PhyNuS D Jelato

Pengguna kemampuan buah iblis Abdiabdi No Mi

[feri amsari @feriamsari]

Kalo ngak ngerti konsep bernegara, presiden dan ASN saran saya ambil tali, ikat dikepala trus goyangkan 3x siapa tau berguna utk stabilitas pikiran. Ada 8 jt org di US demo, jutaan diantarany ASN. Mreka tak mundur krn mengeritik pemerintah itu hak, kecuali dizaman babu n batu

[Bivitri Susanti @BivitriS]

ASN=Aparatur Sipil NEGARA, mengabdi ke negara, bukan ke pemerintah, apalagi presiden. Stop berpikir negara = pemerintah. Stop feodalisme. Presiden bukan raja, tidak perlu disembah, sangat boleh dikritik, tmsk oleh ASN. Indonesia republik.

[PhyNuS D Jelato @iban_ninung]

@itstime4changed @PNS_Ababil Kek gini mau ngomongin merit system, ahsu dahlah

[Andra @alex_62812]

Populernya 21%, tapi faktanya gak ada realisasinya tahun 2025, kalau hujatannya sih udah 🔥

cc @PNS_Ababil @PNS_Garis_Lucu

[hehe hehe @DS006]

Rangkuman aturan yang dilanggar oleh @DitjenPajakRI, @kring_pajak.*

🏦 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

sistem Coretax milik Direktorat Jenderal Pajak jelas melanggar bberapa ketentuan

Pertama, Pasal 4, Asas penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Kedua, Pasal 15, 20, 21 mengatur kewajiban penyelenggara untuk memberikan pelayanan berkualitas sesuai asas tersebut, menyusun standar pelayanan.

Ketiga, Pasal 20-21 mengharuskan maklumat pelayanan dan sistem pengaduan;

Terahir, Pasal 53-54 mengatur sanksi jika pelayanan tidak sesuai standar.

dampak buruk ini benar2 dirasakan publik, utamanya umbi @PNS_Ababil / @direktoridosen / @pppkguru & sektor private @hrdbacot

efek kacau nya layanan coretax adalah mengakibatkan kegagalan menyediakan pelayanan pelaporan pajak yang user-friendly,
alias niat gak sih bikin web...
dan menyebabkan kesulitan bagi wajib pajak dalam pelaporan SPT.

✅Langkah administratif yang bisa dilakukan.

ats implementasi Sistem Coretax yg masih ribet dengan lemot, sering error , navigasi kurang intuitif, dan bahkan kelompok terdidik spt pns dan profesional pun kesulitan lapor SPT.

Untuk langkah administrasi yang bs dilkukn oleh wajib pajak adl :

• lapor ke @OmbudsmanRI137 agar diperiksa secara independen.

• Lapor Inspektorat Jenderal Kementerian @KemenkeuRI untuk audit internal. kenapa ini perlu dilakukan? karna setelah datang ke kantor pajak pun, masalah tidak selesai.

• langkah ekstrim yang mungkin bisa dilakukan dgn bantuan @LBH_Jakarta atau @YLKI_ID. ajukan gugatan terhadap aturan yang mewajibkan lapor pajak via coretax, ke PTUN.

karna coretax tak sesuai dg prinsip pelayanan publik yg diatur oleh UU no 25 th 2009 ttg pelayan publik.

*) koreksi jika ada ada yang salah

[Sebelah Kampus @Sebelahkampus]

yang belum tau konteks nya

✳️ jadi setiap THR, dan gaji 13 PNS turun sejumlah media memberikan bahwa PNS tumpah ruah dapat duit nomplok segepok

✳️ kemudian, media akan memakai ilustrasi diskrimintif-manupulatig, gambar PNS pakai baju cokelat & gambar duit bergepok-gepok.

✳️ Gampar yang disebar, biasanya hanya ada gambar PNS tanpa ada gambar TNI & Polri nya.

✳️ adegan tambahan, setelah lebaran selesai. Para pejabat akan melakukan drama kolosal berupa sidak ke satker-satker PNS.

[PhyNuS D Jelato @iban_ninung]

@alvinlie21 Remunerasi??? Setidaknya saya dan beberapa teman memang harus WFA pak, kalau cuma duduk di kantor tidak dapat data dan akan kalian hujat lagi

[Hanif | AI For Productivity @hanifproduktif]

Lo bayar IndiHome 325rb/bulan. Katanya dapet 150 Mbps.

Tapi nonton Netflix buffering.
Zoom meeting patah-patah.
Download 1GB nunggu 2 jam.

Masalahnya bukan provider lo, tapi masalahnya di rumah lo sendiri.

Gue fix WiFi rumah dari 12Mbps → 47Mbps.

Tanpa upgrade paket dan tanpa beli router baru.

Gini caranya:

[Gilang Mahesa @giIangmahesa]

Dapat nilai A+ untuk tugas memasak makanan, dapat nilai E- untuk tugas pokok dan fungsi

🙂

[Hellena Yoranita Souisa, PhD @sweethellena]

MBG ini memang proyek yang mengada-ada. Ia tidak bergizi, tidak gratis, tidak tepat sasaran, tidak mencerdaskan, tidak adil, dan hanya memperkaya sekelompok orang. Padahal masih banyak yang lebih urgent yang harus dilakukan oleh pemerintah.

[hikaru kamizawa @HKamizawa]

@anggraito_ito @PNS_Ababil sebetulnya ini gak fair.. PNS dipaksa untuk tes ini itu untuk mencari kandidat terbaik.. padahal mereka nanti dipimpin oleh seorang mentri.. dimana untuk memilih mentri gak ada kualifikasi tertentu wkwkwk, padahal ikan busuk itu dari kepalanya

[haidar @yqounger]

Pencarian perabotan Jepara paling kokoh akhirnya selesai.

Tiga brand ini juaranya kalau cari barang awet:
1. Almeera Jepara
2. Thisiskayu
3. Jeparakarya.

[Bilal Fahrur Rozie @BilalFahrur]

JANGAN UMBAR KESEDIHAN DI MEDSOS

Imam Syafii berkata bahwa keagungan seseorang bisa dinilai dari 3 hal:
1. Menyembunyikan kefakiran sampai orang² mengira bahwa kamu orang kaya.
2. Menyembunyikan marah sampai orang² mengira kalau kamu ridha.
3. Menyembunyikan kesengsaraan sampai orang² mengira kamu selalu diberi nikmat oleh Allah.

Intinya, jangan suka umbar kesengsaraan kita. Terutama di medsos.

[Resistance Blue, Brave Pink, & Hero Green @pejabrut]

beginilah mimpi @PNS_Ababil klo ketiduran di musholla:

[Pi en ice Ababil @PNS_Ababil]

Kebiasaan banget pejabut ngaku2 kerjaan orang lain. Pas laporan ke prisidin berasa si paling kerja padalah kerjaannya hasil minta2 bahan institusi lain.

[Dosen Pembimbing @Dospemz]

Panduan Singkat Penyampaian Kritik di Ruang Digital

1. Hindari menyerang individu, fokus pada kebijakan.
❌ “Pejabat ini tidak kompeten.”
✅ “Kebijakan ini menunjukkan kelemahan dalam perencanaan dan eksekusi"

2. Hindari tuduhan langsung.
❌ “Mereka sengaja merugikan rakyat.”
✅ “Menurut penilaian saya, kebijakan ini berpotensi berdampak merugikan.”

3. Hindari bahasa merendahkan.
❌ “Keputusan tolol.”
✅ “Keputusan ini kurang berbasis kajian yang memadai.”

4. Hindari ajakan provokatif atau mobilisasi emosional.
❌ “Lawan sekarang.”
✅ “Perlu pengawasan publik dan diskusi yang lebih serius.”

5. Hindari klaim faktual dan penyebutan nama tanpa rujukan.
❌ “Institusi A selalu gagal mengelola kebijakan ini.”
✅ “Menurut laporan media Tempo, implementasi kebijakan ini.. "

6. Hindari kritik yang mengarah ke SARA.
❌ “Golongan X memang selalu jadi sumber masalah.”
✅ “Praktik tertentu dalam kasus ini menimbulkan persoalan serius.”

Tetaplah bersuara, meski tak senyaman sebelumnya.

[Humas_BMKG @InfoHumasBMKG]

🌊Hallo #SobatBMKG

BMKG memantau Bibit Siklon Tropis 93S (19 Desember 2025, 01.00 WIB) di Samudra Hindia selatan Jawa dengan peluang sedang–tinggi menjadi siklon tropis.

⚠️ Dampak 24 jam ke depan:
• Hujan sedang–lebat: Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur
• Angin kencang: Pesisir selatan Banten hingga DI Yogyakarta
• Gelombang laut hingga 4.0 m di Samudra Hindia selatan Jawa

Tetap waspada dan pantau info resmi BMKG 🌧️🌬️

#BMKG
#InfoBMKG
#BibitSiklonTropis

[WA @6_arung]

Dear Thailand, I don't know how to write thank you in your language but, thank you so much!

[PhyNuS D Jelato @iban_ninung]

@salam4jari Apakah ini merupakan bentuk makar terhadap konstitusi?

[PhyNuS D Jelato @iban_ninung]

@kompascom Putusan MK tidak dilaksanakan, apakah ini contoh dari pemberontakan terhadap konstitusi?