Rekomendasi DPR Soal Iuran JKN Berpotensi Langgar Hukum.
Direksi BPJS berdasarkan aturan tidak diperkenakan ikuti rekomendasi DPR
republika mengatakan demikian kawan,,,
#BPJSIkutiAturan
https://t.co/RpzBX3U039
"Kalau PBI saja Rp42 ribu, masa peserta mandiri, yakni orang yang mampu itu iurannya di bawah PBI, itu tidak logis," kata ahli asuransi sosial Chazali Situmorang mengomentari rekomendasi DPR terkait iuran BPJS Kes kelas III.
#BPJSIkutiAturan
Sebagai lembaga publik, BPJS Kesehatan harus siap dikontrol dan diawasi oleh siapapun. Tp ada baiknya kita dengarkan pakar hukum Bayu Dwi Anggono, direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember.
#BPJSIkutiAturan
Bukan hanya menperhatikan pelayansn untuk peserta, BPJS Kesehatan juga mengapresiasi semua pihak yang turut andil dalam menciptakan jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi.
#BPJSPERSIPastikanLayananBaik
https://t.co/PNR4AhTGLj
Adik ngirim foto tagihan RS. Bapak kmrn totalnya 3 minggu di rumah sakit, ditambah dengan operasi besar selama 11 jam.
Tagihan totalnya Rp 37.550.201.
Mak dheg!
Tapi untungnya aku baca tulisan bawahnya, yg harus dibayar adlh Rp 0.
Alhamdulillah. Terima kasih BPJS. 🙏
👦: Bro per januari iuran JKN disesuaikan ya gara2 terus Defisit di program JKN?
👨🦱 : Yo'i Bro, emg ada apa bro ?
👦: knp gag pemerintah yg nanggung aja bro defisitnya.
👨🦱 : gag semudah itu ferguso, mari simak penjelasannya ini bro
#PemerintahBPJSBerbuatBanyak