Quraysh thought they could bury Islam in Makkah. Allah opened a door in Africa.
After years of torture, Prophet [Pbuh] told the Muslims: "Go to Abyssinia. There is a king there under whom no one is wronged."
So 80+ Sahaba fled by night - first hijrah in Islam. Uthman & Ruqayyah. Ja'far. Pregnant women. Old men still bruised from Quraysh.
Quraysh lost it. They sent Amr ibn al-As with expensive gifts to King Negus: "These fools insulted our gods. Hand them over."
Negus called the Muslims. Jafar r.a didn't argue politics. He recited Surah Maryam 19:16-35 about Jesus a.s and Maryam.
The Christian king wept until his beard was soaked. His bishops cried.
He drew a line on the ground: "By Allah, Jesus himself does not exceed what you said by even this much."
Then to Quraysh: "Take your gifts. Even for a mountain of gold, I will not give them up."
@angga_fzn Masyarakat kita gak paham kalo kota setara jakarta itu berarti kota-kota lain non-jakarta bisa hidup dari PAD dan gak perlu bergantung dari transfer daerah, sekarang transfer daerah kena efisiensi, daerah ngapain? Naikin pajak (PBB).
Dari kecil tiap dgr ceramah romantisasi kemiskinan tu selalu ngasih contoh kehidupan rasulullah. Pdhl rasulullah lebih dikenal karna kesederhanaannya, bkn karna kemiskinan. Gw baru paham klo doktrin itu ga bener pas udah gede. Nyatanya miskin dan sederhana itu dua hal yg berbeda.
ketagihan emang candu banget sih
habis dari luar akan ada pidato
di hari pancasila senin
habis pidato bakal ada pamer
uang hasil rampasan negara dari rekening
yanh tidak aktif
habis itu sidak ke suatu daerah
pidato lagi
jadwal prabowo selallu sama
- luar negeri
- pidato hari besar
- pamer uang hasil sitaaan negara
- sidak ke daerah pidato lagi ( plus marah2 karna banyak antek antek asing)
- ulangi lagi
Guys, ada putusan hukum dari lembaga peradilan tertinggi Indonesia yang sudah diabaikan selama satu tahun penuh oleh pemerintah dan hampir tidak ada yang membicarakannya.
27 Mei 2025 Mahkamah Konstitusi memutuskan: negara wajib membiayai pendidikan dasar tanpa dipungut biaya di sekolah negeri MAUPUN swasta.
Hari ini sudah 27 Mei 2026.
Tepat satu tahun.
Dan putusan itu belum dijalankan.
Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh situasi ini:
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menyebut ini bukan lagi kelalaian administrasi biasa.
Ini adalah tindakan inkonstitusional yang disengaja.
"Jika seorang Presiden bisa mengabaikan putusan lembaga peradilan tertinggi di negara ini tanpa konsekuensi apapun maka kita tidak sedang dipimpin oleh hukum.
Melainkan sedang tunduk pada kekuasaan absolut yang menggunakan hukum sekadar sebagai instrumen stempel kekuasaan."
Ini bukan kalimat aktivis jalanan.
Ini adalah analisis konstitusional yang sangat serius bahwa membiarkan putusan MK mangkrak selama satu tahun adalah pelanggaran sumpah jabatan presiden secara nyata dan terukur.
Dan ini tentang anggaran yang paling mengejutkan:
Pemerintah selalu berdalih tidak ada ruang fiskal untuk membiayai sekolah swasta gratis.
Tapi di saat yang sama hampir 30% dari fungsi anggaran pendidikan 20% tersedot ke program MBG.
Bukan untuk membangun sekolah.
Bukan untuk memperbaiki gedung sekolah yang rusak.
Bukan untuk menggaji guru honorer dengan layak.
Tapi untuk membiayai dapur SPPG dan logistik makanan.
JPPI menyebutnya dengan sangat tepat:
kanibalisme anggaran.
Anggaran yang seharusnya untuk pendidikan dimakan oleh program lain yang kemudian diklaim sebagai anggaran pendidikan agar memenuhi kewajiban 20% konstitusional.
Dan Ubaid menyebutnya lebih keras lagi:
kebohongan statistik.
Pemerintah bangga mengklaim sudah memenuhi Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 soal 20% anggaran pendidikan.
Tapi secara substansi uang itu dipakai untuk hal yang bukan pendidikan inti.
Dan ini yang paling menyakitkan yang langsung dirasakan rakyat sekarang:
SPMB 2026 sedang berjalan.
Ribuan anak tidak lolos masuk sekolah negeri karena kuota terbatas.
Dan orang tua dipaksa mencari sekolah swasta dengan biaya yang harus ditanggung sendiri.
Padahal putusan MK sudah sangat jelas:
kalau anak tidak tertampung di sekolah negeri pemerintah daerah wajib secara aktif menyalurkan dan membiayai anak itu di sekolah swasta.
Bukan orang tua yang harus pusing.
Bukan orang tua yang harus cari pinjaman.
Negara yang wajib.
Tapi yang terjadi:
pemerintah daerah membiarkan orang tua berjuang sendiri.
Dan tidak ada konsekuensi apapun untuk itu.
JPPI menyebutnya pemerasan struktural oleh negara. Rakyat dipaksa cari jalan keluar sendiri padahal konstitusi memerintahkan negara yang harus memfasilitasi.
Dan ini yang paling pedas dari seluruh situasi:
Pemerintah bisa dengan cepat membiayai infrastruktur dapur SPPG MBG di seluruh Indonesia.
Bisa dengan cepat mensejahterakan karyawan SPPG.
Bisa dengan cepat mengumumkan Kopdes Merah Putih Rp240 triliun.
Bisa dengan cepat membeli sapi kurban Rp100 miliar dari APBN.
Tapi untuk mengeluarkan Perpres atau PP yang mengimplementasikan putusan MK soal pendidikan gratis butuh lebih dari satu tahun dan sampai sekarang belum ada.
Sementara itu Prabowo dari Paris mengumumkan Bahasa Prancis wajib diajarkan di semua sekolah. Tanpa roadmap.
Tanpa anggaran guru.
Tanpa kajian kesiapan implementasi.
Sekolah yang rusak tetap rusak.
Guru honorer tetap dapat Rp250.000.
Putusan MK tetap diabaikan.
Dan instruksi bahasa baru terus bertambah dari setiap kunjungan diplomatik.
Indonesia punya Mahkamah Konstitusi.
Punya putusan yang sudah mengikat.
Punya konstitusi yang menjamin pendidikan dasar gratis.
Punya presiden yang bersumpah menjaga dan menjalankan konstitusi.
Tapi satu tahun setelah putusan paling fundamental tentang hak pendidikan anak Indonesia tidak ada Perpres.
Tidak ada PP.
Tidak ada implementasi.
Tidak ada konsekuensi untuk yang mengabaikannya.
Putusan MK diabaikan selama satu tahun oleh presiden yang bersumpah menjaga konstitusi dan tidak ada yang bisa menghentikannya.
Kalau putusan lembaga peradilan tertinggi bisa diabaikan begitu saja tanpa konsekuensi lalu apa gunanya seluruh sistem hukum yang kita punya?
SHARLY TJOANDA, sebagai Gubernur Maluku Utara, seharusnya tidak melupakan nasib Suku Togutil yang kini terancam punah di tanah kelahiran mereka sendiri.
Kalian pasti pernah melihat video viral itu kan wak,ada tiga orang dari suku Togutil mendatangi pekerja tambang di hutan Halmahera, meminta makan. Bukan karena mereka pemalas wak, tapi karena hutan tempat mereka berburu, meramu, dan hidup secara turun-temurun kini semakin habis digerus oleh ekspansi tambang nikel wak. Sedih kali lihat mereka wak😭
Bayangkan wak Hutan yang selama ini menjadi rumah, apotek, dan gudang makanan mereka pelan² hilang wak. Tanah kelahiran, ruang hidup, dan identitas budaya mereka terancam hilang seluruhnya. Orang itu bukan pengganggu mereka korban dari pembangunan yang tidak memihak pada masyarakat adat wak.
Tapi, rwspon, Sherly Tjoanda awak lihat belum cukup hadir dan bersuara tegas membela kaum tertindas ini. Padahal suku pedalaman ini adalah bagian integral dari Halmahera yang harus dilindungi, bukan dikorbankan demi tambang.
Mungkin gubernur dari hasil tambang tidak perna peka terhadap dampak yang di timbulkan. Teruslah serakah sampai tanah menutup mulut kalian suatu hari nanti
Gajah dan harimau mati lagi di Bentang Seblat. Ini bukan sekadar angka, tapi alarm keras kehancuran ekosistem kita! Pemerintah jangan cuma sibuk obral izin eksploitasi, tapi abai lindungi habitat satwa. Harus ada tindakan nyata & serius sekarang juga.
https://t.co/56SBrTi9nk
kalian udah tau blom?
Sertu Riza Pahlevi yg menewaskan MHS (15) hanya divonis 10 bln penjara & tidak dipecat dari TNI
ibu korban, Lenny Damanik menangis histeris & minta keadilan untuk anaknya
selain penjara, Riza cuma diminta bayar uang ganti rugi Rp 12,7 jt ke ibu korban
Serius nanya apa pencapaian nya? 🤔🤔
Rangkuman berita yg aku baca :
- Dolar AS tembus Rp 17.900
- Kebutuhan pokok naik
- PHK merajalela
- Kriminalitas meningkat
- Juli ini jatuh tempo utang Rp 833 T
- Total utang Rp 9.920 T
- Bunga utang Rp 599 T
- IHSG anjlok ke 6.370
- Harga plastik naik 50%
- Gas LPG non-subsidi naik 18%
- BBM non-subsidi naik 40-60%
- MBG tetep berjalan trus sampai APBN defisit..
Stay strong WNI 💪🏽🙃