Let me tell a story about this guy and LPDP.
*
*
*
*
*
*
Perhatikan riwayat pendidikan di poster terbaru. Karena ini penting untuk konteks
4 Juli 2024
- Sebuah poster tentang "Serba-serbi kuliah di luar negeri" dengan nara sumber Billy Mambrasar dan Deris Nagara beredar
- Judulnya "A-Z Berkuliah di Luar Negeri"
- Dilaksanakan 7 Juli 2024
- Sebuah akun (sayangnya sekarang sedang gembokan) menanyakan kepada LPDP:
"Dia kan master KEDUA di Harvard dan kabarnya pakai LPDP?"
- Dari poster terbaru, dia sudah menyelesaikan MBA di Australian National University (ANU)
- Dia S2 di ANU pakai beasiswa Australia Awards Scholarship (AAS)
Catatan aturan LPDP:
"Pendaftar yang telah menyelesaikan studi magister (S2) tidak diizinkan mendaftar pada program beasiswa jenjang magister."
Poin utamanya:
Dia udah S2 pakai AAS, terus S2 lagi pake LPDP??
5 Juli 2024
Admin Twitter LPDP mengklarifikasi, saya copy paste threadnya:
1. Sesuai ketentuan Beasiswa LPDP, LPDP tidak memperkenankan pendanaan beasiswa pada jenjang pendidikan yang telah diselesaikan. Oleh karena itu bila seseorang telah menyelesaikan pendidikan magister tidak dapat magister kembali, demikian juga berlaku untuk pendidikan doktor.
2. Billy Mambrasar adalah penerima beasiswa LPDP yang dinyatakan lulus seleksi beasiswa pada tahun 2017 untuk jenjang pendidikan doktor/S3, sebab ia telah merampungkan studi S2 nya di ANU pada tahun 2014.
3. Billy Mambrasar juga telah mengikuti Persiapan Keberangkatan (PK) Angkatan 128 yang berlangsung pada 15-19 Oktober 2018.
4. Pada tahun 2019, LPDP menerima Surat Permohonan Penundaan Studi dari Billy Mambrasar dengan alasan harus mengemban tugas sebagai Staf Khusus Presiden.
5. Sesuai dengan ketentuan beasiswa LPDP, penundaan studi yang disebabkan mendapat penugasan dari pejabat setingkat menteri dapat diperkenankan.
Aturan ini berlaku pula untuk beberapa orang lain dengan kriteria kasus yang sama, bukan hanya berpihak pada satu orang saja.
6. Yang bersangkutan kemudian mulai mengajukan administrasi penerbitan Letter of Guarantee (LoG) pada Januari 2023 dan tercatat telah memulai perkuliahannya di University of Pennsylvania, Amerika Serikat, pada Februari 2023 untuk program doktor/S3.
***
Oh, jadi dia tidak ambil S2 lagi tapi S3 yang pake LPDP, cuma belum berangkat?
Selesai? Clear?
Ohoho, belum, tentu saja.
***
Cek lagi therad dari admin LPDP:
Nomor 2:
2. Billy Mambrasar adalah penerima beasiswa LPDP yang dinyatakan lulus seleksi beasiswa pada tahun 2017 untuk jenjang pendidikan doktor/S3, sebab ia telah merampungkan studi S2 nya di ANU pada tahun 2014.
***
Aturan LPDP
Penerima Beasiswa dapat menunda waktu mulai studi paling lama 1 (satu) tahun akademik apabila:
a. Sakit,
b. Hamil dan/atau melahirkan untuk Penerima Beasiswa wanita,
c. Mengalami kendala dalam memperoleh visa,
d. Mengalami bencana, dan/atau
e. Terjadi wabah.
Penerima Beasiswa dapat menunda waktu mulai studi paling lama 2 (dua) tahun akademik apabila:
a. Telah dinyatakan lulus seleksi penerimaan CPNS, dan/atau
b. Mendapat penugasan dari pejabat sekurang-kurangnya setingkat menteri untuk kepentingan nasional.
***
Nomor 6:
Memulai perkuliahannya pada Februari 2023.
2017 ke 2023.
Ada selisih 6 tahun.
PENUNDAAN, 6 TAHUN
***
Lalu dibalas dengan thread dari Admin LPDP:
Dalam memproses izin penundaan studi, LPDP dapat menggunakan ruang dan kewenangan diskresi yang ketat dan terbatas.
LPDP memberikan izin penundaan studi atas dasar tugas yang melekat kepada Billy Mambrasar sebagai Staf Khusus Presiden RI masa bakti 2019-2024.
Diskresi yang ketat dan terbatas ini diberikan setelah melalui proses pertimbangan matang dan arahan pimpinan, agar dapat memberikan ruang kepada yang benar-benar layak sekaligus meminimalkan adanya oknum-oknum yang berpotensi memanfaatkan celah tersebut untuk menunda studi.
Perlu diketahui pula pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19, LPDP kemudian memberikan diskresi pula dengan memberikan perpanjangan masa pencarian LoA dan penundaan studi selama 18 bulan, ketentuan ini berlaku secara umum.
Selama masa penundaan studi tersebut, yang bersangkutan juga tidak mendapatkan dana beasiswa LPDP dalam bentuk apa pun. Penyaluran dana beasiswa baru dilakukan saat ybs memulai studi S3 nya pada tahun 2023.
Untuk hal lain seperti kegiatan studi S2 nya dalam masa izin penundaan studi tersebut belum diatur secara spesifik sehingga belum bisa dinyatakan pelanggaran.
LPDP turut berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang dengan sangat ketat mengawasi proses bisnis layanan LPDP.
LPDP tentu sangat terbuka memahami bahwa selalu ada ruang hukum yang perlu disempurnakan.
Segala kritik dan saran yang menjadi perhatian masyarakat selalu menjadi pertimbangan LPDP untuk merumuskan kebijakan-kebijakan di masa yang akan datang.
Kebijakan yang tentu lebih mendukung usaha kita bersama membangun SDM bangsa yang lebih baik.
***
JADI DIBERIKAN DISKRESI UNTUK PENUNDAAN SELAMA 6 TAHUN.
Karena jadi Stafsus.
ARAHAN PIMPINAN.
Pimpinan yang mana yang ngasih? Gak tau.
Aturan mana yang bolehin diskresi? Gak tau.
***
Oke, jadi dia dikasih diskresi selama jadi Staf Khusus Presiden RI dari 2019 sampai 2024.
Wait a minute.
Kayanya ada yang kelewat?
S2 Harvard-nya kapan???
Tahun 2020 - 2022.
WAKTU DIA JADI STAFF KHUSUS.
Jadi dia:
- Dikasih diskresi penundaan selama jadi Stafsus
- Selama jadi stafsus dia sekolah di tempat lain
- Di Harvard? Di Amerika?
- Kenapa dia gak berangkat ke UPenn aja?
???
Status dan tugasnya jadi Stafsus gimana? Dia tugas belajar? Izin belajar?
Terus pendanaan dia di Harvard gimana?
Ternyata dia dapat beasiswa TANOTO FOUNDATION SCHOLARSHIP.
Sekali lagi, saya rekap dia:
- Dikasih diskresi penundaan selama jadi Stafsus
- Selama jadi stafsus kuliah S2 di Harvard
- Pake beasiswa lain: Tanoto Foundation
Btw aturan LPDP:
"Penerima beasiswa LPDP dilarang keras menerima pendanaan lain (double funding)"
- Tapi mungkin ini oke karena dia belum mulai S3? Jadi belum mulai dibiayain LPDP?
- Ya tapi kenapa gak langsung berangkat ke UPenn aja?
- Kenapa ngasih dia diskresi, terus malah dipakai kuliah di tempat lain dengan beasiswa lain?
???
***
Oke sekarang dia lagi kuliah S3 di UPenn dong?
Kan berangkat Februari 2023? 3-6 tahun lah di Amerika?
Kan kata LPDP:
"Yang bersangkutan kemudian mulai mengajukan administrasi penerbitan Letter of Guarantee (LoG) pada Januari 2023 dan tercatat telah memulai perkuliahannya di University of Pennsylvania, Amerika Serikat, pada Februari 2023 untuk program doktor/S3."
Ohoho, tunggu dulu.
***
8 Oktober 2025
Dia diangkat jadi:
Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua oleh Presiden Prabowo.
Lah, katanya lagi di Amerika? di University of Pennsylvania?
Kok jadi pejabat?
Pakai LPDP dengan segala drama diskresinya?
Udah lulus S3-nya?
???
***
1 Februari 2026
Dia punya Yayasan "Kitong Bisa", di sana dia menjabat sebagai Dewan Penasehat.
Yayasan ini jadi salah satu SPPG, mengelola dapur MBG di Kabupaten Jayawijaya.
Dapurnya mengelola 3500 - 4000 paket MBG.
Lah, katanya lagi S3?
Kok malah mengelola MBG?
***
Lalu perhatikan Dr (Candidate) yang ada di list gelarnya.
Dia memang lagi S3 berarti?
Apakah di University of Pennsylvania?
Tidak.
Di University of Buckingham di Inggris.
Dengan biaya sendiri.
***
Yang UPenn gimana?
Katanya udah berangkat?
Aturan LPDP:
"Penerima beasiswa wajib menyelesaikan studi sesuai dengan durasi yang telah disepakati dalam kontrak"
Udah dipakai dong dana LPDP-nya?
Terus gak jadi?
???
Kemarin PM Kanada Mark Carney berpidato di World Economic Forum, Davos, dan rasanya perlu kita simak. Ia bicara blak-blakan, mengakui secara terbuka bahwa tatanan dunia yang katanya berbasis hukum dan keteraturan itu ternyata selama ini penuh kepura-puraan.
Negara-negara besar sering mengecualikan diri mereka dari tata aturan, aturan perdagangan diterapkan berat sebelah, dan ketat atau longgarnya penegakan hukum internasional itu tergantung pada siapa pelaku dan siapa korbannya. PM Carney menyebutnya “living within a lie”, bahwa mereka semua hidup dalam kebohongan yang selama ini mereka pelihara sama-sama.
Beberapa waktu lalu saya pernah twit soal perlunya negara-negara Global South bersatu supaya tidak mudah disetir dan diintervensi kekuatan besar. Menariknya, kegelisahan ini ternyata juga dirasakan negara menengah di belahan Utara seperti Kanada.
PM Carney juga sampai pada kesimpulan yang sama, bahwa kalau negara menengah hanya bernegosiasi sendiri-sendiri dengan negara besar, maka kita akan bernegosiasi dari posisi lemah. Kita malah jadi saling sikut, berlomba jadi yang paling tunduk. Jelas itu tidak bisa disebut sebagai kedaulatan.
Kenyataannya, dunia kini sudah berubah. Sudah multipolar, sudah sangat dinamis. PM Carney mengajak negara-negara menengah untuk bangun dan sadar akan kenyataan ini, lalu mulai membangun koalisi yang fleksibel. Beda isu bisa beda mitra, tak harus loyal buta pada satu polar, sambil terus memperkuat ekonomi di dalam negeri.
Pesan itu jadi sangat relevan juga untuk Indonesia. Diplomasi harus proaktif, tak bisa netral yang pasif. Membangun jembatan, jangan sekadar ikut arus.
Kanada bicara dari posisi negara menengah Barat. Sedangkan Indonesia bisa mengambil peran sebagai jembatan antara negara-negara menengah Barat yang mulai melek ini dengan Global South yang sudah lama merasakan ketidakadilan tatanan dunia. Kita punya legitimasi di kedua sisi.
Di tengah dunia yang makin terpecah, justru negara-negara menengah punya kesempatan membentuk tatanan baru yang lebih adil. Syaratnya, harus berani bergerak bersama. •••
Transkrip pidato PM Carney: https://t.co/07LhGa0OJ9
Give Away Alert!!
1. Artificial Intelligence
2. Machine Learning
3. Cloud Computing
4. Ethical Hacking
5. Data Analytics
6. AWS Certified
7. Data Science
8. BIG DATA
9. Python
10 MBA
For 24 Hours only!
To get it:
1. Follow @kamran4300
(so I can DM)
2. Like & retweet
3. Reply "Send"
The IDF took a Palestinian prisoner and slowly crushed him to death with a bulldozer
This is a clear war crime but will be ignored because Israel is our greatest ally https://t.co/aR2BTjIBNN
BREAKING🚨: Israel admits apache helicopters fired on their own civilians running from the Supernova music festival.
“The pilots realised that there was tremendous difficulty in distinguishing within the occupied outposts and settlements who was a terrorist and who was a soldier or civilian… The rate of fire against the thousands of terrorists was tremendous at first, and only at a certain point did the pilots begin to slow down the attacks and carefully select the targets.”
https://t.co/GLNlXaERfO
https://t.co/iYz8YZcbpr