aku bakal bantu jelasin apa yang sebenarnya terjadi sama negara kita saat ini, dengan bahasa yang awam supaya kalian bisa paham.
per hari ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus melemah di angka Rp 17.800, menyentuh angka paling tinggi sepanjang sejarah.
Guys, Ahok baru ngomong sesuatu yang menurut gue paling berani dan paling jujur yang pernah diucapkan mantan pejabat Indonesia secara terbuka.
Dan kalimat yang paling mengguncang bukan soal Pertamina.
Bukan soal Jakarta.
Bukan soal penjara.
Tapi tentang mengapa rakyat Indonesia sengaja tidak dibiarkan pintar.
di pelihara agar tetap bodoh
dan tidak kritis dan tidak perlu
mempertanyakan semua yang terjadi
di negeri ini
Ini kata Ahok langsung, tanpa sensor:
"Saya khawatir memang dari zaman Belanda semua dipelihara supaya gampang dihasut.
Dengan politik suku berantem, agama berantem, SARA dipakai.
Orang yang pintar akan berpikir kritis.
Dia akan mempertanyakan kebijakan yang tidak ada gunanya untuk mereka."
Gue baca kalimat itu tiga kali.
Bukan pengamat yang ngomong ini.
Bukan aktivis oposisi.
Ini mantan Gubernur Jakarta.
Mantan Komisaris Utama Pertamina.
Orang yang pernah berada di dalam sistem dan melihat langsung bagaimana sistem itu bekerja dari dalam.
Dan dia sambung dengan sesuatu yang lebih keras:
"Yang paling dikhawatirkan oleh oknum politisi dan pejabat
jangan ada yang punya ide nolong rakyat.
Karena kalau ada ide ini, rakyat akan tanya:
kenapa Ahok bisa, lu enggak bisa?
Ini celaka.
Kalau gitu ramai-ramai penjarakan Ahok saja.
Karirnya dihabisin."
Dia tidak bilang ini sebagai teori.
Dia bilang ini sebagai pengalaman pribadi yang dia jalani sendiri.
Dan ini yang paling mematikan:
Ahok bilang IQ rata-rata Indonesia 78.
50% pegawai kita pernah mengalami stunting waktu kecil.
Bukan karena negara ini tidak punya uang.
Anggaran pendidikan 600-700 triliun per tahun.
Dijamin konstitusi 20% dari APBN.
Tapi anggaran itu tidak dipakai untuk benar-benar mencerdaskan rakyat.
Yang dipakai untuk apa?
Untuk program yang bisa difoto.
Yang bisa jadi bahan kampanye.
Yang hasilnya bisa diklaim dalam satu periode jabatan.
Sementara pendidikan yang bena yang hasilnya baru terasa 12 tahun kemudian tidak menarik secara politik.
"Itu alasan kenapa orang-orang ini tidak mau ada yang punya standar tinggi.
Jangan sampai orang bikin standar pejabat kayak Ahok.
Celaka."
Dan Ahok kasih analogi yang paling sederhana soal pajak:
"Lu belum lihat duit lu
sudah dipotong pajak penghasilan.
Lu makan minum apapun sudah dipotong PPN.
Lu kerja keras, lu bayar pajak, lu sudah invest ke negara.
Tapi waktu lu tua negara tidak sanggup pelihara lu.
Dan lu tetap dikenain pajak."
Negara mengambil dari semua arah.
Tapi tidak mengembalikan ke yang membayar.
Dan ketika ada orang yang mencoba mengubah itu seperti yang Ahok lakukan di Pertamina,
mengubah rugi 1 miliar dolar menjadi untung 4,7 miliar dolar dalam 4 tahun dia diserang. Dibikin viral dengan berita palsu.
Dituduh merugikan negara.
Bukan karena dia salah.
Tapi karena dia terlalu benar.
Dan ini yang paling perlu dipahami:
Ahok bilang dari dalam penjara pun dia tidak merasa dikalahkan.
Yang membuatnya hampir menangis bukan penjara itu sendiri.
Tapi video call dengan anaknya yang baru 11 tahun menangis, jatuh ke tanah, bilang "Pa pulang, Pa pulang."
Seorang anak yang tidak mengerti kenapa ayahnya yang tidak korupsi harus masuk penjara.
Dan Ahok bilang di titik itu dia marah.
Bukan pada penjara.
Tapi pada semua orang yang mengaku bersumpah menegakkan kebenaran dan keadilan tapi malah melanggar sumpah itu sendiri.
"Saya bilang semua akan diperkarukan Tuhan.
Waktu pengadilan saya bilang tugas pejabat itu pegang konstitusi.
Kalau enggak berani tegakkan konstitusi pengecut."
Rakyat yang pintar adalah rakyat yang berbahaya bagi penguasa yang tidak kompeten.
Rakyat yang pintar akan tanya kenapa uang pajaknya dibakar untuk program yang tidak jelas hasilnya.
Akan tanya kenapa guru digaji Rp1,5 juta sementara anggaran pendidikan ratusan triliun.
Akan tanya kenapa Nadiem yang tidak terbukti korupsi dituntut 27 tahun sementara yang korupsi Rp75 miliar dituntut 6 tahun.
Dan pertanyaan-pertanyaan itu menurut Ahok adalah alasan kenapa sistem ini tidak ingin rakyat benar-benar pintar.
Bukan dengan melarang sekolah.
Bukan dengan membakar buku.
Tapi cukup dengan memastikan kualitas pendidikannya tidak cukup untuk menghasilkan rakyat yang bisa berpikir kritis.
Cukup dengan memotong anggaran pendidikan untuk program yang lebih populis.
Cukup dengan memastikan guru yang paling berkualitas tidak mau jadi guru karena gajinya tidak layak.
Dan Ahok satu-satunya yang berani membuktikan sistem ini bisa bekerja lebih baik dipenjarakan.
Bukan karena dia salah.
Tapi karena standar yang dia tunjukkan terlalu tinggi untuk ditoleransi oleh sistem yang selama ini nyaman dengan standar yang rendah.
Chef Juna lagi disorot gara2 bilang SDM orang Indonesia itu manja. Dia ngasih contoh perilaku stafnya di area profesional kitchen,
Menurut Juna, ada staf Chef de Partie (CDP) yg tiba2 izin gak masuk karena anaknya sakit,
Juna bilang, "Call me heartless. Yang sakit kan anaknya. Istrinya ada di rumah. Terus ngapain kamu ikut-ikutan di rumah? Emang kamu ikutan di rumah anak kamu sembuh gitu, tiba-tiba zeng gitu, sembuh gitu. Kalau pintar masuk."
Juna bilang seharusnya stafnya tetap masuk karena anak sakit butuh biaya pengobatan. Sedangkan, izin kayak gitu gak masuk cuti & biasanya potong gaji.
Juna juga memastikan stafnya merasakan "neraka" saat masuk kerja lagi. Tapi, Juna menekankan itu ia lakukan karena di kitchen setiap orang udah punya tugasnya masing2,
KASAD tanya 'duitnya dari mana?' soal film Pesta Babi
Jawabannya ada di kredit film: WatchDoc, Greenpeace, Ekspedisi Indonesia Baru, https://t.co/nQiuAURhdg, LBH Papua ,semua tercantum, transparan.
Pertanyaan baliknya:
PSN yang konversi 2,5 juta hektar hutan Papua itu duitnya dari mana, dan siapa yang untung?😁😁😁
Nobar Pesta Babi dibubarkan aparat di 21 kota lebih.
Tiket sukarela 100% ke pengungsi Papua.
Riset 4 tahun, tayang gratis komunitas.
Tapi yang bikin resah militer bukan soal duit , tapi soal isi filmnya yang susah dibantah.
Kalau filmnya bohong, bantah datanya. Jangan bubarkan nontonnya😂
Guys, Mahfud MD baru bicara sesuatu soal pernyataan Prabowo tentang rupiah yang menurut gue paling jujur dan paling menampar yang pernah gue dengar dari mantan pejabat setingkat dia.
Dan Mahfud bukan ekonom.
Dia sendiri bilang itu.
Tapi justru itu yang membuat kata-katanya jauh lebih mematikan.
Apa yang Mahfud katakan soal pernyataan Prabowo:
"Dari keseluruhan statement presiden selama menjadi presiden ini yang paling banyak menimbulkan olok-olok."
Pernyataan mana?
"Mau dolar berapa ribu kek
kalian di desa kan enggak pakai dolar."
Mahfud bilang:
Maaf kasar sekali olok-oloknya itu.
Dan itu masuk terus berkesinambungan.
Dari nenek, kakek, muda, putra putri di media sosial muncul terus diolok-olok betul presiden kita ini."
Seorang mantan Menko Polhukam.
Mantan Ketua MK.
Mantan anggota Komisi Reformasi Polri.
Orang yang hidupnya dihabiskan untuk menjaga martabat institusi negara harus dengan susah payah mengakui bahwa presiden kita sedang diolok-olok oleh rakyatnya sendiri karena satu pernyataan soal dolar.
Dan Mahfud langsung koreksi pernyataan Prabowo dengan sangat jelas:
"Memang ada benarnya bahwa masyarakat desa tidak pakai dolar.
Tapi apakah hanya itu kebutuhan orang?
Kita negara yang pinjam uang setiap hari berurusan dengan dolar.
Harga impor pangan kita dibayar dengan dolar. Pinjam ke luar negeri pakai dolar.
Formirinya pakai dolar.
Kalau pakai dolar di desa-desa mungkin orang secara subsistens makan dari berasnya sendiri sayurnya sendiri.
Tapi masa cuma itu kebutuhan orang?"
Ini bukan analisis ekonom.
Ini akal sehat yang Mahfud sebut sendiri public common sense.
Dan kalau pernyataan presiden tidak lolos uji akal sehat paling dasar itu masalah yang jauh lebih serius dari sekadar pilihan kata yang kurang tepat.
Dan soal Purbaya Mahfud juga tidak menyimpan kata-kata:
Purbaya bilang urusan rupiah itu urusan Bank Indonesia bukan urusan Menteri Keuangan.
Mahfud langsung potong:
Kalau begitu jangan jadi Menteri Keuangan.
Bu Sri Mulyani juga tahu itu urusan BI tapi dia diangkat agar bisa membuat BI-nya begitu, polisinya begitu, hakimnya begitu, semuanya tahu konteks.
Kalau sekarang penyelundupan bilang bukan urusan saya itu urusan polisi lalu apa fungsinya dia?"
Dan Mahfud kasih satu analogi yang sangat logis:
kalau Menteri Keuangan bilang itu urusan BI nanti BI bilang itu urusan presiden nanti presiden bilang loh urusan rakyat kenapa milih saya "Bubar kan negara ini."
Dan soal The Economist yang menulis Indonesia dalam kondisi berbahaya:
The Economist minggu ini menulis editorial khusus tentang Indonesia.
Penilaiannya buruk.
Kata yang dipakai:
"jeopardizing" membahayakan.
Boros dan otoriter.
Membahayakan demokrasi sekaligus ekonomi.
Mahfud bilang:
Mudah-mudahan ini disadari.
Dua kata.
Tapi di balik dua kata itu ada keprihatinan yang sangat dalam dari seseorang yang tahu betul bagaimana sebuah negara bisa rusak dari dalam karena dia pernah berada di dalam dan melihatnya langsung.
Dan soal solusi
Mahfud kasih dua poin yang sangat konkret:
Pertama:
restrukturisasi APBN.
MBG harus ditata ulang tata kelolanya.
Bukan dihapus tapi diefisienkan.
Mahfud bahkan mengutip penjelasan Prabowo sendiri bahwa kalau MBG dikelola langsung oleh Koperasi Merah Putih tanpa perantara bisa hemat 60%.
"Kalau itu bisa dilakukan ini jauh mungkin menyelamatkan dari peluncuran yang tidak akan bisa dihentikan kalau tidak ada restrukturisasi anggaran."
Kedua
dan ini yang paling penting:
presiden perlu tahu bahwa pernyataannya keliru. Bukan dari musuh politiknya.
Bukan dari oposisi.
Tapi dari orang-orang yang mau negaranya baik.
"Kesalahan itu bukan hanya ahli ekonomi yang bisa nyatakan salah."
Dan ini yang paling menggelitik dari seluruh diskusi:
Mahfud bilang dia sudah lama tidak pernah berpikir soal dolar naik atau turun karena bukan urusannya dan kebutuhannya sudah cukup.
Tapi dia tetap bicara.
Tetap merespons.
Tetap mengkoreksi.
Karena ada sesuatu yang mengganggu dia bukan sebagai ekonom,
bukan sebagai mantan pejabat tapi sebagai warga negara yang melihat presidennya diolok-olok rakyatnya sendiri karena satu pernyataan yang tidak lolos uji akal sehat.
Dan itu jauh lebih berbahaya dari sekadar angka rupiah di Rp17.700.
Karena angka bisa diperbaiki dengan kebijakan.
Tapi kepercayaan yang sudah hilang jauh lebih susah untuk dikembalikan.
Bottom line:
Mahfud bukan ekonom.
Dia sendiri bilang itu berkali-kali.
Tapi dia tidak perlu jadi ekonom untuk tahu bahwa pernyataan "mau dolar berapa ribu kek di desa kan enggak pakai dolar" adalah pernyataan yang keliru secara faktual dan berbahaya secara persepsi.
Dan ketika mantan Menko Polhukam harus bilang dengan malu-malu bahwa presiden kita sedang diolok-olok rakyatnya sendiri itu bukan tanda bahwa rakyatnya yang salah.
Itu tanda bahwa ada sesuatu yang sangat fundamental yang perlu segera diperbaiki sebelum olok-olok itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih serius dari sekadar komentar di media sosial.
dibilang antek-antek asing saya diam,
dibilang ndasmu saya diam,
dibilang warga desa tidak pakai dolar saya diam,
dibilang “tidak bermimpi kaya raya?”
SAYA AKAN LAWAN!!!
Guys, Ahok baru ngomong sesuatu soal Chromebook dan MBG yang menurut gue paling jujur dan paling berani dari siapapun yang gue dengar dalam beberapa bulan terakhir.
Dan dia ngomongnya
bukan sebagai pembela Nadiem.
Dia ngomong sebagai orang yang paham betul bagaimana sistem pendidikan dan teknologi seharusnya bekerja.
Soal Chromebook dan kenapa Ahok marah:
Ahok bilang dengan sangat tegas:
pengadaan Chromebook itu sebenarnya adalah kebijakan yang sangat masuk akal secara logika.
Chromebook itu bukan laptop biasa.
Operating system-nya berbasis cloud sekali beli langsung include semuanya, tidak perlu diperbarui terus-menerus.
Harganya jauh lebih terjangkau
dari laptop konvensional.
Dan yang paling penting sistemnya dirancang agar anak tidak bisa nonton video porno, tidak bisa judi online, dan seluruh aktivitas belajar bisa dipantau.
Ahok kasih contoh nyata.
Ada guru di Jawa Barat yang punya empat sertifikat internasional bisa mengajar di level dunia. Ujiannya hanya 10 dolar.
Bayangkan kalau semua guru Indonesia bisa akses sertifikasi seperti itu lewat Chromebook yang terhubung Starlink di daerah terpencil anak di kampung tiba-tiba bisa belajar setara dengan anak di Kanada atau Australia.
Itu bukan mimpi.
Itu sudah bisa dilakukan sekarang dengan teknologi yang ada.
"Bayangin kalau semua anak kita di kampung ada Starlink juga kan.
Anak di kampung kita tiba-tiba belajar setara dengan orang di Kanada atau di Amerika atau di Australia."
Lalu kenapa Ahok merasa ini sengaja dihambat:
Ahok bilang dengan sangat hati-hati karena takut diproses hukum lagi tapi dia tetap bilang:
"Saya pikir ini sengaja."
Logikanya sederhana dan sangat keras.
Kalau rakyat pintar, rakyat kritis, rakyat bisa akses informasi dari mana saja mereka lebih sulit dikuasai.
Lebih sulit dibohongi.
Lebih sulit dimanipulasi menjelang pemilu.
Sistem yang membiarkan rakyat bodoh dan miskin adalah sistem yang menguntungkan mereka yang berkuasa.
Karena rakyat yang bodoh dan miskin lebih mudah disuap dengan sembako, lebih mudah digiring dengan hoaks, lebih mudah dikontrol dengan ketergantungan pada program-program yang terkesan murah hati tapi tidak memberdayakan.
MBG- makan bergizi gratis menurut Ahok adalah contoh dari cara berpikir yang sama.
Daripada kasih rakyat laptop yang bisa membuka pintu dunia, lebih mudah kasih makanan yang habis dimakan dan orang tetap tergantung besok makannya dari mana.
"Kalau saya tanya mau bikin sekolah bagus,
kasih makan bergizi atau rakyat punya laptop yang bisa komunikasi ke mana-mana?"
Yang paling menohok soal survei dan legitimasi:
Ahok tidak berhenti di situ.
Dia lanjutkan dengan sesuatu yang sangat pedas.
Pemerintah melakukan survei.
Rakyat bilang mereka suka makanan gratis.
Lalu itu dijadikan legitimasi untuk program MBG.
Seolah-olah karena rakyat minta ya sudah diberikan.
Tapi Ahok membaliknya:
kalau kamu memberikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah tahu bahwa ada pilihan yang jauh lebih baik tentu mereka akan pilih yang ada di depan mata.
Itu bukan preferensi yang genuine.
Itu keterbatasan informasi yang dimanfaatkan sebagai justifikasi.
"Mereka juga pintar.
Dia survei, Pak.
Rakyat suka makanan itu jadi legitimasi."
Dan soal Nadiem yang sekarang dituntut 27 tahun:
Ahok tidak membela Nadiem secara personal.
Tapi dia bilang satu hal yang sangat logis dan sangat sulit dibantah:
Menteri itu tidak pernah menyentuh
anggaran secara langsung.
Menteri membuat kebijakan.
Yang mengeksekusi adalah birokrasi di bawahnya.
Kalau ada yang salah dalam eksekusi pertanyaannya adalah:
apakah menteri yang memerintahkan secara eksplisit?
Apakah ada aliran dana yang bisa dibuktikan masuk ke kantong menteri?
PPATK sudah menjawab:
tidak ada.
Nol aliran dana ke Nadiem dari siapapun.
"Saya pikir ya ini soal profesionalisme.
Menteri kan enggak pernah nyentuh anggaran perantaran kan, kecuali dia nyuruh ya atau terima ya."
Ahok tidak sedang bicara soal
Chromebook sebagai produk.
Dia sedang bicara soal pilihan fundamental sebuah bangsa:
apakah kita mau membangun rakyat yang pintar dan mandiri, atau kita mau mempertahankan sistem di mana rakyat tetap bergantung pada belas kasihan penguasa?
MBG memberikan makan hari ini.
Chromebook bisa mengubah nasib seumur hidup.
Dan ketika kebijakan yang lebih transformatif justru dipersoalkan secara hukum sementara program yang lebih konsumtif dirayakan sebagai prestasi itu bukan kebetulan.
Itu adalah pilihan yang sangat disengaja oleh mereka yang paling diuntungkan dari rakyat yang tetap tidak berdaya.
Guys, ada pernyataan Prabowo yang menurut gue paling berbahaya yang pernah gue dengar dari seorang presiden soal mata uang negaranya sendiri.
Dan dia ngomong ini bukan di forum terbatas.
Bukan slip of the tongue.
Tapi di depan ribuan rakyat dengan penuh keyakinan:
Mau dolar berapa ribu kek
kalian di desa-desa kan enggak pakai dolar.
Yang pusing yang suka ke luar negeri.
Ini bukan candaan.
Ini adalah cara berpikir yang sangat berbahaya.
Gue mau kasih lo contoh nyata negara yang pemimpinnya pernah berpikir persis seperti ini.
Dan apa yang terjadi setelahnya.
Zimbabwe
ketika presiden bilang rakyat desa tidak butuh mata uang yang kuat:
Robert Mugabe selama bertahun-tahun bilang kepada rakyatnya bahwa pelemahan nilai mata uang adalah konspirasi Barat.
Bahwa rakyat desa yang tidak bertransaksi dalam dolar tidak perlu khawatir.
Hasilnya?
Inflasi Zimbabwe mencapai 89,7
sextillion persen per tahun di 2008.
Orang membawa uang keranjang penuh hanya untuk beli roti.
Petani di desa yang "tidak pakai dolar" mendapati hasil panennya tidak bisa dibeli siapapun karena harga berubah setiap jam.
Tabungan seumur hidup hilang dalam semalam.
Mereka akhirnya menyerah dan menggunakan dolar Amerika sebagai mata uang resmi.
Mata uang mereka sendiri sudah tidak ada nilainya sama sekali.
Venezuela
ketika pemerintah melarang rakyat khawatir soal kurs:
Hugo Chavez dan Maduro selama bertahun-tahun meyakinkan rakyat bahwa kurs tidak relevan bagi rakyat kecil.
Yang penting ada subsidi.
Yang penting ada program sosial.
Hasilnya?
Inflasi Venezuela mencapai 1.000.000% di 2018.
Dokter, guru, insinyur semua yang punya pendidikan dan bisa pergi pergi.
Lebih dari 7 juta warga Venezuela meninggalkan negaranya.
Rakyat desa yang "tidak pakai dolar" itu akhirnya mengantri berhari-hari untuk dapat sekarung tepung.
Mereka juga akhirnya terpaksa bertransaksi dalam dolar di pasar gelap karena mata uang mereka sendiri tidak dipercaya siapapun.
Dan sekarang kembali ke Indonesia yang ternyata sangat relevan:
Prabowo bilang rakyat desa tidak pakai dolar.
Tapi benarkah demikian?
Kedelai bahan baku tempe dan tahu yang dimakan rakyat desa setiap hari 90% diimpor dari Amerika Serikat.
Harganya ditentukan dalam dolar.
Ketika rupiah melemah dari Rp13.000 ke Rp17.000 — harga kedelai naik.
Harga tempe naik.
Harga tahu naik.
Penjual tahu dan tempe di desa yang "tidak pakai dolar" itu langsung merasakan dampaknya di meja makan mereka.
Gandum bahan baku roti, mie instan, biskuit yang dikonsumsi rakyat desa 100% diimpor.
Harganya dalam dolar.
Pupuk yang dipakai petani desa untuk bercocok tanam sebagian besar bahan bakunya diimpor.
Harganya dalam dolar.
Obat-obatan generik bahan bakunya sebagian besar diimpor dari China dan India.
Harganya? Dalam dolar.
Rakyat desa tidak pegang dolar secara fisik.
Tapi seluruh kehidupan mereka dari makan pagi sampai obat yang mereka minum harganya ditentukan oleh kurs dolar.
Dan inilah yang paling miris:
Presiden yang seharusnya menjaga kepercayaan pasar terhadap mata uang negaranya justru dengan entengnya bilang kurs dolar tidak relevan bagi rakyat.
Padahal kepercayaan itulah
yang membuat rupiah bisa stabil.
Kepercayaan itulah yang membuat investor mau masuk.
Kepercayaan itulah yang membuat rakyat tidak lari ke dolar dan emas seperti yang sekarang terjadi dan dikhawatirkan oleh ekonom-ekonom kita.
Ketika presiden sendiri tidak menganggap serius pelemahan mata uangnya sinyal apa yang dikirim ke pasar?
Sinyal apa yang dikirim ke investor asing?
Sinyal apa yang dikirim ke rakyat yang tabungannya dalam rupiah?
Bandingkan dengan pemimpin yang serius:
Lee Kuan Yew dari Singapura negara tanpa sumber daya alam apapun menjadikan kestabilan mata uang sebagai prioritas utama pemerintahannya.
Dia tahu bahwa kepercayaan terhadap mata uang adalah kepercayaan terhadap negaranya secara keseluruhan.
Hasilnya?
Singapura hari ini punya GDP per kapita lebih dari 80.000 dolar.
Rakyat Singapura yang "cuma pedagang kecil" pun hidupnya jauh lebih sejahtera dari rakyat kita yang punya sumber daya alam berlimpah.
Bukan karena Singapura kaya alam.
Tapi karena pemimpinnya tidak pernah menganggap remeh nilai mata uangnya.
Pernyataan "mau dolar berapa ribu kek, di desa kan tidak pakai dolar" bukan pernyataan yang menunjukkan ketenangan seorang pemimpin.
Itu adalah pernyataan yang menunjukkan ketidakpahaman atau lebih buruk lagi, ketidakpedulian terhadap bagaimana ekonomi nyata bekerja di tingkat paling bawah.
Rakyat desa tidak pegang dolar.
Tapi rakyat desa makan tempe dari kedelai impor yang harganya dalam dolar.
Rakyat desa bertani dengan pupuk yang bahan bakunya dalam dolar.
Rakyat desa berobat dengan obat yang bahan bakunya dalam dolar.
Ketika presiden tidak peduli dengan kurs yang tidak peduli bukan hanya presidennya.
Tapi seluruh sistem di bawahnya ikut tidak peduli.
Dan ketika seluruh sistem tidak peduli dengan nilai mata uangnya sendiri kita tinggal menunggu giliran menjadi Zimbabwe atau Venezuela berikutnya.
Semoga kita tidak sampai di sana.
Tapi pernyataan seperti ini tidak membuat gue yakin bahwa kita sedang bergerak menjauhi arah itu.
Guys, ini gilaa sihh
Suster Natalia.
Perempuan yang tidak menikah.
Tidak punya harta pribadi.
Mengabdikan seluruh hidupnya untuk gereja dan umatnya di Labuhanbatu, Sumatera Utara.
Dan sekarang dia harus menanggung beban Rp28 miliar yang raib bukan uangnya sendiri
tapi uang 1.900 jiwa umat yang dia jaga amanahnya.
bahkan dia bilang
ke teman dia yang suster juga
dia akan masuk penjara.
dia cerita
Setiap kali ketemu umat yang sederhana itu,
saya selalu katakan:
mari, masa depan anak-anakmu melalui menabung.
Tapi sekarang masa depan mereka itu hancur di tangan saya.
Kronologi yang perlu semua orang pahami:
Credit Union Paroki Aek Nabara koperasi simpan pinjam di bawah naungan gereja sudah berjalan 45 tahun tanpa masalah.
Umat menabung perak demi perak.
Untuk sekolah anak.
Untuk biaya sakit.
Untuk masa depan.
Total yang terkumpul dan ditempatkan di deposito: Rp28 miliar lebih dari 1.900 anggota.
Di 2019 Andi Hakim Febriansyah
Kepala Kas BNI Unit Aek Nabara
mendatangi pengurus CU.
Menawarkan produk bernama BNI Deposito Investment
dengan bunga 8% per tahun.
Lebih tinggi dari deposito biasa.
Pengurus percaya.
Karena siapa yang tidak percaya kepada kepala kas bank negara yang datang dengan seragam resmi, ID card BNI, dan pick-up service resmi yang sudah berjalan sejak 2015?
Tujuh tahun berjalan.
Bunga masuk rutin setiap bulan.
Tidak ada masalah.
Sampai Desember 2025 dan semuanya mulai runtuh:
CU mengajukan pencairan Rp10 miliar untuk pinjaman ke anggota.
Bertahap minta Rp2 miliar dulu.
Januari 2026 tidak cair.
Februari 2026 tidak cair.
5 Februari Suster Natalia panggil Andi.
Andi bilang besok.
Besok tidak cair.
Andi minta semua bilyet deposito untuk pembaruan. Suster menyerahkan semuanya karena percaya.
Sore hari Andi sudah di jalan ke Medan katanya cuti.
Lalu 23 Februari bukan Andi yang datang.
Tapi kepala kas baru.
Dengan kalimat yang mengubah segalanya:
Per hari ini saudara Andi Hakim Febriansyah bukan pegawai BNI lagi.
Dan produk yang ditawarkan itu bukan produk BNI.
Suster Natalia pingsan lima menit.
Yang lebih ngeri dari hilangnya uang itu:
Bilyet deposito yang dipegang Andi dibakar. Sengaja. Supaya tidak ada barang bukti.
Tapi Andi salah hitung.
Satu bilyet tersimpan di tangan pastor lain yang kebetulan tidak ada di tempat saat pengambilan.
Satu bilyet itu yang menjadi bukti bahwa semua ini nyata.
Andi sudah menyiapkan skenario dari jauh hari. Tanggal 23 Februari itu hari yang sama dia ambil semua bilyet dia sudah mengajukan pengunduran diri. Dan dua hari kemudian dia terbang ke luar negeri bersama istrinya lewat Bali ke Australia, lalu ke New Zealand.
Sambil cuti dia masih angkat telepon Suster Natalia. Masih bilang "aman, Suster."
Masih janjikan pencairan.
Setelah red notice diterbitkan oleh Interpol dan Australian Federal Police Andi kembali ke Indonesia 30 Maret 2026 dan ditangkap di Kualanamu.
Di dalam pemeriksaan dia mengakui semua perbuatannya.
Uangnya?
Dipakai untuk sport center, kafe, mini zoo, tanah, dan berbagai aset yang kini sedang dilacak dalam proses TPPU.
Dan sekarang masuk ke bagian yang paling mengkhawatirkan:
BNI melakukan verifikasi internal sendiri.
Tanpa transparansi.
Tanpa melibatkan korban dalam proses.
Hasilnya: BNI bersedia mengganti Rp7 miliar.
Dari Rp28 miliar lebih.
Dan pada 26 Maret 2026 tanpa persetujuan CU-PAN BNI mentransfer Rp7 miliar itu ke rekening korban secara sepihak.
Seolah dengan mentransfer itu kasus selesai.
Kuasa hukum CU-PAN dari Gani Djemat & Partners menolak keras.
Karena:
Berdasarkan prinsip Vicarious Liability perusahaan bertanggung jawab atas tindakan pegawai yang dilakukan dalam kapasitas jabatannya.
Andi beroperasi dengan ID card BNI, jabatan BNI, fasilitas pick-up service BNI, dan atas nama BNI selama tujuh tahun.
Ini bukan tindakan pribadi yang kebetulan dilakukan oleh orang yang bekerja di BNI. Ini tindakan yang bisa terjadi karena dia adalah BNI di mata korban.
POJK Nomor 22 Tahun 2023 Pasal 10 ayat 1 juga menegaskan: pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat kesalahan pegawainya.
Tidak ada klausul kecuali kalau pegawainya nakal.
Dan respons BNI yang paling menyakitkan menurut korban:
Enam kali mediasi.
Satu kali aksi damai.
Sepanjang itu tidak satu pun pejabat BNI dari kantor cabang atau wilayah yang mengucapkan kata "maaf" atau kami prihatin kepada korban.
Yang datang dari pihak BNI hanya satu permintaan berulang: Berikan kami bukti pendukung.
Padahal semua data transaksi ada di sistem BNI sendiri.
Semua perpindahan uang dari kas lancar ke rekening Andi tercatat di rekening koran BNI.
Bukan di tangan korban.
Baru Wakil Menteri BUMN yang mengundang korban dan itulah pertama kalinya ada pejabat yang mengucapkan kata permohonan maaf dan rasa prihatin.
Satu hal yang tidak bisa diabaikan:
Suster Natalia sekarang punya utang pribadi ke beberapa orang.
Karena ada anggota CU yang butuh uang untuk berobat yang tidak bisa dia biarkan meninggal di rumah sakit sementara dana CU tidak bisa diakses.
Dia yang tidak punya harta pribadi meminjam uang untuk membayar tagihan rumah sakit umatnya.
"Saya tidak bisa biarkan umat meninggal di rumah sakit, Pak."
BNI adalah bank BUMN.
Bank milik negara.
Diawasi oleh OJK.
Dijamin kepercayaannya oleh nama negara Indonesia.
Dan di bawah namanya selama tujuh tahun seorang kepala kas menjalankan skema penipuan yang menyedot uang 1.900 jiwa umat gereja yang menabung perak demi perak untuk masa depan anak-anak mereka.
BNI tidak bisa menyebut ini hanya masalah oknum lalu cuci tangan dengan transfer Rp7 miliar yang tidak transparan prosesnya.
Karena korban bukan menyimpan uang kepada Andi Hakim.
Korban menyimpan uang kepada BNI.
Dan BNI harus mengembalikannya penuh tanpa pengecualian.
Kalau tidak ini bukan hanya kasus kriminal biasa.
Ini adalah konfirmasi bahwa di negeri ini orang miskin yang menabung untuk masa depan anaknya bisa kehilangan segalanya karena sistem yang seharusnya melindungi mereka justru membiarkan hal ini terjadi selama tujuh tahun.
Paham kan kenapa Prabowo gak suka kebebasan pers? Ya karena ini
Bagi diktator kayak dia, pertanyaan dan kontra argumen adalah hal subversif yang bisa menggoyang kekuasaan dan ilusi stabilitas
Buat dia semuanya harus satu komando. Persis rezim militeristik yang dia bangun
Sampe hari ini masih belum faham sama konsep lapor pajak.
Kita yang kerja, lembur, dikejar deadline, digibahin temen sekantor, umpel-umpelan dikereta, kita yang bayar, kita juga yang disuruh laporan.
Harusnya kan kita yang dikasih laporan dikemanain aja itu duit pajaknya.