Niat hati berbaik sangka ke ADP dengan nyari file putusan sidang mereka, malah nemu pernyataan saksi bilang Wulan Sari yang ngaku sendiri udah dinikahi siri.
The worst part, dua kutil manipulatif ini sekarang jadi wakil rakyat.
Instagram Ahmad Dhani
Sama seperti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina (benar ya nulisnya?), saya tidak nonton pernikahan anak Ahmad Dhani dan Maia Estianty (dua idola saya di waktu kuliah).
Tapi apa yang ditulis Dhani di Instagram-nya saya baca, dan langsung teringat dengan salinan putusan pengadilan agama Jaksel yang dulu pernah beredar di Twitter (masih bernama itu, belum X).
Saya ulas di sini karena cukup mengernyitkan dahi ketika membaca tulisan Dhani itu.
"Kok, beda dengan yang saya baca dulu?"
Saya urai sejauh bacaan saya, apakah "pengakuan" Dhani ini sesuai dengan fakta hukum 2008 atau tidak?
(Disclaimer: ini putusan tingkat pertama [PA], bukan putusan kasasi MA. Untuk amar di banding atau kasasi, saya belum pegang berkasnya)
1. "Maia ditalak 3"
Talak satu bain sughra, bukan talak tiga. Dan ini bukan Dhani yang menjatuhkan, melainkan putusan pengadilan atas gugatan cerai Maia.
Dhani justru menolak perceraian.
2. "Maia selingkuh dengan pemilik TV swasta, diakui tertulis dan ditandatangani"
Tidak ada di dokumen. Majelis menyatakan tegas (kutipan langsung):
"...tidak ada yang mengarah kepada terjadinya nusyuz Penggugat kepada Tergugat."
3. Narasi "suami selingkuh dengan orang ketiga" disebut drama palsu Maia
Tamara Geraldine bersaksi di bawah sumpah mendengar langsung pengakuan perempuan yang mengaku dinikahi siri Dhani, di rumah Melly Goeslaw, sekitar 2006.
Menurut kesaksian Tamara, Dhani pernah mengirim SMS ke perempuan itu mengakui "memang enak punya dua isteri".
Setelah pengakuan itu, Tamara menerima teror dari Dhani. Majelis tidak memutus sah-tidaknya nikah siri, tapi mencatat isu ini nyata-nyata memicu kehancuran rumah tangga.
4. "Laporan KDRT palsu"
Maia melapor ke Polda Metro Jaya 20 April 2007 (bukti P.22). Tiga saksi di bawah sumpah (ayah, ibu, pembantu Maia) menerangkan: barang Maia dikeluarkan dari rumah, pakaian dikirim ke Surabaya, kamar dibongkar, lemari dijebol, baju dirobek, sepatu dibuang. Banyak hal terjadi saat Maia umrah.
Dhani tidak membantah peristiwanya. Pengakuannya sendiri: itu cara "memberi pelajaran" karena Maia tidak menuruti perintahnya.
Tidak ada temuan majelis bahwa laporan itu palsu.
5. "MA hanya mengabulkan permohonan cerai saja, hak asuh tidak dikabulkan"
Putusan PA Jaksel mengabulkan: cerai (talak satu bain sughra), hak asuh tiga anak ke Maia sampai dewasa, Dhani wajib serahkan anak, nafkah anak Rp 7.500.000 per anak per bulan, sita marital atas tujuh aset sah, harta bersama dibagi dua.
NB: HAK ASUH
Oiya, ini tidak ada di Instragam, tapi ada di PA (bahkan saya juga kaget karena dulu gak baca sampai sana): Maia dituduh memakai narkoba oleh saksi-saksi yang dihadirkan Dhani.
Awalnya Maia menggugat agar tiga anaknya (Al, El, dan Dul) ditetapkan dalam asuhannya. Dhani menolak keras dan menghadirkan sembilan saksi yang menggambarkan Maia tidak layak mengasuh.
Salah satunya: Maia adalah pemakai narkoba.
Beberapa saksi yang dihadirkan Dhani bahkan mengaku ikut memakai narkoba bersama Maia.
Kemudian, Maia mengajukan hasil tes lab dari RS Azra Bogor dan RS Marzoeki Mahdi Bogor, dan keduanya membuktikan bahwa Maia negatif narkoba.
Majelis menerima bukti ini.
Maia juga dituduh mengabaikan anak. Namun Maia mengajukan 14 rapor sekolah anak (2006-2008) yang ditandatangani sendiri sebagai bukti keterlibatan.
Plus, ijazah S1 FISIP UI sebagai bukti kapasitas mendidik.
Amar putusan: hak asuh tiga anak ke Maia sampai dewasa. Dan Dhani dihukum menyerahkan anak, dan wajib memberi nafkah anak Rp 7.500.000 per anak per bulan.
Saya akan lampirkan berkasnya di reply, silakan baca sendiri. Dan sila koreksi jika ada kekeliruan.
Keren banget intel warga.
Ternyata kejadian tabrakan antara KRL arah Jakarta dan taksi tuh estimasinya sekitar jam 20.46 - 20.47.
Sedangkan kejadian tabrakan antara KJJ dan KRL sekitar 20.52.
Posisi KRL arah Cikarang masih distasiun, gabisa gerak karena insiden taksi didepannya.
Posisi KJJ pukul 20.45.50 - 20.46.10 ngelewatin stasiun Cakung, KJJ ngelewatin stasiun Kranji pukul 20.49.10 - 20.49.30.
Jadi disaat waktu kejadian tabrakan taksi terjadi, posisi KJJ ada diantara stasiun Cakung dan Kranji. Setelah gue hitung, disaat bersamaan terjadi tabrakan taksi, KJJ posisinya udah 0.75KM (20.46) atau 1.5KM (20.47) diluar stasiun Cakung.
Total jarak antara KJJ ke stasiun Bekasi Timur ada 5.5KM. Tiap 1 KM ada blok sinyal.
Total 5 blok sinyal. Tapi yang efektif cuma 3 blok sinyal terutama di stasiun Kranji karena kereta butuh jarak 1 KM kurang lebih buat ngerem aman.
Jarak antara tiap blok sinyal cuma satu menit. Overall KAI cuma dikasih 3 menit yang efisien sejak detik pertama tabrakan taksi buat ngabarin KJJ.
When it’s A RACE AGAINST TIME. Human often lot.
Baca ini bikin gue ngeri banget sama yang namanya WAKTU, in a matter of minutes, dari menit ke 47 ke menit 52, 14 nyawa bertaruh 😭 YAALLAH
Cuma orang bodoh yang kasihan sama Purbaya. Kurusan karena jadi menteri keuangan? Dia yang mau kerjaan itu cuy!
Sini gue spill dapur Purbaya, resep kenapa dia wangi di media. Info valid karena gue sempat jadi wartawan makro, hampir tiap hari liputan di Kemenkeu.
Purbaya itu punya ‘tim bayangan’ di luar Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu. Isinya wartawan senior yang setia sejak beliau di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), bahkan jauh sebelum itu.
Lu tahu kenapa awal-awal menjabat langsung viral di TikTok? Itu by design. Setiap hari ada ‘tim bayangan’ yang nempel dia untuk bikin konten. Akhirnya, diresmikan jadi TikTok @/purbayayudhis.
Siapa yang pegang TikTok Purbaya? Wartawan media massa yang nyambi jadi admin sekaligus editor beliau. Gue belum update sih sekarang dia masih double job atau full time nempel Purbaya.
‘Tim bayangan’ Purbaya sama KLI Kemenkeu awalnya selek. Sekarang sih sudah agak bonding kelihatannya. Jadi, yang ngawal dan ngonsep konten buat beliau semakin solid.
FYI ngobrol sama wartawan itu juga konsep, setiap beres salat Jumat di press room Kemenkeu. Sesekali ada gimmick makan ayam sambal hijau di samping Kantor OJK (seberang Kemenkeu).
Buat kami wartawan ya senang kalau menterinya mau terbuka. Gak kabur-kaburan kek zaman Sri Mulyani sebelum didepak. Di sisi lain, kesal juga kalau jawabannya ngawang.
Contoh nyata di kasus Badan Gizi Nasional (BGN) yang beli 21 ribu unit sepeda motor buat operasional MBG. Masa iya lu bilang gak tahu? Kok bisa bendahara negara enggak tahu ke mana larinya anggaran?!
Itu jelas jawaban ngeles pejabat yang mulai lihai dan lincah macam Bahlil. Mana gaya koboi ala Purbaya yang dipertontonkan saat awal menjabat sebagai menkeu? Kasih unjuk dong!
Poin pentingnya adalah Purbaya Yudhi Sadewa itu dengan sadar mengambil pekerjaan menteri keuangan. Bahkan, menawarkan diri ke Prabowo. Purbaya ngaku siap di Hambalang.
Saat pertama kali jadi menkeu dan roadshow ke beberapa media, dia blak-blakan. Purbaya jujur kalau dia yang usul agar menkeu diganti atau Prabowo bakal terus didemo.
Jadi, lu pada warga Twitter masih mau kasihan sama Purbaya? Come on!
@Outstandjing@dafbur BTS-nya Pak, memang ini strategi komunikasi. Dibikin kusut, setting di kantin jam makan siang biar merakyat, narasi "tak tahu-menahu" dan memainkan sentimen perasaan prihatin.
Izin saya menambahkan konteks biar diskusinya lebih tajam.
Kasus ini bukan cuma soal "jasa editing dihargai Rp 0." Itu memang bagian paling mencolok dan bikin emosi, tapi masalah strukturalnya lebih dalam. Amsal Christy Sitepu itu videografer yang bikin video profil untuk 20 desa di Kabupaten Karo, masing-masing Rp 30 juta. Videonya jadi, sudah tayang di YouTube, dan 20 kepala desa yang jadi saksi di persidangan bilang tidak ada masalah dengan pekerjaannya. Satu pun tidak ada yang komplain.
Yang bikin masalah adalah, auditor Inspektorat Karo menetapkan harga wajar cuma Rp 24,1 juta per video. Selisih Rp 5,9 juta dikali 20 desa, jadilah "kerugian negara" Rp 202 juta. Dan di dalam perhitungan RAB versi auditor itu, lima komponen pekerjaan kreatif, yaitu penciptaan ide/konsep, cutting, editing, dubbing, dan penggunaan mic/clip-on, semuanya dipatok Rp 0. Nol. Alasannya? Tidak ada kwitansi fisik pembelian dari pihak ketiga. Karena proses editing itu terjadi di kepala dan di depan layar komputer, bukan beli semen yang ada notanya.
Nah, ini yang perlu kita lihat lebih jernih. Logika auditor itu memang cacat, tapi cacatnya bukan karena orangnya bodoh. Cacatnya karena Standar Harga Satuan di hampir semua pemda di Indonesia memang tidak punya acuan untuk menghargai kerja kognitif. Pemda fasih menghitung harga semen per sak, aspal per ton, konsumsi rapat per orang.
Tapi tarif per jam kerja editor video? Biaya amortisasi lisensi software editing? Tidak ada pedomannya. Jadi ketika auditor dihadapkan pada komponen yang tidak bisa dibuktikan dengan nota belanja fisik, mereka ambil jalan paling "aman" secara birokrasi, yaitu menolkannya, daripada dianggap subjektif oleh BPK di atasnya nanti.
Tapi bukan berarti itu bisa dibenarkan Yah.
Menolkan nilai editing sama saja bilang bahwa raw video bisa langsung jadi video koheren tanpa campur tangan manusia.
Menolkan ide kreatif sama saja bilang storyboard, konsep visual, dan narasi itu muncul dari udara kosong. Ini penyangkalan total terhadap kekayaan intelektual.
Dan ada masalah hukum yang mungkin luput dari perhatian publik. Amsal didakwa pakai Pasal 3 UU Tipikor, yang intinya soal "menyalahgunakan kewenangan karena jabatan." Masalahnya, Amsal itu vendor swasta. Dia tidak pegang jabatan di pemerintahan, tidak punya akses untuk mencairkan dana APBDes, tidak punya wewenang administratif apa pun.
Yang punya wewenang otorisasi pencairan dana itu justru kepala desa. Tapi 20 kepala desa itu cuma dijadikan saksi, bukan tersangka. Yang ditahan justru penyedia jasanya. Agak aneh kalau dipikir, ya.
Saya nggak bilang Amsal pasti benar seratus persen. Bisa saja ada selisih harga yang perlu dipertanyakan.
Tapi kalau memang ada kelebihan bayar, mekanisme koreksinya seharusnya lewat jalur administrasi atau perdata, bukan langsung dilompati jadi pidana korupsi. Apalagi dengan nominal yang kalau dipecah per desa cuma selisih kurang dari Rp 6 juta.
Besok, 30 Maret, Komisi III DPR akan gelar RDPU soal kasus ini. Dan vonis dijadwalkan 1 April. Semoga majelis hakim punya keberanian untuk melihat bahwa ada yang salah dengan cara kita menghargai kerja kreatif di negara ini.
Karena kalau preseden ini dibiarkan, siapa yang berani ambil proyek pemerintah lagi?
Ini perspektif saya yah, bisa jadi ada sudut yang belum saya lihat.
Izin bertanya, unit outdoor AC ini kan harusnya ada diluar ruangan, kenapa malah dipasang didalam ruangan?
Tolong mitra mbg atau tukang ac ada yg bisa jelasin?