Kemarin ksad tanya Film PESTA BABI itu duit dari mana ?
Sekarang gantian rakyat nanya juga boleh dong
MOBIL MOBIL APARAT INI MEWAH MEWAH KIRA KIRA DUIT DARI MANA ???
Note: sumber foto BMW APARAT dari bang @rahmatsn
KEMENAG SEWA 10 LAPTOP SETAHUN: RP349,8 JUTA.
PADAHAL BELI BISA DAPET
12 UNIT LAPTOP MACBOOK PRO M4
LOGIKANYA GIMANA?
Dokumen pengadaan pemerintah memang jarang viral.
Tapi ketika yang viral adalah sewa 10 laptop selama 10 bulan seharga Rp349.800.000 dari APBN 2026, wajar kalau orang-orang mulai menghitung-hitung.
APA YANG TERCATAT DI SIRUP OJK?
Berdasarkan dokumen yang beredar dari sistem SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan):
Kode RUP: 63727235
Nama Paket: Sewa Laptop
Satuan Kerja: UPT Unit Percetakan Al-Quran, Kementerian Agama
Lokasi: Jl. Raya Puncak Km.65, Ciawi, Bogor, Jawa Barat
Spesifikasi: Sewa Laptop, 10 unit x 10 bulan
Sumber Dana: APBN Rupiah Murni 2026
Total Pagu: Rp349.800.000
Artinya: satu unit laptop disewa selama 10 bulan dengan biaya total Rp34.980.000 per unit.
Atau Rp3.498.000 per unit per bulan.
KOK BISA SEMAHAL ITU?
Harga sewa laptop di pasaran untuk kebutuhan korporat dan perusahaan berkisar antara
Rp275.000 hingga Rp1.500.000 per unit per bulan, tergantung spesifikasi. Untuk laptop bisnis kelas menengah seperti Lenovo ThinkPad atau Dell Latitude, harga sewa normal di platform seperti Asani, Arental, atau Bhinneka DaaS ada di kisaran
Rp400.000 hingga Rp800.000 per bulan per unit.
Dengan harga Rp3.498.000 per unit per bulan yang tercatat di dokumen Kemenag,
angka ini 4 sampai 8 kali lipat di atas harga sewa pasar normal untuk laptop bisnis standar.
Beberapa kemungkinan yang bisa menjelaskan selisih ini:
Pertama, mungkin spesifikasi laptop yang disewa memang premium sekali, misalnya MacBook Pro M3 atau workstation kelas berat.
Tapi tidak ada keterangan merek atau spesifikasi laptop di dokumen yang tersebar.
Kedua, dalam pengadaan pemerintah, biaya sewa sering sudah mencakup layanan teknis, garansi penggantian unit, asuransi, IT support on-call, dan administrasi kontrak yang menambah harga jauh di atas harga sewa ritel biasa.
Ketiga, dan ini yang sering terjadi:
markup dalam proses pengadaan.
Ini bukan tuduhan, tapi sudah menjadi catatan BPK berulang kali dalam berbagai audit pengadaan IT pemerintah.
Yang jelas, tanpa rincian spesifikasi dan klausul layanan dalam kontrak, angka Rp3,4 juta per laptop per bulan sulit untuk dipertanggungjawabkan kepada publik.
KALAU LANGSUNG DIBELI, DAPAT APA?
Total anggaran: Rp349.800.000
Jumlah unit yang dibutuhkan: 10 laptop
Artinya per unit tersedia: Rp34.980.000
BISA BELI LAPTOP APA AJA?
Pilihan 1: MacBook Pro M4 14 inci
Spesifikasi: Chip Apple M4 Pro, layar Liquid Retina XDR 14,2 inci, RAM 24GB, SSD 512GB, baterai 18 jam
Harga: sekitar Rp28.000.000 hingga Rp30.000.000 per unit
Pilihan 2: Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12
Spesifikasi: Intel Core Ultra 7, RAM 32GB, layar 2,8K OLED 14 inci, carbon fiber, standar militer MIL-STD-810H, bobot 1,12 kg
Harga: sekitar Rp24.000.000 hingga Rp28.000.000 per unit
Pilihan 3: Dell XPS 15 (Intel Core Ultra 9 + RTX 40-series)
Spesifikasi: Intel Core Ultra 9, GPU NVIDIA RTX 4060, layar OLED 3,5K 15,6 inci, RAM 32GB, SSD 1TB
Harga: sekitar Rp28.000.000 hingga Rp33.000.000 per unit
PERBANDINGAN SEWA VS BELI
Dengan sewa 10 laptop selama 10 bulan seharga Rp349,8 juta, negara tidak mendapatkan aset apapun setelah kontrak berakhir.
Setelah 10 bulan, laptop dikembalikan. Kemenag kembali dari nol.
Dengan membeli 10 unit ThinkPad X1 Carbon seharga total maksimal Rp280 juta,
negara mendapatkan 10 laptop premium kelas dunia yang menjadi aset negara, bisa digunakan 5 tahun ke depan, bisa diaudit fisiknya, dan
masih sisa Rp69 juta untuk pemeliharaan dan aksesori.
Ini bukan soal benar atau salah secara hukum.
Sewa perangkat IT untuk instansi pemerintah memang dimungkinkan dalam regulasi pengadaan.
Tapi secara efisiensi anggaran dan logika keuangan publik, angka ini layak dipertanyakan.
URGENT: TESSO NILO DALAM BAHAYA, TESSO NILO DALAM BAHAYA , TESO NILO DALAM BAHAYA🚨
JANJI PEMERINTAH UNTUK MENGEMBALIKAN TESSO NILO JADI KAWASAN HUTAN YANG RAMAH AKAN SATWA CUMA SEKEDAR OMON OMON.
PEMERINTAH PEMBOHONG
PEMERINTAH PENDUSTA
PEMERINTAH KALAH SAMA MAFIA
Meski Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menyita kebun-kebun sawit di Taman Nasional Tesso Nilo sejak 10 Juni 2025, tandan buah segar (TBS) dari kawasan konservasi itu tak berhenti mengalir ke pabrik-pabrik di sekitarnya.
Investigasi Mongabay membuktikan: truk-truk pengangkut sawit ilegal tetap beroperasi, menembus koridor perusahaan bubur kayu, melewati batas provinsi, hingga CPO-nya tiba di kilang milik korporasi besar yang mengklaim komitmen nol deforestasi.
Di balik rantai pasok yang panjang itu, satu benang merah tampak jelas absennya sanksi terhadap pabrik penerima. Selama pembeli tak disentuh hukum, permintaan terhadap sawit ilegal akan terus ada.
Para pegiat lingkungan dan pakar hukum mengingatkan: Satgas PKH punya kewenangan dan regulasi yang cukup untuk menindak pabrik-pabrik itu, namun hingga kini pilihan itu belum diambil. Tesso Nilo pun terus menyusut.
Uang Rakyat Habis Untuk Ngurus Pejabat Negara yang Menggemuk. Padahal hanya 5 tahunan usianya. Diistimewakan oleh rakyat - tapi kinerjanya buruk untuk rakyat
Bagi yang belum yakin tentang rapor merah Prabowo-Gibran:
1. Nilai tukar rupiah terendah sepanjang sejarah
2. Kabinet tergemuk sepanjang sejarah
3. Presiden paling sibuk ke luar negeri dan wapres paling tidak berguna sepanjang sejarah (51 kunjungan dalam 2 thn, sementara Jokowi 58 dalam 2 periode)
4. Nominal utang & suku bunga APBN terbesar sepanjang sejarah
5. Proyek Korupsi termahal sepanjang sejarah
6. Praktek Nepotisme terparah sepanjang sejarah
7. SDM generasi muda terendah sepanjang sejarah
Gengs, karena berita di Aceh makin tenggelam, kita bakal up lagi situasi di sana.
Kondisi di Aceh masih banyak titik-titik yang belum pulih akibat banjir tahun lalu, ekonomi belum bisa bergerak penuh seperti sebelumnya.
Ya Allah!
Jadi meninggalnya korban commuter line itu akibat dari serentetan random tai babi situation
Ada perlintasan gak resmi, tapi pas mau ditutup sama pemda, ada ormas tai babj yg nolak, lalu pemdanya juga tai babi gak mampu ngatasin tekanan ormas tai babi
Lalu ada sopir tai babi dari armada tai babi melintas di lintasan tai babi, lalu ditabrak oleh kereta, kemudian sangking tai babinya, taxi ini menolak diderek oleh KAI karena kebijakan manajemen armada taksi tai babi bilang kalo gak diderek oleh derek dari perusahaan tai babi, itu duit derek keluar dari sopir tai babi itu.
Dan sialnya sinyal kereta api pagi tai babi sehingga KA antar kota menabrak Commuter line yg terpaksa menunggu akibat tai babi tai babi di atas.
Gue kalo jadi keluarga korban sih akan ngamuk pol
Di atas podium sok teges; mengagung-agungkan sistem merit. Anti koneksi-koncoisme, anti ini anaknya siapa, ponakannya siapa. Faktanya? Bayangken, satu orang ADIK KANDUNG menjabat 5 posisi strategis sekaligus.
WHAT AN UNMISTAKABLY, PAINFULLY BLATANT HYPOCRISY!! 🫵🏻
#RezimMunafik
Guys, ini info paling gila hari ini......
ada sesuatu yang nggak masuk akal banget lagi beredar soal program pemerintah ini dan jujur,
ini bukan cuma aneh…
tapi udah mulai keliatan ngeri + sistematis
Jadi gini…
Ada info kalau titik SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) itu terus nambah setiap hari.
Padahal di sisi lain, portal resmi buat daftar mitra katanya udah ditutup sejak 1 Desember 2025.
Sekarang coba pikir logikanya pelan-pelan…
- Portal pendaftaran ditutup
- Tapi jumlah titik terus bertambah
- Bahkan dilaporkan tiap hari ada penambahan
Pertanyaannya simpel:
Masuknya dari mana?
Ini bukan soal “ah mungkin ada update internal”…
Kalau sistemnya transparan, harusnya:
- Ada pengumuman resmi
- Ada mekanisme khusus
- Atau minimal ada penjelasan ke publik
Tapi kalau yang terjadi malah “tiba-tiba nambah”…
ya wajar kalau publik mulai mikir:
ini data real atau cuma angka di atas kertas?
Dan makin panas lagi ketika dikaitin sama isu bayaran…
Ketika satu titik SPPG bisa dapat sekitar 6 juta per hari.
Kalau itu benar, berarti:
Makin banyak titik → makin besar anggaran yang keluar
Makin besar anggaran → makin besar juga potensi “mainannya”
Kasarannya sppg nya tidak benaran ada
tapi insentifnya jalan terus
sppg bodong atau fiktif
Di sinilah mulai kerasa pedasnya…
Karena ini bukan cuma soal angka nambah.
Ini soal uang negara + transparansi + kepercayaan publik.
Yang bikin miris bukan cuma dugaan “aneh-aneh”-nya…
tapi pola yang sering kejadian:
- Sistem ditutup ke publik
- Data tetap berjalan di belakang layar
- Publik cuma dikasih hasil akhir tanpa tahu prosesnya
Kalau kayak gini terus, ya jangan heran kalau muncul kecurigaan:
Ini beneran program jalan… atau sekadar laporan yang ‘dibikin jalan’?”
Gue gak bilang ini pasti ada pelanggaran.
Tapi yang jelas:
Kalau logika sederhana aja gak nyambung,
berarti ada yang harus dijelasin.
Karena di era sekarang, masalahnya bukan cuma korupsi atau enggak…
tapi kepercayaan publik itu dibangun dari transparansi.
Dan kalau transparansi hilang,
yang muncul bukan cuma kritik
tapi ketidakpercayaan yang jauh lebih bahaya
coba di cek tuh situs bgn udah lama tutup
tapi hampir tiap hari laporan banyak sppg baru
Lebih setahun Danantara dibentuk Prabowo, 500 triliun uang pajak rakyat disetor sbg modal.
Diduga sebagian untuk bayar utang KA Cepat ke China, sebagian dipakai utk investasi spekulatif.
TIDAK ADA AUDIT KINERJA DAN KEUANGAN DANANTARA DIPUBLIKASIKAN.
TIDAK AKUNTABLE
KORUP ??
Kami persilakan pemimpin dan seluruh warga negara negara-negara lain untuk bully Indonesia, kalau sudah, tolong bully lebih keras lagi sampai para konten kreator berkedok pegawai negeri ini stop mempermalukan dan melecehkan kami
karena sungguh, kami rakyatnya sudah tidak sanggup
Peristiwa kecelakaan tragis yang menimpa seorang siswi SMP di Ambon kembali menjadi sorotan. Hingga memasuki hari ke-41 pascakejadian, keluarga korban menilai belum ada kejelasan tanggung jawab dari pihak TNI. Diketahui, insiden terjadi pada awal Maret 2026, saat korban yang tengah dibonceng sepeda motor diduga bersenggolan dengan truk militer yang melintas dalam iring-iringan. Korban kemudian terjatuh dan terlindas, hingga mengalami luka serius di bagian kepala dan organ dalam. Selama lebih dari satu bulan, korban masih menjalani perawatan intensif.