Rajin Telat Ngantor

sing wis yo wis, sing durung yo durung.

[Rajin Telat Ngantor @emes_zaky]

@yuanyourideul @intinyadeh Itu plat mobil dinas pejabat nder. Dulu RF* sekarang jadi ZZ*, jadi bukan plat mobil dengan kode wilayah Depok nder.

[Wikipedia bahasa Indonesia @idwiki]

Negara gagal adalah negara yang dianggap gagal dalam memenuhi persyaratan dan tanggung jawab dasar suatu pemerintahan berdaulat.

[Ahmad Arif @aik_arif]

Berturut-turut membaca kabar kekerasan seperti ini benar-benar membuat ngeri. Sebelumnya, pencuri ayam dihakimi massa hingga tewas. Satpam di Cirata ditenggelamkan dengan tangan terikat, pelakunya diduga para remaja. Kini muncul lagi kekerasan massa di Menteng?

Sulit menganggap semua ini sekadar peristiwa yang berdiri sendiri. Jangan-jangan ini gejala dari sesuatu yang lebih dalam, apakah kita mendekati runtuhnya kepastian hukum dan wibawa negara?

Ketika koruptor triliunan rupiah bisa tersenyum tanpa borgol dan rompi tahanan, satpam yang menegur pengemudi Alphard karena melanggar hak pejalan kaki justru dipermalukan, sementara jurnalis dan media yang mengkritik sekolah rusak malah dicap “londo ireng”, publik melihat hukum berjalan dengan standar yang berbeda.

Jika hukum kehilangan kewibawaannya, sebagian orang mulai merasa berhak menjadi hakim di jalanan. Dan itulah pertanda yang paling mengkhawatirkan.

[Sisters in Danger @SistersInDanger]

Tubuh Affan Kurniawan aja dilanggar/dilindas

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

UPDATE:

Admin @TheKerupuk per hari ini, 17:30 naik dari saksi jadi tersangka buat kasus bikin meme.

Sementara itu Febrie, nimbun 74 kg emas, sama duit milyaran, turun dari tersangka jadi saksi buat kasus korupsi dan cuci duit.

[txtdaritaxpayer @txtdaritaxpayer]

Duit hasil referral shopee bisa masuk database pajak.

tapi emas 74kg dan uang ratusan miliar tidak terdetekai sama sekali.

The real underground economy.

Dibanding ngubek2 UMKM, mending DJP cek semua keuangan + gaya hidup anggota TNI + Polri + Kejaksaan beserta keluarga.

Pasti bisa dapat banyak😂

[txtdaritaxpayer @txtdaritaxpayer]

Coba dipikir.
Cita2 pingin industrialisasi, bikin mobil dan ponsel sendiri
Tp belanja APBN Top 3 nya: BGN, TNI, Polri
Programnya: MBG, Kopdes, Gentengisasi

Budget R&D to GDP cuma 0,28%.
Preman di mana2. Kepastian hukum ga pasti.

Gimana industrialisasi dan investasi bisa jalan?

[ScienceInFocus @SciInFocus]

Japan just turned thin air into fuel.

No oil rigs. No drilling. No pipelines stretching across oceans.

Just water, CO₂, and a process that flips combustion on its head.

ENEOS Corporation, Japan's biggest oil refiner, pulled it off at their Yokohama lab.

They built a demo plant that sucks carbon dioxide straight from the atmosphere, splits hydrogen out of water using renewable energy, then fuses them through Fischer-Tropsch synthesis into liquid hydrocarbons.

The result? Real, usable synthetic petroleum.

The kicker: this fuel is "drop-in ready." That means it works in the cars you already drive, the planes already in the sky, the pipelines already in the ground. Zero modifications.

They didn't just brew it in a beaker either. They ran actual vehicles on it. It works.

Think about what that unlocks. Countries with no oil reserves could manufacture their own fuel using nothing but sunlight, wind, and the air around them.

The geopolitical chessboard would flip overnight.

Sectors that electrification can't easily touch, like aviation and heavy shipping, suddenly have a clean fuel path.

There's a catch, though. The process is hungry. The same electricity it takes to brew one liter of synthetic fuel could push an EV about 200 km down the road. ENEOS quietly shelved the project in 2025 because the economics didn't math out yet.

But the science? Proven. The blueprint exists. Someone, somewhere, will crack the cost problem.

And the day they do, the oil map of the planet gets redrawn.

Source: ENEOS Corporation / TheTownHall(.)News

[Indonesnews @pendapatpribumi]

WARTAWAN DI MEDAN DIDUGA DI CULIK ANGGOTA TNI

Dunia pers di Sumatera Utara kembali diguncang kabar duka terkait keselamatan jurnalis. SP, salah satu pimpinan media online, diduga menjadi korban penculikan dan intimidasi oleh oknum anggota TNI AD pada Selasa (12/5/2026) malam.

Peristiwa ini terjadi tak lama setelah media tersebut menayangkan laporan investigasi mengenai dugaan praktik ilegal kondensat dan judi meja tembak ikan di wilayah Kabupaten Langkat.​Kronologi Penjebakan: Modus Informasi Narkoba​Aksi dugaan penculikan ini bermula dari upaya penjebakan yang rapi.

Kepada awak media, SP menceritakan bahwa dirinya awalnya dihubungi oleh seorang oknum wartawan berinisial FK. Dengan dalih ingin membagikan informasi terkait peredaran narkoba di daerah Binjai, FK mengajak SP untuk bertemu di sebuah kafe di Kota Medan.​Namun, setibanya di lokasi yang disepakati, situasi berubah drastis. SP tidak mendapati diskusi yang dijanjikan, melainkan intimidasi fisik.​“Setelah saya datang ke lokasi, tiba-tiba saya didatangi dua pria tak dikenal.

Saya dipaksa masuk ke dalam mobil dengan dalih harus memberikan klarifikasi atas berita yang saya tulis,” ujar SP dengan raut wajah trauma, Selasa malam.​Di dalam kendaraan tersebut, situasi semakin mencekam. SP mengaku melihat sosok pria mengenakan seragam loreng yang diduga kuat merupakan anggota TNI AD. Di bawah tekanan dan ancaman, SP dipaksa untuk menyangkal kebenaran produk jurnalistik yang telah diterbitkannya.​“Saya ditekan untuk membuat video klarifikasi.

Isinya, saya harus menyatakan bahwa berita soal kondensat dan judi tembak ikan itu tidak benar. Saya tidak punya pilihan di bawah ancaman seperti itu,” tegas SP.​Lebih ironis lagi, para terduga pelaku mencoba menutup-nutupi aksi mereka dengan pesan yang tak masuk akal. Jika ada rekan sejawat atau keluarga yang bertanya mengenai keberadaan SP, ia diperintahkan untuk berbohong.​“Mereka bilang, kalau ada wartawan lain bertanya, bilang saja ada acara ulang tahun atau surprise,” ungkapnya menirukan ucapan oknum tersebut

[txt keresahan WNI @KapudS640]

Pernah liat di thread. Berita internasional, kunjungan presiden RI yg maraton, multi negara.

Ada org luar komen dlm english. Intinya krg lbh dia blg:

"Percuma gencar promosiin investasi di negerimu. itu bos gojek yg konsepnya revolusioner, buka jutaan lap kerja, idenya ditiru bnyk negara, malah masuk pengadilan krn tuduhan berbau kriminalisasi,

pdhl dia asli bangsamu sndri.
Mana ada investor mau percaya naruh duit di negerimu dg kondisi hukum yg tdk pasti. Mending ke SG, MY, atau vietnam"

cc:alrogritm

[Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono]

Kawan-kawan, mohon bantu sebarin ya.

[Bayu Aji Bandoro @bayuajibandoro]

Izin saya menambahkan konteks biar diskusinya lebih tajam.

Kasus ini bukan cuma soal "jasa editing dihargai Rp 0." Itu memang bagian paling mencolok dan bikin emosi, tapi masalah strukturalnya lebih dalam. Amsal Christy Sitepu itu videografer yang bikin video profil untuk 20 desa di Kabupaten Karo, masing-masing Rp 30 juta. Videonya jadi, sudah tayang di YouTube, dan 20 kepala desa yang jadi saksi di persidangan bilang tidak ada masalah dengan pekerjaannya. Satu pun tidak ada yang komplain.

Yang bikin masalah adalah, auditor Inspektorat Karo menetapkan harga wajar cuma Rp 24,1 juta per video. Selisih Rp 5,9 juta dikali 20 desa, jadilah "kerugian negara" Rp 202 juta. Dan di dalam perhitungan RAB versi auditor itu, lima komponen pekerjaan kreatif, yaitu penciptaan ide/konsep, cutting, editing, dubbing, dan penggunaan mic/clip-on, semuanya dipatok Rp 0. Nol. Alasannya? Tidak ada kwitansi fisik pembelian dari pihak ketiga. Karena proses editing itu terjadi di kepala dan di depan layar komputer, bukan beli semen yang ada notanya.

Nah, ini yang perlu kita lihat lebih jernih. Logika auditor itu memang cacat, tapi cacatnya bukan karena orangnya bodoh. Cacatnya karena Standar Harga Satuan di hampir semua pemda di Indonesia memang tidak punya acuan untuk menghargai kerja kognitif. Pemda fasih menghitung harga semen per sak, aspal per ton, konsumsi rapat per orang.

Tapi tarif per jam kerja editor video? Biaya amortisasi lisensi software editing? Tidak ada pedomannya. Jadi ketika auditor dihadapkan pada komponen yang tidak bisa dibuktikan dengan nota belanja fisik, mereka ambil jalan paling "aman" secara birokrasi, yaitu menolkannya, daripada dianggap subjektif oleh BPK di atasnya nanti.

Tapi bukan berarti itu bisa dibenarkan Yah.

Menolkan nilai editing sama saja bilang bahwa raw video bisa langsung jadi video koheren tanpa campur tangan manusia.

Menolkan ide kreatif sama saja bilang storyboard, konsep visual, dan narasi itu muncul dari udara kosong. Ini penyangkalan total terhadap kekayaan intelektual.

Dan ada masalah hukum yang mungkin luput dari perhatian publik. Amsal didakwa pakai Pasal 3 UU Tipikor, yang intinya soal "menyalahgunakan kewenangan karena jabatan." Masalahnya, Amsal itu vendor swasta. Dia tidak pegang jabatan di pemerintahan, tidak punya akses untuk mencairkan dana APBDes, tidak punya wewenang administratif apa pun.

Yang punya wewenang otorisasi pencairan dana itu justru kepala desa. Tapi 20 kepala desa itu cuma dijadikan saksi, bukan tersangka. Yang ditahan justru penyedia jasanya. Agak aneh kalau dipikir, ya.

Saya nggak bilang Amsal pasti benar seratus persen. Bisa saja ada selisih harga yang perlu dipertanyakan.

Tapi kalau memang ada kelebihan bayar, mekanisme koreksinya seharusnya lewat jalur administrasi atau perdata, bukan langsung dilompati jadi pidana korupsi. Apalagi dengan nominal yang kalau dipecah per desa cuma selisih kurang dari Rp 6 juta.

Besok, 30 Maret, Komisi III DPR akan gelar RDPU soal kasus ini. Dan vonis dijadwalkan 1 April. Semoga majelis hakim punya keberanian untuk melihat bahwa ada yang salah dengan cara kita menghargai kerja kreatif di negara ini.

Karena kalau preseden ini dibiarkan, siapa yang berani ambil proyek pemerintah lagi?

Ini perspektif saya yah, bisa jadi ada sudut yang belum saya lihat.

[.nan @nadeuxx]

PEKERJA SENI TERANCAM

Baru ini seorang videografer dituntut 2 tahun penjara dengan tuduhan "mark up" harga jasa.

Kata jaksanya, ide, editing, dubbing semestinya "gratis".

Kenapa tolol bgt aseli

[Okky Madasari @okkymadasari]

2 Penyiram air keras pada Novel Baswedan (2017) adalah anggota Brimob Polri

4 Penyiram air keras pada Andrie Yunus (2026) adalah anggota Badan Intelijen Strategis TNI

Polri dan TNI.

Jika aparat telah jadi penjahat, apakah negara masih bisa menjamin keamanan warganya?

[Ekspedisi Indonesia Baru @idbaruid]

Mau mendamaikan negara orang, negara sendiri enggak diurusin.

[Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono]

Salah satunya yaitu menolak kembalinya militerisme dan terus mendesak pembenahan secara radikal kepolisian.

[UN Human Rights @UNHumanRights]

#Indonesia: Deeply concerned by horrific acid attack on Andrie Yunus, the Deputy External Affairs Coordinator of the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (@KontraS). Those responsible for this cowardly act of violence must be held to account. HRDs must be protected in their vital work & able to raise without fear issues of public concern. - @volker_turk

[KontraS @KontraS]

*Media Statement*
*Usut Tuntas Pelaku Penyiraman Air Keras kepada Andrie Yunus!*

Jakarta, 13 Maret 2026

[Trend Asia @TrendAsia_Org]

Solidaritas publik untuk Andrie Yunus sangat dibutuhkan untuk membantu mengungkap kebenaran.

Jika anda berada di sekitar Jalan Talang pada 12 Maret 2026 sekitar pukul 23.30 dan memiliki foto, video, rekaman dashcam, atau CCTV yang mungkin merekam situasi di sekitar lokasi kejadian, dokumentasi Anda bisa menjadi potongan penting untuk mengungkap pelaku.

Silakan kirimkan dokumentasi melalui email: [email protected] atau melalui DM Instagram KontraS.

Identitas Anda akan dijaga kerahasiaannya.

Pada malam itu, Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal.

Serangan ini bukan hanya melukai satu orang, tetapi juga mengancam rasa aman kita bersama. Karena itu, setiap dokumentasi dari publik bisa membantu membuka jalan menuju keadilan.

Mari bantu ungkap kebenaran. #KeadilanUntukAndrieYunus #StopKekerasan