MamaMu

'00 ♏
still growing🌱🌳

[MamaMu @indryn__]

Kabeh yen wis tibo titi wancine ora ono sing iso semoyo.

[Jeni_Ly again @Jelli_cent]

Yekan sama... Hrs ngotot 🥱
Emang ga kedengeran suaranya klo ga ngotot ya?
Tp suara bang Feri kedenger kok mesti ga ngotot.

Selalu narasinya sama: dibiayai antek asing.
"Selama ini kan kawan-kawan ini banyak bersuara, tapi mungkin dari donor asing, donor driven, banyak NGO-NGO kita itu kan juga yang terlalu berharap dari donor asing sehingga isu-isunya yang dikemas itu lepas dari pengawasan publik."

Sampai kapanpun kalo pikirannya kek gitu, yo angel - gakan terbuka dg suara rakyat.

Ga capek Pak?
Ngarang program, mengatasnamakan rakyat, lalu mencari2 alasan pembenaran ketika program itu terbongkar bukan benar2 demi kesejahteraan rakyat? 😏

[Satyam Eva Jayate!!! @PaltiHutabarat]

Feri Amsari Hajar Habis-habisan Staf Ahli Agrinas Soal Koperasi Desa Merah Putih..

Pembela Kopdes Merah Putih ini memang ga ada idealismenya lagi.. Menjilat tanpa dasar yang jelas..

[Secretary Mika @SecretaryMika]

Lo biasanya booking hotel lewat Agoda atau Traveloka?

Gue juga dulu gitu. Sampai suatu malam temen gue yang kerja di front office hotel bintang 4 di Bali ngasih satu kalimat yang langsung ngegas otak gue.
Gue tanya: “Kalau gue mau nginep di hotel lo, booking di mana yang paling murah?”

Dia jawab santai:
“Telepon langsung ke hotel. Bilang lo liat harga di Agoda Rp sekian. Minta lebih murah. Kita PASTI kasih.”

[bryan @menbrrr]

Pantesan kalah 3 kali
Pantesan diberhentikan BJ HABIBIE
Pantesan dinillai 11/100

TERNYATA EMANG SE GAK LAYAK ITU JADI PRESIDEN!

[Partai Gerindra @Gerindra]

14. Jangan seperti saat ini, rupiah belum stabil, sudah diteruskan dengan kenaikan BBM, disusul dengan gas, kemudian tarif dasar listrik.

[Raka @doimucenah]

Kalo masih ada yg bilang petamax kan cuma buat org yang mampu wkwkwk eitss menurut gua akan ada efek domino yang muncul setelahnya.

Dan efek domino ini justru bisa nyampe ke orang yang bahkan nggak pernah isi Pertamax sekalipun.

1. Orang langsung cari alternatif yang lebih murah Ini perilaku manusia paling normal.

Kalau Pertamax naik, sebagian orang bakal pindah ke Pertalite. Masalahnya, Pertalite itu kuotanya terbatas. Kalau yang ngantri makin banyak, tekanan ke stok juga makin besar.

2. Pertalite makin rame

Kalau permintaan naik terus, antrean makin panjang. Yang biasanya isi santai jadi rebutan.

Yang nggak kebagian?
Ya terpaksa beli BBM yang lebih mahal.

3. Biaya transportasi dan logistik pelan-pelan ikut naik

Di negara kepulauan kayak Indonesia, hampir semua barang harus diangkut. Begitu biaya energi naik, biaya distribusi ikut naik. Dan biaya distribusi yang naik itu biasanya nggak berhenti di jalan.

Ujung-ujungnya diterusin ke konsumen.

4. Harga barang ikut naik seperti Beras. Sayur. Makanan. Jasa kirim. Ojol.

Bahkan UMKM kecil pun bisa kena. Karena modal operasional mereka ikut naik.

5. Daya beli makin tertekan

Ini yang menurut gua sering diremehin.
Gaji nggak naik setiap bulan. Tapi pengeluaran bisa naik pelan-pelan. Awalnya mungkin nggak kerasa.
Tapi lama-lama orang mulai mikir dua kali sebelum belanja. Mulai nahan konsumsi. Mulai batal checkout.

6. Yang kena bukan cuma orang kaya
Narasi "yang pake Pertamax kan orang mampu" menurut gua terlalu sederhana.
Karena ekonomi itu saling terhubung.
Ketika biaya di satu titik naik, efeknya bisa nyebar ke mana-mana.

Kadang yang kena justru orang yang nggak pernah isi Pertamax sekalipun.

Makanya menurut gua yang perlu dilihat bukan cuma siapa yang pakai Pertamax?

Tapi juga: apa yang terjadi setelah Pertamax naik?

Karena sering kali yang bikin berat bukan kenaikan harganya. Tapi efek domino nya.

[Boy Candra @dsuperboy]

Normalisasi anak muda membahas dan melek isu-isu politik karena masa depan mereka ditentukan oleh keputusan-keputusan politik.

[Eve @claaudyf]

siapa yang kehilangan spark di hidupnya dan merasa ga excited lagi tentang semua hal (gw)

[Ahmad Jilul Q. Farid 🇵🇸 @jilulisme]

Waduh, investor mulai berani teriak!

Sedang beredar surat terbuka dari Kamar Dagang Tiongkok (CCC Indonesia) langsung buat Presiden. Isinya benar-benar tamparan keras buat wajah birokrasi kita!

Bayangin aja, mereka terang2an bongkar borok yg dihadepin investor/pengusaha di lapangan:

1. Pungli & Pemerasan: Mereka mengeluhkan adanya praktik korupsi dan pemerasan oleh oknum berwenang yang sudah sangat mengganggu operasi bisnis.

2. Ada denda kehutanan "rekor" sebesar US$180 juta yang dijatuhkan secara sepihak dan dianggap berlebihan.

3. Kebijakan nikel berubah-ubah mendadak sampai bikin biaya produksi melonjak 200%

4. Birokrasi korup. ada masalah, saluran resmi macet, tapi kalau lewat perantara dan pake pelicin baru masalah bisa beres.

Gimana mau ekonomi tumbuh 8% kalau investor aja merasa dirampok dan ga ada kepastian hukum?. Nasib jutaan pekerja sekarang di ujung tanduk karena ketidakmampuan pemerintah menjaga iklim usaha yang bersih. Mana ini Bowo katanya mau sikat korupsi, jangan sampai Indonesia dicap sebagai sarang pungli internasional

surat terbuka dari CCCI bisa dibaca selengkapnya di: https://t.co/yOgVQdAKWr

[tari @kuetarrtar]

Teguran untukku dan kamu agar tidak iri dengan hidup dan pencapaian orang lain👇🏻💗

people like to be around those who give off positive energy💗

[MamaMu @indryn__]

Being financially wise is choosing peace over prestige✨

[atur aja @teahyucg]

"Pacaran is scary,"
"Marriage is scary"

Living and surviving in Indonesia is scary enough. BJIRRR 💀💀

[TIRTA @tirta_cipeng]

Dikirimin netizen di dm 😔😔😔

[vyooo @vyowiz_]

Dr gia said:

"Emosi amarah yang menggebu-gebu (burst of emotion) itu cuma bertahan 90 detik, so take ur 90 seconds to take a deep breath and istighfar biar bisa merespond dengan emosi yg midful".

[Bambang @sibambaang]

Menurut keyakinan saya. sebentar lagi kita akan menjadi saksi 98 jilid 2. Tapi, mungkin akan lebih panjang dan penuh drama.

Kita akan dibenturkan dulu dengan ormas dan pekerja/pelaku di ekosistem MBG karena pemerintah sudah “menjinakkan” mereka semua. Andai menang, kita baru akan berhadapan dengan polisi dan militer.

Jika kita masih menang, kita baru bisa menghadapi RI1.

Tapi beliau sudah di Yordania.

[txt keresahan WNI @KapudS640]

Gimana gak sakit?

- Rupiah Anjlok ke 17.300, padahal target Presiden Rp 5.000
- IHSG janjinya to the Moon 28.000, faktanya NYUNGSEP ke 6.900 dari 9000an poin
- Defisit Parah, Per Maret saja 240 Triliun (hampir 1% PDB)
- Mengatur uang 335 Triliun untuk MBG tanpa jaminan yang jelas bagi keuangan negara
- Negara tiba2 impor 105.000 Pick Up dari India
- BGN tiba2 Impor 25.000 Motor listrik tanpa sepengetahuan Purbaya
- Asing Menarik Modal, lebih tertarik dengan Vietnam & Filipina
- Bank HIMBARA disuruh memfasilitasi kredit program MBG Dan KOPDES

cc: threads

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, KPK baru saja mengeluarkan rekomendasi yang menurut gue adalah salah satu yang paling penting tapi juga paling mudah diabaikan dalam konteks reformasi demokrasi Indonesia.

Dan Ganjar Pranowo sudah merespons.
Gue mau bedah keduanya secara jujur.

Apa yang KPK usulkan:
Hasil kajian Direktorat Monitoring KPK tahun 2025 yang sudah dilaporkan ke Presiden Prabowo dan Ketua DPR Puan Maharani merekomendasikan tiga hal:

Satu — perubahan UU Pemilu dan Pilkada dengan penguatan sanksi yang nyata.

Dua — revisi UU Partai Politik soal standar kaderisasi, pendidikan politik, dan pelaporan keuangan.

Tiga — mendorong pembahasan RUU Pembatasan Uang Kartal sebagai instrumen pencegahan politik uang.

Intinya: batasi penggunaan uang tunai selama tahapan pemilu karena uang tunai adalah media utama serangan fajar dan vote buying yang hampir tidak bisa dilacak.

Kenapa usulan ini relevan dan secara teknis masuk akal:

Politik uang di Indonesia bukan rahasia.
Setiap pemilu dari pilkada desa sampai pilpres ada serangan fajar.
Ada amplop yang dibagikan malam sebelum pencoblosan.
Ada koordinator lapangan yang membagi uang tunai ke RT-RT.

Dan kenapa uang tunai?
Karena tidak ada jejak.
Tidak ada transfer yang bisa diaudit.
Tidak ada rekening yang bisa dilacak.
Uang ditaruh di amplop, amplop dibagikan, tidak ada yang bisa membuktikan siapa yang mengirim.

Kalau transaksi keuangan dalam kampanye diwajibkan non-tunai ada jejak digital.
Ada rekam transaksi.
Investigasi KPK dan Bawaslu punya sesuatu yang bisa diaudit.

Ini bukan ide yang aneh.
Banyak negara sudah melakukan pembatasan transaksi tunai untuk mencegah korupsi termasuk di sektor pemilu.

Respons Ganjar dan ini yang perlu dikritisi dengan jujur:
Ganjar bilang pembatasan uang tunai bukan solusi utama.
Menurutnya yang lebih penting adalah:

Turunkan biaya politik sediakan ruang publik gratis untuk kampanye, akses media arus utama, baliho standar dari penyelenggara pemilu.

Jadikan politik uang sebagai kejahatan pemilu serius dengan sanksi diskualifikasi, pembatalan kemenangan, atau larangan ikut pemilu beberapa periode.

Edukasi pemilih bahwa uang sogokan bukan rezeki.

Demokratisasi internal partai dan penguatan kaderisasi.
Semua yang Ganjar bilang itu benar.
Tapi ada satu hal yang sangat perlu digarisbawahi:

Ganjar adalah Ketua DPP PDIP.
Salah satu partai terbesar di Indonesia.
Salah satu institusi yang paling berkepentingan dalam sistem pemilu yang ada sekarang.

Dan dia merespons usulan pembatasan uang tunai dengan mengatakan itu bukan solusi utama sambil mengalihkan fokus ke hal-hal lain yang jauh lebih sulit diukur dan diimplementasikan.

Edukasi pemilih butuh puluhan tahun.
Demokratisasi internal partai siapa yang mengawasi?
Penurunan biaya politik siapa yang mendefinisikan standarnya?

Sementara pembatasan uang tunai adalah langkah teknis yang bisa diimplementasikan relatif cepat dengan regulasi yang jelas.

Pertanyaan yang perlu diajukan: apakah respons Ganjar adalah analisis yang jujur tentang solusi terbaik?
Atau ada kepentingan yang membuat dia lebih nyaman dengan solusi jangka panjang yang sulit diukur daripada solusi teknis jangka pendek yang langsung membatasi ruang gerak politik uang?

Soal biaya politik yang tinggi dan ini yang paling fundamental:

Ganjar benar bahwa biaya politik di Indonesia sangat tinggi.
Data berbicara sendiri.
Untuk menjadi anggota DPR biaya kampanye rata-rata Rp1-5 miliar per caleg.
Untuk bupati bisa Rp5-50 miliar.
Untuk gubernur puluhan hingga ratusan miliar.
Untuk presiden tidak terbayangkan nilainya.

Dan dari mana uang itu kembali?
Dari korupsi jabatan setelah terpilih.
Dari proyek-proyek yang dikoordinasikan.
Dari akses kebijakan yang diperjualbelikan.

Politik uang bukan hanya soal amplop serangan fajar.
Politik uang adalah seluruh ekosistem biaya-korupsi yang membentuk lingkaran setan demokrasi Indonesia.

Kalau biaya masuk politik sangat tinggi hanya orang dengan uang besar yang bisa mencalonkan diri.
Dan orang dengan uang besar yang sudah dihabiskan untuk kampanye akan mencari cara untuk menutup investasinya setelah menang.

Itulah kenapa reformasi pemilu yang serius tidak bisa hanya menyentuh satu titik.
Harus sistemik.

Tiga hal yang perlu ada sekaligus:

Satu — pembatasan uang tunai yang KPK usulkan.
Ini adalah langkah teknis yang bisa langsung mempersempit ruang serangan fajar.
Tidak sempurna ada yang akan cari celah tapi jauh lebih baik dari tidak ada sama sekali.

Dua — sanksi yang benar-benar menjerakan.
Ganjar benar soal ini. Sekarang sanksi politik uang terlalu lemah.
Caleg yang ketahuan money politics jarang didiskualifikasi. Kemenangan jarang dibatalkan.
Proses hukumnya lambat.
Hasilnya tidak ada efek jera.

Tiga — transparansi dana kampanye yang benar-benar diaudit. Laporan keuangan kampanye sekarang adalah formalitas.
Tidak ada audit independen yang serius.
tidak ada akibat hukum yang nyata kalau laporannya tidak akurat. Ini perlu diubah fundamental.

Dan ini yang paling ironis dari seluruh situasi:
KPK sudah melaporkan rekomendasi ini ke Presiden Prabowo dan Ketua DPR Puan Maharani.

Keduanya adalah orang-orang yang berada di puncak sistem yang politik uangnya mengalir. Keduanya adalah produk dari pemilu yang sudah pasti tidak bebas dari praktik yang KPK coba atasi.

Apakah mereka akan mendorong implementasi rekomendasi KPK ini secara serius? Atau ini akan menjadi laporan yang seperti banyak laporan KPK sebelumnya disimpan rapi dan tidak ditindaklanjuti?

Sejarahnya tidak terlalu optimis untuk dijawab.

KPK mengusulkan sesuatu yang konkret dan bisa diimplementasikan. Ganjar merespons dengan argumen yang valid tapi tidak cukup untuk menolak usulan KPK — dan lebih terasa seperti pengalihan dari langkah teknis yang langsung ke wacana jangka panjang yang lebih nyaman bagi partai politik.

Kenyataannya: solusi politik uang tidak bisa satu langkah saja. Harus multi-lapis. Pembatasan uang tunai perlu dilakukan bersamaan dengan sanksi yang menjerakan, transparansi dana kampanye yang nyata, dan penurunan biaya politik melalui subsidi kampanye yang terstandar.

Semua harus berjalan bersamaan.
Tapi untuk itu semua berjalan dibutuhkan political will dari orang-orang yang justru paling diuntungkan oleh sistem yang ada sekarang.

Dan itulah dilema terbesar reformasi pemilu Indonesia yang tidak pernah berhasil dipecahkan.