Emosi Jiwa adalah lagu yg ditulis dan diarransemen oleh Harry Sabar serta dibawakan oleh Yana Julio dan Lita Zen (1988). Lagu ini adalah love theme film Catatan Si Boy 2.
style remaja era 80-90an.keren pada jamannya😁
Target revitalisasi sekolah th 2026 dinaikkan menjadi 77.000 satuan sekolah
Jika dulu yg diperbaiki hanya sekolah negeri, di era Presiden @prabowo sekolah swasta pun direvitalisasi
Target seluruh sekolah di Indonesia selesai direvitalisasi pd tahun 2029
Masih percaya narasi busuk, pemerintah abaikan dunia pendidikan?
Dear high school students, learn
1 public speaking
2 writing well
3 storytelling (see 1-2)
4 personal finance
5 critical thinking (not cynicism)
6 active listening (hear unsaid)
7 networking (trust and giving)
8 good customer service
9 how to sell
10 to fight against entitlement
Polisi menangkap 3 orang di Cimahi yang melakukan penyebaran DFK dengan narasi ANCAMAN Pembunuhan dan edit gambar video lewat AI.
Pelaku ada yang berstatus karyawan swasta dengan alasan hanya ingin viral/FYP saja.
Sudah diingatkan, menangis di Sel sudah Telat, Karir hancur
EBITDA Whoosh sudah positif dan itu tanpa subsidi menyisakan kewajiban pembayaran hutan Rp 1.2T per tahun .
Sedangkan,
EBITDA MRT positif hanya karena subsdi yang dianggarkan Rp 700M per tahun melalui APBD dan ini belum memperhitungkan kewajiban pembayaran hutang.
Nah betulkan ternyata, pengajuan nobel 2026 terkait MBG yang mencatut nama Presiden Prabowo, Presiden Prancis serta sejumlah Kementrian/Lembaga adalah inisiatif pribadi dan tidak ada kaitannya dengan Pemerintah sama sekali.
Detailnya simak di sini.
https://t.co/PgpetNaBLq
Berarti MRT jauh lebih mercusuar daripada Whoosh, wong MRT merugi secara operasional dan harus disubsidi plus masih ada hutang.
Whoosh secara operasional sudah untung TANPA SUBSIDI
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan proses pengalihan pengelolaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) dari Danantara ke Kemenkeu rampung pada pertengahan September mendatang. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah tengah mempercepat proses peralihan tersebut agar status kepemilikan serta skema pengelolaannya menjadi makin jelas. Purbaya menjelaskan, setelah pengalihan dari Danantara selesai, seluruh tata kelola KCIC berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan. Kendati demikian, Kemenkeu tidak akan langsung membebankan skema restrukturisasi atau pendanaan proyek tersebut secara langsung ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
#Kemenkeu #PurbayaYudhiSadewa #KCIC #Danantara #MetroTV
Coba iseng check NIK yang tertulis di amplop surat ke Oslo tertulis 3171056109920003
Dari NIK tsb diketahui identitas pengirimnya adalah : wanita dan lahir 21 Sept 1992 😬😂
Format NIK utk wanita, tgl lahir ditambah 40
Kok bisa pas sama ya tgl lahir, bulan dan tahunnya, YNTKTS
Kalau check postingan di IG sih....🤣😂🏃
Gw kuliah sebuah mapel unik namanya "Rising China in the Globalized World". Yang ngajar orang Singapore
Disitu dibuka semua trik2 PRC soal diplomasi, politik, ekonomi, dll. Bahkan di pertemuan pertama, dia wanti2
"Kalian chinese? Kalau ga bisa bicara bebas dan kritik pemerintah kalian, saya persilahkan untuk cari mapel pengganti"
Setengah chinese ga balik di minggu kedua.
Di salah satu diskusi kita, dia underline kalau manuver2 diplomasi china sampe ngasih pinjaman murah itu bukan buat nguasai negara lain kek US lakuin, tapi disiapkan jadi pasar PRC karena mereka overcapacity. Mereka gabisa bikin demand dalam negeri buat bisa mencukupi kapasitas mereka ya akhirnya kudu "memaksa" negara2 lain untuk nyiptain demand buat mereka.
Contoh paling deket adalah pembangunan PLTU produk china selalu memberikan pinjaman jauh lebih murah drpd Jepang dengan tenor yg lebih panjang
Dan juga dalam klausulnya selalu budling ama segala raw material dan manufaktur didatangkan dari china
Ini salah satu cara buat create the demand itu tadi. Kalo demand ga ada, maka pabrik2 bakal berhenti produksi dan PHK dimana2, akhirnya legitimasi pemerintahan jatuh dan bisa saja yg paling ditakutkan terjadi
Kekuasaan komunis China jatuh
Soal lampiran “resi Pos Indonesia valid ke Norway”, foto paket, dan surat @kemendagri yg konon diambil dari open source, itu tergantung apa yg dimasukkan si pengunggah ke dalam PDF, apakah seceroboh itu?
Kalau resi-nya benar-benar dibagikan & bisa dicek di situs Pos Indonesia, baru bisa dibuktikan. Kalau belum, ya masih klaim sepihak.
ISU PENGGILINGAN PADI UNTUNG RP 2T : JANGAN SALAH PAHAM DAN SALAH SASARAN, YANG DIPERSOALKAN BUKAN BESARNYA KEUNTUNGAN, TAPI DUGAAN PENIPUANNYA‼️
Ramai Netizen memperdebatkan pernyataan Presiden Prabowo soal ada penggilingan padi yang disebut meraup keuntungan hingga Rp2 triliun. Banyak yang langsung menyimpulkan pernyataan itu mustahil, bahkan menjadikannya bahan olok-olok.
Padahal, setelah dijelaskan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, persoalannya ternyata bukan sesederhana "untung Rp2 triliun".
Ada dua hal yang selama ini tercampur menjadi satu.
Pertama, perusahaan penggilingan berskala besar memang bisa memiliki omzet yang sangat besar karena kapasitas produksinya mencapai puluhan ribu ton gabah per hari, didukung modal kuat, mesin modern, jaringan distribusi sendiri, serta pasokan bahan baku yang stabil. Itu adalah konsekuensi dari skala bisnis, bukan pelanggaran hukum.
Kedua, yang dimaksud Presiden adalah dugaan keuntungan fantastis yang diperoleh dari praktik menjual beras dengan label premium, padahal kualitasnya tidak memenuhi standar premium. Konsumen membayar harga premium, tetapi menerima kualitas yang lebih rendah. Di sinilah letak persoalannya.
Jika dugaan itu benar, maka keuntungan tersebut bukan lahir dari efisiensi usaha, melainkan dari hak konsumen yang diambil secara tidak semestinya.
Data yang dipaparkan Kementerian Pertanian juga memperkuat kekhawatiran itu. Pengawasan menemukan sebagian besar beras premium yang diperiksa tidak memenuhi standar mutu, dengan potensi kerugian konsumen yang mencapai puluhan triliun rupiah. Temuan tersebut bahkan telah diserahkan kepada Satgas Pangan untuk diproses sesuai hukum.
Karena itu, publik seharusnya tidak terjebak pada perdebatan apakah angka Rp2 triliun masuk akal atau tidak. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah ada praktik yang merugikan rakyat dengan menjual produk yang tidak sesuai mutu?
Di sisi lain, polemik ini juga membuka fakta bahwa penggilingan kecil di desa masih tertinggal. Banyak yang kesulitan modal, mesin sudah usang, dan kapasitas produksinya jauh dari optimal. Artinya, selain menindak pelaku kecurangan, pemerintah juga perlu memperkuat penggilingan rakyat agar mampu bersaing secara sehat.
Jangan sampai isu ini dipelintir seolah-olah pemerintah mempermasalahkan perusahaan yang sukses. Yang dipersoalkan bukan besarnya keuntungan, melainkan apabila keuntungan itu diperoleh dengan mengorbankan hak konsumen.
Keuntungan besar bukanlah masalah. Tetapi keuntungan yang lahir dari dugaan penipuan mutu adalah persoalan hukum dan harus dipertanggungjawabkan.
JANGAN IKUT TREND / AKTIVITAS YANG BERPOTENSI MENGUMBAR DATA PRIBADI KALIAN DI SOSMED !
ini ilustrasi gimana data pribadi seseorang bisa diambil dengan mudah hanya dari aktivitas yang dia bagikan di sosmed.
makanya ges, bijaklah...
jangan ikut ikutan hal yang secara tidak langsung membuka data pribadi kalian.
keep stay safu..
Saya sudah cek langsung ke beberapa sumber. Presiden tidak tahu menahu, tidak memerintahkan, tidak memberi izin, apalagi menyetujui pembuatan paper agar “dapat Nobel”.
Paper-paper itu dibuat oleh orang-orang yg kemungkinan “cari muka”. Kalau berhasil, minimal dapat nama atau jabatan. Sayangnya sudah kebongkar. Atau bisa juga ini sengaja dibuat untuk mendegradasi Presiden: paper dikirim seolah-olah atas nama beliau, lalu dibocorkan ke medsos biar citranya jelek.
Mirip pola survey tandingan yg bbrp hari lalu juga sempat viral.
Catat yah admin @Txtdariiugm jangan asal posting!!
Nominasi Nobel Perdamaian itu mekanismenya ketat & rahasia. Bukan asal unggah paper di SSRN lalu klaim “ajuan Nobel”. Apalagi yg masih ketinggalan prompt AI-nya.
*SSRN adalah platform working paper/preprint, bukan jurnal peer-reviewed resmi, dan dokumen semacam ini BUKAN mekanisme nominasi resmi Nobel.
Mekanisme nominasi Nobel Perdamaian sebenarnya ketat: hanya pihak yg berwenang (anggota parlemen/pemerintah, kepala negara, profesor tertentu di bidang relevan, dll.) yg boleh mengirim nominasi formal ke Norwegian Nobel Committee. Nominasi bersifat rahasia selama 50 tahun.
Paper yg diunggah di SSRN atau platform publik lainnya tidak otomatis menjadi nominasi yg valid, dan self-nomination (atau seolah-olah mengatasnamakan orang lain tanpa izin) tidak diakui.
Jangan sampai anda menggiring opini oleh isu remeh yg jelas-jelas bukan program resmi. Fokus saja kritik kerja pemerintahan yg sdg berjalan.