icha holly

[piyu @piyultwlr]

Untuk warga X kami dari org Kalimantan minta tolong di up di setiap pemberitaan yg kami posting karna itulah yg terjadi sekarang ini.
KAMI CAPEKKKK kasian petugas pemadam sampai bbrp org yg meninggal 😭🏳️

[ؘ @ahmadkeonho]

tadi malam, apinya lagi-lagi masuk ke kawasan rumah warga. kebakarannnya bukan cuma di hutan sekarang, tapi rumah-rumah warga 🙁
tolong, tolong bantu kami yang di kalimantan, tolong sekali beritakan juga hal ini 🙁

[sosmed keras @sosmedkeras]

PARU-PARU INDONESIA... PARU-PARU DUNIA... KALIMANTANKU TIDAK BAIK-BAIK SAJA!
"WOOOYYYYY TOLONGG POST ULANG PLEASSSEEEE, DARURAT"

[herwin @bangherwin]

Prabowo: MBG bermanfaat atau tidak?

Buruh: Tidaaaaaaakkk!

Gue: 🤣🤌

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada kasus yang menurut gue perlu lo dengar karena ini bukan cuma soal satu anak di satu sekolah di Pemalang. Ini adalah cerminan dari sesuatu yang jauh lebih besar.

Seorang orang tua di Randudongkal, Kabupaten Pemalang sebut saja Bapak ini memposting sesuatu di media sosialnya.

Isinya dua hal: kritik terhadap implementasi MBG dan pengingat bahwa sekolah negeri dilarang memungut biaya LKS dan infak berdasarkan aturan pemerintah yang sudah berlaku.

Dia tidak menyebut nama sekolah anaknya.
Tidak menyebut nama kepala sekolah.
Tidak menyebut nama guru siapapun.

Tapi anaknya Mas Azhim, siswa SD N 01 Banjarayar dikeluarkan dari sekolah.

Yang terjadi secara kronologis:
Bapak ini memposting kritik soal MBG dan pungutan liar di sekolah negeri di akun media sosialnya.
Kepala sekolah memanggil dia.
Dan setelah pertemuan itu anaknya diberhentikan secara sepihak.

Tidak ada surat resmi pemberhentian yang prosedural.
Tidak ada proses klarifikasi yang fair.
Tidak ada mekanisme banding.
Satu pertemuan dan anak itu tidak boleh masuk sekolah lagi.

Dua bulan lebih Mas Azhim tidak mengikuti pelajaran. Dua bulan lebih seorang anak SD kehilangan haknya atas pendidikan bukan karena dia berbuat salah, tapi karena bapaknya berani bicara.

Dan di atas itu semua Mas Azhim juga mengalami bullying.

Bukti percakapan yang beredar dan ini yang paling mengejutkan:
Ada screenshot percakapan WhatsApp yang beredar. Pihak sekolah melalui salah satu guru membalas pesan si Bapak dengan kalimat yang menurut gue sangat mengungkapkan segalanya:

Meskipun njenengan tidak menyebutkan identitas sekolah, tapi kan masyarakat tahu kalau Mas Azhim sekolah di SD N 01 Banjarayar, jadi menggiring opini publik ke SD kami.

Berhenti sebentar di sini.
Pihak sekolah sendiri yang mengakui bahwa yang jadi masalah bukan tindakan si Bapak secara hukum tapi dampak reputasi ke sekolah.

Bukan soal anak yang melanggar aturan. Bukan soal proses belajar yang terganggu.
Tapi soal opini publik yang mengarah ke SD mereka.

Artinya anak ini dikeluarkan bukan karena dia salah. Tapi karena bapaknya membuat sekolah tidak nyaman di mata publik.

Apa yang dilakukan si Bapak itu sebenarnya?
Dia mengingatkan bahwa sekolah negeri tidak boleh memungut biaya LKS dan infak.
Ini bukan opini.
Ini fakta hukum.

Permendikbud dan berbagai regulasi turunannya sudah jelas melarang pungutan di sekolah negeri yang sudah mendapat BOS Bantuan Operasional Sekolah.

Sekolah negeri mendapat dana BOS dari APBN untuk membiayai operasional sekolah.
Dana itu sudah termasuk untuk pengadaan buku, alat tulis, dan kebutuhan belajar siswa.
Memungut LKS tambahan di atas BOS adalah pelanggaran regulasi.

Si Bapak tidak mengarang.
Dia mengingatkan aturan yang memang ada.
Dan untuk itu anaknya dikeluarkan.

Soal kritik MBG yang dia sampaikan dan ini relevan dengan konteks yang lebih besar:

Kita sudah bahas panjang lebar soal MBG dari Rp340 miliar yang menurut Mahfud MD hanya sampai ke makanan dari total triliunan yang dianggarkan, sampai 33.000 kasus keracunan, sampai 1.720 SPPG yang tutup tapi tetap dibayar Rp6 juta per hari.

Orang tua yang kritis terhadap MBG bukan musuh program. Mereka adalah orang-orang yang paling langsung terdampak ketika program itu tidak berjalan dengan baik.

Anak-anak merekalah yang makan makanan dari program itu. Anak-anak merekalah yang keracunan ketika standar sanitasinya tidak terpenuhi.

Mengkritisi MBG bukan kejahatan.
Mengkritisi sekolah yang memungut biaya ilegal bukan kejahatan.
Tapi di Banjarayar Pemalang melakukan dua hal itu ternyata cukup untuk membuat anakmu kehilangan akses pendidikan.

Ini bukan hanya masalah satu sekolah ini adalah masalah sistemik:
Yang terjadi di sini adalah penggunaan kekuasaan institusional untuk membungkam kritik warga.
Dan yang dikorbankan bukan si orang tua tapi anaknya yang tidak berdaya.

Ini adalah bentuk intimidasi yang sangat kejam justru karena targetnya bukan si pengkritik secara langsung. Targetnya adalah orang yang paling dicintai oleh pengkritik itu anaknya sendiri.

Kalau lo mau membungkam seseorang tanpa kelihatan melanggar hukum secara terang-terangan sakiti anaknya.
Itu yang terjadi di sini.

Dan kalimat dari guru itu tadi "menggiring opini publik ke SD kami" menunjukkan bahwa ini adalah keputusan yang diambil secara sadar untuk melindungi reputasi institusi, bukan untuk kepentingan terbaik anak didik mereka.

Apa yang seharusnya terjadi secara hukum:

Pertama — sekolah tidak punya kewenangan hukum untuk mengeluarkan siswa secara sepihak hanya karena orang tuanya mengkritik di media sosial.

Ini melanggar hak anak atas pendidikan yang dijamin Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UUD 1945 Pasal 31.

Kedua — pungutan LKS dan infak di sekolah negeri yang sudah menerima BOS adalah pelanggaran regulasi yang seharusnya dilaporkan dan diinvestigasi oleh Dinas Pendidikan dan inspektorat daerah.

Ketiga — bullying terhadap anak karena tindakan orang tuanya adalah pelanggaran serius yang masuk dalam kategori kekerasan berbasis relasi kuasa.

Kasus ini sudah masuk ke Polres Pemalang.
Dan si Bapak memohon agar Kapolres mengawal proses penyidikan ini agar berjalan sesuai hukum bukan sesuai keinginan pihak tertentu.

Yang paling menyentuh dari seluruh cerita ini:
Si Bapak menulis: "Saya tidak mampu membayar pengacara untuk mencari keadilan."

Dan di sisi lain dia bilang: "Tidak apa-apa, saya bisa mendidik anak-anak walaupun tanpa ada ijazah."

Ini adalah seorang ayah yang sudah pasrah dengan sistem tapi belum menyerah pada kebenaran.
Yang tahu dia mungkin tidak punya kekuatan finansial untuk melawan.
Tapi tetap berjalan karena dia yakin masih ada orang-orang baik yang bisa membantu.

Dan si Bapak menutup pernyataannya dengan kalimat yang menurut gue harus diingat oleh setiap pejabat dan kepala sekolah di Indonesia:

"Jangan semena-mena dengan jabatan yang kau sandang karena itu semua hanya titipan."

Kalau kita bisa marah pada triliunan rupiah MBG yang tidak sampai ke makanan anak-anak kita juga harus bisa marah ketika satu anak SD kehilangan haknya atas pendidikan hanya karena bapaknya berani mengingatkan aturan.

Keduanya adalah wajah dari sistem yang sama sistem di mana institusi lebih sibuk melindungi dirinya sendiri daripada melayani mereka yang seharusnya dilayani.

Mas Azhim berhak atas pendidikannya.
Dan bapaknya berhak atas keadilannya.

[Mas Pur @rasjawa]

Ingat kasus Leony Vitria Hartanti (eks Trio Kwek Kwek)? Ayahnya meninggal 2021. Rumah sudah lunas dari dulu. PBB dibayar rajin tiap tahun. Pas Leony mau balik nama sertifikat, dia kena tagihan PULUHAN JUTA.
Reaksi Leony sama seperti semua org: "Kan bukan jual beli? Ini kan WARISAN?"
Ternyata ada prosedur yang bisa bikin biaya balik namanya jadi 0 rupiah. Tapi banyak yang gak tau. Simak screenshot cara2nya dari akun thread @nafkahnation.dx

[Hilik Ku Aink We Lah 😬 @KangSemproel]

Sebuah anomali di konoha
Orang2 yg berjuang demi kecerdasan anak2, dibayar alakadarnya. Cukup dihibur dgn gelar gimmick sebagai Pahlaean Tanpa Tanda Jasa

Sementara yg mengurusi makan anak2 digaji jauh lebih tinggi, difasilitasi motor trail dan tablet
https://t.co/xuyajeZzoL

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ini gilaa sihh
Suster Natalia.
Perempuan yang tidak menikah.
Tidak punya harta pribadi.
Mengabdikan seluruh hidupnya untuk gereja dan umatnya di Labuhanbatu, Sumatera Utara.

Dan sekarang dia harus menanggung beban Rp28 miliar yang raib bukan uangnya sendiri
tapi uang 1.900 jiwa umat yang dia jaga amanahnya.

bahkan dia bilang
ke teman dia yang suster juga
dia akan masuk penjara.

dia cerita
Setiap kali ketemu umat yang sederhana itu,
saya selalu katakan:
mari, masa depan anak-anakmu melalui menabung.
Tapi sekarang masa depan mereka itu hancur di tangan saya.

Kronologi yang perlu semua orang pahami:
Credit Union Paroki Aek Nabara koperasi simpan pinjam di bawah naungan gereja sudah berjalan 45 tahun tanpa masalah.
Umat menabung perak demi perak.
Untuk sekolah anak.
Untuk biaya sakit.
Untuk masa depan.

Total yang terkumpul dan ditempatkan di deposito: Rp28 miliar lebih dari 1.900 anggota.

Di 2019 Andi Hakim Febriansyah
Kepala Kas BNI Unit Aek Nabara
mendatangi pengurus CU.
Menawarkan produk bernama BNI Deposito Investment
dengan bunga 8% per tahun.
Lebih tinggi dari deposito biasa.

Pengurus percaya.
Karena siapa yang tidak percaya kepada kepala kas bank negara yang datang dengan seragam resmi, ID card BNI, dan pick-up service resmi yang sudah berjalan sejak 2015?

Tujuh tahun berjalan.
Bunga masuk rutin setiap bulan.
Tidak ada masalah.

Sampai Desember 2025 dan semuanya mulai runtuh:

CU mengajukan pencairan Rp10 miliar untuk pinjaman ke anggota.
Bertahap minta Rp2 miliar dulu.

Januari 2026 tidak cair.
Februari 2026 tidak cair.

5 Februari Suster Natalia panggil Andi.
Andi bilang besok.
Besok tidak cair.
Andi minta semua bilyet deposito untuk pembaruan. Suster menyerahkan semuanya karena percaya.

Sore hari Andi sudah di jalan ke Medan katanya cuti.

Lalu 23 Februari bukan Andi yang datang.
Tapi kepala kas baru.
Dengan kalimat yang mengubah segalanya:
Per hari ini saudara Andi Hakim Febriansyah bukan pegawai BNI lagi.
Dan produk yang ditawarkan itu bukan produk BNI.

Suster Natalia pingsan lima menit.
Yang lebih ngeri dari hilangnya uang itu:
Bilyet deposito yang dipegang Andi dibakar. Sengaja. Supaya tidak ada barang bukti.

Tapi Andi salah hitung.
Satu bilyet tersimpan di tangan pastor lain yang kebetulan tidak ada di tempat saat pengambilan.
Satu bilyet itu yang menjadi bukti bahwa semua ini nyata.

Andi sudah menyiapkan skenario dari jauh hari. Tanggal 23 Februari itu hari yang sama dia ambil semua bilyet dia sudah mengajukan pengunduran diri. Dan dua hari kemudian dia terbang ke luar negeri bersama istrinya lewat Bali ke Australia, lalu ke New Zealand.

Sambil cuti dia masih angkat telepon Suster Natalia. Masih bilang "aman, Suster."
Masih janjikan pencairan.

Setelah red notice diterbitkan oleh Interpol dan Australian Federal Police Andi kembali ke Indonesia 30 Maret 2026 dan ditangkap di Kualanamu.

Di dalam pemeriksaan dia mengakui semua perbuatannya.
Uangnya?
Dipakai untuk sport center, kafe, mini zoo, tanah, dan berbagai aset yang kini sedang dilacak dalam proses TPPU.

Dan sekarang masuk ke bagian yang paling mengkhawatirkan:

BNI melakukan verifikasi internal sendiri.
Tanpa transparansi.
Tanpa melibatkan korban dalam proses.
Hasilnya: BNI bersedia mengganti Rp7 miliar.

Dari Rp28 miliar lebih.
Dan pada 26 Maret 2026 tanpa persetujuan CU-PAN BNI mentransfer Rp7 miliar itu ke rekening korban secara sepihak.
Seolah dengan mentransfer itu kasus selesai.

Kuasa hukum CU-PAN dari Gani Djemat & Partners menolak keras.
Karena:
Berdasarkan prinsip Vicarious Liability perusahaan bertanggung jawab atas tindakan pegawai yang dilakukan dalam kapasitas jabatannya.

Andi beroperasi dengan ID card BNI, jabatan BNI, fasilitas pick-up service BNI, dan atas nama BNI selama tujuh tahun.
Ini bukan tindakan pribadi yang kebetulan dilakukan oleh orang yang bekerja di BNI. Ini tindakan yang bisa terjadi karena dia adalah BNI di mata korban.

POJK Nomor 22 Tahun 2023 Pasal 10 ayat 1 juga menegaskan: pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat kesalahan pegawainya.
Tidak ada klausul kecuali kalau pegawainya nakal.

Dan respons BNI yang paling menyakitkan menurut korban:

Enam kali mediasi.
Satu kali aksi damai.
Sepanjang itu tidak satu pun pejabat BNI dari kantor cabang atau wilayah yang mengucapkan kata "maaf" atau kami prihatin kepada korban.

Yang datang dari pihak BNI hanya satu permintaan berulang: Berikan kami bukti pendukung.
Padahal semua data transaksi ada di sistem BNI sendiri.
Semua perpindahan uang dari kas lancar ke rekening Andi tercatat di rekening koran BNI.
Bukan di tangan korban.

Baru Wakil Menteri BUMN yang mengundang korban dan itulah pertama kalinya ada pejabat yang mengucapkan kata permohonan maaf dan rasa prihatin.

Satu hal yang tidak bisa diabaikan:
Suster Natalia sekarang punya utang pribadi ke beberapa orang.
Karena ada anggota CU yang butuh uang untuk berobat yang tidak bisa dia biarkan meninggal di rumah sakit sementara dana CU tidak bisa diakses.

Dia yang tidak punya harta pribadi meminjam uang untuk membayar tagihan rumah sakit umatnya.

"Saya tidak bisa biarkan umat meninggal di rumah sakit, Pak."

BNI adalah bank BUMN.
Bank milik negara.
Diawasi oleh OJK.
Dijamin kepercayaannya oleh nama negara Indonesia.

Dan di bawah namanya selama tujuh tahun seorang kepala kas menjalankan skema penipuan yang menyedot uang 1.900 jiwa umat gereja yang menabung perak demi perak untuk masa depan anak-anak mereka.

BNI tidak bisa menyebut ini hanya masalah oknum lalu cuci tangan dengan transfer Rp7 miliar yang tidak transparan prosesnya.

Karena korban bukan menyimpan uang kepada Andi Hakim.
Korban menyimpan uang kepada BNI.
Dan BNI harus mengembalikannya penuh tanpa pengecualian.

Kalau tidak ini bukan hanya kasus kriminal biasa.
Ini adalah konfirmasi bahwa di negeri ini orang miskin yang menabung untuk masa depan anaknya bisa kehilangan segalanya karena sistem yang seharusnya melindungi mereka justru membiarkan hal ini terjadi selama tujuh tahun.

[jek @jek___]

udah liat tingkah menjijikan mimi peri? masih mau ngasih ruang untuk bencong? masih mau bela para boti dan LGBT kah?

-dia terang2an mengaku suka tusbol/sodomi, di mana dia ngambil anak2 kampung, katanya anak2 kampung lebih bersih dari HIV. kurang ajar sekali, pun kalo mereka bersih, bisa saja nanti justru dia yang tertular dari si bencong ini. daya rusaknya luar biasa untuk anak2 dan masa depan

bejat. hina. dia menularkan penyakit kelamin dan bisa menularkan orientasi seksnya yang menyimpang itu ke anak2 kampung yang kemungkinan masih ada yang polos

jangan lagi bilang sifat dan kelakuan bencong itu gak bisa nular. bisa. jurnal barat yang jadi rujukanmu soal LGBT gak bisa nular itu gak valid, emang yang buat jurnal itu udah ngambil survey dari seluruh dunia? gimana kalo yang buat jurnal itu ada beberapa yang pro ke LGBT juga? stop denial

bagaimana kalo anak2 kampung itu anakmu? keponakanmu atau kerabatmu? masih ada kah ruang untuk tidak marah?

anak2 kampung yang dia sebut itu mungkin ada yang sama2 mau, tapi besar kemungkin ada juga yang awalnya gak mau tapi karena banyak faktor seperti iming2 dikasih imbalan, dirayu atau apapun lah caranya sampai pada akhirnya dia mau melakukannya. ditambah dengan keadaan ekonominya yang sulit, begitu ditawari uang dan hadiah bisa saja pendiriannya goyah. ini banyak terjadi

-saat ditegur soal kelakuannya itu, dia teriak "hidup boti, saya bangga menjadi boti. dosa itu gak ada, gak ada disiksa (di neraka), itu hanya dongeng, dongeng masa kecil buat nakut-nakutin"

apa gak bahaya kalo predator seperti ini dibiarin berkeliaran semaunya tanpa ditindak? tanpa memasukkan unsur agama pun, kita semua harusnya gak boleh bebasin dia ngerusak anak2 dan menularkan penyakit fisik dan mental ini

teman2, jangan biarkan kemungkaran terjadi di depan mata. lawan

[jek @jek___]

https://t.co/YrUj9HEiRM

[Acheh Imperial Archives @achehsultanate]

The current situation following the flash floods of 20 December 2025: the school grounds, which serve as a playground for the children of SD IT An Nur Pidie Jaya, have become a new river. It has been almost a month and the situation remains unchanged.

@UN @UNDP @UNICEF

[Weather Monitor @WeatherMonitors]

Another video of flash flooding caused by heavy rainfall this evening in Guci, Tegal Regency, Central Java, Indonesia 🇮🇩.(Dec 20)

[Acheh Imperial Archives @achehsultanate]

The village of Luluh Sekumur, Aceh Tamiang, was devastated by flash floods on 27 November. Twenty-two days later, the situation there remains unchanged. And the fat Zionists say that everything is fine and maintain their ego by refusing foreign aid.

@AJEnglish @UNICEF @UN

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

💔💔💔😭

[Kata Dea @deatalkaza]

🥺🥺🥺

[Azif Ismed @Ismedazif]

My heart breaks thinking about how they have to rebuild their lives from nothing after losing their loved ones. Ya Allah, please replace everything they lost with much greater blessings.

[Afifah Afra @afifahafra79]

Sumatra banjir besar! Ini isu besar, jauuuuh lebih besar dari kasus selingkuh artis, selebritis poligami, atau pengusaha nikah tanpa izin istri pertama.

Tahu nggak, banjir di Sumatra bukan cuma air yang tercurah dari langit, tapi juga karena alam sudah rusak. Hutan-hutan digunduli, deforestasi gila-gilaan, spon-spon alami penyerap curah hujan semakin berkurang karena keserakahan para pengusaha (yang kebanyakan justru tidak tinggal di Sumatra).

Sumatra kian merana. Saat hujan diterpa banjir, saat kemarau kebakaran hutan.

Ayo, pandanglah mata kita ke Sumatra. Lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka, termasuk cerewet terhadap semua ulah manusia penyumbang sebab banjir besar itu.

[aYuna ˚ ʚɞ @anninndita]

@jellypastaa haloo bang, keluarga saya di aceh tamiang (medang ara) sudah 24 jam lebih belum ada kabar. saya khawatir karena ga tau sama sekali kondisi mereka gimana. 😭

[MUA Konser | Jualan Press On Nails @ursweetybaby]

@jellypastaa Keluarga aku dari Aceh mau ke Medan terakhir info terhenti di SMPN 4 Langsa, info dong bagaimana kondisi disana mungkin ada yang tau. Soalnya belum bisa dihubungin sampai saat ini :(

[ℱ @sungjin_lul]

@jellypastaa Sahabatku di daerah Pandan, Tapanuli Tengah, terakhir kali chat terkirim Selasa jam 10 pagi, per hari ini masih belum ada kabar sama sekali :( She is with a 7 month baby :(