30 triliun di bank himbara itu artinya dia dipercaya. Karena perbankan tidak sembarang memberi kredit hingga Rp30 triliun.

“Saya cuma 30 T. Sementara konglomerat lainnya bisa lebih 100 T. Kenapa saya yang diserang. Selama 75 tahun perusahaan Haji Kalla, tidak pernah terlambat bayar kredit walaupun satu hari. Coba tanya ke bank-bank itu...”

“Justru dari kredit 30 Triliun, tiap tahun saya bayar bunga 3 Triliun sebagai pemasukan, keuntungan ke Bank...”

“Tidak ada kaitannya sama uang negara. yang saya pinjam adalah uang rakyat, uang nasabah yang dibisniskan bank lewat kredit. Untuk apa saya pakai uang Rp30 Triliun itu ? Untuk pembangunan, saya bangun PLTU di Sulawesi dan Sumatera, bantu pemerintah sediakan listrik ke rakyat...”

“Okelah sekarang kalian mau menjatuhkan saya lewat kredit, saya kembalikan semua uangnya, saya tutup kreditnya, saya hentikan PLTU. Sumatera dan Sulawesi gelap”. Jadi jangan macam-macam, jatuhkan saya lewat kredit itu”

Kredit saya paling besar untuk investasi green energi, hampir 1.500 Mega watt, yang lainnya hanya 25 Mega, 10 Mega, sudah bangga. Saya bangga bisa menerangi Nusantara, bisa menjadi cahaya bagi rakyat. Bisa memberi pendapatan kepada bank lewat bunga 3 T per tahun.”

“Terpentingnya, di semua PLTU yang saya bangun tidak ada orang asing yang bekerja. Hanya satu, konsultannya, itu dari Kanada, tugasnya hanya datang ke Indonesia beberapa hari lakukan penilaian standar global..”

“Apa yang saya lakukan, semua untuk rakyat, untuk menerangi rakyat. Kasih tau semua para Termul-Termul itu...”.
~ha

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, Mahfud MD baru ngomong sesuatu yang bikin gua tidak bisa langsung lanjut scrolling begitu saja.
Di podcast terbarunya dia bahas anggaran MBG
yang sudah lama jadi bahan omongan tapi baru benar-benar diekspos dengan data yang konkret.

Dan yang bikin gua berhenti adalah satu detail kecil yang justru paling menggambarkan betapa bermasalahnya tata kelola program ini.

Kaos kaki.
Rp100.000 per pasang.
Untuk 17.000 pasang.
Total 6,9 miliar rupiah.

Mahfud sampai angkat kaos kakinya sendiri
di depan kamera dan
bilang kaos kaki yang dia pakai itu
Rp100.000 dapat tiga pasang dibeli online.
Dan untuk anggaran MBG satu pasang
kaos kaki dihargai Rp100.000.
Untuk program makan siang anak-anak.
Kaos kaki.

Tapi ini bukan hanya soal kaos kaki yang overpriced. Ini adalah simptom dari sistem
yang jauh lebih bermasalah.

Mahfud ceritakan data dari survei Policy Research Center yang melibatkan 1.168 responden semuanya penerima langsung MBG. Hasilnya sangat mengejutkan.

88 persen mengatakan program ini lebih banyak dinikmati oleh politisi dan pengelola dapur daripada anak-anak penerimanya.
87 persen mengatakan MBG rawan korupsi.
79 persen mengatakan kualitas makanan sengaja diturunkan untuk mengambil keuntungan.

Dan yang paling menohok dari semua pihak yang diuntungkan, anak-anak dan keluarga yang seharusnya jadi penerima manfaat utama hanya dapat 6,5 persen.
Sementara elit dan pejabat publik dapat 44,5 persen
dan pengelola dapur SPPG dapat 44 persen.

Program yang katanya untuk anak-anak hanya 6,5 persen manfaatnya yang benar-benar sampai ke anak-anak.

Mahfud juga cerita pengalamannya sendiri keliling daerah.
Di NTB dia ketemu orang yang sudah punya dapur MBG dan penghasilannya per bulan sudah ratusan juta.
Sudah jadi bahan candaan di kalangan tertentu
eh kamu udah punya dapur belum?
Dan yang punya dapur itu bukan orang sembarangan. Itu aktivis,
orang-orang yang punya koneksi politik,
yang punya akses ke jaringan yang tepat.

Tapi yang menurut gua paling penting dari semua yang Mahfud katakan adalah satu pertanyaan yang dia lempar dengan sangat jelas.

Prabowo sudah keras-keras ancam koruptor. Programnya bagus.
Niatnya bagus.
Tapi yang di bawah tidak menjalankan dengan benar,
laporannya tidak akurat,
dan tidak ada satupun aparat hukum
yang memeriksa kebocoran ini secara serius.
KPK diam.
Kejaksaan diam.
Kepolisian diam.
Padahal kasusnya ada di mana-mana.

Mahfud bilang sesuatu yang sangat tepat
kalau pemerintahan berganti suatu saat nanti
besar kemungkinan semua masalah hukum dari program ini akan terbongkar sekaligus.
Karena sejarahnya selalu begitu.
Yang sekarang aman-aman saja
rezim berganti
semuanya dibuka.

Lebih baik dari sekarang ditata dengan benar.
Lebih baik dari sekarang ada yang berani periksa. Karena semakin lama dibiarkan semakin dalam masalahnya.

MBG itu programnya benar dan rakyat yang benar-benar kekurangan memang senang mendapatkannya. Tidak ada yang menyangkal itu.

Tapi antara niat baik di atas dan eksekusi di lapangan ada jurang yang sangat lebar yang diisi oleh kepentingan politik,
jaringan rente,
dan kebocoran yang sistematis.

Dan selama tidak ada yang mau memeriksa dengan serius uang pajak kita terus mengalir ke kaos kaki seharga Rp100.000 per pasang dan dapur-dapur yang pemiliknya sudah bisa mentraktir orang makan malam mewah setiap bulannya.

[Muhammadiyah @muhammadiyah]

Ada rutinitas ‘aneh’ menjelang Ramadhan, Syawal (Idul Fitri), dan atau Idul Adha. Dimana umat Islam di Indonesia bahkan di dunia memasuki fase berulang yang penuh ketidakpastian. Grup WhatsApp ramai, Facebook dan media sosial pun ikut gaduh penuh perdebatan. Yaitu, perdebatan klasik berulang: jadi puasanya kapan? Lebarannya hari apa?

Bahkan di era AI saat ini, umat masih harus menunggu malam hari H-1. Menunggu kepastian dari sidang isbat, rukyat, atau pengumuman yang kadang berbeda satu sama lainnya.

Padahal dunia modern saat ini justru dibangun di atas kepastian. Masyarakat global membutuhkan kalender yang akurat. Maskapai penerbangan tak bisa berkata, “Kita lihat hilal dulu baru tentukan jadwal.” Bursa saham tak bisa menunggu rukyat. Dunia pendidikan, industri, dan birokrasi berjalan dengan sistem waktu yang terukur, konsisten, dan ilmiah.

Di tengah realitas itu, gagasan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) dari Muhammadiyah muncul sebagai tawaran solusi. Sebuah ikhtiar menyatukan penanggalan umat Islam secara global berbasis perhitungan astronomi yang akurat. Namun seperti banyak gagasan pembaruan dalam sejarah, KHGT tentu tidak datang tanpa pro-kontra. Menariknya, kita bisa melihat di masa lampu pertarungan pro-kontra semacam ini, déjà vu.

Artikel ini telah tayang di https://t.co/XH2nvFvr1s dengan judul: Pro-Kontra KHGT: Semua Akan Muhammadiyah pada Waktunya.

#Muhammadiyah #KHGT

[𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾ @Naz_lira]

Kalau modal “ngartis” dijadikan pejabat ya kayak gini jadinya. “Tangan yang menyuapi”, pongah bangeet, tapi tolol.

Dia pikir SDA itu milik pemerintah dan Pajak yg dibayar rakyat adalah “Setoran Angkot”.

Gak ngotak dan gak tahu malu banget bikin pernyataan “pemerintah menyuapi rakyat”.

Pemerintah bukan netekin rakyat, bukan juga pemilik lumbung. Pemerintah adalah pengelola amanah. Uang yg dibelanjakan untuk program sosial ataupun program lainnya bukanlah sedekah pribadi pejabat.

Itu semua berasal dari sda milik rakyat serta hasil pajak, keringat, dan jerih payah rakyat sendiri. Rakyatlah yg mengisi kas negara, sedangkan pemerintah hanya ditugasi mengelolanya dng jujur, amanah, adil dan tanggung jawab.

Bilang pemerintah “menyuapi” rakyat adalah akal bangsat yg membalikkan fakta dan merendahkan martabat warga negara. Bantuan sosial bukanlah belas kasihan, melainkan instrumen kebijakan publik untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan. Itu kewajiban konstitusional, bukan kemurahan hati.

Jika ada pejabat yg merasa sedang “menyuapi”, pasti yg keliru adalah cara pandang si pejabat setan itu terhadap kekuasaan.

Dalam negara demokrasi, pejabat digaji oleh rakyat. Jadi jangan dibolak-balik, bukan tangan penguasa yg memberi makan, melainkan tangan rakyatlah yg menopang negara, termasuk menggaji dan memberi fasilitas kenyamanan hidup bagi pejabat.

Rambut doang putih ubanan, isi kepala bocah paud..!!.

[Muhammadiyah @muhammadiyah]

🌙 ANEKDOT IMRON SPESIAL RAMADAN #1
Suka Duka Dinobatkan Sebagai Admin Grup WA Keluarga Besar

..... Info-info yang dibagikan semakin tidak terkendali. Dari obat bawang putih campur air putih yang katanya menyembuhkan segala penyakit, teori konspirasi vaksin ada chipnya, sampai video paling tidak mungkin terjadi hasil garapan AI: Cristiano Ronaldo angkat Piala Dunia (eh👀).

Imron terduduk di tepi kasur, HP masih menyala di tangannya, notifikasi terus berdatangan. Pikirannya melayang, membayangkan semua kemungkinan yang ada di depannya, dan setiap opsi terasa seperti jebakan.

💬💬💬💬💬💬
Lantas, akankah Imron membalas dengan mengirimkan foto Lamine Yamal sedang sahur bersama Pak Joko Pelatih Lumba-lumba❓

Baca selengkapnya di https://t.co/YUV0a8yD1U

#SiapLebihAwal #AnekdotImron #Muhammadiyah

[Akbar Faizal @akbarfaizal68]

Kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (PAN-RB), terima kasih sudah diingatkan kalau orang ini berulang-tahun. Tapi apa relevansinya dengan tugas dan tanggungjawab kalian ngurusi yang beginian? Berat betul beban bangsa ini. @gibran_tweet @prabowo

[Dino Patti Djalal @dinopattidjalal]

Berikut video statement saya / FPCI re intervensi AS di Venezuela & dampaknya. Mohon maaf dlm bahasa Inggris krn utk konsumsi internasional tapi ada subtitle bahasa 🇮🇩. Silahkan dibahas, dishare dan dikutip. Salam, dino patti djalal