Ganjar

Luckiest man alive.

[soli @solisolsoli]

"The monotony of everyday life" by Luca Ponsato

[Ganjar @ganjarabdu]

Kalau sudah sering ternyata gak merasa mewah lagi ya, manusia manusia

[Zainal Arifin Mochtar @zainalamochtar]

Pemberantasan korupsi kita hanya drama. Bayangkan, dulu di zaman Jokowi kasus di KPK, polisi BG dilimpahkan ke Kejaksaan lalu SP3. Sekarang, kasus jaksa FA dilimpahkan ke Kejaksaan. Lalu entah akan apa. KPK hanya jadi cameo. Waktu tidak membuat belajar, kita makin bodoh.

[Ganjar @ganjarabdu]

Bahkan retweetku yg sebelumnya masih tentang anomali penjajah, retweet terakhir masih bertemakan sama😂kasian banget akun ini

[Rumail Abbas @Stakof]

Jaksa ditangkap polisi.
Polisi ditangkap jaksa.
Rumah jaksa dijaga tentara.
Terus kita bicara hukum untuk apa?

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

Saat ini ada 25 wakil menteri yang juga menjabat sebagai komisaris BUMN.

Padahal putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 jelas menegaskan bahwa wakil menteri tidak boleh rangkap jabatan.

[Ganjar @ganjarabdu]

@e100ss mohon info per jam ini Jembatan Manyar apa masih macet? Terima kasih

[BBC News Indonesia @BBCIndonesia]

Koalisi MBG Watch berunjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu (10/06) untuk mendesak agar program MBG dihentikan.

Mereka turun ke jalan dan membentangkan poster: “Bunyikan Klakson Jika Kalian Muak dengan MBG".

[BandungBergerak @BdgBergerakID]

17.35. Massa aksi mambacakan tuntutan di depan gerbang DPRD Jawa Barat. Mereka mendesak agar empat massa aksi yang ditahan hari ini dibebaskan tanpa syarat.

[jakartalk @Jakartalk]

Dari postingan akun resmi BEM UI:

AYO TURUN! JUMAT, 12 JUNI 2026!

Halo, UI dan Indonesia.
Sudah hampir 2 tahun memporak-porandakan negara.
Rupiah naik diremehkan, HAM tidak dihiraukan, program tidak jelas dilanjutkan.

MARI, KITA TURUN DAN GUNAKAN HAK KITA SEBAGAI RAKYAT!

Narahubung: Albani (081519149370)

[Zulfikar Akbar @zoelfick]

Satu negara akhirnya menunggu Tuhan saja yang bekerja.

[alfin rizal @alfinrizalisme]

pak faiz tadi ditanya audiens: “apa kalimat yang tepat, yang pengin didengerin orang2 yang lagi berduka?”

dijawab: “gak ada. gak perlu. mereka gak butuh itu. diam saja. kalau mau membantunya, pastikan aja kalau kamu selalu ada.”

[Marlistya Citraningrum @mcitraningrum]

Dua tulisan “beda banget” ini atas bawah di satu halaman :)

Aku seneng baca debat gini karena medium tulisan = mikir, bukan hanya modal pokoknya :)

Buat teman-teman yg di medsos cakap menulis, punya perspektif kritis, coba deh menulis di media massa.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada pernyataan Prabowo yang menurut gue paling berbahaya yang pernah gue dengar dari seorang presiden soal mata uang negaranya sendiri.

Dan dia ngomong ini bukan di forum terbatas.
Bukan slip of the tongue.
Tapi di depan ribuan rakyat dengan penuh keyakinan:

Mau dolar berapa ribu kek
kalian di desa-desa kan enggak pakai dolar.
Yang pusing yang suka ke luar negeri.

Ini bukan candaan.
Ini adalah cara berpikir yang sangat berbahaya.

Gue mau kasih lo contoh nyata negara yang pemimpinnya pernah berpikir persis seperti ini.
Dan apa yang terjadi setelahnya.

Zimbabwe
ketika presiden bilang rakyat desa tidak butuh mata uang yang kuat:

Robert Mugabe selama bertahun-tahun bilang kepada rakyatnya bahwa pelemahan nilai mata uang adalah konspirasi Barat.

Bahwa rakyat desa yang tidak bertransaksi dalam dolar tidak perlu khawatir.

Hasilnya?
Inflasi Zimbabwe mencapai 89,7
sextillion persen per tahun di 2008.
Orang membawa uang keranjang penuh hanya untuk beli roti.

Petani di desa yang "tidak pakai dolar" mendapati hasil panennya tidak bisa dibeli siapapun karena harga berubah setiap jam.
Tabungan seumur hidup hilang dalam semalam.

Mereka akhirnya menyerah dan menggunakan dolar Amerika sebagai mata uang resmi.
Mata uang mereka sendiri sudah tidak ada nilainya sama sekali.

Venezuela
ketika pemerintah melarang rakyat khawatir soal kurs:

Hugo Chavez dan Maduro selama bertahun-tahun meyakinkan rakyat bahwa kurs tidak relevan bagi rakyat kecil.
Yang penting ada subsidi.
Yang penting ada program sosial.

Hasilnya?
Inflasi Venezuela mencapai 1.000.000% di 2018.
Dokter, guru, insinyur semua yang punya pendidikan dan bisa pergi pergi.

Lebih dari 7 juta warga Venezuela meninggalkan negaranya.
Rakyat desa yang "tidak pakai dolar" itu akhirnya mengantri berhari-hari untuk dapat sekarung tepung.

Mereka juga akhirnya terpaksa bertransaksi dalam dolar di pasar gelap karena mata uang mereka sendiri tidak dipercaya siapapun.

Dan sekarang kembali ke Indonesia yang ternyata sangat relevan:

Prabowo bilang rakyat desa tidak pakai dolar.
Tapi benarkah demikian?

Kedelai bahan baku tempe dan tahu yang dimakan rakyat desa setiap hari 90% diimpor dari Amerika Serikat.
Harganya ditentukan dalam dolar.

Ketika rupiah melemah dari Rp13.000 ke Rp17.000 — harga kedelai naik.
Harga tempe naik.
Harga tahu naik.

Penjual tahu dan tempe di desa yang "tidak pakai dolar" itu langsung merasakan dampaknya di meja makan mereka.

Gandum bahan baku roti, mie instan, biskuit yang dikonsumsi rakyat desa 100% diimpor.
Harganya dalam dolar.

Pupuk yang dipakai petani desa untuk bercocok tanam sebagian besar bahan bakunya diimpor.
Harganya dalam dolar.

Obat-obatan generik bahan bakunya sebagian besar diimpor dari China dan India.
Harganya? Dalam dolar.

Rakyat desa tidak pegang dolar secara fisik.
Tapi seluruh kehidupan mereka dari makan pagi sampai obat yang mereka minum harganya ditentukan oleh kurs dolar.

Dan inilah yang paling miris:
Presiden yang seharusnya menjaga kepercayaan pasar terhadap mata uang negaranya justru dengan entengnya bilang kurs dolar tidak relevan bagi rakyat.

Padahal kepercayaan itulah
yang membuat rupiah bisa stabil.
Kepercayaan itulah yang membuat investor mau masuk.

Kepercayaan itulah yang membuat rakyat tidak lari ke dolar dan emas seperti yang sekarang terjadi dan dikhawatirkan oleh ekonom-ekonom kita.

Ketika presiden sendiri tidak menganggap serius pelemahan mata uangnya sinyal apa yang dikirim ke pasar?

Sinyal apa yang dikirim ke investor asing?
Sinyal apa yang dikirim ke rakyat yang tabungannya dalam rupiah?

Bandingkan dengan pemimpin yang serius:

Lee Kuan Yew dari Singapura negara tanpa sumber daya alam apapun menjadikan kestabilan mata uang sebagai prioritas utama pemerintahannya.

Dia tahu bahwa kepercayaan terhadap mata uang adalah kepercayaan terhadap negaranya secara keseluruhan.

Hasilnya?
Singapura hari ini punya GDP per kapita lebih dari 80.000 dolar.

Rakyat Singapura yang "cuma pedagang kecil" pun hidupnya jauh lebih sejahtera dari rakyat kita yang punya sumber daya alam berlimpah.

Bukan karena Singapura kaya alam.
Tapi karena pemimpinnya tidak pernah menganggap remeh nilai mata uangnya.

Pernyataan "mau dolar berapa ribu kek, di desa kan tidak pakai dolar" bukan pernyataan yang menunjukkan ketenangan seorang pemimpin.

Itu adalah pernyataan yang menunjukkan ketidakpahaman atau lebih buruk lagi, ketidakpedulian terhadap bagaimana ekonomi nyata bekerja di tingkat paling bawah.

Rakyat desa tidak pegang dolar.
Tapi rakyat desa makan tempe dari kedelai impor yang harganya dalam dolar.

Rakyat desa bertani dengan pupuk yang bahan bakunya dalam dolar.
Rakyat desa berobat dengan obat yang bahan bakunya dalam dolar.

Ketika presiden tidak peduli dengan kurs yang tidak peduli bukan hanya presidennya.
Tapi seluruh sistem di bawahnya ikut tidak peduli.

Dan ketika seluruh sistem tidak peduli dengan nilai mata uangnya sendiri kita tinggal menunggu giliran menjadi Zimbabwe atau Venezuela berikutnya.

Semoga kita tidak sampai di sana.
Tapi pernyataan seperti ini tidak membuat gue yakin bahwa kita sedang bergerak menjauhi arah itu.

[Gita Wirjawan @GWirjawan]

Keputusan pemerintah harus dihormati.
Namun dalam demokrasi, ia tidak luput dari komentar maupun kritikan.

Di satu percakapan dengan Nadiem, Ia pernah bilang bahwa dirinya bekerja untuk kepentingan generasi berikutnya. Ia masuk dengan sebuah blueprint dan impian: membangun ulang lingkungan bagi ratusan ribu siswa dan guru, membangun kembali pondasi dari mana sebuah bangsa belajar. A revolutionary in the making.

Saya mengenal keluarga Makarim selama puluhan tahun. Dalam semua waktu itu, di seluruh anggotanya, ketidakberesan tidak pernah menjadi sesuatu yang saya saksikan atau rasakan. Tidak sekali pun. Nadiem selalu menjadi, sejauh yang saya tahu, persis seperti apa yang ia katakan hari itu: seseorang yang bekerja untuk masa para penerus bangsa yang belum bisa bersuara.

Setahun tujuh bulan kemudian, kita ada di sini.

Kesalahan Nadiem mungkin adalah bahwa kenaifannya disalahpahami sebagai kurangnya rasa hormat terhadap memori institusional (kebiasaan sebuah lembaga dalam pola komunikasi, kerja, dan koordinasi yang telah mengakar puluhan tahun).

Kenaifan ini tidak unik. Ia niscaya akan menjangkiti siapapun dari luar yang diminta atau ingin berkontribusi untuk bangsa dan negara.

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa keputusan pemerintah telah dan akan berdampak pada beberapa hal yang cukup struktural:

1.⁠ ⁠Proses penegakan hukum dan translasi ketidakpastian menjadi risiko. Bayangkan Anda hendak berinvestasi ke sebuah negara di mana hukumnya tidak jelas — di mana pendiri unicorn pertama Indonesia harus menghadapi 18 tahun atas dasar konstruksi hukum yang sulit dipertahankan oleh banyak ahli hukum. Pertanyaannya bukan lagi "Apakah Nadiem salah atau tidak?" Tapi: "Apakah ini tempat di mana kita bisa membangun?"

Ketika hukum tidak memberikan kepastian, negara kehilangan kemampuannya untuk mengukur dan mengomunikasikan risiko kepada dunia luar. Ketidakpastian hukum adalah risiko yang tidak bisa dipricing — dan modal global tidak bersedia tinggal di tempat yang tidak bisa menjawab pertanyaan paling dasar: seberapa besar risikonya, dan siapa yang terlindungi ketika jawabannya tidak jelas?

⁠2. Pengedepanan inovasi teknologi. Pelajaran yang paling mudah diserap dari sidang ini adalah: main aman. Jangan punya keyakinan. Jangan berinovasi. Pilih yang paling aman secara administratif, bukan yang terbaik. Ketika pilihan teknologi bisa dijadikan dakwaan, ketika gagasan baru bisa menjadi jebakan, tidak ada ruang lagi bagi ide untuk tumbuh, inovasi untuk dipeluk, atau perubahan untuk disambut. Yang tersisa hanyalah birokrasi yang memilih selamat atas segalanya. Bahwa konformis adalah postur yang paling aman di dalam sistem.

3.⁠ ⁠Masa depan talenta bangsa. Yang paling fatal: kasus ini menjadi jera bagi mereka yang seharusnya melanjutkan bangsa ini. Bahwa seseorang yang berpendidikan, yang berniat baik, yang berani mencoba membangun dari nol akan dimuntahkan mentah-mentah oleh negara yang berusaha ia tolong.

Platform ini dibangun untuk mendiskusikan ide, bukan peristiwa. Namun episode yang kita saksikan tidak lepas dari sesuatu yang katalitik, untuk kepentingan nation building ke depan.

Dan kualitas itu, keinginan untuk memperbaiki sistem yang mungkin belum berkenan, mendongkrak edukasi bangsa, adalah salah satu yang paling langka di sebuah birokrasi.

Menjadi tragedi tersendiri ketika upaya mengintelektualisasi bangsanya, menjadi batu rajam untuk dirinya sendiri.

No one is perfect.
May the great force be on the right side of history.

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

Sebenernya belasan tahun yang lalu, dosen saya pernah bilang, Indonesia itu memang sengaja dibuat ga boleh maju, karena negara Indonesia dengan jumlah penduduknya dan kekayaan alamnya, memang diset sebagai negara “konsumen”. Rakyat Indonesia jadi marketnya produk teknologi, bukan produsen.
Sementara bahan baku dan segala sumber daya alam juga agar bisa dijual murah keluar negri. Misalnya saja silikon diexpor. Lalu setelah jadi chip dan elektronik, dijual lagi ke Indonesia dengan harga mahal.

Nyambung juga dengan bahasan ini dimana bagi kelompok atas tertentu, rakyat bodoh lebih mudah dikendalikan dibanding rakyat yang teredukasi.

Masyarakat bodoh dan miskin jadi santapan utama agar suara mereka mudah dibeli.

[Nerv. @nervinette]

Sedangkan kasus MBG, IKN mangkrak, orang2 itu pada hidup tentram 🤡

What a dzalim country

[Ahmad Arif @aik_arif]

Saya rangkum poin-poin penting dari tulisan @TheEconomist terkait Indonesia terbaru. Silakan renungkan sendiri:

The Economist menilai pemerintahan Prabowo Subianto terlalu boros secara fiskal dan makin otoriter secara politik.
Program makan gratis dan koperasi desa dianggap membebani anggaran di tengah penerimaan pajak melemah dan subsidi energi membengkak.

Defisit mendekati batas 3% PDB, dengan risiko penurunan rating utang, pelemahan rupiah, dan keluarnya modal asing.

Pencopotan Sri Mulyani Indrawati disebut sebagai tanda melemahnya disiplin fiskal.

Kekuasaan politik dan ekonomi dinilai makin tersentralisasi melalui Danantara, BUMN, dan pelemahan independensi Bank Indonesia.

Artikel juga menyoroti menguatnya peran militer dan melemahnya oposisi parlemen, memunculkan kekhawatiran kembalinya pola Orde Baru. The Economist menyebut gaya sentralisasi dan kontrol elite Prabowo lebih mirip Sukarno, tetapi kekhawatiran publik terhadap militerisme mengingatkan pada era Soeharto.

Meski begitu, The Economist mencatat Prabowo belum sepenuhnya represif dan masih menunjukkan beberapa sikap moderat.

Kesimpulan utamanya: Indonesia dinilai sedang bergerak menjauh dari semangat Reformasi, dengan risiko ekonomi dan demokrasi yang sama-sama meningkat.