Kasus Nadiem sampai masuk New York Times.
Hukum di Indonesia di jadikan bahan olokan internasional atas akal-akalan kasus ini.
@prabowo
https://t.co/zHKynfGxYk
@reinkarnyasi "kalau belum mampu secara finansial ya jangan kuliah dulu." goverment bngst....pendidikan harusnya jadi prioritas malah anggarannya dicomot buat MBG
keinget soal twt yg kubaca kemarin, "uang dipake buat kebutuhan primer dulu aja karena dunia lagi kacau" and i feel so sad that being a wni is hard enough that we kinda depend on small things to keep us sane trus sekarang mesti tahan pengeluaran... we are alive but are we living
🚨 Pernyataan Sikap Kami atas Video ini 🚨
Kawan-kawan, Handai Tolan. Coba perhatikan mulai dari menit 5:41. Kacau ini presiden. Mental dendamnya kentel banget. Kemampuannya dalam mencerna kritik sangat buruk. Amat sangat buruk.
"Berarti kamu butuh MBG ya? Soalnya katanya MBG gak penting. Banyak orang-orang pintar di Jakarta yang bilang kalau MBG gak penting. Buang-buang anggaran."
Woy, Gendut. Kalau sedari awal 'blueprint' MBG itu menyasar anak-anak sekolah yang nasibnya seperti Yamisa, KAMI JAMIN, gelombang kritik dan protes ngga akan semasif seperti sekarang. Nilai gizi perporsi bakalan lebih bagus, anggaran yang dipakai juga nggak bakalan setekor sekarang.
Masalahnya adalah, den, presiden, MBG udah berjalan setahun lebih, sektor yang dikorbankan sudah banyak, anggaran udah kebuang triliunan rupiah, tapi pendistribusiannya masih sangat carut marut. Masih banyak siswa/i kayak Yamisa yang belum kebagian, tapi di lain sisi siswa/i yang ortunya mampu, yang biaya SPP sekolahnya ada di level menengah sampai mahal, malah kebagian, dan bentuk menu yang disajikan terkesan melecehkan kemampuan ekonomi mereka.
Mosok koyok ngono rak paham sih, Ndut?
Tolong hentikan narasi dan berbicara pada khalayak publik perihal banyak orang pintar yang menolak MBG. Tidak ada yang menolak MBG apabila program ini berlandaskan kajian dan riset yang kuat, roadmap yang mateng, dan target kategori penerima manfaat yang sangat jelas. Dengan terus-menerus menarasikan kritik terhadap MBG sebagai bentuk penolakan, maka bukan tidak mungkin kalau kami mengecap presiden sebagai dalang konflik warga vs warga, rakyat vs rakyat.
"Ya kan untuk bisa merata kami perlu waktu."
Alah, omong kosong. Kalau pelaksana program sedari awal mau untuk melakukan riset yang lebih dalam terlebih dahulu, mengizinkan para ahli untuk turut terlibat, waktu dan biaya tidak akan banyak terbuang seperti sekarang. Dan tidak akan ada anak-anak sekolah seperti Yamisa, yang terlambat mendapatkan haknya.