Pandemi hampir menghancurkan kesehatan saya. Berat badan tembus 121 kg. Saya sempat mengira "ah nggak apa2 gemuk yang penting sehat". Ternyata saya sedang pelan-pelan kehilangan kualitas hidup.
Hari ini saya di 68 kg. Bukan karena operasi, bukan obat pelangsing, Bukan diet brutal, bukan gym mahal.
Yang berubah cuma satu: kebiasaan.
Ini cerita lengkapnya di #KamisBercerita
Ternyata gak habis2 ya. cerita org kena scam di Anyer.
Bukannya healing, malah kena scam oknum akamsi Anyer😭
Tapi gw ada 1 trik kalau liburan di Anyer.
100% aman, tenang, dan bebas pungli.
Kalau ga pengen bayar 120 ribu cuman buat sewa GAZEBO JELEK, pakai cara gw ini deh..
ini method gw untuk stay sane being adult so far:
1. Laa ilaha illallah wahdahu laa syariika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa 'alaa kulli syai-in qadiir.
2. La ilaaha illaa anta subhaanaka inni kuntu minazh zhaalimiin.
3. Rabbi innī limā anzalta ilayya min khairin faqīr.
Nggak. MBG sama Kopdes bukan yang bikin rupiah ambruk secara langsung. Tapi dua program ini turut bikin keuangan negara makin kepepet, dan itu berefek ke rupiah. Prosesnya gini: kalau pengeluaran negara jauh lebih gede dari pemasukannya, pemerintah harus ngutang lebih banyak lewat surat berharga. Investor asing yang pegang surat itu mulai ragu, karena makin gede defisitnya, makin mereka khawatir negara susah bayar utang. Makanya mereka jual, tukar ke dolar, cabut. Permintaan rupiah turun, dolar naik.
Mereka kan pantau terus berita kita, defisit APBN per April 2026 udah tembus Rp164,4 triliun, jauh lebih parah dibanding April tahun lalu yang cuma Rp4,3 triliun. Belum lagi dokumen APBN final 2026 tegas bahwa hampir sepertiga anggaran pendidikan, tepatnya Rp223,5 triliun dari total Rp769 triliun, digeser buat MBG.
Yang pasti bikin mereka tambah heran, tentang Kopdes. 80 ribu koperasi desa dikasih pinjaman dari bank BUMN buat modal usaha. Normalnya kan koperasi yang nyicil utang itu tiap bulan. Tapi di aturan terbaru, yang bayar cicilan pokok plus bunganya adalah negara, bukan koperasinya. Jadi koperasinya minjem, tapi yang nanggung utangnya APBN. Koperasinya rugi atau males pun, utangnya tetap kebayar. Beban itu nempel tiap bulan, dari 80 ribu koperasi sekaligus. Apa ga geleng-geleng kepala itu investor dan ekonom global.
Pemerintah udah gerak sih, hanya dinamikanya tetap belum meyakinkan (bahkan lucu). Purbaya udah bilang bakal motong anggaran MBG, ga sampe seminggu dibantah sama BGN. BI juga udah naikin suku bunga, rupiah tetap tembus 17.845. Tapi tetap gw apresiasi 2 upaya itu, khususnya MBG kalau bisa diturunkan lagi dananya, atau kalau tidak mau, fokus arahkan ke sekolah-sekolah di pelosok yang muridnya benar-benar membutuhkan.
Terus apa yang selanjutnya pemerintah harus lakukan?
Menurut keyakinan saya ada tiga hal.
Pertama soal defisit. Yang perlu dilakukan: tunda ekspansi Kopdes ke daerah yang belum siap, daripada maksa jalan tapi malah nambahin defisit baru. Yang lebih penting, buktiin ke pasar bahwa defisit nggak akan jebol 3% sampai akhir tahun. Investor nggak butuh janji, mereka butuh lihat konsistensinya.
Kedua soal cadangan devisa. Per April kata BI, cadangan devisa kita tinggal $146,2 miliar, turun dari $156,5 miliar di awal tahun. Artinya dalam 4 bulan BI udah habiskan $10 miliar buat jual dolar langsung di pasar supaya rupiah nggak makin nyungsep. Masih ada lumayan banyak sih, tapi kalau terus dikuras dengan laju segini, ruang geraknya makin sempit. Yang harusnya dilakukan bukan cuma jual dolar terus, tapi genjot dolar masuk: tarik investasi asing langsung. Dan ini butuh lebih dari sekadar Prabowo keliling dunia.
Kalau kita lihat, dalam 18 bulan Prabowo udah 49 kali keluar negeri, hampir setara 4 bulan penuh hari kerja, dan selalu pulang bawa "komitmen investasi" triliunan. Tapi investor terbesar Indonesia sampai sekarang tetap Singapura, Hong Kong, China, bukan negara-negara yang dikunjungi. Komitmen bukan realisasi. Yang bikin investor beneran masuk adalah kepastian hukum, kemudahan izin usaha, dan konsistensi kebijakan, bukan foto bareng pemimpin dunia.
Ketiga, dan ini yang paling kontroversial, tentang gimana caranya mendorong jumlah ekspor kita. Mulai 1 Juni 2026 eksportir CPO dan batu bara wajib simpen 100% devisa hasil ekspornya di bank BUMN selama 12 bulan. Ekspor komoditasnya juga mulai masuk masa transisi lewat BUMN baru bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Untuk saat ini eksportir masih boleh pakai mitra/sistem lama sih, tapi dokumentasinya sudah harus lewat DSI. Baru mulai 1 Januari 2027 nanti seluruh transaksi ekspor sepenuhnya diambil alih DSI, sebagai eksportir tunggal batu bara, sawit, dan ferro alloy.
Tujuannya mulia: supaya dolar dari ekspor nggak kabur ke luar dan kebocoran devisa lewat transfer pricing bisa ditekan. Tapi gw tetap khawatir melihat proses eksekusi dan kecepatannya. DSI dibentuk dalam 3 hari: akta notaris 18 Mei, SK Kemenkumham 19 Mei, diumumkan Presiden 20 Mei, tanpa satu pun rapat publik, tanpa DPR, tanpa asosiasi pengusaha. Lalu sekarang satu entitas ini pegang seluruh hak jual komoditas strategis Indonesia ke luar negeri, tanpa audit independen, tanpa mekanisme pengawasan yang jelas. Ironisnya, ini persis modus transfer pricing yang mau diberantas, tapi sekarang yang melakukannya adalah negara sendiri. Kalau badan ini tidak transparan, kita tidak nutup pintu korupsi, kita cuma mindahin lokasinya ke satu titik yang lebih susah diawasi.
Jadi balik ke pertanyaan awal tadi: emang kalau MBG dan Kopdes dihentikan rupiah bisa menguat? Jawaban singkatnya nggak, karena memang tidak sesimpel itu. Dan gw berharap pemerintah bisa notice tiga saran gw diatas. Karena selama defisit terus bengkak, cadangan devisa terus dikuras, dan kebijakan besar kayak DSI dibentuk dalam 3 hari tanpa kajian publik, pasar akan terus ragu. Yang akhirnya menghasilkan rupiah yang lemah, cerminan dari pemerintah yang juga kelihatan ragu-ragu...
1) Gaji tiap bulan dipotong pajak,
2) THR juga kena pajak,
3) Dapet bonus kena pajak juga,
4) Beli barang mahal kena pajak barang mewah,
5) Rumah kena pajak bumi dan bangunan,
6) Motor harus bayar pajak tiap tahun,
7) Mobil juga bayar pajak tiap tahun,
8) Belanja di supermarket tiap itemnya kena pajak,
9) Makan di restoran kena pajak,
10) Beli barang di luar negeri juga bayar bea cukai,
11) Bunga tabungan kena pajak juga dari negara,
12) Apply kerjaan pakai meterai, bayar ke negara,
13) Resign kerjaan juga bikin surat pernyataan pakai meterai,
14) Ditilang juga bayarnya ke negara,
15) Bikin SKCK juga bayar ke aparat negara.
"Emang udah kontribusi apa untuk negara"
Stop applying on LinkedIn 2026.
Stop applying on Indeed 2026.
Stop applying on Upwork 2026.
I spent 5 years applying. 1 interview.
My wife spent 2 hours on these 10 sites. 5 remote job offers instantly.
Use these 10 platforms to find remote jobs:
Rupiah melemah dan cara baca yang moderat
Udah baca tulisan Pak Chatib Basri tadi pagi cuman butuh waktu lama buat dipikirin dan sialnya lagi banyak tanggapan yang miss terhadap tulisan beliau, memang perlu baca buku-buku pengantarnya biar bisa jump in.
Tulisan beliau ini sopan santun sekali, jadi biar saya aja yang bagian "lancangnya", izin 🙏😏
Karena saya anak politik, maka framework saya ekonomi-politik ya.
Thread bedah singkat.
#ZalkadAnalisis
Arikel saya di Kompas, “Rupiah, Risiko dan ingatan 1998”, 4 Mei 2026.
Tentang nilai tukar rupiah. Akankah kita kembali ke 1998? Apa yang harus dilakukan?
https://t.co/j6XSAe3pHy
Adik-adik, kakak-kakak semuanya. Kali ini gw mau bicara tentang sesuatu yang sudah menyiksa rakyat Indonesia selama bertahun-tahun. Bukan korupsi. Bukan inflasi. Tapi sesuatu yang lo rasain setiap kali mau mudik atau liburan dan buka aplikasi Traveloka, lalu langsung menutup aplikasinya lagi karena tidak sanggup melihat angkanya.
Yes. Tiket pesawat domestik Indonesia. Yang harganya bisa lebih mahal dari tiket ke luar negeri. Yang bikin relawan bencana harus muter lewat Malaysia dulu baru bisa ke Aceh. Yang udah dikeluhkan jutaan orang tapi tidak pernah beneran berubah.
Gw udah baca risetnya. Gw udah cek datanya. Dan sekarang gw mau cerita ke lo semua, pelan-pelan, dengan bahasa yang bisa dimengerti semua orang, kenapa ini terjadi dan siapa yang sebetulnya diuntungkan dari penderitaan kita bersama. 🧵
Kalau lo mau cari kerja WFH luar negeri, mainnya beda sama cari kerja lokal.
Ini beberapa tips yang realistis dan kepake:
1. Pastikan skill lo bisa "dibeli" secara global
Beberapa role yang "ramai":
- Virtual Assistant
- Video Editor
- Graphic Designer
- Copywriter / Content Writer
- Digital Marketing
- Full Stack Developer
Kalau skill lo masih general, spesifikin.
Misal bukan cuma "video editor", tapi "short-form editor untuk personal brand".
2. Rapihin CV versi internasional
Bedanya: Pakai bahasa Inggris full
Gausah masukin KTP, agama, status nikah Fokus ke impact (angka, hasil)
Contoh: Increased client retention by 30% through optimized editing workflow.
Bukan cuma: "Responsible for editing videos."
3. Bangun presence online
Minimal punya:
LinkedIn yang proper
Portfolio (Notion/website/Drive terstruktur)
4. Jangan nunggu lowongan, pitching langsung
Cari:
- Founder
- Agency owner
- Personal brand
DM atau email langsung.
Singkat, jelas, dan fokus ke problem mereka.
Contoh angle: I help creators reduce editing turnaround time so they can focus on growth. Bukan: I’m looking for a job.
5. Perhatiin zona waktu
Kalau target US: Lo harus siap kerja malem atau flexible Kalau target Singapore: Lebih enak, beda waktunya ga jauh
6. Hati-hati scam
Red flags: Disuruh bayar dulu
Interview cuma via Telegram Gaji terlalu tinggi untuk skill basic
Selalu cek: Website perusahaan LinkedIn company page Karyawan sebelumnya
Bismillahirrahmanirrahim.
Hari ini, izinkan saya Ririe, mewakili Ibam dan anak-anak kami, menyampaikan Surat Terbuka kepada Pemimpin tertinggi negeri, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto.
Dengan segala kerendahan hati, kami memohon perlindungan hukum dari ketidakadilan yang kami hadapi. Agar kebenaran tidak dikalahkan oleh hal-hal di luar fakta persidangan. Agar keadilan benar-benar ditegakkan sebagaimana mestinya.
Kami percaya, negara tidak boleh membiarkan warganya merasa sendirian dalam menghadapi ketidakadilan.
Semoga surat ini sampai dan diterima dengan baik oleh Bapak Presiden. Demi keadilan berdiri setegak-tegaknya di negeri ini. Demi hilangnya rasa takut dari mereka-mereka yang dengan jujur dan tulus hendak membantu negara dengan keahlian mereka.
Terima kasih, Bapak Presiden @prabowo 🙏🏻
Guys, Mahfud MD baru keluarkan kritik yang menurut gue salah satu yang paling tajam dan paling berbobot sejak pemerintahan Prabowo berjalan.
Bukan karena Mahfud asal ngomong.
Tapi karena dia menggunakan buku Prabowo sendiri sebagai standar penilaiannya.
Senjata yang dipakai Mahfud: buku Paradoks Indonesia:
Sebelum menjabat Prabowo menulis buku Paradoks Indonesia yang bahkan dibagikan ke setiap anggota kabinet.
Di dalamnya Prabowo menekankan tiga hal: strategi yang benar, manajemen pemerintahan yang baik, dan pemerintahan yang bersih.
Mahfud menggunakan standar yang Prabowo buat sendiri itu untuk menilai implementasinya sekarang.
"Itu standar yang beliau buat sendiri. Namun sekarang, demokrasi kita melemah. DPR hampir tidak pernah lagi mempersoalkan kebijakan Presiden secara kritis."
Tiga poin kritik utama Mahfud:
Satu melemahnya checks and balances.
DPR yang seharusnya jadi penyeimbang kekuasaan hampir tidak pernah mengkritisi kebijakan presiden secara substantif. Koalisi yang terlalu besar membuat fungsi pengawasan parlemen praktis tidak berjalan.
Dua autocratic legalism.
Mahfud menyoroti fenomena di mana hukum dibentuk hanya untuk melegitimasi kehendak penguasa tanpa partisipasi publik yang bermakna. Hukum dipakai sebagai alat bukan sebagai pagar.
Tiga penegakan hukum yang tebang pilih.
Ini bukan tuduhan baru tapi Mahfud menegaskannya dengan konteks yang lebih besar soal arah demokrasi Indonesia.
Soal desakan mundur yang mulai bermunculan:
Mahfud juga merespons soal sejumlah tokoh yang menyuarakan desakan agar Prabowo mundur.
Posisinya jelas: itu bukan makar. Itu bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat.
"Kritik yang muncul bukanlah upaya menggulingkan pemerintah. Ini adalah bagian dari demokrasi."
Dan ini penting karena ada kecenderungan untuk melabeli kritik keras sebagai destabilisasi atau makar. Mahfud secara eksplisit membantah framing itu.
Yang membuat kritik Mahfud berbeda:
Mahfud bukan oposisi ideologis yang dari awal menentang Prabowo. Dia mantan Menko Polhukam yang punya akses langsung ke dalam sistem.
Dan dia tidak menyerang dari luar dia menggunakan dokumen yang Prabowo buat sendiri, yang bahkan disebarkan ke seluruh kabinet, sebagai tolok ukurnya.
Ini bukan serangan personal. Ini audit berbasis janji tertulis.
"Objektivitas seorang pemimpin bisa dinilai dengan membandingkan janji tulis dan implementasi di lapangan."
Salah satu tim perumus JAKI disini 🙋🏻��️
Ada yg mau denger gimana cerita awal JAKI diinisiasi (2019) dan kenapa di awal kemunculan apps ini ditakuti seluruh dinas?
#intinyadeh Nikita Bier, Head of Product Twitter, nemu orang yg ngejalanin 30 akun dengan IP Indonesia.
Dia nyelidikin orang ini pake tools apa buat jalanin 30 akun itu, ternyata orang itu pake AI = Actual Indonesians, alias gak pake tool apa2 dan jalanin 30 akun itu sendiri.
Beberapa bulan lalu, di X juga, gw nemu 1 google drive isinya ilmu semuaaa.
Nih langsung aja https://t.co/qEvuMTjGAP
Silakan belajar sepuasnya yaaa. Semoga bermanfaat
Silakan bookmark dan bantu repost yaa!
Gini ya Nil.. walaupun saya ragu, kamu bisa nulis itu, namun saya akan kasih pelurusan.
1. Stop jualan angka Rp769 Triliun seolah-olah itu prestasi heroik pemerintah. Sesuai Amandemen UUD 1945, anggaran pendidikan WAJIB minimal 20% dari APBN. Kalau APBN kita naik, ya otomatis angka nominalnya naik. Itu namanya kewajiban, bukan kemurahan hati.
2. Di poin 2/ kamu bilang MBG 'menambah postur' tapi di poin 1/ angka Rp769 T itu sudah termasuk Badan Gizi Nasional (Rp223,5 Triliun). Ini namanya Creative Accounting. Uang makan siang dimasukkan ke kantong pendidikan supaya kewajiban 20% tadi terpenuhi secara angka, tapi fungsinya melenceng. Kenapa nggak pakai pos Anggaran Perlindungan Sosial saja?.
3. Naik dari Rp203 T ke Rp211 T (naik Rp8 T) itu tipis banget kalau dibandingin sama inflasi dan jumlah guru honorer yang masih luntang-lantung. Anggaran Badan Gizi malah dapat Rp223 T. Masa anggaran makan lebih besar daripada anggaran gaji dan kesejahteraan guru se-Indonesia? Prioritasnya di mana?
4. Klaim 'revitalisasi terbesar sepanjang sejarah' sebesar Rp23,06 T itu sebenarnya jomplang banget kalau dibandingin sama anggaran makan Rp223,5 T. Jadi, anggaran buat memperbaiki bangunan sekolah yang ambruk di pelosok cuma 10% dari anggaran makan siang? Prioritas macam apa ini?
5.Lucu kalau bilang hapus birokrasi tapi malah bikin lembaga baru bernama Badan Gizi Nasional dengan anggaran fantastis. Itu kan nambah birokrasi baru namanya! Kalau mau efisien, mending perbaiki sistem yang sudah ada daripada bikin pos anggaran raksasa yang rawan penyimpangan.
6. Stop pakai istilah moralistik seperti 'Pahlawan'. Ini urusan tata negara dan penggunaan APBN, bukan drama kolosal. Rakyat bayar pajak supaya negara punya sistem pengawasan (BPK, KPK, Inspektorat) yang bekerja. Kalau ujung-ujungnya rakyat yang harus 'pasang badan' jagain nasi kotak biar nggak dikorupsi, ya buat apa kita bayar gaji pejabat dan lembaga pengawas? Hotline , baik. Tapi lembaga resmi juga yang harus jadi yang paling aktif.