Erna Sitompul🇲🇨🇵🇸🇮🇷

Bankers. Auditor. Coffee & books lover. Like to eat & Love to travel. #FreePalestine #SaveRohingya #SaveUyghur #pray4syria #PeaceOnEarth

[Erna Sitompul🇲🇨🇵🇸🇮🇷 @erna_st]

Ini adalah pengungsi Yahudi yang tiba di Haifa, Palestina Tahun 1944. Dalam berita tersebut mereka disebut pengungsi ilegal.
Lalu hari ini mereka mengatakan bahwa Palestina adalah tanah mereka.

#zionistsarelandthiefpalestine #ZionistsAreNazis #Gaza_Genocide #FreePalestine 🇵🇸

[tempo.co @tempodotco]

Akhirnya, Dapur MBG pun Memecat Massal Pegawainya

[Erna Sitompul🇲🇨🇵🇸🇮🇷 @erna_st]

@mario_mirafiori @WAKAT_TA @koganenohikari

[primark @nomadennn09]

@mario_mirafiori @WAKAT_TA @koganenohikari Blok goblok, solo ae ga macet onok kereta bandara

[Jun @Junefmurtri]

@mario_mirafiori @WAKAT_TA @koganenohikari Dia tau gak ya bandara Soetta ada di provinsi banten

[lordinfamous @lordinfamuse]

@mario_mirafiori @WAKAT_TA @koganenohikari pemikiran ndeso gini kok bisa bisanya ditampilin di publik ya

[carly_tw @Carly_Taw]

@mario_mirafiori @koganenohikari Hanya di Indonesia, naik transportasi umum dikatain 'orang susah'.

Kasihan, ga pernah ngerasain transum nyaman di luar negri?
Ga mau kalau negara ini jadi negara maju?

Ga masalah kalau pola pikirmu mundur, asal jangan peradaban yang ikut mundur.

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

Apakah orang-orang Tokyo, Seoul, Beijing, Kuala Lumpur, Singapura, dan Taipei susah semua???

[Bambang Chaniago @AdiX404]

@LambeSahamjja Anies itu satu-satunya calon presiden yang sudah lolos pemeriksaaan KPK.

Dengan kata lain sudah ada cap "Sah bersih! by KPK".

Capres-capres lain ga ada satupun pernah diperiksa KPK.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

anies dulu pernah di periksa kpk atas dugaan suap/korupsi, dia datang sendirian, tanpa anak, istri, ajudan, maupun pendukung. Tapi semua proses bisa dilaluinya sampai selesai.

Begitu banyak tuduhan yang diarahkan kepada beliau, seolah ingin menjatuhkannya dan membuatnya berakhir di penjara. Namun, Allah tetap menjaganya.

Beliau diperiksa KPK selama 11 jam dan mendapat berbagai pertanyaan, tetapi tidak pernah dinyatakan bersalah atau dijatuhi vonis korupsi oleh pengadilan.

Tidak lama setelah itu, justru orang yang pernah memeriksa Anies selama 11 jam malah ditetapkan sebagai tersangka. Hahaha 😂

[Nameless @namelesid]

🚨DUARRRR: Raffi Ahmad ternyata dapet endorse Rp. 14 Miliar dari rejim sejak tahun 2024.

Indonesia Corruption Watch (ICW) baru saja merilis APBN sebesar Rp14,69 miliar yg digunakan untuk mengendorse Raffi Ahmad.

Ada 2 instansi pemerintah yang memberikan kontrak jasa kepada PT Rans Animasi Indonesia, yakni.

• Kemendikbud Ristek pada 2024.
• KKP pada 2025 hingga 2026.

📝— @antikorupsi

Katanya sih efisiensi tapi kok endorse aa Raffi sampe 14M.😹

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

1.5 hari MBG cukup buat bikin kereta di Bali.

[Prof. Dr. Erma Yulihastin @EYulihastin]

Karhutla Papua selatan terpantau lebih parah dibandingkan Kalimantan.

[Bambang @sibambaang]

Kalian yang nangisin Jokowi, rumah kalian berapa M? Berapa meter maksudnya

[Lambe Waras @abu_waras]

Kalau urusan begituan, dia memang pakarnya.
Dan herannya masih banyak yang kena gocek.

[Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono]

Trenyuh banget lihatnya, ya Allah.

Apalagi anak-anaknya jualan martabak dan pisang nuget.

[Azzam Mujahid Izzulhaq @AzzamIzzulhaq]

PERNYATAAN SIKAP ATAS PENCOPOTAN KAPOLRES SUKOHARJO
Pencopotan Kapolres Sukoharjo adalah tanda Polri mau mendengar. Namun bagi anak-anak itu, keadilan baru dimulai, belum selesai.

Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto atas langkah tegas yg diambil pada Senin, 2 November 2026. Seminggu lalu, belasan anak perempuan terbangun dalam ketakutan di asramanya. Hari ini, negara mulai menunjukkan bahwa ketakutan mereka didengar.

Langkah ini tidak lahir dari satu suara. Ia lahir dari keberanian para ustadzah yg bersuara dan mengadu, dari para wali santri, ulama, ormas Islam, wakil rakyat, lembaga negara, jurnalis, dan masyarakat luas yg menolak diam. Saya bersyukur bisa menjadi salah satu dari suara-suara itu.

Berdasarkan informasi resmi dan pemberitaan yg saya coba telaah, inilah perkembangan yg telah terjadi:
1. Polri mencopot AKBP Andika Dharma Sena dari jabatan Kapolres Sukoharjo dan menonaktifkan tiga personel lain, yaitu Kasat Reskrim, Kanit Pidum, dan Kanit PPA. Keempatnya diperiksa Propam Mabes Polri atas dugaan pelanggaran prosedur hukum acara pidana dan kode etik.

2. Menurut pendamping pesantren, barang-barang milik santri dan ustadzah yg sempat dibawa telah dikembalikan dalam keadaan utuh.

3. KPAI menilai operasi tersebut mengabaikan perlindungan anak. KPAI mencatat dugaan bentakan, penodongan senjata, dan perlakuan fisik terhadap seorang santriwati, serta meminta asesmen dan pendampingan psikologis bagi para santriwati dan orang tuanya.

4. Komnas HAM meminta pemeriksaan independen bersama Kompolnas, termasuk audit atas izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo, dan akan meminta keterangan dari Kapolda Jawa Tengah hingga para santriwati.

5. Komnas Perempuan mengecam dugaan tindakan di luar prosedur yg merendahkan martabat perempuan, dan mengingatkan bahwa para santriwati dan ustadzah berstatus saksi, bukan tersangka.

Dengan segala apresiasi, saya perlu menyampaikan beberapa catatan agar langkah baik ini tidak berhenti di tengah jalan.

Pertama, pencopotan jabatan belum sama dengan pertanggungjawaban. Pencopotan dan penonaktifan adalah langkah administratif agar pemeriksaan berjalan bersih. Yg dinantikan publik adalah hasil pemeriksaan Propam: apa saja pelanggaran yg terbukti, siapa yg bertanggung jawab, dan sanksi apa yg dijatuhkan. Tanpa itu, pencopotan berisiko dibaca sebagai upaya meredam kegaduhan semata.

Kedua, pemeriksaan harus menjangkau seluruh rantai komando. Penggeledahan ini dilakukan oleh tim gabungan Polda Jawa Tengah, Polres Sukoharjo, dan Brimob, dan menurut pemberitaan dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan. Sejauh yg diumumkan, yg dinonaktifkan seluruhnya berasal dari Polres Sukoharjo, bahkan seorang Kapolres yg baru 28 hari menjabat. Karena itu, pemeriksaan semestinya juga meminta pertanggungjawaban Kapolda Jawa Tengah sebagai pemimpin operasi. Saya tidak menuntut kepala siapa pun. Saya hanya meminta keadilan yg utuh: setiap pihak yg merencanakan, memerintahkan, dan melaksanakan operasi itu diperiksa secara setara, tanpa ada yg dikorbankan dan tanpa ada yg dilindungi.

Ketiga, anak-anak itu belum menerima permintaan maaf. Hingga hari ini, yg disampaikan masih berupa keprihatinan dan empati. Bila pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, permintaan maaf yg tulus dan langsung kepada para santriwati, ustadzah, dan keluarga mereka adalah bagian dari pemulihan itu sendiri.

Keempat, luka anak tidak sembuh oleh mutasi. Sepuluh santriwati berusia sekitar 10 hingga 16 tahun dan dua balita mengalami malam yg mungkin akan mereka ingat seumur hidup. Pemulihan trauma mereka harus menjadi ukuran utama keberhasilan penanganan kasus ini, bukan jumlah pejabat yg dicopot atau dimutasi.

Sejalan dengan rekomendasi KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan, saya mengajukan permintaan berikut:
Kepada Kapolri: umumkan hasil pemeriksaan Propam secara terbuka, termasuk sanksi etik dan pidana bila terbukti, serta pastikan pemeriksaan mencakup seluruh unsur tim gabungan, termasuk dari Polda Jawa Tengah dan Brimob.

Kepada Propam dan Kompolnas: libatkan pengawas eksternal sebagaimana diminta Komnas HAM, dan audit keabsahan serta cakupan izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Kepada Komnas HAM, KPAI, dan Komnas Perempuan: dengarkan langsung kesaksian para santriwati dengan cara yg aman, ramah anak, dan didampingi psikolog serta wali, lalu sampaikan temuan kepada publik.

Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan UPTD PPA: lakukan asesmen dan pendampingan psikologis yg tuntas bagi santriwati, ustadzah, balita, dan orang tua, hingga anak-anak itu benar-benar pulih.

Kepada Kementerian Agama: dampingi rumah tahfidz ini untuk memenuhi perizinan, bukan menghukumnya. Jangan sampai anak-anak yg sudah kehilangan rasa aman juga kehilangan tempat mereka menghafal Al Qur'an.

Kepada Polri secara kelembagaan: terbitkan pedoman penggeledahan di asrama putri dan lembaga pendidikan anak, yg mewajibkan polwan, pendamping anak, dan tokoh setempat dilibatkan sejak awal.

Saya juga menegaskan kembali bahwa pengusutan kasus pembakaran warung harus tetap berjalan tuntas. Membela anak-anak ini tidak sama dengan membela pelaku kejahatan. Keduanya adalah bagian dari keadilan yg sama.

Kepada para santriwati di Mojolaban: kalian tidak sendirian. Ketakutan kalian malam itu telah didengar oleh banyak orang di negeri ini. Semoga Allah swt mengembalikan rasa aman di hati kalian, menguatkan hafalan kalian, dan menjadikan peristiwa ini sebab kebaikan bagi kalian dan banyak anak lain di masa depan.

Kepada Bapak Kapolri: langkah pertama sudah Bapak ambil, dan saya menghormatinya. Kini publik menanti langkah berikutnya, agar "Polisi Bersama Masyarakat" benar-benar dirasakan, bahkan oleh anak paling kecil di asrama paling sederhana.

Saya akan terus mengawal kasus ini hingga hasil pemeriksaan diumumkan dan anak-anak itu pulih sepenuhnya.

Hormat saya,
Azzam Mujahid Izzulhaq, Warga Negara Indonesia.

Tembusan:
1. Presiden Republik Indonesia @prabowo
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia @SuyudiArioSeto
3. Ketua Komisi III DPR RI @habiburokhman
4. Ketua Kompolnas @kompolnas_ri
5. Ketua Komnas HAM @KomnasHAM
6. Ketua Komnas Perempuan @KomnasPerempuan
7. Ketua Ombudsman @OmbudsmanRI137
8. Ketua KPAI @KPAI_official
9. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah @provjateng @humasjateng
10. Kapolda Jawa Tengah @poldajateng_
11. Pengurus Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Mojolaban.

[🇮🇩 Yanti 🇮🇩 @DS_yantie]

Sumbangan Anies Baswedan di sekolah asap Palangkaraya di bongkar karena di tolak pemerintah daerah.
Instalasi yang disiapkan untuk membantu melindungi siswa dari paparan kabut asap itu akhirnya harus dibawa kembali ke Jakarta.

[kiki @rapunsey]

baru aja baca beliau ini nunggak pajak penghasilan & kekayaan sejumlah 2,4 triliun di jenewa swiss, di pengadilan pengacaranya alasan kalo si hasyim ini insolven alias tidak mampu bayar hutang karna duitnya habis buat bisnis & buat kampanye kakaknya. pengadilan swiss nolak alasannya dan ngelelang dua villanya yg harganya jauh di bawah hutang dia.

penunggak pajak kaya dia pd banget ngomong mau narik pajak warga miskin sementara dia yg kaya raya juga nolak bayar pajak, lagipula dia ini siapa menkeu atau orang yg kerja di ditjen pajak? tebal muka banget najis

[@OT$ @theaotsftw]

BOOSTED.

[vitaᡣ𐭩 @Novit_aa]

BEBASKAN MAHASISWA YANG DITANGKAP !!! BANTU REPOST