Tahun 2024, anggaran pendidikan 655 Triliun, yang ditransfer ke daerah+ dana desa sebesar 346 Triliun rupiah, atau 52,82%.✅
Tahun 2025, anggaran pendidikan 724 Triliun, transfer ke daerah sekitar 347,9 Triliun, atau 48,08 %.⬇️
Tahun 2026, anggaran pendidikan 769 Triliun, transfer ke daerah dari anggaran pendidikan menurun, menjadi hanya 264 Triliun rupiah atau 34,33%. ⬇️
Akibatnya pendanaan pendidikan di 500 lebih pemda menurun. Mereka gak sanggup gaji guru PPPK PW, sehingga hanya digaji kisaran 100 ribu (Kab.Musi Rawas) , 139 ribu (Kab.Dompu), dan 500 ribu rupiah (Langkat & Blitar) perbulan.
Berbanding 20 kali lipat lebih rendah dari gaji supir MBG dan status lebih baik dari pegawai SPPG yang diangkat jadi PPPK TANPA PW. Kenapa pegawai MBG bisa direkruit menjadi PPPK sementara guru PPPK harus Paruh waktu?
Kalau hak pendidikan diperkuat dengan PIP untuk siswa dan Sekolah rakyat adalah bentuk afirmasi kepada siswa miskin, mengapa siswa SD kelas IV di NTT yang berasal dari keluarga miskin tidak terjamah oleh program tersebut, padahal hanya ingin membeli pulpen?
Hal-hal semacam ini adalah bentuk kegagalan negara dan peringatan keras bagi mereka yang berfikir.
Jadi, siapa yang diperkuat?
@baznasindonesia usulkan mengganti acuan nisab zakat penghasilan dari 85 gram emas 24 karat menjadi emas 14 karat, alasannya karena harga emas 24 karat kini mencapai ~Rp 3 juta per gram.
mengubah karat begini ada dalilnya?
Disappointing to see Indoinesia join this neo-imperialist project, devoid of Palestinian representation, to sit alongside indited war criminal and butcher of Palestinians plus his key financier. Undermines any claims of supporting UN & international law.
https://t.co/d4Q6RQpZc7
Terima kasih atas penjelasan @Menlu_RI re Dewan Perdamaian, namun sy lihat penjelasan beliau terlalu abstrak & normatif thdp masalah yg kontroversial, sangat rumit & pastinya penuh ranjau.
Sbg negosiator 🇮🇩 utk DewanPerdamaian, Menlu Sugiono perlu berikan penjelasan lebih mendalam,
1) apa hak dan kewajiban Indonesia sbg anggota DewanPerdamaian, dan apakah prinsip kesetaraan dijamin,
2) apa jaminan bhw proses ini tidak akan menjadi proyek real estate Trump / internasional di Gaza yg akan kesampingkan hak rakyat Palestina, dan bagaimana mencegah agar Dewan steril dari kepentingan bisnis aktor2 luar (yg sebenarnya tidak peduli dgn Palestina) yg akan jadikan Palestina sbg obyek bukan tuan rumah di Gaza,
3) apa jaminan atau pathway bhw Dewan akan mewujudkan solusi 2 negara / kemerdekaan Palestina (krn baik Trump & Netanyahu masih menjauhi tujuan ini),
4) bagaimana kalau ada perbedaan pendapat diantara anggota Dewan , apa mekanisme penyelesaiannya & bagaimana agar anggota Dewan tidak diposisikan sbg “anak buah” Trump yg dikenal sering berpikiran tidak lazim,
5) kalau ada PM Israel Netanyahu dlm DewanPerdamaian, bagaimana dengan perwakilan Palestina ?,
6) bagaimana kalau gencatan senjata dilanggar Israel (yg sudah sering terjadi),
7) kenapa perlu ada fee fantastis $ 1 milyar utk jadi anggota permanen DewanPerdamaian (sehingga terkesan sangat transaksional dan elitis), dan apakah 🇮🇩 akan membayar > menurut sy, jangan
8) kalau benar DewanPerdamaian adalah organisasi internasional, apa hubungannya dgn PBB dan apakah tidak akan menyaingi PBB,
9) apa red flags bagi 🇮🇩 yang dari awal perlu menjadi pedoman partisipasi kita dlm DewanPerdamaian, dlsbnya.
Rakyat 🇮🇩 butuh, dan berhak, mendapat penjelasan yg gamblang mengenai ini. Wamenlu Anis Matta, yg bertugas tangani dunia Islam dan Timur Tengah, juga perlu tampil. Ditunggu penjelasan Menlu Sugiono lebih lanjut thdp butir2 pertanyaan diatas.
https://t.co/1b0r1jonmE
Guru honorer tadinya pada happy dijadikan guru ASN PPPK Paruh Waktu. Pas liat SK, gajinya lebih rendah dari waktu dia honorer. Trus liat berita pegawai SPPG yang dapurnya tiba-tiba ada, pegawainya jadi ASN PPPK dengan gaji standar layak tanpa harus nangis-nangis di DPR, dan dengerin janji Presiden tiap pidato hari guru. MemBaGongkan.
Waktu saya dikirimi gambar ini sama guru di Bima tahun 2021, ketika penyelenggaraan AN, darah saya mendidih. Chromebook dan AN itu adalah teknologi yang digendong oleh guru dan siswa. Saya hanya ingin orang-orang tidak lupa, beginilah cara guru menopang digitalisasi pendidikan era Nadiem Makarim.
Sebaik-baik teladan adalah Rasulullah shalallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yg sangat dihormati murid2nya, namun beliau pun betul2 menghargai mereka. Bahkan beliau tidak memakai istilah murid, namun beliau memakai istilah yg menunjukkan penghargaan: sahabat.
Outrageous behavior of Israeli settlers exposed tonight on @Channel4News
A Palestinian father is shot on his own land by Israeli land thieves, yet the IDF arrest the Palestinian man's son & not the Israeli settler who shot him.
Trade with Israel should be banned in the UK & EU
Several people have been targeted by Indonesian authorities for raising the flag from the popular Japanese anime to express discontent with the government. One minister said the act could be considered treason.
The Indonesian government should stop repressing freedom of expression and instead focus on the root causes of public unrest that have prompted people to fly the One Piece flag.
Tom Lembong dipidana 4,5 tahun karena disebut tidak cermat membuat kebijakan meski tidak menikmati hasilnya. Lah itu KPU pada Pemilu 2024 secara SENGAJA dan BERJAMAAH mengabaikan UU Pemilu dan Putusan MA soal keterwakilan perempuan dalam pencalonan, akhirnya hasil pemilu di Dapil 6 DPRD Gorontalo dibatalkan. Membuat negara habiskan miliaran rupiah untuk PSU akibat ketidakpatuhan KPU tersebut. Mestinya, harus ada efek jera dan penghukuman setimpal kepada mereka.
🇮🇱: Steals land for 80 years
🇮🇱: Builds settlements, bulldozes homes
🇮🇱: Treats Palestinians like subhumans
🇵🇸: Resists
🇮🇱: “Terrorism! We have the right to defend ourselves.”
🇮🇱: Flattens Gaza, kills 20,000 children
🇮🇱: Bombs Lebanon “preemptively”
🇮🇱: Illegally annexes part of Syria
🇮🇱: Bombs Iran, kills civilians
🇮🇷: Responds
🇺🇸: “Israel has the right to defend itself.”
🇮🇱: “We are under attack!”
🇪🇺: “We strongly condemn Iran.”
Protests emerge in Indonesia over changes to the law that allow active-duty military officers to serve a dual role in government positions. Activists warn this could damage accountability.