Kpd Yth. Presiden RI dan Pimpinan MPR RI.
Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026. Alasannya:
1. Menurut UUD 1945, pengajuan calon pengganti wapres dilakukan dalam 14 Hari sebelum Sidang MPR.
2. (Ternyata) didalam UU MMD3 dan di dalam Tatib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud Hari adalah "hari kerja", bukan hari kalender.
3. Oleh sebab itu Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR.
4. Misalnya Presiden menyerahkan hari ini (20/11/206) maka Sidang ditunda menjadi tanggal 10 Desember 2026.
Begitu seterusnya dihitung mundur dalam 14 hari kerja sehingga jika Presiden menyampaikan nama begitu pulang dari RRC maka harus dihitung mundur 14 hari kerja sejak penyerahannya.
5. Pilihan penyesuaian waktu dengan 14 hari kerja ini lebih aman karena bisa mensinkronkan ketentuan yang tercantum di dam UUD 1945, UU MD3, dan Tatib MPR. Yang penting 14 hari kerja itu masih ada dalam rentang waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti (mundur).
6. Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru.
@reftif_ tapi ada referensinyabga sih min?
klo kita cari diinternet mereka juga ngutip tanpa referensi yang jelas.
sama kaya yg bilang itu warisan hindu, padahal sama² belum ada referensi yang kuat
Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis temuan mengenai belanja jasa influencer oleh dua kementerian yang mengontrak perusahaan milik Raffi Ahmad, PT Rans Animasi Indonesia, dengan total nilai mencapai Rp14,7 miliar sepanjang 2024–2026.
Temuan ini menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari inkonsistensi kebijakan efisiensi anggaran, ketidakjelasan manfaat belanja influencer, spesifikasi pengadaan yang dikhususkan untuk memenangkan Raffi Ahmad, hingga potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan Utusan Khusus Presiden.
Di tengah pemangkasan anggaran transfer ke daerah dan dana desa, ICW mempertanyakan urgensi penggunaan uang pajak untuk membiayai jasa promosi melalui figur populer.
Selengkapnya dapat dibaca melalui siaran pers berikut: https://t.co/JM1e35Zqbw
Salam,
Indonesia Corruption Watch
#Rans #Raffiahmad
Catat ya "
Tidak ada SATUPUN Fasilitas Publik yg rusak saat terjadi Demo kemaren Dijakarta.
Untuk itu Gubernur Jakarta Memberi Apresiasi kepada Massa aksi yg berdemo kemaren.
Dosen UBSI sekaligus anak dari pembina yayasan BSI minta pertanggungjawaban dari pihak yg membayar sekelompok orang untuk pura2 menjadi mahasiswa karena telah mencemar nama baik UBSI.
Disisi lain ybs menyorot yg ngadain acara si parcok. Gimana coba cara melaporkannya 😂
From Setu Cikaret to Lake Como🏟️✨
Flashback (2001) Saat Mirwan Suwarso masih menjadi owner Persikabo Bogor, jauh sebelum menjadi presiden Como 1907 di Italia. 🇮🇹