Pak Presiden Yth @prabowo mohon atensinya dan segera hentikan penyelundupannya, karena dilapangan penangkapan tetap gila gilaan. Di sepanjang pantai kab. Pangandaran setiap malam lampu terang benderang. nelayan ikan dan udang tidak dapat tangkapan karena terangnya lampu. Penangkapan besar2 an ini tidak mungkin ada bila tidak ada beking aparat. Segera tertibkan. @setkabgoid@Kemhan_RI@SuyudiArioSeto@ahriesonta
MUNDURLAH GIBRAN..!!
JANGAN BIARKAN KRISIS LEGITIMASI BERUBAH MENJADI KRISIS SOSIAL.
Saya meyakini, apabila putusan MK dipahami publik sebagai penegasan bhw Gibran tdk memenuhi syarat utk menduduki jabatan Wakil Presiden, persoalannya dapat berkembang jauh melampaui persoalan jabatan. Jika muncul persepsi bhw putusan hukum diabaikan dan DPR-RI tdk mengambil sikap tepat dan benar, maka yg dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap negara dan hukum.
Para elite pengambil keputusan, dari mulai Presiden, Kapolri dan Panglima TNI harus tanggap terhadap stabilitas keamanan dan keselamatan semua pihak, termasuk keselamatan Jokowi dan keluarganya.
Dalam situasi seperti itu, ancaman yg perlu diantisipasi bukan hanya demonstrasi. Eskalasi dpt berupa mobilisasi massa, pendudukan, pemblokiran akses, benturan antarkelompok, kerusuhan, perusakan fasilitas, pembakaran, penjarahan, hingga tindakan individual yg berada di luar kendali koordinator aksi maupun aparat.
Kemarahan sosial juga dpt menyebar sangat cepat melalui media sosial. Narasi ketidakadilan, provokasi, informasi palsu, dan ajakan berkumpul dpt mengubah kekecewaan politik menjadi mobilisasi massa dalam waktu singkat. Ketika emosi kolektif telah mencapai titik tertentu, tindakan yg semula bersifat simbolik dpt berkembang menjadi kekerasan yg sulit dihentikan.
Kita semua tdk boleh membiarkan peristiwa 1998 terulang. Dalam konteks Solo, jangan pula menganggap kultur Jawa yg santun sebagai jaminan bhw reaksi masyarakat akan selalu lunak. Kesabaran dan kesantunan justru dapat berjalan berdampingan dng sikap yg sangat tegas ketika masyarakat merasa prinsip keadilan telah dilanggar. Ini merupakan kemungkinan risiko sosial yg perlu diantisipasi, bukan kepastian bhw masyarakat Solo akan melakukan kekerasan.
Risiko paling sensitif adalah ketika kemarahan publik mulai diarahkan kpd orang atau keluarga yg dianggap terkait dng persoalan. Ancaman dapat berupa intimidasi, penguntitan, penyebaran data pribadi, ancaman kekerasan, pengepungan lokasi, perusakan properti, atau gangguan terhadap aktivitas keluarga.
Dalam skenario terburuk, anggota keluarga yg sama sekali tdk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik dpt ikut menjadi sasaran hanya karena hubungan keluarga. Di sinilah sebuah konflik politik dpt berubah menjadi persoalan kemanusiaan.
Keluarga besar Jokowi harus dilihat sbg pihak yg juga berpotensi membutuhkan perlindungan dari dampak eskalasi, bukan sebagai sasaran kemarahan. Anak, pasangan, cucu, kerabat, staf, maupun masyarakat di sekitar mereka tdk boleh menjadi korban dari konflik politik apa pun.
Siapapun pihak yg berbeda kepentingan harus sama-sama memiliki tanggung jawab mencegah segala kemungkinan buruk. Karena itu, tanda-tanda seperti ancaman terbuka, penyebaran data pribadi, doxing, ajakan mendatangi lokasi, penguntitan, pembentukan kelompok penyerang, atau konten yg mendorong kekerasan harus dianggap serius dan ditangani secara hukum. Tak peduli selebar apapun perbedaan pandangan, akal sehat wajib dikedepankan.
Tidak ada kemenangan politik yg sepadan dng satu nyawa manusia. Tidak ada persoalan jabatan yg layak dibayar dng kerusuhan. Dan tidak ada alasan yg dapat membenarkan keluarga mana pun menjadi korban.
Karena itu, apabila memang terdapat persoalan legitimasi konstitusional, penyelesaian melalui mekanisme hukum dan konstitusi harus menjadi jalan utama. Semakin cepat persoalan memperoleh penyelesaian yg kredibel dan dapat dipahami publik, semakin kecil ruang bagi provokasi, spekulasi, dan mobilisasi kemarahan.
Jangan biarkan krisis legitimasi berubah menjadi krisis keamanan. Jangan biarkan perbedaan politik berubah menjadi kekerasan. Dan jangan sampai keluarga siapa pun menjadi korban dari eskalasi yg sesungguhnya masih dapat dicegah.
#Share sebanyak mungkin himbauan ini agar masyarakat terselamatkan dari tindak provokasi pihak-pihak yg tdk bertanggung jawab.
Salam Literasi Rakyat.
#SemogaGibranLegowoMundur
#DamaiIndonesiaku
SAYA SARANKAN ANIES TERIMA TAWARAN PRABOWO JIKA MEMANG ADA!
Saya sependapat dengan gagasan Syahganda Nainggolan yang menyarankan Anies Baswedan menerima tawaran menjadi menteri apabila Presiden Prabowo Subianto benar-benar menawarkannya.
Syahganda bahkan menyebut posisi Menteri Pendidikan sebagai salah satu pilihan yang cocok bagi Anies. Namun, sampai saat ini, wacana tersebut belum berarti sudah ada tawaran resmi dari Prabowo.
Bagi saya, ada pelajaran penting dari sejarah politik Indonesia.
Prabowo Subianto pernah menjadi rival politik Jokowi, tetapi akhirnya bersedia masuk ke dalam pemerintahan sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo tidak harus menjadi presiden terlebih dahulu untuk ikut bekerja bagi negara.
Mengapa Anies tidak bisa mengambil pelajaran serupa?
Pilpres 2024 sudah berlalu. Anies kalah dalam kontestasi tersebut. Saya memahami bahwa seorang tokoh politik tentu memiliki cita-cita dan agenda besar untuk bangsanya. Tetapi pengabdian kepada bangsa tidak semestinya berhenti hanya karena seseorang belum berhasil menjadi presiden.
Sudah lebih dari dua tahun sejak Pilpres Februari 2024. Saya menunggu kiprah Anies, menunggu gagasan besar yang diwujudkan menjadi gerakan nyata, menunggu gebrakan yang dampaknya bisa dirasakan masyarakat luas.
Dengan nama besar, pengalaman sebagai Gubernur DKI Jakarta, latar belakang akademik, dan modal kepercayaan publik yang dimilikinya, Anies semestinya dapat terus berkarya melalui berbagai jalan.
Jangan sampai energi politik habis untuk menunggu momentum Pilpres berikutnya.
Jika kesempatan menjadi menteri benar-benar datang, mengapa tidak dimanfaatkan untuk membenahi satu sektor penting dalam kehidupan bangsa? Pendidikan, misalnya, merupakan fondasi masa depan Indonesia. Ada begitu banyak persoalan yang membutuhkan pemikiran, keberanian, dan kerja nyata.
Tentu saja, menerima jabatan bukan berarti harus kehilangan sikap kritis. Bergabung ke pemerintahan tidak berarti harus membenarkan semua kebijakan. Justru seorang tokoh yang memiliki gagasan berbeda dapat memberikan perspektif baru dari dalam pemerintahan, sepanjang ia tetap berpegang pada integritas dan prinsipnya.
Dan jika akhirnya tidak ada tawaran menjadi menteri, Anies tetap mempunyai ruang luas untuk berkarya: membangun pusat pemikiran, mengembangkan gagasan pendidikan, menggerakkan masyarakat, membina generasi muda, dan menawarkan solusi konkret bagi persoalan bangsa.
Sebab, yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar nama besar yang terus dipelihara, melainkan pemikiran yang diwujudkan menjadi tindakan.
Anies, bangsa ini tidak bisa terus menunggu.
Menjadi presiden adalah satu jalan pengabdian. Menjadi menteri adalah jalan yang lain. Di luar keduanya, masih ada begitu banyak ruang untuk membuat perubahan.
Pada akhirnya, sejarah tidak hanya mencatat siapa yang pernah hampir menjadi presiden. Sejarah juga mencatat siapa yang benar-benar bekerja dan memberikan manfaat bagi rakyat.
Jabatan boleh berganti. Kontestasi boleh dimenangkan atau dikalahkan. Tetapi pengabdian kepada bangsa tidak boleh berhenti.
Jakarta, 12 Oktober 2026
Tifauzia Tyassuma
Hanya demi seorang bocah yg bernama Gibran si Jimly Asshidiqie ini mengusulkan agar syarat pendidikan untuk jadi capres dan cawapres itu dihapus.
Gelar profesor tapi otak didengkul.
Mulut asal mangap otak gak dipake.
Gimana logikanya seorang calon pemimpin gak usah pake persyaratan pendidikan?
Sementara melamar kerja di alfamart aja minimal SMA.
Ingat mati pak...nanti ada pertanyaan: Ilmu yg kau punya kau gunakan untuk apa?
@JimlyAs
We are still alive in Gaza… 🥹🇵🇸
Despite everything, we are still trying to hold on.
If you see this photo, please don’t scroll past in silence.
Write anything — even a single dot means so much to us and reminds us that we are not alone. 🥹💔🙏
@LambeSahamjja HERAN JUGA SAMA KELUARGA PENIPU INI, JELAS2 MENIPU TAPI MELEBAR KESANA -KEMARI, ORANG LAIN DI BAWA2, OII INI PURE KESALHAN INDIVIDU, YG HAFUS DI TANGKAP ADSLAH INDIVIDU PENIPU YG BERSANGKUTAN, JGN MELEBAR KE MANA2 , RIBET AMAT IDUP LU BONG !
UNDANGAN UNTUK MASYARAKAT
Kamis, 8 Oktober 2026, pukul 09.00 WIB,
Mari hadir dan membersamai Dokter Tifa di PN Jakarta Timur.
Sidang Pokok Perkara ke-2 dengan agenda
Pemeriksaan Saksi-Saksi.
Perjuangan dokter Tifa bukan sekadar tentang hadir di sebuah persidangan.
Tetapi momentum untuk mengawal proses hukum, menyaksikan jalannya persidangan, dan bersama-sama menjaga agar kebenaran memperoleh ruang untuk diuji secara terbuka di hadapan hukum.
Hadir. Saksikan. Kawal.
Kebenaran tidak cukup hanya dibicarakan.
kebenaran harus diperjuangkan.
yang bisa melengserkan gibran akhirnya HABIB RIZIEQ. kerahkan massa ke DPR demo tuntut impeachment. punya massa militan bisa demo berjilid-jilid sampai tuntutan tercapai.
PASCA MK AYO BALIK SETELAN PABRIK:
URUSAN IJAZAH JOKOWI
PASCA PUTUSAN MK
Ayo Rakyat Indonesia, Para Ilmuwan, Akademisi, Praktisi Hukum, Aktivis. Media, Youtuber, Podcaster, kita kembali ke Setelan Pabrik: kembali ke Urusan IJAZAH JOKOWI.
Putusan MK 6 Oktober 2026 yang baru saja dibacakan berkaitan dengan sengketa syarat pendidikan Gibran, sudah selesai.
MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon.
Sekarang, ayo kita kembali fokus segenap mata, pikiran, tenaga, dan perhatian ke PN Jakarta Timur.
Tempat dimana pertarungan Ijazah Jokowi sedang berlangsung.
Maka, bagi mereka yang sejak awal mempersoalkan dokumen pendidikan Joko Widodo, pertanyaan pokoknya tetap berada pada ruang yang berbeda:
Di mana dokumen aslinya?
Bagaimana rantai autentikasinya?
Apa bukti primer yang dapat diverifikasi?
Dan apa yang sebenarnya dapat dibuktikan secara forensik dan hukum?
Tidak perlu melebar ke mana-mana.
Kembali ke substansi.
Kembali ke data.
Kembali ke dokumen.
Kembali ke SETELAN PABRIK:
URUSAN IJAZAH JOKOWI.
Saya siap bertarung.
709 dokumen, kita akan bongkar sampai sesudut-sudutnya yang paling gelap.
Segelap legenda pasar Pramuka.
Bila DPR & MPR tetap membiarkan Gibran sbg Wapres, fix anggota DPR & MPR hanya kumpulan badut-badut politik murahan n tak berguna buat kemaslahatan bangsa n negara.
Sepakat tdk sodara2! 🤣🤣🤣
HARI INI 1 OKTOBER 2026
HARI KESAKTIAN PANCASILA.
HARI PENGUJIAN KEBENARAN DI RUANG PERSIDANGAN.
Hari ini, Kamis, 1 Oktober 2026, saya bersama Tim Advokat TPDT (Tim Pembela Dokter Tifa) kembali menghadapi persidangan pokok perkara.
Kami datang dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah kami siapkan, untuk diajukan kepada para pelapor yang dihadirkan oleh JPU.
Namun, sungguh disayangkan, pelapor pertama, JOKO WIDODO, , tidak tercantum dalam daftar pelapor yang diperiksa hari ini.
Sungguhpun demikian,
Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Kami percaya bahwa persidangan adalah tempat untuk menguji keterangan, menguji bukti, menguji argumentasi, dan menemukan kebenaran berdasarkan hukum.
Saya tidak melawan orang.
Saya melawan perilaku.
Terutama perilaku apa pun yang, apabila terbukti, dapat merugikan martabat, kehormatan, dan kepentingan bangsa dan negara.
Karena bagi saya, perjuangan ini jauh lebih besar daripada kepentingan pribadi.
Saya hanya seorang manusia dengan segala keterbatasan.
Maka pada hari ini, saya menyerahkan seluruh ikhtiar kepada Allah.
Hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Ni'mal maula wa ni'man nashir.
La hawla wa la quwwata illa billah.
Kami hadir.
Kami bertanya.
Kami menguji.
Kami ikuti proses hukumnya.
Selebihnya, kami serahkan kepada Allah dan kepada keadilan.
Kebenaran, InsyaAllah berteman dengan keberanian.
1 Oktober 2026
PN Jakarta Timur.
Bismillah.