Erik_Dimas

so far away

[Angga PF @AnggaPutraF]

Diantara kesebelan gw. Hanya mau mengingatkan bahwa akun-akun hardliner jokowi udah mulai pake narasi ini ya di instagram. Hehehehe.

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

KEJADIAN JAMBI🚨

Konflik lahan atau murni tindak kejahatan?

Baru-baru ini terjadi bentrokan keras antara personel Satgas Yonif 896/SP dan warga Suku Anak Dalam di kawasan perkebunan kelapa sawit PT Semesta Alam Lestari (PT SAL), Kabupaten Sarolangun, Jambi.

Kejadian ini langsung memicu perdebatan panas. Mari kita bedah rincian kronologi dan konteks masalah yang kerap luput dari perhatian publik:

📍 Kronologi Singkat di Lapangan
1. Pencegatan TBS: Warga SAD dicegat oleh personel keamanan/TNI saat mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari area Inti Satu PT SAL.

2. Eskalasi Keributan: Petugas memberikan teguran agar TBS diturunkan/diletakkan. Teguran tersebut ditolak mentah-mentah oleh warga SAD hingga berlanjut ke adu mulut dan keributan fisik.

🔍 Rincian Tambahan & Realita Masalah Sistemis
Konflik di area PT SAL dan ruang hidup Suku Anak Dalam ini sebenarnya bukanlah insiden tunggal, melainkan puncak gunung es dari masalah yang sudah menahun:

1. Ketegangan Konstan & Klaim Lahan
Kawasan PT SAL di Sarolangun sudah berkali-kali menjadi lokasi gesekan sosial. Warga SAD kerap menganggap area tersebut sebagai wilayah adat atau ruang jelajah historis mereka, sementara pihak perusahaan memegang konsesi legal HGU.

2. Dilema Pencurian vs. Perampasan Ruang Hidup
Di satu sisi, secara hukum formal, mengambil TBS di area inti perusahaan dikategorikan sebagai tindakan pencurian/pemberatan. Namun di sisi lain, peralihan fungsi hutan menjadi perkebunan sawit raksasa makin menghimpit akses ekonomi warga minoritas SAD yang bergantung pada alam.

3. Keterlibatan Aparat Pasukan Khusus/Organisir
Penempatan atau keterlibatan personel batalyon (seperti Yonif 896/SP) di area perkebunan swasta/vital sering kali menaikkan tensi di lapangan. Ketika hukum adat bertabrakan dengan pengamanan militer/polisi, gesekan kecil bisa langsung berubah jadi konflik terbuka.

Banyak yang buru-buru menyalahkan salah satu pihak tanpa melihat akar masalahnya:
• Apakah ini semata murni tindakan kriminal pencurian sawit?
• Atau ini adalah potret gagalnya penyelesaian sengketa agraria yang meminggirkan masyarakat adat?

[txtdrimedia @txtdrimedia]

SUKA BGT SAMA GAYA BICARA IBUNYA, KAYAK NETIZEN YG LAGI CURHAT

beberapa point yg disampaikan ibunya:

𖥔 ga percaya RUU perampasan aset kalau ga ada hukuman mati. nanti bisa diboong-boongin asetnya
𖥔 pengedar narkoba bisa dihukum mati, kok koruptor ga dihukum mati?
𖥔 ga percaya DPR
𖥔 koruptor bikin rakyat Indonesia sengsara. hukum mati para koruptor kalau pingin lihat rakyat sejahtera
𖥔 kalau hukum mati gamau disahkan, gimana kalau koruptor digebukin aja sama seluruh rakyat Indonesia?
𖥔 marahin wakil rakyat yg enak-enak ngadem di ruangan ber AC tapi rakyat di luar sana sengsara

[vyooo @vyowiz_]

saran gw, istri kasih 500 rb, ibu kasih 9jt, biar istri yang gugat cerai karna proses lebih mudah daripada suami yang ajukan cerai!

[Muklis Nonton @tvindonesiawkwk]

Acara komedi underrated pada zamannya

[ariooom @suksesberatttt]

Harusnya dapet nilai A++ gak sih? Imajinasi anaknya udah keren gini, ini gurunya pasti boomer dahhh

[wad?! @waduhasoy]

@biduanssa Rama (sang ayah) sendiri udah klarif kok dan beritanya dimana-mana kalo si ibunya itu masih hidup, tapi emang udah pisah karena cerai dan nikah lagi.

[Mail Bin Mail @lesmailll]

Ketika pemain ketemu pelatih.

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

Gelar tiker, siapkan cemilan gais!!

[Asura 🔥 @Asura0599]

Elu tau gak kenapa Riza Chalid yang korupsi TPPU minyak mentah Pertamina Juli 2025 kemarin sulit ditangkep? Sini-sini wkwk 😹

Publik selama ini nganggep kasus Timah (Rp300 triliun) itu yang paling gede. Tapi ternyata kasus tata kelola minyak mentah Pertamina (2018-2023) yang lagi diusut Febrie nilainya Rp285 triliun anjir hampir nyamain Timah. Dan ini baru kasus resmi, belum termasuk yang masih berkembang 😳

Kasus inilah yang ngelibatin Mohammad Riza Chalid, yang menurut laporan selama lebih dari satu dekade kerap disebut dalam pusaran tata kelola energi nasional tapi nyaris tak pernah tersentuh hukum. Sekarang dia jadi tersangka dan buron, dikejar sampai lewat Interpol.

Nahh Febrie itu Jampidsus-nya, alias pimpinan penyidik yang justru mengejar Riza Chalid. Riza itu tersangka di kasusnya Febrie, bukan kenalan atau rekan Febrie.

Febrie sendiri ngaku ke DPR bahwa penyidikan kasus ini susah banget karena banyak transaksi dan aset tersangka ada di luar negeri, sampai ada belasan saksi yang nolak diperiksa di Indonesia dan minta diperiksa di sana kebayang gak, level pengaruh orang-orang yang terlibat sampai bisa milih mau diperiksa di negara mana 🤯

Ini kasus mafia migas yang jejaknya ditarik balik sampai era Petral (dibubarkan 2015 di era Jokowi lewat Sudirman Said), tapi baru sekarang, di 2026, tersangkanya beneran ditetapkan.

Artinya ada kekuatan/aktor yang selama satu dekade lebih berhasil aman dari jerat hukum baru sekarang mulai kebongkar. Nahh siapa tuh?

Soalnya makin Febrie ngoyo ngejar orang sebesar Riza Chalid (yang jaringannya udah 10+ tahun aman), makin besar juga kemungkinan tekanan balik yang dia terima dari lingkaran kekuasaan Riza.

Kombinasi dari semua ini (Pertamina, Timah, penggeledahan kafe Febrie kemarin) seolah ada sebuah tanda. Makin dalam Kejagung gali sektor energi & tambang, makin gede juga tekanan politik yang muncul balik ke institusi itu sendiri.

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

KRONOLOGI LENGKAP:

KASUS KORUPSI BATU BARA PLTU RP5 TRILIUN,
PENGGELEDAHAN KAFE JAMPIDSUS, HINGGA PENJAGAAN TNI

Kasus dugaan korupsi dan pencucian uang pengadaan batu bara untuk PLTU periode 2018-2026 kini menjadi sorotan publik. Berikut runtutan peristiwanya:

4 Juli 2026 — Perkara Naik ke Penyidikan
Kepala Kortas Tipidkor Polri, Irjen Totok Suharyanto, mengumumkan bahwa setelah penyelidikan komprehensif berupa pengumpulan dokumen, permintaan keterangan, dan analisis bukti permulaan, perkara dugaan korupsi dan TPPU pengadaan serta pemenuhan pasokan batu bara untuk PLTU resmi naik ke tahap penyidikan. Kasus ini diduga merugikan negara sekitar Rp5 triliun dan berdampak pada gangguan pasokan listrik (blackout) di Sumatera. Peningkatan status ditandai dengan Laporan Polisi Nomor LP/A/6/VII/2026/KORTASTIPIDKOR POLRI.

8 Juli 2026 — Penggeledahan 8 Lokasi Serentak
Kortas Tipidkor Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggeledah 8 lokasi di Jakarta dan Jawa Barat, termasuk kawasan Sudirman dan Kuningan (rumah dan kantor beberapa pihak). Dua lokasi utama yang jadi sorotan adalah Cafe de'Clan Signature dan Poin Money Changer di Jalan Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan — bangunan bekas restoran Prancis yang disebut-sebut pernah dimiliki Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Penggeledahan dikawal ketat sekitar 15 personel Brimob bersenjata lengkap.

Ditemukan Brankas Tersembunyi

Di balik lemari restoran, penyidik menemukan brankas raksasa (sekitar 2 meter) yang tersimpan rapat di tempat tersembunyi. Saat dibuka, brankas berisi tumpukan uang tunai pecahan dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura, serta sejumlah dokumen. Nominal uang masih dihitung penyidik. Barang bukti dokumen lain juga disita dari titik-titik penggeledahan lainnya.

Kasus Ini Terkait Perkara Lain

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto dan Dirreskrimsus Victor Dean Mackbon, penggeledahan terkait penyidikan gabungan (joint investigation) dalam tiga perkara sekaligus: korupsi batu bara PLN, kasus PT Asabri, dan Krakatau Steel — dengan dugaan keterlibatan penyelenggara negara.

Kejanggalan: TNI Berjaga di Lokasi Penggeledahan

Yang mengejutkan, sejumlah prajurit TNI terlihat berjaga di sekitar lokasi penggeledahan, padahal lokasi seharusnya steril untuk kepentingan penyidikan Polri. Seorang perwira polisi yang tak mau disebutkan namanya mengaku heran dan menegaskan tidak ada koordinasi dengan TNI terkait kehadiran mereka. Penyidik tetap melanjutkan proses pencarian barang bukti.

Rumah Jampidsus Dijaga Ketat TNI

Bersamaan dengan penggeledahan, Kejaksaan Agung mengerahkan personel tambahan TNI untuk memperketat penjagaan di kediaman Jampidsus Febrie Adriansyah — langkah yang memicu berbagai spekulasi publik mengingat statusnya di tengah penyidikan.

Bukan Kali Pertama Jadi Sorotan

Lokasi restoran ini sebelumnya sudah pernah viral pada Mei 2024, saat Kejaksaan Agung menyebutnya sebagai lokasi dugaan penguntitan terhadap Febrie Adriansyah oleh anggota Densus 88 Polri. Saat itu, Polri melalui Kadiv Humas menyatakan hasil pemeriksaan Propam tidak menemukan pelanggaran, dan hubungan Polri-Kejaksaan disebut tetap baik.

Hingga saat ini, Kortas Tipidkor belum menjelaskan secara resmi keterkaitan spesifik antara lokasi tersebut dengan Febrie Adriansyah maupun konstruksi perkara yang sedang diusut.
Penyidikan masih terus berlangsung.

[ajiarchive.psd @sukaberbicara]

pikirkan secara logika. #artwork

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

ibu ini cerita kenapa Nadiem Disingkirkan:
- Digitalisasi ancam koruptor= mereka gk bisa korupsi lg
- kebijakan berbasis data bikin penyelewengan ketahuan
- Putus rantai vendor lama
- pindah ke Chrome OS bikin vendor Microsoft & pelatih lama kehilangan income
- Hapus ujian nasional
- hilangkan proyek kertas, buku, soal ujian bernilai miliaran
- hapus jual beli kunci jawaban
- Dana BOS jadi transparan
- laporan terintegrasi, tidak bisa lagi lapor fiktif
- Angkat 700.000 guru PPPK
- ganggu sistem jual beli jabatan yang sudah lama berjalan
- Tidak paham adat
- masuk kolam kotor tapi mau bersih-bersih
- Nadiem disingkirkan karena terlalu banyak pihak kehilangan uang dari pusat sampai daerah

[S A N @TeaPotBiru]

@real_udrgnd Sini gw saranin salah satu film/serial yg bikin kita tahu atau ingin melihat proses mencuci uang paling detail seperti ilustrasi bisnis yang dibahas oleh Pandji.

serial ini adalah pilihan terbaik: Ozark #imo

[ꦩꦸꦂꦠꦝ @MurtadhaOne1]

Detik-detik Penasihat Khusus Presiden Hasan Nasbi Dipermalukan Mahasiswi UI Fatimah Azzahra

Fatimah dgn cara elegan menunjukkan bahwa logika hasan nasbi terbalik-balik

[Kangkung @pedas__manis]

Pemadaman listrik bergilir itu bukan karena PLN gak beli batubara atau bukan juga karena batubaranya terbatas.

Tapiiii....karena sekarang PLN lagi gak punya uang karena sering diutangin oleh pmrintah.

Kalo mau lihat buktinya bisa baca di laporan keuangan PLN 2025. Terlihat piutang pemerintah melonjak dr 43 T ke 110 T.

Artinya dari tahun 2025 pmrintah punya hutang ke PLN naik 2 kali lipat alias gak mau bayar (tahu lah uangnya buat apa, yap buat embege dan kopdes).

Dan tahun 2026 ini lebih parah sampai dompet PLN kering. Makanya PLN udah angkat tangan kalo suplier batu bara minta harga di atas harga DMO (70 USD).

Beda cerita kalo pmrintah mau bayar hutang, pasti PLN punya uang buat bayar lebih ke suplier batubara.

Pemadaman listrik sekarang ini bukan sepenuhnya salah PLN, karena saat ini pun PLN lagi kocar-kacir. Bahkan merugi.

Jadii...
Udah tau kan kalo pemadaman listrik ini salah siapa?

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

JAWA-BALI TERANCAM REAL KEGELAPAN !!!

BUKAN KARENA BATUBARA INDONESIA SUDAH HABIS,
BUKAN KARENA SEMUA BATUBARA DI EKSPOR
TAPI KARNA TIDAK LAIN DAN TIDAK BUKAN,

KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG AMBURADUL
- RKAB DIPOTONG 60% (VOLUME BATUBARA TURUN JAUH)
- HARGA DMO YANG HAMPIR 50% DIBAWAH HARGA PASAR
- KEBIJAKAN YANG BERUBAH-UBAH

LALU, DARI CERITA INI ADA PERTANYAAN JUGA
APAKAH INI SERANGAN PARA KONGLO BATUBARA?

PLTU Pacitan, salah satu tulang punggung kelistrikan Jawa-Bali, dilaporkan hanya memiliki stok batubara untuk dua hari operasi. Bukan cuma Pacitan.

Sejumlah PLTU besar di sistem Jamali (Jawa-Madura-Bali) sudah masuk lampu merah, termasuk Paiton, Rembang, Indramayu, Tanjung Awar-Awar, Cilacap, hingga Celukan Bawang.
Standar aman PLN itu 26 hari operasi (HOP). Kenyataannya, banyak PLTU hanya punya stok 11-12 hari,
bahkan ada yang tinggal 2 hari.

Pertanyaannya: Kenapa bisa sampai separah ini?

Pertama, DMO harga murah diabaikan produsen.
Batubara untuk PLTU dijual dengan harga DMO hanya USD 70 per ton. Sementara untuk pabrik semen, harganya USD 90 per ton. Untuk smelter dan ekspor, harga pasar jauh lebih tinggi.
Jelas, produsen lebih pilih jual ke luar negeri atau ke industri lain ketimbang pasok PLTU.
Akibatnya, pembangkit listrik jadi "pelanggan prioritas terakhir" para produsen.

Kedua, RKAB batubara dipangkas drastis. Di awal 2026, pemerintah memotong kuota produksi batubara nasional dari 790 juta ton (realisasi 2025) menjadi hanya 600 juta ton, alias dipangkas hampir 24%. Beberapa perusahaan tambang bahkan kena potong 40% hingga 70% dari kuota yang mereka ajukan. Alasannya stabilisasi harga global dan efisiensi SDA.
Volume batubara yang tersedia untuk pasokan dalam negeri ikut menyusut.

Ketiga, persetujuan RKAB lambat dan berlarut-larut. Di awal tahun 2026, banyak perusahaan tambang belum mengantongi persetujuan RKAB dari Kementerian ESDM. Artinya mereka tidak bisa produksi penuh.
Pasokan batubara ke PLTU pun ikut tersendat.

Keempat, royalti batubara dinaikkan progresif. Sejak April 2025, berlaku PP No. 18/2025 yang menaikkan royalti batubara secara progresif berdasarkan harga acuan (HBA). Jika HBA di bawah USD 70 per ton, royalti 15%. Jika HBA mencapai USD 180 per ton ke atas, royalti bisa sampai 28%. Bagi produsen kecil dan menengah, beban ini sangat berat, sehingga banyak yang memilih kurangi produksi atau alihkan pasokan ke sektor yang lebih menguntungkan.

Kelima, ekspor batubara kini wajib lewat Danantara.
Pemerintah menetapkan bahwa mulai Juni 2026, semua ekspor batubara harus disalurkan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Sistem satu pintu ini masih dalam transisi dan memunculkan ketidakpastian bagi eksportir. Di tengah masa peralihan ini, rantai distribusi batubara domestik ikut terganggu.

Ada narasi yang beredar, krisis stok batubara ini sengaja diciptakan untuk menekan pemerintah agar mencabut atau melunak soal kebijakan DMO, RKAB, royalti, dan DSI.
Logikanya, jika listrik padam, pemerintah panik, dan akhirnya produsen batubara bisa "negosiasi ulang" syarat yang lebih menguntungkan mereka.

Kalau dilihat, nama-nama besar di balik tambang batubara Indonesia memang bukan orang sembarangan. Grup Bakrie (BUMI), Grup Indika (INDY), Grup Barito (PTRO), hingga pemain PKP2B lama lainnya punya pengaruh politik dan ekonomi yang sangat besar.
Ketika RKAB dipangkas hingga 70%, wajar jika ada tekanan balik.

Tapi apakah ini benar-benar "serangan terkoordinasi"?
Belum ada bukti eksplisit.
Yang jelas, kombinasi kebijakan yang menghantam semua sisi produksi dibatasi, royalti dinaikkan, ekspor diatur ulang membuat produsen enggan prioritaskan pasokan dalam negeri yang harganya paling murah.

Lampu listrik yang redup di Jawa-Bali bukan sekadar soal stok batubara. Ini cerminan dari tarik-menarik kepentingan antara negara, konglomerat tambang, dan kebutuhan rakyat akan energi yang murah dan andal.

Kebijakan dengan implementasinya kacau dan rantai pasok tidak dijaga, rakyatlah yang paling merasakan

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

PIUTANG PLN KE PEMERINTAH NAIK 156%.
ARTINYA PEMERINTAH NUNGGAK BAYAR KE PLN SEHINGGA PLN TIDAK PUNYA DUIT.
TIDAK PUNYA DUIT SEHINGGA TIDAK BISA BEKI BATUBARA

TIDAK BISA BELI BATUBARA, SUPLAI LISTRIK BERKURANG.
SIAP2 MENYALA BERGILIR

BUKAN PEMADAMAN BERGILIR

Dari foto laporan keuangan PLN yang beredar, ada satu angka yang langsung mencolok begitu kamu lihat.
Piutang dari Pemerintah tercatat Rp 110,738 triliun di periode terbaru, naik drastis dari sebelumnya Rp 43,290 triliun. Kenaikannya lebih dari 156% dalam satu periode.
Bukan naik tipis. Ini lonjakan yang sangat besar dan perlu dijelaskan.

PLN adalah perusahaan negara yang menjual listrik ke rakyat dengan tarif yang tidak selalu mencerminkan biaya produksi sebenarnya.
Untuk pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA bersubsidi, PLN menjual listrik jauh di bawah harga pokok produksinya.
Selisihnya ditanggung pemerintah dalam bentuk subsidi dan kompensasi.

Tapi pemerintah tidak selalu bayar langsung.
PLN dulu bayar dulu ke produsen energi, ke kontraktor, ke supplier batu bara dan gas, lalu nagih ke pemerintah belakangan. Tagihan yang belum dibayar pemerintah ini yang dicatat sebagai "piutang dari pemerintah" di neraca PLN.

Sederhana:
PLN sudah keluar uang, tapi pemerintah belum bayar.

KENAPA ANGKANYA BISA MELEDAK SEGITU?

Ada beberapa faktor yang menjelaskan lonjakan ini.

pertama adalah program diskon listrik 50% Januari-Februari 2025. Pemerintah mengumumkan diskon tarif listrik untuk seluruh pelanggan di bawah 2.200 VA selama dua bulan. Biayanya ditanggung negara tapi dibayar PLN dulu. Total tagihannya saja sudah Rp 13,61 triliun hanya dari program dua bulan itu.

kedua adalah mekanisme pembayaran yang lambat. Selama ini pemerintah membayar kompensasi ke PLN per tiga bulan atau bahkan per enam bulan sekali. Artinya PLN harus talang dulu berbulan-bulan sebelum uangnya balik. Semakin lama jeda bayar, semakin besar piutang yang menumpuk.

ketiga adalah subsidi dan kompensasi yang terus membengkak. Pada 2025, realisasi subsidi dan kompensasi listrik sudah menyentuh lebih dari Rp 210 triliun. Sementara tarif dasar listrik tidak naik karena alasan politik. Selisih antara biaya produksi dan tarif yang dibayar rakyat inilah yang jadi beban yang terus menumpuk.

DARI MANA PEMERINTAH BAYARNYA?

Sumber pembayarannya ada di APBN, tepatnya dari pos Belanja Subsidi dan Kompensasi Energi. Pada 2024 saja, total subsidi dan kompensasi energi (BBM, gas, listrik, pupuk) mencapai Rp 434,3 triliun. Khusus listrik yang dikompensasi, salah satu contohnya adalah pelanggan 900 VA non-subsidi yang mendapat kompensasi Rp 400 per kWh, artinya dari harga seharusnya Rp 1.800 per kWh, mereka hanya bayar Rp 1.400 per kWh. Selisih Rp 400 itu ditanggung APBN, dan ada 50,6 juta pelanggan yang masuk kategori ini.

Masalahnya bukan soal ada atau tidak anggarannya.
Masalahnya adalah timing pencairannya.
Komisi XI DPR sempat melaporkan bahwa kompensasi kuartal I-2025 untuk PLN senilai Rp 27,6 triliun belum dibayarkan.
Bahkan ada tagihan 2024 yang dibebankan ke APBN 2025. Jadi tagihan lama belum lunas, tagihan baru sudah datang.

PLN yang punya piutang besar tapi belum cair ini berdampak ke kemampuan perusahaan membayar supplier dan produsen listrik swasta tepat waktu.
Kalau pembayaran ke IPP terlambat, ada risiko gangguan pasokan.
Dalam jangka panjang, ini juga mempengaruhi rating kredit PLN dan kemampuan pinjam untuk investasi infrastruktur.

Untuk kita sebagai pelanggan, selama tarif listrik tidak disesuaikan dengan harga pokok produksi, maka subsidi dan kompensasi akan terus menggelembung, piutang PLN ke pemerintah akan terus naik, dan beban APBN akan semakin berat.

Ada wacana perbaikan skema pembayaran menjadi bulanan agar piutang tidak menumpuk terlalu lama.
Tapi selama tidak ada reformasi tarif dan pembenahan kontrak IPP, akar masalahnya tetap ada.

Rakyat bayar murah.
PLN tombok dulu.
APBN yang bayar belakangan
Dan siklusnya terus berulang setiap tahun
APAKAH KEDEPANNYA BENERAN GELAP?

[txt gajelas @txtdarigajelas]

👨: "bayangkan kami di kampung, anak-anak berangkat ke sekolah naik perahu. kalo ga makan, mana mungkin mereka bisa belajar dengan baik"

👨: "....kami di pelosok, sangat membutuhkan program MBG ini"

🧕: "seperti yang disebutkan, ada sesuatu yg lebih genting dari mengisi perut lapar, yaitu gimana anak-anak tersebut aksesnya masih sangat terhambat"

👨(dalem hati): "lah... iya juga ya"

😭😭😭😭😭😭😭😭😭

[al ୨୧ @akuhanyaaku24]

ilmu dan permasalahan stunting dari mahasiswa fkui ✋