@mfatahilahakbar Kalau PLN dikategorikan sebagai badan publik, PLN mungkin bisa dinilai melanggar Pasal 52 UU 14/2008, karena tidak memberikan informasi serta merta. Tapi, perlu dibuktikan bahwa terjadi kerugian
Ku kira PTS ternyata PTN, di Jawa Timur lagi.
Logika dari mana yg menyatakan masa orientasi itu layak pendapatan 80%. Kalau masa percobaan bagi kedua belah pihak paling 3 bulan dan tidak ada penalti.
Sudah benar dia tidak lanjut jadi dosen.
@nocontextfm1 Aside from Italy being the finalists in USA 1994, Bulgaria and Sweden were also the semifinalists, also from Europe. But I don't know whether the temperature were similar back then...
@4rdn4n@txtdaritaxpayer Saya juga bertanya2 begini, bukankah professor adalah pangkat tertinggi di universitas? Kenapa harus tetap digunakan pangkat ini ketika berada di K/L, yang pangkat tertingginya adalah Pembina Utama?
@BurhanMuhtadi Sepanjang pengetahuan saya, di Perpres SPBE, PAN RB yg dapat mendorong aplikasi disatukan atau identifikasi siapa pemilik probis aslinya, jadi aplikasi yg beragam tapi serupa probisnya, dapat disederhanakan.
Gak tahu lagi di Perpres yang percepatan, KL mana yang mengurusi ini.
@yanuarnugroho@piyopikavet Benar aneh ini.. padahal banyak juga ASN yang mungkin perlu cek aduan di lapangan, siapkan project di lapangan, perbaiki infrastruktur, meneliti di lapangan.. pekerjaan urusan publik itu luas dan dinamis banget, gak bisa dipukul rata
@TirtoID Mungkin sekarang tinggal segelintir saja yg begini di tempat kami. Sekarang jam kerja saja hampir tidak jelas, jadi formulanya sekarang: <jam masuk undefined> <lingkup kerja unlimited> <jam pulang undefined>
@kompascom Kalau kerja hanya office hours dan hanya di lokasi yg jelas kantor, memang mudah mengalokasikan kapan pakai fasilitas kantor. Tapi, kadang kerjaan tidak sekaku itu. Kalau misalnya sedang urusan pribadi dan tiba-tiba dipanggil ke kantor, apakah ambil dulu fasilitasnya baru jalan?
@TirtoID Sempat diskusi dulu dengan teman, pejabat tinggi K/L itu idealnya orang yg sudah paham manajemen K/L/D. Dia sudah harusnya mengetahui dan memimpin bawahan dengan nilai layanan publik, tahu tentang akuntabilitas dana publik, struktur perencanaan, dsb.. makanya banyak yg senior..
Gue bingung kenapa tiap tahun ada berita macam gini. Ya namanya THR emang harus dibayarin, kenapa jadi berita?
Bayangin HR kantor bikin pengumuman "bulan ini kita akan gajian seperti biasa yaaa" dan berharap dapat sorak sorai 😀
Sudah lama dengar begini.. selama tidak ada kementerian yang berani merekayasa ulang proses bisnis K/L lain seluruhnya, aplikasi tidak mungkin berkurang. Jumlahnya kan hanya mengikuti proses bisnis yang ada di K/L/D
Satu lagi kasus high profile, semoga semakin banyak publik yang memanfaatkan layanan informasi publik untuk mendapatkan informasi yg dibutuhkannya. Lalu, masih ada PR @kemkomdigi ke depannya dalam revisi UU KIP nanti, agar dapat memperkuat putusan KI yg sudah inkracht
Alhamdulillah sidang sengketa informasi publik utk permohonan informasi hasil TWK KPK kepada BKN ini kami menangkan. Alhamdulillah ala kulli hal.
Saya berhak mengakses hasil TWK saya sendiri.