Aneh ga sih?
Tujuan MBG itu untuk anak-anak sekolah.
Tapi ketika Dapur MBG dihentikan bahkan kalaupun cuma sementara, yang marah bukan anak-anak sebagai penerima Makan Bergizi Gratis.
Yang marah malah yang punya Dapur.
Guys, udah pada tau bekum nih?
Baru-baru ini Ketua Komisi XI DPR bilang pemerintah harus lebih agresif ngejar penerimaan pajak supaya kemampuan bayar utang negara tetap terjaga.
sekali lagi dewan perwakilan rakyat
menyuruh pemerintah agar lebih tegas
dan berani dalam mempajaki rakyat
Soalnya utang pemerintah terus naik dan sekarang nilainya sudah tembus ribuan triliun rupiah.
Yang bikin banyak orang bertanya-tanya, kenapa solusi yang sering dibahas selalu nambah penerimaan pajak?
Padahal di sisi lain masyarakat sudah menghadapi banyak tekanan ekonomi, mulai dari harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, biaya kesehatan, sampai daya beli yang belum sepenuhnya pulih.
mereka ini perwakilan rakyat bukan sih?
Melihat video investor sppg mbg marah marah lewat di timeline. Berita motor listrik yang dibeli mantan ketua BGN masih tertumpuk setelah mantan ketuanya ditangkap. Berita rencana perampingan jatah titik sppg dalam rencana ketua BGN yang baru. Benar-benar merasa program ini memang tidak punya rencana yang matang sejak awal.
Ternyata laparnya orang-orang kaya dalam episode mbg ini, jauh lebih keras raungannya dibanding suara anak-anak yang dikatakan jadi tujuan utama. Akhirnya, kita memang patut bertanya ulang, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan.
Guys, ada momen di rapat DPR yang menurut gue paling jujur dan paling mewakili kondisi keuangan daerah yang sedang kritis tapi paling sedikit disorot media.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bicara langsung di hadapan Mendagri, Menpan RB, dan seluruh kepala daerah. Dan apa yang dia sampaikan sangat sederhana tapi sangat berat.
Daerahnya tidak punya uang untuk bayar gaji PPPK sampai akhir tahun.
Ini kondisinya yang paling mengejutkan:
DAU Dana Alokasi Umum Maluku Utara hanya sekitar Rp960 miliar.
Tapi belanja pegawai daerahnya sudah mencapai Rp1,1 triliun.
Artinya: sebelum satu rupiah pun dipakai untuk bangun jalan, perbaiki sekolah, bayar tagihan rumah sakit, atau program apapun uang dari pusat sudah habis hanya untuk bayar gaji pegawai. Bahkan masih kurang Rp140 miliar lebih.
Dan ini bukan anomali Maluku Utara saja.
Gubernur Sulawesi Tengah dan kepala daerah lain menyampaikan keluhan yang sama.
Ini adalah kondisi yang merata di banyak daerah seluruh Indonesia.
Dan ini tentang solusi yang ditawarkan pusat yang tidak menyelesaikan masalah:
Pemerintah pusat memberikan relaksasi melongggarkan aturan penggunaan anggaran supaya daerah bisa lebih fleksibel menggeser pos untuk bayar gaji PPPK.
Sherly menerima relaksasi itu dengan apresiasi. Tapi dia langsung menyampaikan masalah yang lebih mendasar:
Relaksasi itu berarti daerah harus memotong belanja infrastruktur untuk bayar gaji. Jalan yang harusnya dibangun tidak jadi dibangun.
Jembatan yang harusnya diperbaiki tidak jadi diperbaiki. Fasilitas publik yang harusnya ditingkatkan tidak jadi ditingkatkan.
"Relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur.
Dan infrastruktur itu diperlukan untuk pondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Dan pertumbuhan ekonomi di daerah adalah pondasi pertumbuhan ekonomi nasional."
Artinya: solusi jangka pendek ini sedang menciptakan masalah jangka panjang yang jauh lebih besar.
Dan ini tentang DBH yang paling menyesakkan:
Sherly tidak meminta APBN membayar gaji PPPK mereka. Dia tidak minta bailout dari pusat.
Yang dia minta jauh lebih sederhana: kembalikan sebagian dari 60% Dana Bagi Hasil yang selama ini ditahan oleh pusat.
DBH adalah uang hasil sumber daya alam daerahnikel, tambang, hasil laut yang seharusnya kembali ke daerah penghasil. Tapi 60%-nya ditahan di pusat.
"Kami tidak meminta dari DAU. Kami tidak meminta dibayar oleh APBN. Kami hanya minta sebagian dari 60% DBH dikembalikan. Jika itu dikembalikan kita akan mengambil jalan tengah."
Maluku Utara adalah provinsi penghasil nikel terbesar di Indonesia. Nikel yang jadi tulang punggung hilirisasi yang dibanggakan pemerintah pusat. Tapi provinsinya tidak bisa bayar gaji pegawai.
Dan ini tentang ruang inovasi yang sudah dipersempit:
Sherly menyampaikan poin yang menurut gue paling fundamental dan paling jarang diakui secara terbuka oleh pemerintah pusat.
Ketika kepala daerah disuruh berinovasi mencari sumber pendapatan baru kenyataannya banyak kewenangan dan otoritas daerah sudah ditarik ke pusat. Ruang untuk bergerak sudah dipersempit oleh aturan yang tidak fleksibel.
Daerah disuruh mandiri tapi alatnya sudah diambil.
Daerah disuruh inovatif tapi kewenangannya sudah dipangkas.
Dan sekarang daerah disuruh cari solusi sendiri untuk masalah yang sebagian besar diciptakan oleh kebijakan pusat sendiri.
Ini bukan sekadar masalah Maluku Utara. Ini adalah potret dari sistem fiskal yang sedang tidak sehat di seluruh Indonesia.
APBN dipotong Rp306 triliun atas nama efisiensi. Transfer ke daerah menjadi yang terkecil dalam 10 tahun terakhir. DBH ditahan 60%.
Tapi PPPK yang diangkat atas kebijakan pusat gajinya harus dibayar oleh daerah yang tidak punya uang.
Dan di ujung rantai yang paling panjang dan paling tidak terlihat ada guru honorer, tenaga kesehatan, dan pegawai pemerintah daerah yang sudah bekerja berbulan-bulan dan belum menerima gaji.
Mereka bukan angka dalam spreadsheet keuangan negara.
Mereka adalah orang-orang nyata yang masih harus makan, masih punya cicilan, dan masih harus menghidupi keluarga sementara di Jakarta orang-orang berdebat tentang relaksasi anggaran.
Mode SOMBONG partai @Gerindra
🔴 2015 "Dollar hampir 14000 tanda kegagalan pemerintah."
🔴 2018 "padahal presidennya bukan Prabowo"
SEKARANG 18.000 DAN NAIK TERUS
Gerindra & gangs pun sibuk cari alasan.
Breaking Newss wow wow wo
DPR baru saja Sahkan Revisi UU Polri,
Polisi Aktif Bisa Isi Jabatan Sipil
sekali lagi polisi bisa menduduki jabatan sipil
artinya kedepan polisi bisa menduduki:
- komisaris BUMN
- direksi BUMN
- Dirjen pajak bisa
- deputi
- pokoknya seluruh jabatan sipil
TNI dan polisi udah bisa dapat jabatan sipi
sementara sipil ??
Setelah mantan ketua BGN ditangkap. Banyak investor SPPG ngamuk-ngamuk, videonya beredar luas. Ada yang bilang sudah setor uang ratusan miliar untuk puluhan rencana dapur tapi zonk. Silakan cari sendiri beritanya. Belum lagi rencana jatah titik sppg akan dikurangi dalam rencana ketua BGN baru. Pun berita total puluhan ribu anak-anak keracunan. Setelah banyak berita buruknya. Bagi yang semangat membela, silakan dibela terus. Jangan diam, bela terus.
Yang mengerikan adalah kalau mitra mbg ini dapat dananya hasil dari utang bank, terus dapurnya malah nggak jalan, mandeg. Alamat pusing tujuh keliling.