Sumitro saking muaknya dengan kebijakan ekonomi Soekarno yang sentralistik, cetak uang sembarangan, dan korup.
Dia sampai bergabung dengan pemberontakan PRRI di tahun 1958.
Dia jadi menteri di kabinet pemberontak dan akhirnya harus kabur jadi buronan politik di luar negeri selama bertahun-tahun.
Ironisnya kebijakan yang dulu bikin bapaknya sampai rela memberontak dan jadi buronan, sekarang polanya malah diulang di era kepemimpinan anaknya sendiri wkwk.
pak, kalo dipanggilki tuhan, mending kita fokusmi sama dirita dulu. takutnya ditanya2ki, na bingungki mau jawab apa. ka banyak2 kuliat ini yang sakit hati sama kita. encounterta bukan cuma satu negara hadeeuh.
Koalisi MBG Watch berunjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu (10/06) untuk mendesak agar program MBG dihentikan.
Mereka turun ke jalan dan membentangkan poster: “Bunyikan Klakson Jika Kalian Muak dengan MBG".
Bayangkan sebuah universitas yang tidak sekadar mengajar, tapi menciptakan kondisi di mana pikiran bisa tumbuh, diuji, dan berguna.
Sebuah utopia yang bibitnya saya saksikan langsung di sebuah kampus. ⬇️
Bisa-bisanya mahasiswa mengirim tugas riset, mereka mengutip artikel saya tapi saya gak pernah nulis artikel tersebut. Kok bisa?
Jawabannya karena itulah hasil dari halusinasi AI.
Aneh2 saja mahasiswa jaman sekarang, ngutip dosennya tapi sumbernya fiktif.
Skripsiku kelar 3 minggu doang. Gada revisi. Sidang cuma 30 menit. Kuncinya yaitu kenyangin ama bacaan. Sepenting itu dibaca dan dicermati benar-benar. Biar kalau nulis, ya udah kepikir alur logikanya. Dan kalau kelupaan ini ide siapa, bisa pake database yang udah dipunya
Kabar duka dari Papua. Aliko Walia (Laki-laki, 8 tahun) meninggal dunia setelah berjuang 36 hari dengan luka tembak tembus di dada kanan. Ia menjadi korban saat operasi militer di Puncak pada 14 April lalu.
Ibunya, Wundilina Tabuni (Perempuan, 40 tahun), tewas di tempat pada hari kejadian. 🥀
Selengkapnya: https://t.co/9uUt6xwlBJ
#PengungsiInternalPapua #IDPsPapua #Papua #Indonesia #WestPapua #PapuanLivesMatter
https://t.co/EsqCQuqsFY | FB: JubiNews | X: @News_jubi | IG: newsjubi | Tiktok: @jubinews | Youtube: @jubinews
banyak orang lupa kalo mengirim pesan itu wajib memberikan intro. ini tuh etika dalam mengirim pesan, dan bukan sesuatu yang perlu dikasih tau lagi. tetiba kirim dokumen tanpa bridging itu seperti mendaki gunung tapi tidak tau arah menuju ke puncak 👀
Guys, ada nama yang menurut gue perlu dibahas lebih serius dari yang selama ini dibahas media.
Letkol Teddy Indra Wijaya.
Sekretaris Kabinet.
Bukan menteri.
Bukan jenderal bintang empat.
Tapi dalam konteks kebebasan pers dan kontrol informasi di pemerintahan Prabowo dia adalah satu nama yang paling banyak disebut oleh para jurnalis yang berbicara di balik anonimitas.
Apa yang terjadi di bencana Sumatra
dan di mana Teddy masuk:
Akhir November 2025.
Banjir dan longsor menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
BMKG sudah memberikan peringatan
delapan hari sebelumnya.
Tidak ada rapat darurat.
Tidak ada langkah antisipasi dari pemerintah pusat.
Saat bencana meluas Prabowo tetap menjalani agenda seperti biasa.
Rapat soal koperasi.
Ketemu Menteri Kelautan.
Menerima Ratu Belanda.
Baru di tanggal 27 November setelah 72 orang meninggal dan 54 orang hilang rapat penanganan bencana digelar.
Dan per Januari 2026, korban tercatat 1.199 orang meninggal dan 114 orang hilang.
Di tengah semua itu ada wartawan bernama Rina yang dikirim liputan ke Aceh.
Lebih dari tiga minggu di lapangan.
Dia melihat beras menumpuk di posko tapi tidak disalurkan.
Seorang pria yang istrinya harus diamputasi tapi tidak bisa karena tidak ada alat.
Orang-orang yang mengaku sudah siap bunuh diri karena tidak kuat lagi.
Rina melakukan siaran langsung.
Dia tumpahkan semua yang dia lihat.
Dan Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet
menonton siaran itu dari Jakarta.
Lalu Teddy menghubungi pemilik media tempat Rina bekerja. Mengamuk.
Dan meminta pemimpin redaksi media itu diganti.
Bukan insiden tunggal ini pola:
Wartawan lain bernama Indira yang dikirim ke Padang mengalami hal serupa.
Setelah dia melapor bahwa bantuan belum datang dan pemerintah belum terlihat atasannya langsung menelepon.
"Next, jangan sebut kalau belum ada bantuan masuk, ya."
"Tapi memang belum ada bantuan.
Faktanya begitu."
"Cerita soal dampaknya aja.
Tapi jangan kasih tahu kalau bantuan belum masuk."
Indira akhirnya siaran langsung di depan sebuah ekskavator yang membersihkan sisa longsor bukan karena ada kemajuan nyata, tapi karena itu satu-satunya hal yang bisa terlihat seperti "pemerintah bekerja."
"Maksa banget," kata Indira.
Teddy dan pola Orde Baru yang sangat familiar:
Project Multatuli yang menginvestigasi ini menarik perbandingan yang sangat tepat dan sangat tidak nyaman.
Di era Orde Baru tidak ada larangan tertulis soal apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan.
Yang ada adalah telepon.
Pejabat atau perwira militer tertentu menelepon petinggi redaksi untuk memberi arahan, teguran, atau larangan atas isu tertentu.
Tidak perlu SK.
Tidak perlu aturan resmi.
Cukup satu telepon dari orang yang tepat dan seluruh redaksi paham apa yang harus dilakukan.
Apa yang dilakukan Teddy?
Persis sama.
Menelepon pemilik media.
Mengamuk.
Meminta pemred diganti.
Tanpa surat resmi.
Tanpa proses hukum.
Cukup satu telepon.
Yang paling ironis Teddy adalah simbol harapan yang berubah menjadi simbol yang lain:
Banyak yang dulu berharap besar pada sosok militer muda yang masuk lingkaran dalam Prabowo.
Ada harapan bahwa generasi baru perwira akan membawa cara kerja yang berbeda.
Lebih profesional.
Lebih terukur.
Yang kita saksikan sekarang adalah seseorang yang menggunakan posisinya sebagai Sekretaris Kabinet posisi administratif,
bukan posisi keamanan untuk mengontrol arus informasi tentang kegagalan pemerintah dalam menangani bencana.
Bukan mengontrol berita palsu.
Bukan melawan disinformasi.
Tapi meminta media tidak memberitakan bahwa bantuan bencana belum datang saat bantuan memang belum datang.
Dan Teddy tidak merespons pertanyaan dari Project Multatuli:
Pertanyaan dikirim ke nomor pribadinya dan ke email resmi humas Setkab.
Tidak ada respons sampai artikel diterbitkan.
Tidak ada klarifikasi.
Tidak ada bantahan.
Hanya diam.
Ketika seorang Sekretaris Kabinet bisa menelepon pemilik media dan meminta pemimpin redaksi diganti hanya karena wartawannya melapor bahwa bantuan bencana belum datang itu bukan soal satu orang yang arogan.
Itu adalah sistem yang memang dirancang untuk memastikan bahwa rakyat hanya mendengar apa yang penguasa mau mereka dengar.
Dan sistem seperti itu pernah kita kenal.
Namanya Orde Baru.
Dan kita butuh 32 tahun untuk keluar dari sana.
⚠️ Disclaimer: Berdasarkan investigasi Project Multatuli dalam serial Dead Press Society. Semua nama wartawan disamarkan untuk melindungi sumber. Teddy Indra Wijaya tidak merespons pertanyaan yang diajukan sampai artikel diterbitkan.
@KucengTerbanggg "kerja mulu tapi ga ada hasilnya" pliss ya anjir ga semua orang kerja gajinya buat diri sendiri. jangan jahat jahat dong, gue cuma nyari nafkah buat keluarga biar bisa nyambung hidup🥲
@sheknowshoney@ikanatassa aku sepakat kaak. aku suka banget novel kak ika pas masih kuliah. ternyata satu dekade kemudian setelah kubaca ulang, ternyata udah gak relevan buat aku. feelnya udah gak dapet dan it's okay. pembaca itu kan upgrading ke fase tertentu.