Menolak narasi/pemikiran LGBT itu TIDAK SAMA dengan menindas/mempersekusi LGBT.
Dokter Tirta ini masih yang pertama. Lu kalo campurin keduanya, bakal repot. Logika lu jadi berantakan.
Sama dengan halnya menolak penormalan merokok itu tidak sama dengan menindas/persekusi para perokok.
Menolak narasi LGBT itu BOLEH dan menjadi hak warga negara.
Mempersekusi LGBT itu baru TIDAK BOLEH karena ada unsur pidana dan membawa bahaya bagi keselamatan orang.
Nah, kaum lu suka nyampur-nyampurin keduanya. Ditentang narasinya dengan "stay normal" langsung ke-trigger, langsung cancel, langsung nge-block. Langsung ngerasa itu serangan ke identitas, jati diri, sehingga menolak narasi LGBT = menolak orangnya juga, alhasil dianggap jadi bagian dari diskriminasi. Padahal di kehidupan sosial masyarakat ga sesederhana itu realitanya!
Kalo ngaku progresif, harusnya budayakan dialog, bangun argumen yang kuat. Kebiasaan buruk penganut ideologi LGBT ini terlalu kuat budaya nge-block/dni nya pada orang yg sekadar berbeda pandangan, sehingga yg muncul kebenciannya aja, bukan dialog.
🇬🇧🇵🇸🇮🇱 Un cirujano británico que trabajó en Gaza relató.
“Después de los bombardeos aéreos israelíes, llegaban los drones de las FDI… Apuntaban y disparaban deliberadamente a los heridos que yacían en el suelo. Incluso a niños. Los remataban en el sitio.”
No contentos con masacrar desde el aire, los soldados israelíes usan drones para cazar y ejecutar a los sobrevivientes heridos.
Una política sistemática de rematar civiles.Esto no es guerra.
Esto es caza de seres humanos, asesinato a sangre fría de heridos y niños.
El mundo entero debe escuchar este testimonio. No hay justificación posible.
Testimonio estremecedor ante el Parlamento Británico
Bill Skarsgård shows support for free Palestine
"Oh Sudan, Oh Palestine,
Dig no grave for me; I shall lie in every inch of the earth. I shall lie like water on the Nile's body; I never forsook my homeland: the land of ultimate beauty"
Gazze Şifa Hastanesi önünde yayın yapan, Çin Devlet Televizyonu CGTN muhabiri:
▪️"Kendi gözlerimle gördüm ki, 5 yaşın altında kafası olmayan en az 10 Filistinli çocuk vardı."
🚨Gazze'de açıklama yapan Avustralyalı kadın doktorlar:
▪️Bu videoyu çekiyoruz çünkü her an ölebiliriz.
▪️Hastalarımızın %70-80'i çocuk ve hamile kadınlar.
▪️9 aylık hamile, başı kesilmiş bir kadını doğurttum.
▪️Lütfen bu terör ve dehşeti durdurun.
Izin ya, dok.
Realita itu gak perlu selalu diromantisasi. Maka yang diperlukan apa? Sistem.
Kalo sistem bilang boleh cuti 12 kali, ya berarti boleh tanpa harus menjelaskan alasannya apa. Tapi di Indonesia (terutama), banyak owner/perusahaan datang dengan kesemena-menaan karna ya lagi2 hukum dan sistem gak berjalan baik. Banyak yang gak dibolehin cuti padahal itu hak. Siapa yang salah? Ya owner/perusahaan. Tapi siapa yang dianggap manja? Karyawan. Bayangin 250 hari kerja dan ambil cuti 12 hari yang sudah diamanatkan peraturan masih aja dibilang manja.
Berlebihan bilang SDM Indonesia manja. Dia, mungkin, belum pernah liat ibu2 berseragam putih merah kotak2 penjual minuman fermentasi keliling dari pagi ketemu malam dapet feenya gak seberapa. Kerja udah kayak kuda, dibayar sekenanya.
Papaku sopir ekspedisi koran yang harus nganter koran ke antar kota setiap hari. 420 km/hari! Matanya sempat katarak. Mamaku guru bahasa Inggris, yang karna gajinya gak cukup dia harus ngajar di tempat les bahasa Inggris dan nyambi dosen.
Apa masyarakat harus mengulangi apa yang terjadi sama papa mamaku dan banyak generasi sebelumnya di dalam pekerjaan? Yo ndalaah. Dibutuhin perbaikan sistem, bukan menormalisasikan "galak" ke karyawan.
Jadi lain kali gak usah sembarang ngomong SDM Indonesia "manja" kalo kau memulai karir aja di Amerika. Ada privilege yang gak kau sebutkan di cerita2 heroikmu itu, chef!
🇮🇹 Oscar-winning Italian actor Roberto Benigni criticized Israel:
“Why do they keep killing children? Even if a child is only slightly injured, the war must stop.
What cowards they are. The human heart cannot bear to hear such a scream of pain. But they do not hear it.”
Guys, ada laporan baru dari lembaga riset Celios yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah gue baca tentang kondisi ekonomi Indonesia.
Judulnya: Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026.
Dan datanya bukan dari sembarang sumber.
Dari Forbes.
Dari LHKPN.
Data yang sudah terverifikasi dan tidak bisa dibantah.
Fakta pertama yang langsung bikin gue sesak napas:
50 orang terkaya Indonesia hanya 50 orang total kekayaannya mencapai Rp4.600 triliun per 2026.
APBN Indonesia?
Rp3.800 triliun.
Artinya 50 orang itu lebih kaya dari seluruh anggaran negara yang digunakan untuk membiayai 270 juta rakyat Indonesia selama satu tahun penuh.
Satu tahun.
Gaji PNS, subsidi BBM, bayar utang, bangun jalan, biaya militer, semua program sosial semuanya masih kalah dari 50 orang itu.
Dan setiap harinya harta 50 orang itu naik Rp13 miliar per hari.
Sementara upah pekerja harian di Indonesia bergerak di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per jam.
Fakta kedua ketimpangan di antara pejabat negara sendiri:
Total kekayaan pejabat negara era Prabowo-Gibran: Rp1 triliun lebih.
Dan dari seluruh pejabat itu 73% kekayaannya hanya dikuasai oleh 12 orang.
Dua belas orang.
Yang masing-masing punya kekayaan di atas Rp1 triliun.
Siapa?
Salah satu yang terbesar adalah Menteri Pariwisata Widya Kusuma.
Ada juga Menteri Perumahan Rakyat.
Keduanya masuk dalam daftar lima pejabat terkaya.
Fakta ketigayang paling menohok soal TNI dan Polri:
Setiap tamtama TNI prajurit paling bawah butuh 252 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Panglima TNI.
Dua ratus lima puluh dua tahun.
Kalau mulai kerja umur 20 baru bisa menyamai kekayaan atasannya di umur 272 tahun.
Itu bukan angka. Itu absurditas.
Di Polri sedikit "lebih baik" polisi golongan paling rendah butuh 139 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Kapolri.
Ketimpangan ini bukan hanya antara rakyat dan orang kaya. Tapi di dalam institusi yang sama.
Di antara satu korps yang sama.
Fakta keempat anggota DPR versus konstituennya:
Anggota DPR Gorontalo kekayaannya 800 kali lipat dari rata-rata masyarakat Gorontalo yang mereka wakili.
Anggota DPR Yogyakarta 400 kali lipat dari rata-rata masyarakat Yogyakarta.
Orang-orang yang mengklaim mewakili rakyat hidupnya 400 sampai 800 kali lebih kaya dari rakyat yang katanya mereka wakili.
Dan mereka yang membuat undang-undang. Mereka yang memutuskan kebijakan pajak. Mereka yang menentukan siapa yang dapat subsidi dan siapa yang tidak.
Dan ini yang membuat seluruh gambar itu menjadi sangat gelap:
Celios mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana: kalau 50 orang terkaya itu dipajaki hanya 2% dari total kekayaan mereka negara dapat berapa?
Rp93 triliun per tahun.
Sembilan puluh tiga triliun.
Setiap tahun.
Dari pajak 2% saja atas kekayaan 50 orang.
Itu lebih dari cukup untuk membiayai rekonstruksi bencana besar.
Untuk membenarkan semua perlintasan kereta berbahaya di Jawa yang butuh Rp4 triliun.
Untuk menggaji 8 juta guru honorer setahun penuh.
Untuk menutup seluruh defisit BPJS Kesehatan.
Hanya dari 50 orang.
Hanya 2%. Per tahun.
Tapi itu tidak terjadi.
Dan Celios menjelaskan kenapa:
Karena orang-orang yang punya kekayaan itu — adalah orang-orang yang sama yang membiayai kampanye politik, yang duduk di dewan komisaris BUMN, yang punya akses langsung ke pengambil keputusan.
Pajak kekayaan sudah masuk dalam rencana Kementerian Keuangan paling lambat 2028 kata mereka. Tapi implementasinya? Masih "akan akan akan" saja. Tidak pernah benar-benar dieksekusi.
Sementara yang terus dipajaki adalah kelas menengah yang sudah ngos-ngosan. Kelas menengah Indonesia turun 1,1 juta orang dalam setahun tapi mereka yang paling mudah dikejar pajaknya karena datanya ada, penghasilannya kelihatan.
Seperti kata peneliti Celios: berburu di kebun binatang. Hewannya kelihatan, tinggal tembak. Sementara yang benar-benar harus dipajaki terlalu kuat untuk disentuh.
Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh laporan ini:
Ketimpangan yang ekstrem ini bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya.
Celios menelusuri pola historis dan hasilnya konsisten. Ketika ketimpangan mencapai titik ekstrem dan orang-orang hopeless tidak melihat jalan keluar yang rasional mereka tidak lari ke gerakan buruh atau gerakan sosial yang terorganisir.
Mereka lari ke kelompok-kelompok yang menawarkan identitas, musuh bersama, dan rasa memiliki.
Di Italia 1930-an orang yang di-PHK direkrut oleh Black Shirt. Di Jerman industri tutup, pengangguran meledak, orang mencari pegangan.
Di Indonesia sendiri kerusuhan 1998 dan berbagai gejolak sosial sesudahnya, ketika ditelusuri, akar masalahnya selalu sama: ketimpangan ekonomi yang dibalut isu identitas.
Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat sekarang ormas-ormas yang berdemo bukan ke instansi pemerintah tapi ke lembaga bantuan hukum masyarakat sipil, bayaran demo yang menjadi solusi pengangguran, program-program besar yang menyerap tenaga kerja tapi dengan cara yang menciptakan ketergantungan bukan kemandirian.
Solusi yang Celios rekomendasikan dan ini sangat konkret:
Satu — pajak kekayaan 2% untuk 50 orang terkaya. Langsung hasilkan Rp93 triliun per tahun. Bukan mimpi Brazil dan Colombia sudah melakukannya dengan komite audit independen.
Dua — moratorium MBG. Hentikan sementara, perbaiki tata kelola dari akar, baru jalankan lagi dengan tepat sasaran fokus ke daerah 3T dan keluarga miskin ekstrem, bukan merata ke semua sekolah termasuk swasta di Jabodetabek.
Tiga — kembalikan 20 triliun yang diambil dari anggaran kesehatan ke Kementerian Kesehatan untuk program stunting yang sudah terbukti efektif. Benefit yang dihasilkan: Rp400 triliun. Versus MBG yang belum jelas benefit konkretnya.
Empat — pajak windfall untuk komoditas yang sedang untung besar batu bara, sawit, nikel, minyak. Mereka untung dari harga global yang tinggi, sementara rakyat menanggung subsidi energi. Ini bukan soal nasionalisasi ini soal keadilan distribusi keuntungan.
Indonesia bukan negara miskin. Indonesia adalah negara yang kekayaannya terkonsentrasi pada sangat sedikit orang, yang sistem pajaknya melindungi orang kaya dan membebani kelas menengah, dan yang program-program besarnya lebih banyak menciptakan celah korupsi baru daripada menyelesaikan masalah lama.
50 orang lebih kaya dari APBN. 12 pejabat kuasai 73% kekayaan seluruh pejabat negara. Tamtama butuh 252 tahun untuk menyamai Panglima. Anggota DPR 800 kali lebih kaya dari konstituennya.
Dan solusinya sudah ada. Jelas. Terukur. Bisa dijalankan hari ini.
Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya. Karena yang harus meloloskan kebijakan pajak kekayaan itu adalah orang-orang yang sama yang akan paling terdampak olehnya.
Itu bukan korupsi yang bisa ditangkap KPK. Itu adalah struktur. Dan struktur hanya bisa diubah kalau tekanan dari bawah lebih kuat dari kenyamanan di atas.
⚠️ Disclaimer: Berdasarkan laporan Celios "Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" dan wawancara peneliti Celios Bima Yudistira. Data bersumber dari Forbes dan LHKPN yang dapat diverifikasi publik. Ini analisis berbasis riset independen bukan tuduhan hukum kepada individu manapun.
REKAMAN BARU TRAGEDI 9/11 TERUNGKAP SETELAH 23 TAHUN
Video langka yang direkam Kei Sugimoto kini beredar, menampilkan sudut baru detik-detik runtuhnya World Trade Center
Rekaman ini menghadirkan perspektif berbeda yang belum pernah dipublikasikan, tidak berasal dari sisi selatan maupun timur
Publik kini untuk pertama kalinya dapat melihat angle baru dari peristiwa 9/11 yang sebelumnya tidak diketahui
OMG!! This journalist is reporting that Israel has slit the throats of ten children and placed them on the side of the road , all of whom were less than 5 years old.
“I saw all of this with my own eyes; I am a witness to this thing.”
Guru madrasah swasta berdemonstrasi agar diangkat menjadi ASN PPPK, kemudian dicemooh karena yang menggaji guru swasta adalah yayasan, bukan kewajiban negara. Tapi negara bisa mengangkat pegawai SPPG dibawah naungan Yayasan swasta menjadi ASN PPPK.
Persoalannya, anggaran yang digunakan untuk mengangkat pegawai SPPG dibawah Yayasan/ Swasta menjadi PPPK adalah anggaran pendidikan, yang seharusnya bisa digunakan untuk mengangkat guru madrasah swasta menjadi ASN PPPK.
@kompascom Jurnalisme Kompas menulis "Motif Terungkap" seolah medianya sendiri yang mengungkap. Ternyata bacotan oditur.
Dan "dendam pribadi" disebut hasil pengungkapan. Padahal inilah justru yang harus diungkap dan diinvestigasi.
Narsum busuk, jurnalisme busuk.