Guys, ada teori yang beredar dan menurut gue perlu dibahas dengan jujur bukan karena teorinya pasti benar, tapi karena logikanya sangat masuk akal dan sangat mengganggu untuk diabaikan.
Faktanya dulu:
Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden empat kali.
2004, 2009, 2014, 2019, dan akhirnya menang 2024.
Dua puluh tahun menunggu.
Biaya satu kampanye presiden di Indonesia bisa mencapai Rp5 triliun itu angka konservatif.
Dua puluh tahun kampanye berulang.
Uang yang keluar tidak bisa dihitung kecil.
Dan ini logika yang paling sederhana:
Kalau lo pernah keluar uang sangat besar untuk mendapatkan sesuatu apakah wajar kalau lo kemudian berpikir bagaimana cara mengembalikan modal itu?
Tidak perlu jahat untuk berpikir seperti itu.
Itu adalah logika manusia yang paling dasar.
Dan kalau logika itu berlaku maka semua yang terjadi sekarang mulai masuk akal.
Lihat polanya:
MBG yang menghabiskan Rp335 triliun dengan sistem pengadaan yang menurut banyak pihak rawan bocor dan tidak diawasi KPK secara serius.
Koperasi Desa Merah Putih yang akan menyerap dana dari Himbara ratusan triliun dan sudah mulai digunakan sebagai alasan menutup usaha swasta seperti Alfamart di daerah-daerah.
Danantara yang mengkonsolidasi aset BUMN senilai ribuan triliun di bawah satu atap dengan keponakan presiden masuk sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.
PSN di Papua yang 600.000 hektarnya diberikan ke satu keluarga yang pernah divonis korupsi sawit.
Investasi asing yang gagal masuk karena regulasi berubah-ubah sementara kontraktor dalam negeri tertentu mendapat proyek tanpa tender yang jelas.
Dan ini yang paling telak:
Amien Rais orang yang mendampingi Prabowo selama 10 tahun bilang bahwa Prabowo dulu pernah berjanji akan memberantas oligarki, menasionalisasi tambang, mengusir tenaga kerja asing ilegal.
Tidak ada yang terjadi dari semua itu.
Yang terjadi justru sebaliknya:
oligarki tambang makin kuat, keponakan masuk lembaga negara, dan orang-orang yang berani mengkritik videonya di-takedown, anaknya dibawa paksa ke markas ormas, atau dituntut 27 tahun.
Tapi gue perlu jujur soal satu hal:
Teori ini tidak bisa dibuktikan secara langsung.
Tidak ada bukti tertulis bahwa Prabowo secara eksplisit berniat memulihkan modal.
Yang bisa diverifikasi adalah polanya.
Dan polanya kalau kita jujur melihatnya sangat konsisten.
Program-program besar tanpa pengawasan independen yang kuat.
Konsentrasi aset di tangan sedikit orang yang dekat dengan kekuasaan.
Penegak hukum yang aktif tapi aktifnya untuk kasus yang aneh bukan untuk korupsi besar yang sedang berlangsung di depan mata.
Dan ini yang paling menyedihkan:
Kalau teori ini benar maka rakyat Indonesia bukan hanya ditipu satu kali.
Mereka ditipu selama 20 tahun menunggu diberi harapan bahwa ada pemimpin yang berjuang untuk mereka.
Lalu setelah menang giliran rakyat yang membayar tagihan dari 20 tahun penantian itu.
MBG bukan untuk rakyat.
Itu mesin yang memastikan uang negara mengalir ke sistem yang bisa dikontrol.
Kopdes Merah Putih bukan untuk petani.
Itu jaringan distribusi yang menggantikan swasta dengan entitas yang lebih mudah diarahkan.
Danantara bukan untuk kemakmuran rakyat.
Itu konsolidasi aset yang memudahkan pengelolaan sumber daya negara di bawah satu kendali.
Gue tidak bilang teori ini pasti benar.
Gue tidak punya bukti langsung.
Tapi gue bilang ini:
polanya terlalu konsisten untuk disebut kebetulan.
Dan kalau kita gabungkan semua yang sudah kita bahas rupiah yang terus melemah, investor yang terus kabur, guru yang digaji di bawah UMP sementara MBG menghabiskan Rp335 triliun, Nadiem yang dituntut 27 tahun sementara koruptor besar dituntut 6 tahun, video kritik yang di-takedown, anak orang yang mengkritik dibawa paksa ke markas ormas
Semua itu tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata "kebijakan yang kurang tepat."
Ada sesuatu yang jauh lebih sistematis yang sedang terjadi.
Dan rakyat yang membayar pajaknya, yang membeli tempe dengan kedelai impor dalam dolar yang terus naik, yang anaknya belajar dengan guru bergaji Rp1,5 juta mereka yang menanggung semua tagihannya.
Dua puluh tahun Prabowo menunggu.
Dan rakyat yang tidak pernah diminta menunggu apapun sekarang yang menanggung biayanya.
Guys, ada pernyataan Prabowo yang menurut gue paling berbahaya yang pernah gue dengar dari seorang presiden soal mata uang negaranya sendiri.
Dan dia ngomong ini bukan di forum terbatas.
Bukan slip of the tongue.
Tapi di depan ribuan rakyat dengan penuh keyakinan:
Mau dolar berapa ribu kek
kalian di desa-desa kan enggak pakai dolar.
Yang pusing yang suka ke luar negeri.
Ini bukan candaan.
Ini adalah cara berpikir yang sangat berbahaya.
Gue mau kasih lo contoh nyata negara yang pemimpinnya pernah berpikir persis seperti ini.
Dan apa yang terjadi setelahnya.
Zimbabwe
ketika presiden bilang rakyat desa tidak butuh mata uang yang kuat:
Robert Mugabe selama bertahun-tahun bilang kepada rakyatnya bahwa pelemahan nilai mata uang adalah konspirasi Barat.
Bahwa rakyat desa yang tidak bertransaksi dalam dolar tidak perlu khawatir.
Hasilnya?
Inflasi Zimbabwe mencapai 89,7
sextillion persen per tahun di 2008.
Orang membawa uang keranjang penuh hanya untuk beli roti.
Petani di desa yang "tidak pakai dolar" mendapati hasil panennya tidak bisa dibeli siapapun karena harga berubah setiap jam.
Tabungan seumur hidup hilang dalam semalam.
Mereka akhirnya menyerah dan menggunakan dolar Amerika sebagai mata uang resmi.
Mata uang mereka sendiri sudah tidak ada nilainya sama sekali.
Venezuela
ketika pemerintah melarang rakyat khawatir soal kurs:
Hugo Chavez dan Maduro selama bertahun-tahun meyakinkan rakyat bahwa kurs tidak relevan bagi rakyat kecil.
Yang penting ada subsidi.
Yang penting ada program sosial.
Hasilnya?
Inflasi Venezuela mencapai 1.000.000% di 2018.
Dokter, guru, insinyur semua yang punya pendidikan dan bisa pergi pergi.
Lebih dari 7 juta warga Venezuela meninggalkan negaranya.
Rakyat desa yang "tidak pakai dolar" itu akhirnya mengantri berhari-hari untuk dapat sekarung tepung.
Mereka juga akhirnya terpaksa bertransaksi dalam dolar di pasar gelap karena mata uang mereka sendiri tidak dipercaya siapapun.
Dan sekarang kembali ke Indonesia yang ternyata sangat relevan:
Prabowo bilang rakyat desa tidak pakai dolar.
Tapi benarkah demikian?
Kedelai bahan baku tempe dan tahu yang dimakan rakyat desa setiap hari 90% diimpor dari Amerika Serikat.
Harganya ditentukan dalam dolar.
Ketika rupiah melemah dari Rp13.000 ke Rp17.000 — harga kedelai naik.
Harga tempe naik.
Harga tahu naik.
Penjual tahu dan tempe di desa yang "tidak pakai dolar" itu langsung merasakan dampaknya di meja makan mereka.
Gandum bahan baku roti, mie instan, biskuit yang dikonsumsi rakyat desa 100% diimpor.
Harganya dalam dolar.
Pupuk yang dipakai petani desa untuk bercocok tanam sebagian besar bahan bakunya diimpor.
Harganya dalam dolar.
Obat-obatan generik bahan bakunya sebagian besar diimpor dari China dan India.
Harganya? Dalam dolar.
Rakyat desa tidak pegang dolar secara fisik.
Tapi seluruh kehidupan mereka dari makan pagi sampai obat yang mereka minum harganya ditentukan oleh kurs dolar.
Dan inilah yang paling miris:
Presiden yang seharusnya menjaga kepercayaan pasar terhadap mata uang negaranya justru dengan entengnya bilang kurs dolar tidak relevan bagi rakyat.
Padahal kepercayaan itulah
yang membuat rupiah bisa stabil.
Kepercayaan itulah yang membuat investor mau masuk.
Kepercayaan itulah yang membuat rakyat tidak lari ke dolar dan emas seperti yang sekarang terjadi dan dikhawatirkan oleh ekonom-ekonom kita.
Ketika presiden sendiri tidak menganggap serius pelemahan mata uangnya sinyal apa yang dikirim ke pasar?
Sinyal apa yang dikirim ke investor asing?
Sinyal apa yang dikirim ke rakyat yang tabungannya dalam rupiah?
Bandingkan dengan pemimpin yang serius:
Lee Kuan Yew dari Singapura negara tanpa sumber daya alam apapun menjadikan kestabilan mata uang sebagai prioritas utama pemerintahannya.
Dia tahu bahwa kepercayaan terhadap mata uang adalah kepercayaan terhadap negaranya secara keseluruhan.
Hasilnya?
Singapura hari ini punya GDP per kapita lebih dari 80.000 dolar.
Rakyat Singapura yang "cuma pedagang kecil" pun hidupnya jauh lebih sejahtera dari rakyat kita yang punya sumber daya alam berlimpah.
Bukan karena Singapura kaya alam.
Tapi karena pemimpinnya tidak pernah menganggap remeh nilai mata uangnya.
Pernyataan "mau dolar berapa ribu kek, di desa kan tidak pakai dolar" bukan pernyataan yang menunjukkan ketenangan seorang pemimpin.
Itu adalah pernyataan yang menunjukkan ketidakpahaman atau lebih buruk lagi, ketidakpedulian terhadap bagaimana ekonomi nyata bekerja di tingkat paling bawah.
Rakyat desa tidak pegang dolar.
Tapi rakyat desa makan tempe dari kedelai impor yang harganya dalam dolar.
Rakyat desa bertani dengan pupuk yang bahan bakunya dalam dolar.
Rakyat desa berobat dengan obat yang bahan bakunya dalam dolar.
Ketika presiden tidak peduli dengan kurs yang tidak peduli bukan hanya presidennya.
Tapi seluruh sistem di bawahnya ikut tidak peduli.
Dan ketika seluruh sistem tidak peduli dengan nilai mata uangnya sendiri kita tinggal menunggu giliran menjadi Zimbabwe atau Venezuela berikutnya.
Semoga kita tidak sampai di sana.
Tapi pernyataan seperti ini tidak membuat gue yakin bahwa kita sedang bergerak menjauhi arah itu.
Adik-adik, kakak-kakak semuanya. Kali ini gw mau bicara tentang sesuatu yang sudah menyiksa rakyat Indonesia selama bertahun-tahun. Bukan korupsi. Bukan inflasi. Tapi sesuatu yang lo rasain setiap kali mau mudik atau liburan dan buka aplikasi Traveloka, lalu langsung menutup aplikasinya lagi karena tidak sanggup melihat angkanya.
Yes. Tiket pesawat domestik Indonesia. Yang harganya bisa lebih mahal dari tiket ke luar negeri. Yang bikin relawan bencana harus muter lewat Malaysia dulu baru bisa ke Aceh. Yang udah dikeluhkan jutaan orang tapi tidak pernah beneran berubah.
Gw udah baca risetnya. Gw udah cek datanya. Dan sekarang gw mau cerita ke lo semua, pelan-pelan, dengan bahasa yang bisa dimengerti semua orang, kenapa ini terjadi dan siapa yang sebetulnya diuntungkan dari penderitaan kita bersama. 🧵
Guys, ada laporan baru dari lembaga riset Celios yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah gue baca tentang kondisi ekonomi Indonesia.
Judulnya: Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026.
Dan datanya bukan dari sembarang sumber.
Dari Forbes.
Dari LHKPN.
Data yang sudah terverifikasi dan tidak bisa dibantah.
Fakta pertama yang langsung bikin gue sesak napas:
50 orang terkaya Indonesia hanya 50 orang total kekayaannya mencapai Rp4.600 triliun per 2026.
APBN Indonesia?
Rp3.800 triliun.
Artinya 50 orang itu lebih kaya dari seluruh anggaran negara yang digunakan untuk membiayai 270 juta rakyat Indonesia selama satu tahun penuh.
Satu tahun.
Gaji PNS, subsidi BBM, bayar utang, bangun jalan, biaya militer, semua program sosial semuanya masih kalah dari 50 orang itu.
Dan setiap harinya harta 50 orang itu naik Rp13 miliar per hari.
Sementara upah pekerja harian di Indonesia bergerak di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per jam.
Fakta kedua ketimpangan di antara pejabat negara sendiri:
Total kekayaan pejabat negara era Prabowo-Gibran: Rp1 triliun lebih.
Dan dari seluruh pejabat itu 73% kekayaannya hanya dikuasai oleh 12 orang.
Dua belas orang.
Yang masing-masing punya kekayaan di atas Rp1 triliun.
Siapa?
Salah satu yang terbesar adalah Menteri Pariwisata Widya Kusuma.
Ada juga Menteri Perumahan Rakyat.
Keduanya masuk dalam daftar lima pejabat terkaya.
Fakta ketigayang paling menohok soal TNI dan Polri:
Setiap tamtama TNI prajurit paling bawah butuh 252 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Panglima TNI.
Dua ratus lima puluh dua tahun.
Kalau mulai kerja umur 20 baru bisa menyamai kekayaan atasannya di umur 272 tahun.
Itu bukan angka. Itu absurditas.
Di Polri sedikit "lebih baik" polisi golongan paling rendah butuh 139 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Kapolri.
Ketimpangan ini bukan hanya antara rakyat dan orang kaya. Tapi di dalam institusi yang sama.
Di antara satu korps yang sama.
Fakta keempat anggota DPR versus konstituennya:
Anggota DPR Gorontalo kekayaannya 800 kali lipat dari rata-rata masyarakat Gorontalo yang mereka wakili.
Anggota DPR Yogyakarta 400 kali lipat dari rata-rata masyarakat Yogyakarta.
Orang-orang yang mengklaim mewakili rakyat hidupnya 400 sampai 800 kali lebih kaya dari rakyat yang katanya mereka wakili.
Dan mereka yang membuat undang-undang. Mereka yang memutuskan kebijakan pajak. Mereka yang menentukan siapa yang dapat subsidi dan siapa yang tidak.
Dan ini yang membuat seluruh gambar itu menjadi sangat gelap:
Celios mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana: kalau 50 orang terkaya itu dipajaki hanya 2% dari total kekayaan mereka negara dapat berapa?
Rp93 triliun per tahun.
Sembilan puluh tiga triliun.
Setiap tahun.
Dari pajak 2% saja atas kekayaan 50 orang.
Itu lebih dari cukup untuk membiayai rekonstruksi bencana besar.
Untuk membenarkan semua perlintasan kereta berbahaya di Jawa yang butuh Rp4 triliun.
Untuk menggaji 8 juta guru honorer setahun penuh.
Untuk menutup seluruh defisit BPJS Kesehatan.
Hanya dari 50 orang.
Hanya 2%. Per tahun.
Tapi itu tidak terjadi.
Dan Celios menjelaskan kenapa:
Karena orang-orang yang punya kekayaan itu — adalah orang-orang yang sama yang membiayai kampanye politik, yang duduk di dewan komisaris BUMN, yang punya akses langsung ke pengambil keputusan.
Pajak kekayaan sudah masuk dalam rencana Kementerian Keuangan paling lambat 2028 kata mereka. Tapi implementasinya? Masih "akan akan akan" saja. Tidak pernah benar-benar dieksekusi.
Sementara yang terus dipajaki adalah kelas menengah yang sudah ngos-ngosan. Kelas menengah Indonesia turun 1,1 juta orang dalam setahun tapi mereka yang paling mudah dikejar pajaknya karena datanya ada, penghasilannya kelihatan.
Seperti kata peneliti Celios: berburu di kebun binatang. Hewannya kelihatan, tinggal tembak. Sementara yang benar-benar harus dipajaki terlalu kuat untuk disentuh.
Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh laporan ini:
Ketimpangan yang ekstrem ini bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya.
Celios menelusuri pola historis dan hasilnya konsisten. Ketika ketimpangan mencapai titik ekstrem dan orang-orang hopeless tidak melihat jalan keluar yang rasional mereka tidak lari ke gerakan buruh atau gerakan sosial yang terorganisir.
Mereka lari ke kelompok-kelompok yang menawarkan identitas, musuh bersama, dan rasa memiliki.
Di Italia 1930-an orang yang di-PHK direkrut oleh Black Shirt. Di Jerman industri tutup, pengangguran meledak, orang mencari pegangan.
Di Indonesia sendiri kerusuhan 1998 dan berbagai gejolak sosial sesudahnya, ketika ditelusuri, akar masalahnya selalu sama: ketimpangan ekonomi yang dibalut isu identitas.
Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat sekarang ormas-ormas yang berdemo bukan ke instansi pemerintah tapi ke lembaga bantuan hukum masyarakat sipil, bayaran demo yang menjadi solusi pengangguran, program-program besar yang menyerap tenaga kerja tapi dengan cara yang menciptakan ketergantungan bukan kemandirian.
Solusi yang Celios rekomendasikan dan ini sangat konkret:
Satu — pajak kekayaan 2% untuk 50 orang terkaya. Langsung hasilkan Rp93 triliun per tahun. Bukan mimpi Brazil dan Colombia sudah melakukannya dengan komite audit independen.
Dua — moratorium MBG. Hentikan sementara, perbaiki tata kelola dari akar, baru jalankan lagi dengan tepat sasaran fokus ke daerah 3T dan keluarga miskin ekstrem, bukan merata ke semua sekolah termasuk swasta di Jabodetabek.
Tiga — kembalikan 20 triliun yang diambil dari anggaran kesehatan ke Kementerian Kesehatan untuk program stunting yang sudah terbukti efektif. Benefit yang dihasilkan: Rp400 triliun. Versus MBG yang belum jelas benefit konkretnya.
Empat — pajak windfall untuk komoditas yang sedang untung besar batu bara, sawit, nikel, minyak. Mereka untung dari harga global yang tinggi, sementara rakyat menanggung subsidi energi. Ini bukan soal nasionalisasi ini soal keadilan distribusi keuntungan.
Indonesia bukan negara miskin. Indonesia adalah negara yang kekayaannya terkonsentrasi pada sangat sedikit orang, yang sistem pajaknya melindungi orang kaya dan membebani kelas menengah, dan yang program-program besarnya lebih banyak menciptakan celah korupsi baru daripada menyelesaikan masalah lama.
50 orang lebih kaya dari APBN. 12 pejabat kuasai 73% kekayaan seluruh pejabat negara. Tamtama butuh 252 tahun untuk menyamai Panglima. Anggota DPR 800 kali lebih kaya dari konstituennya.
Dan solusinya sudah ada. Jelas. Terukur. Bisa dijalankan hari ini.
Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya. Karena yang harus meloloskan kebijakan pajak kekayaan itu adalah orang-orang yang sama yang akan paling terdampak olehnya.
Itu bukan korupsi yang bisa ditangkap KPK. Itu adalah struktur. Dan struktur hanya bisa diubah kalau tekanan dari bawah lebih kuat dari kenyamanan di atas.
⚠️ Disclaimer: Berdasarkan laporan Celios "Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" dan wawancara peneliti Celios Bima Yudistira. Data bersumber dari Forbes dan LHKPN yang dapat diverifikasi publik. Ini analisis berbasis riset independen bukan tuduhan hukum kepada individu manapun.
Guys gw mau cerita tentang sesuatu yang jarang dibahas secara serius.
BJ Habibie menjabat presiden cuma 17 bulan.
Dan banyak orang mengenang dia cuma sebagai ilmuwan pesawat terbang yang romantis sama Ainun.
Padahal dia melakukan sesuatu yang secara ekonomi hampir tidak masuk akal.
Waktu Habibie naik jadi presiden Mei 1998 kondisi Indonesia sudah dalam kondisi kritis total.
Rupiah di angka Rp16.800 per dolar.
Seperempat rakyat Indonesia di bawah garis kemiskinan.
Bank-bank kolaps.
Orang antri panjang untuk tarik uang karena takut banknya tutup besok.
Perusahaan-perusahaan bangkrut karena utang dolarnya tiba-tiba membengkak seiring rupiah jatuh.
Dan dunia internasional tidak percaya sama Indonesia sama sekali.
Dalam 17 bulan Habibie balik rupiah dari Rp16.800 ke Rp7.000-an.
Hampir setengahnya.
Dalam waktu kurang dari dua tahun.
Gimana caranya?
Pertama dia beresin perbankan duluan.
Karena dia paham tidak ada kepercayaan ekonomi yang bisa dibangun kalau sistemnya sakit.
Bank-bank yang masih bisa diselamatkan direstrukturisasi.
Yang sudah terlalu parah ditutup.
Dan dari proses ini lahir Bank Mandiri gabungan empat bank pemerintah bermasalah yang sekarang jadi salah satu bank terbesar Indonesia.
BCA juga diselamatkan di era ini sebelum akhirnya dibeli konsorsium yang di dalamnya ada Grup Djarum.
Kedua dia pisahkan Bank Indonesia dari pemerintah. Ini krusial.
Karena selama BI masih bisa disetir presiden investor asing tidak akan percaya bahwa kebijakan moneter Indonesia itu serius dan independen.
Habibie undangkan itu tahun 1999.
Untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia bank sentral benar-benar independen secara hukum.
Ketiga dia negosiasi dengan IMF dan dapat pinjaman 43 miliar dolar.
Tapi yang menarik dia tidak sepenuhnya nurut sama IMF.
IMF minta subsidi BBM dan listrik dicabut. Habibie menolak tegas.
Alasannya sederhana di tengah krisis yang sudah sepedas ini, kalau subsidi dicabut sekarang yang hancur adalah daya beli rakyat paling bawah. Dan tanpa daya beli ekonomi tidak akan pulih dari akar rumput.
Itu keputusan yang butuh nyali. Karena menolak syarat IMF waktu itu bukan hal yang gampang secara politik.
Keempat dia stabilkan politik.
Karena investor asing tidak akan masuk ke negara yang kondisi politiknya kacau. Habibie bebasan pers. Izinkan pemilu 1999. Lahirkan undang-undang partai politik yang mengakhiri monopoli Golkar selama 32 tahun.
Dan kelima dia selamatkan sektor swasta strategis. Astra hampir kolaps waktu itu karena beban utang dolar yang membengkak. Sinar Mas juga sama. Habibie intervensi lewat BPPN dan program restrukturisasi utang. Perusahaan-perusahaan itu berhasil diselamatkan dan sekarang masih jadi pemain besar di ekonomi Indonesia.
Dan utang IMF yang dia ambil itu lunas lebih cepat dari jadwal. Dilunasi di era SBY tahun 2006.
Gw cerita ini bukan untuk nostalgia.
Tapi karena sekarang rupiah lagi di Rp17.000-an. Defisit APBN hampir jebol. Harga minyak naik karena perang Iran. Dan banyak orang bingung mau pegang apa.
Habibie membuktikan bahwa kondisi yang kelihatannya tidak mungkin diperbaiki bisa diperbaiki. Tapi dengan syarat keputusannya diambil berdasarkan data dan logika. Bukan gengsi. Bukan pencitraan. Bukan ketakutan dikritik.
Dan yang paling penting dia tahu mana yang harus diselesaikan duluan sebelum yang lain.
@jek___ Iya, gw jg kesel pertama liat gambar itu. Gw cuma mewanti² jgn sampe kita jatuhnya ngefitnah org hanya krn gambar yg boongan (aslinya gda). Semoga pihak Pak Prabowo mau mengusut ini
Tim Penyidik JAM Pidsus Kejaksaan RI menyita empat unit mobil mewah sebagai Barang bukti terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Suap dan Gratifikasi kasus Penanganan Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kejaksaan Agung RI melakukan OTT salah satu diantaranya diduga Ketua PN Jaksel dengan inisial MAN, Sabtu (12/4). 🎥Ris
#BeritaElshinta
@budiswan@novezain @Puthutea Justru itu, krn kiri jalan makanya palang itu 'memprioritaskan' yg kiri dg memastikan semuanya aman (ga terbuka dulu).
Di tempat sy, palangnya cuma satu (bag kiri doang). Ketebak dong pemotor antrinya dimana meski udh dikasih separator