Indonesian President Prabowo’s $15B FREE school meals program is causing budget strain.
If that's not bad enough, it's been the source of food poisoning and corruption.
PRABOWO IS LOSING FISCAL CONTROL. THAT IS CREATING A CONFIDENCE PROBLEM AND A SINKING RUPIAH.
For those who want a bit more context: a massive student and worker protest is unfolding in Indonesia’s capital in response to the Prabowo government’s decision to raise fuel prices, alongside other policies that many Indonesians are calling corrupt because they deepen the burden on working-class Indonesians already struggling with rising living costs and a weakening rupiah.
What’s fueling the anger even further is the broader feeling that economic pressure is being pushed downward onto ordinary people while major policy decisions continue to favour politicians and the ultra wealthy.
Just last year, Indonesians protested over the same kind of government corruption, which led to a crackdown on its own civilians using military force in cities like Jakarta and Bandung, resulting in multiple deaths and injuries, including those of students.
This situation, however, embarrassed the Probowo government, as people from all over the world began paying attention and massed mobilised to send food, medical/legal aid and financial donations via apps like Grab and Ojek (the region’s equivalent of Uber) the movement received particularly strong support from people across Asia, especially Southeast and East Asia, while also drawing contributions from around the world. This is why Indonesians are asking the world pay attention to their country again.
Sekelompok orang tidak akan pernah bisa memahami arti "marjinal", "minoritas", yang tertindas, selama mereka belum pernah merasakan menjadi salah satunya.
Mereka tidak akan pernah bisa mengerti mengapa ada perlawanan dari kelompok marjinal/minoritas karena di benak mereka, apa yang terjadi di depan mata mereka adalah sebuah hal yang normal. Bahkan ketika yang terjadi di hadapannya adalah sebuah ketidakadilan, mereka akan menganggap itu biasa saja.
Kelompok marjinal dan minoritas yang tertindas ini bukannya ingin menjadi pihak yang menindas. Mereka cuma ingin hidup tenang dan layak. Mereka tak akan melawan selama hak hidup mereka sudah terpenuhi.
Banyak orang yang mengaku memiliki moral tapi ketika berhadapan dengan kelompok marjinal dan minoritas, pola pikir yang mereka miliki adalah: "Kami membiarkan kalian hidup saja sudah bagus." Ini bukan sebuah bentuk keyakinan untuk mengamankan; tapi sebuah ancaman.
Banyak orang yang tidak akan memahami di mana letak ancamannya karena buat mereka, dengan tidak membunuh manusia lain saja adalah sebuah kebaikan. Mereka tidak akan pernah memahami rasa takut yang dimiliki oleh kelompok marjinal dan minoritas.
Sampai dengan detik ini, gerombolan orang yang secara sadar ingin mengakhiri hidup kelompok marjinal dan minoritas akan terus beranggapan bahwa mereka terusik. Ketenangan dan kenormalan yang selama ini mereka nikmati, "diganggu" oleh sekelompok orang yang hanya ingin mendapatkan apa yang menjadi haknya. Mereka akan selalu menemukan justifikasi untuk melakukan penindasan.
Gw akan selalu berdiri bersama kaum marjinal dan minoritas. Walaupum gw tidak sepenuhnya bisa memahami ketakutan yang mereka hadapi setiap harinya, gw akan tetap bersama mereka. Hal ini tentu akan membuat beberapa pihak tidak nyaman. Bagus. Biarkan ketidaknyamanan itu terus berkembang agar kalian belajar untuk mulai melihat dari kacamata kaum marjinal dan minoritas. Kelompok marjinal dan minoritas dalam bentuk dan nama apapun.
@boyslovehub If two people work for the same company, salaries should be paid separately by the employer. Payroll & income tax are individual responsibilities. No employee should have to split their salary with a coworker. Company should have handled that from day one. Sounds shady as hell
Kalo masih ada yg bilang petamax kan cuma buat org yang mampu wkwkwk eitss menurut gua akan ada efek domino yang muncul setelahnya.
Dan efek domino ini justru bisa nyampe ke orang yang bahkan nggak pernah isi Pertamax sekalipun.
1. Orang langsung cari alternatif yang lebih murah Ini perilaku manusia paling normal.
Kalau Pertamax naik, sebagian orang bakal pindah ke Pertalite. Masalahnya, Pertalite itu kuotanya terbatas. Kalau yang ngantri makin banyak, tekanan ke stok juga makin besar.
2. Pertalite makin rame
Kalau permintaan naik terus, antrean makin panjang. Yang biasanya isi santai jadi rebutan.
Yang nggak kebagian?
Ya terpaksa beli BBM yang lebih mahal.
3. Biaya transportasi dan logistik pelan-pelan ikut naik
Di negara kepulauan kayak Indonesia, hampir semua barang harus diangkut. Begitu biaya energi naik, biaya distribusi ikut naik. Dan biaya distribusi yang naik itu biasanya nggak berhenti di jalan.
Ujung-ujungnya diterusin ke konsumen.
4. Harga barang ikut naik seperti Beras. Sayur. Makanan. Jasa kirim. Ojol.
Bahkan UMKM kecil pun bisa kena. Karena modal operasional mereka ikut naik.
5. Daya beli makin tertekan
Ini yang menurut gua sering diremehin.
Gaji nggak naik setiap bulan. Tapi pengeluaran bisa naik pelan-pelan. Awalnya mungkin nggak kerasa.
Tapi lama-lama orang mulai mikir dua kali sebelum belanja. Mulai nahan konsumsi. Mulai batal checkout.
6. Yang kena bukan cuma orang kaya
Narasi "yang pake Pertamax kan orang mampu" menurut gua terlalu sederhana.
Karena ekonomi itu saling terhubung.
Ketika biaya di satu titik naik, efeknya bisa nyebar ke mana-mana.
Kadang yang kena justru orang yang nggak pernah isi Pertamax sekalipun.
Makanya menurut gua yang perlu dilihat bukan cuma siapa yang pakai Pertamax?
Tapi juga: apa yang terjadi setelah Pertamax naik?
Karena sering kali yang bikin berat bukan kenaikan harganya. Tapi efek domino nya.
Our president, leader of the Republic of Indonesia, watches the poor eat their meal.
He does the watching from a lavish setting, his own plate stacked with expensive food.
Poverty as an evening's entertainment.
Namanya Yasika Aulia Ramadhani. Usia 20 tahun. Pembina Yayasan Yasika Group.
Di usia yang kebanyakan orang masih mikirin skripsi, dia udah mengelola 41 dapur MBG yang tersebar di Makassar, Parepare, Gowa, dan Bone.
Inspiratif banget. Tapi tunggu dulu.
Aturan BGN: maksimal 10 dapur per yayasan, per provinsi.
Cara Yasika punya 41: daftar lewat beberapa yayasan berbeda-beda. BGN-nya sendiri yang ngaku ke publik:
"Tahunya itu dari cerita orang. Yang kami baca cuma dokumen."
Jadi sistem dilangkahi , dan yang melangkahi bukan sembarang orang.
Ayahnya: Yasir Machmud. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan. Partai Gerindra.
Fungsi utama DPRD: mengawasi penggunaan anggaran publik.
Program MBG dibiayai Rp 335 triliun anggaran negara , dari pajak lo, dari pajak gue.
Trus anak Wakil Ketua DPRD mengelola 41 dapur dari program yang seharusnya diawasi oleh ayahnya sendiri.
Saat wartawan tanya ke Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulsel soal konflik kepentingan ini:
"Aduh, saya tidak bisa berkomentar soal itu."
Saat wartawan coba konfirmasi ke Yasir dan Yasika: tidak direspons.
Kolom komentar Instagram keduanya langsung ditutup.
Dan BGN bilang tidak bisa menghentikan 41 dapur itu karena:
"Kasihan anak-anak yang sudah terima manfaat."
Bukan tuduhan.
Ini fakta yang sudah dikonfirmasi BGN sendiri, diliput Liputan6, Tempo, Kompas , dan diinvestigasi ICW, yang menemukan 102 yayasan mitra MBG di 38 provinsi terafiliasi politisi, militer, dan polisi.
Gerindra: partai paling banyak afiliasinya dengan 7 yayasan.
Program ini katanya untuk anak-anak kurang gizi.
Pertanyaannya sederhana: siapa yang paling bergizi dari program ini?
Dikira insult kayak gini mempan kah wkwkwk. Gue mah gapapa anak gue homo yg penting bukan pedofil, pemerkosa, penindas, kriminal, koruptor, penjilat rezim, fasis, intoleran, pelanggar ham
Halo, presiden biadab @prabowo. Saat mengundang 7 pemred kenamaan ke Hambalang sampean dicecar perihal keberlanjutan embege di saat negara berpotensi menghadapi problema moneter dan fiskal karena perang yang berkecamuk di timteng. Dengan lantang sampean mengatakan, "Tetap saya jalankan! Lebih baik saya memberi makan rakyat saya daripada uang itu dikorupsi!"
Lihat ini. Pemberian makan sampean tak sesuai target, tak bergizi, yang diamanahkan ketahuan basah korupsi, dan ekonomi negara yang sampean pimpin carut-marut!
Mundur!
INI SIH MAKIN GILA,
DPR & PRABOWO HILANGKAN INDEPENDENSI BI DALAM MENJAGA NILAI TUKAR RUPIAH !!!
BENERAN MAU HANCURIN YA?
INI SIH NGK CUMA LEVEL 20K,
ZIMBABWE IS REAL ???
UU P2SK: Ketika Presiden Bisa Pecat Gubernur BI.
DPR baru saja mengesahkan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), dan satu poin yang bikin ekonom deg-degan:
Presiden kini bisa memberhentikan Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, dan Kepala LPS jika dianggap melanggar perundangan.
MASALAH UTAMA: INDEPENDENSI BI TERANCAM
Bank sentral yang sehat harus bebas dari tekanan politik. Ini bukan opini ini standar global IMF dan Bank Dunia. Ketika gubernur BI bisa dipecat presiden, muncul pertanyaan besar: siapa yang sebenarnya mengendalikan kebijakan moneter Indonesia?
Bayangkan skenario ini inflasi sedang tinggi, BI harus naikkan suku bunga. Tapi pemerintah sedang butuh bunga rendah untuk mendanai proyek besar. Kalau gubernur BI tahu jabatannya bisa dicabut, apakah dia akan berani ambil keputusan yang benar secara ekonomi tapi tidak disukai istana?
EFEK DOMINO YANG PERLU DIWASPADAI
Pertama, kredibilitas rupiah bisa goyang. Investor global sangat sensitif terhadap independensi bank sentral. Begitu BI terlihat jadi "perpanjangan tangan" pemerintah, modal asing bisa kabur.
Kedua, inflasi lebih sulit dikendalikan. Kebijakan moneter yang dipolitisasi cenderung terlalu longgar demi kepentingan jangka pendek hasilnya inflasi merangkak naik.
Ketiga, kepercayaan terhadap OJK dan LPS ikut terdampak. Kalau regulator keuangan bisa ditekan, perlindungan nasabah dan stabilitas perbankan jadi tanda tanya.
WORST CASE SCENARIO
Lihat Argentina dan Turki dua negara di mana presiden aktif mengintervensi bank sentral.
Hasilnya? Argentina inflasi tembus 200% lebih. Turki lira anjlok 80% dalam beberapa tahun. Gubernur bank sentral dicopot berkali-kali karena tidak mau menuruti perintah politik.
Indonesia belum sampai sana tapi pintu ke arah itu kini terbuka lebih lebar.
UU P2SK ini ibarat pisau bermata dua.
Di tangan pemimpin yang berintegritas, mungkin tidak banyak berubah.
Tapi di tangan pemimpin yang ingin mengontrol ekonomi demi agenda politik, ini bisa jadi senjata yang sangat berbahaya bagi stabilitas keuangan Indonesia.
Yang perlu dikawal sekarang: bagaimana mekanisme "pelanggaran perundangan" ini didefinisikan dan siapa yang berhak menafsirkannya. Di situlah kunci apakah UU ini jadi alat akuntabilitas atau alat kontrol.
Ekonomi kita bukan arena politik.
Jaga BI tetap independen.
HATI-HATI WOK !!
SEKALI HANCUR NGK BISA BALIK LAGI !!
NYAWA JUTAAN ORANG TARUHANNYA !!
Kata aku banyak muslim di Indonesia yg masih perlu belajar memanusiakan manusia, menghargai perbadaan, belajar duduk di 1 forum dgn banyak org dg berbagai perbedaan. KELUAR DARI BUBBLE. Belajar agama & be a good servant of Allah tp belajar respectful towards other people too pls
MENGAPA HANYA INDONESIA YANG HANCUR?
Sementara mata uang tetangga berhasil memanfaatkan fundamental ekonomi untuk menahan gejolak global, Rupiah justru anjlok dua digit (-10,84%).
Alasan "Tekanan Global" tidak lagi relevan.
INI SALAH URUS !!!
Akhirnya ngebuktiin sendiri kalo MBG ini lahan basah Tanggal 9 April diminta kasih harga roti 1.500
padahal harga aslinya 3.000,
tapi nota tetap harus ditulis 3.000.
Habis itu semua chat hilang ditarik.
Semalam chat lagi, ternyata masih juga nego harga roti
cc:threadspidol