Saya dapat info bhw ada 17 calon Dubes asing yg sudah tiba di Jakarta tapi sampai sekarang masih MENUNGGU waktu utk memberikan surat kepercayaan kpd Presiden. Dari mereka ada yg sudah menunggu 8 bulan. Ada juga Dubes dari negara ASEAN yg menunggu 6 bulan. Karenanya, mereka belum bisa bekerja secara resmi.
Ini memberikan kesan buruk bagi negara2 sahabat yg mengirim Duta Besarnya ke 🇮🇩, apalagi Dubes 🇮🇩 di luar negeri selalu dgn cepat menyerahkan surat kepercayaan kpd host country. Tanpa menyalahkan siapapun, Mohon masalah ini dapat segera dituntaskan Istana krn menyangkut reputasi diplomatik kita.
Indonesian authorities have shut down several screenings of a new documentary on alleged human rights abuses in Papua, including Indigenous land seizures. Rights groups and international media still face restricted access to the region.
Al Jazeera’s @JesWashington reports.
The most obvious departure from Indonesia’s recent norms has been its president’s lavish spending. Register for free to learn how two massive projects are risking the country’s stability https://t.co/57JVwCSSVy
Far too much in Indonesia depends on a thin-skinned former general with a sketchy human-rights record. Prabowo Subianto needs to hear some unpalatable truths https://t.co/8cvnt563TJ
Photo: Getty Images
Guys, Ahok baru ngomong sesuatu soal Chromebook dan MBG yang menurut gue paling jujur dan paling berani dari siapapun yang gue dengar dalam beberapa bulan terakhir.
Dan dia ngomongnya
bukan sebagai pembela Nadiem.
Dia ngomong sebagai orang yang paham betul bagaimana sistem pendidikan dan teknologi seharusnya bekerja.
Soal Chromebook dan kenapa Ahok marah:
Ahok bilang dengan sangat tegas:
pengadaan Chromebook itu sebenarnya adalah kebijakan yang sangat masuk akal secara logika.
Chromebook itu bukan laptop biasa.
Operating system-nya berbasis cloud sekali beli langsung include semuanya, tidak perlu diperbarui terus-menerus.
Harganya jauh lebih terjangkau
dari laptop konvensional.
Dan yang paling penting sistemnya dirancang agar anak tidak bisa nonton video porno, tidak bisa judi online, dan seluruh aktivitas belajar bisa dipantau.
Ahok kasih contoh nyata.
Ada guru di Jawa Barat yang punya empat sertifikat internasional bisa mengajar di level dunia. Ujiannya hanya 10 dolar.
Bayangkan kalau semua guru Indonesia bisa akses sertifikasi seperti itu lewat Chromebook yang terhubung Starlink di daerah terpencil anak di kampung tiba-tiba bisa belajar setara dengan anak di Kanada atau Australia.
Itu bukan mimpi.
Itu sudah bisa dilakukan sekarang dengan teknologi yang ada.
"Bayangin kalau semua anak kita di kampung ada Starlink juga kan.
Anak di kampung kita tiba-tiba belajar setara dengan orang di Kanada atau di Amerika atau di Australia."
Lalu kenapa Ahok merasa ini sengaja dihambat:
Ahok bilang dengan sangat hati-hati karena takut diproses hukum lagi tapi dia tetap bilang:
"Saya pikir ini sengaja."
Logikanya sederhana dan sangat keras.
Kalau rakyat pintar, rakyat kritis, rakyat bisa akses informasi dari mana saja mereka lebih sulit dikuasai.
Lebih sulit dibohongi.
Lebih sulit dimanipulasi menjelang pemilu.
Sistem yang membiarkan rakyat bodoh dan miskin adalah sistem yang menguntungkan mereka yang berkuasa.
Karena rakyat yang bodoh dan miskin lebih mudah disuap dengan sembako, lebih mudah digiring dengan hoaks, lebih mudah dikontrol dengan ketergantungan pada program-program yang terkesan murah hati tapi tidak memberdayakan.
MBG- makan bergizi gratis menurut Ahok adalah contoh dari cara berpikir yang sama.
Daripada kasih rakyat laptop yang bisa membuka pintu dunia, lebih mudah kasih makanan yang habis dimakan dan orang tetap tergantung besok makannya dari mana.
"Kalau saya tanya mau bikin sekolah bagus,
kasih makan bergizi atau rakyat punya laptop yang bisa komunikasi ke mana-mana?"
Yang paling menohok soal survei dan legitimasi:
Ahok tidak berhenti di situ.
Dia lanjutkan dengan sesuatu yang sangat pedas.
Pemerintah melakukan survei.
Rakyat bilang mereka suka makanan gratis.
Lalu itu dijadikan legitimasi untuk program MBG.
Seolah-olah karena rakyat minta ya sudah diberikan.
Tapi Ahok membaliknya:
kalau kamu memberikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah tahu bahwa ada pilihan yang jauh lebih baik tentu mereka akan pilih yang ada di depan mata.
Itu bukan preferensi yang genuine.
Itu keterbatasan informasi yang dimanfaatkan sebagai justifikasi.
"Mereka juga pintar.
Dia survei, Pak.
Rakyat suka makanan itu jadi legitimasi."
Dan soal Nadiem yang sekarang dituntut 27 tahun:
Ahok tidak membela Nadiem secara personal.
Tapi dia bilang satu hal yang sangat logis dan sangat sulit dibantah:
Menteri itu tidak pernah menyentuh
anggaran secara langsung.
Menteri membuat kebijakan.
Yang mengeksekusi adalah birokrasi di bawahnya.
Kalau ada yang salah dalam eksekusi pertanyaannya adalah:
apakah menteri yang memerintahkan secara eksplisit?
Apakah ada aliran dana yang bisa dibuktikan masuk ke kantong menteri?
PPATK sudah menjawab:
tidak ada.
Nol aliran dana ke Nadiem dari siapapun.
"Saya pikir ya ini soal profesionalisme.
Menteri kan enggak pernah nyentuh anggaran perantaran kan, kecuali dia nyuruh ya atau terima ya."
Ahok tidak sedang bicara soal
Chromebook sebagai produk.
Dia sedang bicara soal pilihan fundamental sebuah bangsa:
apakah kita mau membangun rakyat yang pintar dan mandiri, atau kita mau mempertahankan sistem di mana rakyat tetap bergantung pada belas kasihan penguasa?
MBG memberikan makan hari ini.
Chromebook bisa mengubah nasib seumur hidup.
Dan ketika kebijakan yang lebih transformatif justru dipersoalkan secara hukum sementara program yang lebih konsumtif dirayakan sebagai prestasi itu bukan kebetulan.
Itu adalah pilihan yang sangat disengaja oleh mereka yang paling diuntungkan dari rakyat yang tetap tidak berdaya.
Film dokumenter punya 3 urusan: UU Pers, UU Penyiaran, dan UU Perfilman.
Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) hanya perlu jika diputar di bioskop umum.
Singkat cerita: Ini bukan urusan TNI.
🧵 Prabowo Subianto is chipping away at the political and economic settlements that have been the foundation of Indonesia's hard-won stability since the Asian financial crisis.
In @TheEconomist's Briefing this week, @EthanYWu and I take in the first 18 months of his presidency.
PRABOWO BOHONG
Kamis malam (19/03), didepan wartawan & para pakar, Prabowo menegaskan komitmennya akan mengusut tuntas kasus Andrie Yunus, termasuk menelusuri pemberi perintah, pendanaan serta aktor intelektualnya, bahkan mempertimbangkan pembentukan tim independen.
FAKTANYA?
Apakah ini cuma perasaan saya saja?
Seolah mereka semua ini tahu kalau negara sedang dibawa ke arah kehancuran, jadi yang dikejar sekarang cuma mengeruk uang negara sebanyak-banyaknya supaya saat kapal karam mereka sudah lebih dulu selamat dengan sekoci mereka masing-masing 🙄
Tonton kepanikan pejabat saat upaya mengkambinghitamkan Ibam runtuh di sidang 👇🏼
Masukan netral Ibam, dipelintir pejabat jadi Chromebook, sambil bilang itu arahan Ibam.
Pejabat tersebut akui terima aliran dana, dan membocorkan spek Chromebook ke vendor pemenang.
Tapi dia bebas, tidak jadi tersangka sama sekali, sedangkan Ibam dituntut 15 tahun penjara, denda Rp16,9 miliar, dan tambahan 7,5 tahun penjara jika tidak bisa bayar.
Dan kami sudah pasti tidak bisa bayar, Rp16,9 miliar itu dari salah paham surat saham, dan hanya "patut diduga" tanpa adanya bukti aliran dana sama sekali.
Tapi kebenaran sudah terungkap lewat fakta-fakta di persidangan.
Dari semua kebenaran yang terungkap, perkara Chromebook untuk kasus Ibam ini sebenarnya sederhana.
Ibam sebagai konsultan, sudah netral, profesional, tanpa kewenangan, tanpa kuasa, namun dikambinghitamkan pejabat-pejabat yang terlibat dalam pengadaan.
Kita tentu berharap proses hukum berjalan secara adil, jernih, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.
Namun tuntutan 22,5 tahun yang tidak masuk akal dan penuh ketidakadilan seperti menampar harapan kami tersebut. Kekuatiran kami terhadap adanya kriminalisasi terstruktur semakin dalam.
Kini harapan kami tertumpu pada teman-teman sekalian yang membaca pesan kami.
Tolong, suarakan ketidakadilan ini.
Kepada Presiden Prabowo, kepada Komisi III DPR, kepada siapapun yang kita tahu punya kepedulian dan kemampuan menyediakan perlindungan hukum dari kriminalisasi.
Sembilan hari menuju putusan. Kita masih bisa jadikan perkara ini preseden baik bagi semua profesional yang ingin berbakti bagi negara dengan keahlian mereka.
Bahwa tetap bisa ada perlindungan hukum dari kriminalisasi bagi seluruh pekerja pengetahuan yang ingin bantu Indonesia.
Embuhlah.....
Sebagai putra bangsa pasti para pelaut indonesia sangat kecewa melihat kapal kebanggan negaranya di bawa oleh negara lain, indonesia tidak kekurang orang pintar tapi….