Rakyat hanya punya tanah sepetak, tapi negara mencurinya. PSN adalah penjarahan tanah yang di legalkan. Ingat zaman Soeharto, Ibu saya punya tanah luasnya 3500 m² diambil alih negara dengan alasan untuk pembangunan tanpa bayaran sepeserpun. Dari dulu hingga kini, kita punya pemimpin hobinya menjarah hak rakyat. Yaa Allah Yaa Jabbar....
Jauhkan kami dari pemimpin dzolim. Sejahtekaan rakyat. Beri kami seorang pemimpin yang AMANAH dan TIDAK RAKUS!!
Aamiin
Hari ini penutupan Pre-Order Batch 2, sekaligus batch terakhir tanpa restock-restock lagi kedepannya.
Sebagai penutup, gue mau bagi 1 full-set merchandise ini secara GRATIS buat salah satu dari kalian yang LIKE dan RETWEET post ini. Ikut meramaikan kolom komentar juga gue apresiasi banget.
Pemenang gue pilih secara acak dan akan diumumkan besok malam. Thanks buat semua yang sudah dukung perjalanan merch ini sampai di hari terakhir ini. 🥹🙏
#UFIMerch
@GNFI Proses Produksi dan Izin Edar
Untuk tahap produksi dan distribusi, pihak BOBIBOS saat ini tengah berkoordinasi dengan Dirjen Energi Terbarukan Kementerian ESDM guna mengurus izin produksi dan izin edar.
https://t.co/wJedwE8Obk
Bukan salah anaknya bu, yang salah mah orangtua nya. Dikit2 laporin polisi. Yang salah mah pemerintah, teu kudu disebutkeun lah nya salahna naon wae, loba teuing.
Kalo aku jadi tri indah alesti, aku gakan lapor polisi, aku akan berterima kasih pada bu Dini lalu akan ku tanya anakku dirumah. " kamu ditempeleng di pipi sebelah mana?" Sesudah dia menjawab langsung ku tempeleng lagi pipi satunya.
Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga, Lebak, Banten, Dini Fitria, dilaporkan ke polisi karena menampar seorang siswa yang ketahuan merokok. Orangtua siswa, Tri Indah Alesti, mengaku kecewa atas tindakan Dini terhadap anaknya dan meminta agar Dini diberhentikan dari jabatannya.
“Saya sebagai orangtua jelas sakit hati dan tidak terima anak saya ditempeleng dan ditendang di sekolah,” ujarnya melalui sambungan telepon.
Sumber: https://t.co/UqdvoyXyJB
| #Guru #KepalaSekolah #SiswaMerokok
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara menyatakan, tunjangan perumahan yang diterima ketua dan anggota dewan tidak mencukupi untuk membeli rumah.
Baca selengkapnya 👇
https://t.co/2fEeKYO8KW
~LL #DPRDJabar#Tunjangan