Hundreds of students marched in Jakarta, Indonesia, AGAINST President Prabowo’s spending agenda, fuel price hikes, and Prabowo's troubled free meals program.
NO WONDER THE RUPIAH IS TANKING.
Emang dengan ade2 mahasiswa demo masalah selesai?dolar turun?Tau ngga sih kita lagi pernang ekonomi dengan singapoor dan merica?Jangan bikin rakyat tambah susah!!
Begitu kata seseorang di apk sebelah, lalu di balas sama ferry Irlandia begini
Demo aja belum tentu diselesain, apalagi enggak.
Logikanya jangan dibelok-belokin.
Demo itu hak setiap warga negara yang dilindungi konstitusi.
Suka atau enggak, bahkan pemerintah sendiri gak punya kewenangan merampas hak itu
Demo bukan untuk menyelesaikan masalah, demo untuk memperlihatkan ke pemerintah bahwa kita punya keresahan.
“ini lho kami sedang dalam masalah, tolong!”
menyelesaikan masalah itu tugas pemerintah, mereka dibayar untuk itu, bukan tugas masyarakat
Sampah org ini. Negara ini rusak karena org2 seperti Idrus Marham dan partainya. Ingat salah satu biang kerok utama kerusakan demokrasi adalah partai golkar.
Prabowo adalah:
🔸presiden yang paling demen pergi ke negeri asing
🔸presiden yang paling demen promosi bahasa asing
dan
🔸presiden yang demen ngatain rakyatnya Antek Asing
•
•
Gunakan LOGIKA Klean‼️
Bener gak hitungan nya begini ?
Polri dan TNI itu sudah di gaji dari pajak Rakyat seharusnya bukan ambil keuntungan lagi dari Program MBG mereka cukup ditambah tunjangan saja karena mereka abdi Negara
Polri memiliki SPPG 1.147
insentif 6.000.000/ hari/ SPPG
Total pendapatan Rp 6.882 Milyar / hari
untuk Yayasan Rp 2.000/ porsi
Untung Dapur 2.000/ porsi
1.147 SPPG x 2.500 porsi / SPPG = total 2.867.500 porsi / hari
2.868.500 x untung 4.000 = 11.470 M / hari
6.882. + 11.470 = 20 M/ hari
18 M x 30 H =-+ 540 M/ Bulan yang didapat polri
500 Milyar ini uang nya kemana
Modalnya dari pajak rakyat anggaran 335 Triliyun dan enak banget untung nya juga buat Klean
Seharusnya Kembalikan lagi uang itu kepada negara karena kerja Klean sudah di gaji masyarakat dari pajak
TNI polri itu ABDI NEGARA tak sepantasnya mengambil keuntungan lagi dari Rakyat karena sudah di Gaji
Universitas Bung Karno memanggil seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat untuk hadir pada aksi manifestasi perlawanan:
🗓️ Hari/Tanggal: Senin, 15 Juni 2026
🕙 Waktu: 10:00 WIB
📍 Titik Kumpul: Bawah Patung Bung Karno
🏛️ Tujuan: Gedung Istana Negara
👕 Dresscode: Kaos Hitam dan Almameter
📣📣
Update: BEM UI akan kembali menggelar aksi demo di Bundaran HI.
BEM UI memposting di akun Instagram mereka:
KAMI AKAN DATANG LAGI MEREBUT KEMENANGAN
Halo, UI dan Indonesia!
Saat negara lebih sibuk menahan rakyatnya daripada mendengarnya, saat penguasa lebih takut pada rakyatnya daripada pada krisis yang mereka ciptakan sendiri, di situlah perjuangan sesungguhnya dimulai.
Kami tidak akan pernah menyerah. Selama keadilan belum berpihak kepada rakyat, perjuangan ini tidak akan pernah berhenti.
Kami akan datang lagi. Kami akan merebut Bundaran HI. Kami akan merebut kemenangan.
Penghancur Indonesia udah dianggap bagai dewa, di puja dan dieluh²kan
Nanti anaknya jadi presiden dan buat kerusakan lebih parah lagi
Yang bobrok ga cuma sistemnya, tapi masyarakatnya juga. 🙏
Kelompok Cipayung Menggugat ❗️
PMKRI, GMNI, PMKRI, LMND dan HIMA PERSIS Jakarta akan menggelar aksi
🏛 Depan @DPR_RI
📍 Senin, 15 Juni 2026.
Aksi bertema :
Prabowo-Gibran Gagal Total (Gatal)
Mendesak agar presiden & wapres mundur......cadas 🔥
Simak pernyataan Hashim, wakil ketua dewan pembina partai gerindra
"Sekarang ada gerakan2 seolah-olah mewakili mahasiswa yang ingin menghentikan program2 pemerintah yg sudah disetujui oleh rakyat indonesia"
12 Juni 2026. Polda Metro Jaya klaim ke media:
"Sampai detik ini tidak ada surat pemberitahuan demo dari BEM UI."
BEM UI tunjukkan surat berkop resmi , ditandatangani Ketua + Kadep Aksi ,dikirim ke Polres Jakarta Pusat 9 Juni 2026, 3 hari sebelumnya.Sesuai UU No. 9/1998 Pasal 10.
Polisi bilang sudah cek Polres Depok, Polres Jakpus, Direktorat Intelkam , semua "tidak ada."
Satu pihak punya dokumen fisik.
Satu pihak bilang tidak pernah terima.
Perlu diingat: UU No. 9/1998 mengatur pemberitahuan, bukan izin.
Demonstrasi bukan aktivitas yang perlu disetujui polisi , hanya perlu diberitahu.
Tapi kalau dokumen resmi bisa "tidak ditemukan" begitu saja setelah dicek tiga satuan berbeda , pertanyaannya bukan soal prosedur lagi.
Siapa yang seharusnya kita percaya?