Guys Feri Amsari baru saja bilang sesuatu yang perlu lebih banyak orang Indonesia dengar soal Board of Peace.
Dan ini bukan soal perasaan pro Palestina atau pro Amerika.
Ini soal hukum yang sangat konkret.
Indonesia join Board of Peace tanpa persetujuan DPR.
Pasal 11 Undang-Undang Dasar sudah sangat jelas. Presiden mau buat perjanjian soal perang, perdamaian, atau perjanjian internasional apapun harus minta persetujuan DPR dulu sebelum pergi.
Dan setelah pulang — harus diratifikasi DPR dalam bentuk undang-undang.
Dua-duanya tidak dilakukan.
DPR mengaku masih reses.
Sementara Presiden sudah tanda tangan.
Sudah komitmen kirim 8.000 prajurit TNI ke Gaza. Dan belum ada penjelasan yang jelas soal apa manfaatnya bagi Indonesia.
Feri bilang ini bukan pertama kali.
Hari pertama kabinet dilantik saja Seskab Teddy dilantik tanpa berhenti dari TNI aktif.
Padahal undang-undang TNI tidak mencantumkan sekretaris kabinet sebagai jabatan sipil yang boleh diisi TNI aktif.
Hari pertama sudah langgar undang-undang.
Jadi ini bukan anomali.
Ini pola.
Dan soal 8.000 prajurit yang mau dikirim ini yang paling gw catat dari Feri.
Palestina sendiri sudah bilang jangan kirim pasukan. Tapi Indonesia tetap jalan. Untuk apa? Feri khawatir prajurit kita dijadikan pasukan darat tameng kepentingan Amerika dan Israel sementara perangnya sendiri sudah pakai drone dan teknologi. Yang kena duluan justru manusia di lapangan.
Dan biayanya pakai uang siapa? Nyawanya milik siapa?
Soal argumen ekonomi yang sering dipakai untuk membela keputusan join BOP bahwa kita bisa dapat tarif 0 persen dari Amerika Feri kasih konteks yang menarik.
Mahkamah Agung Amerika sendiri sudah putuskan bahwa Trump tidak boleh tentukan tarif dagang tanpa persetujuan Senat. Artinya tarif yang dijanjikan itu fondasinya sudah digugurkan pengadilan tertinggi Amerika. Dan Trump tetap jalan seenaknya.
Jadi kita berikan konstitusi kita untuk perjanjian dengan orang yang pengadilannya sendiri bilang dia tidak berwenang buat perjanjian itu.
Feri simpulkan dengan satu kalimat yang gw rasa paling jujur.
Ini adalah hari yang gelap untuk konstitusi bangsa ini.
Bukan karena Indonesia tidak boleh punya kepentingan ekonomi. Bukan karena bergaul dengan Amerika itu salah. Tapi karena ketika Presiden sendiri tidak patuh pada konstitusinya dan tidak ada yang bisa mengawasi karena DPR koalisinya satu suara yang hilang bukan cuma prosedur.
Yang hilang adalah jaminan bahwa keputusan sebesar ini yang menyangkut nyawa prajurit dan posisi Indonesia di dunia diambil dengan akuntabilitas yang seharusnya.
@tanyarlfes KAK MAAF BANGET BUKAN NGGA MENGHARGAI TP BISA NGGA RAMEIN JUGA SOAL BERITA BANJIR DI ACEH, DISINI UDH DARURAT BANGET, DAN BELUM ADA BANTUAN MEMADAI, BANYAK BANGET YANG MASIH TERJEBAK DIRUMAH, SIGNAL HP NGGA ADA SAMA SEKALI, LISTRIK MATI, & AKSES JALAN PUTUS. MOHON BANTUANNTA YA
@kumparan Ini pembunuhan. Klo memang pelaku dianggap terlalu kecil untuk dipenjara, walinya harus menggantikan sebagai bentuk tanggung jawab, dan bullying tidak perlu ada mediasi, ini jelas pelanggaran, pelaku harus dihukum, bkn dimediasi dengan korban.
I actually know this because I looked at buying a factory in Karawang some time ago.
1) Everyone in Indonesia is a little bit guilty. You basically can’t do business without it. So…
2) The factory made a product sold to consumers. The product price was 100 ribu per unit.
Warisan kolonial Belanda 🇳🇱terbesar di Indonesia 🇮🇩:
❌ Mental bobrok
❌ KUHP
❌ Korupsi
☑ Kuota Ekspor-Impor
Kuota Ekspor-Impor, yang adalah tulang dan daging Negara-Preman Indonesia
NEW | The Guardian reports that the US is advancing a plan to permanently divide Gaza, creating a militarized “green zone” under Israeli–international control and a devastated “red zone” where most Palestinians remain trapped.
Leaked documents show Washington is preparing for a long-term situation of “not war, not peace,” entrenching Israeli control along the occupation’s “yellow line” instead of restoring Palestinian unity or full withdrawal.
The plan replaces earlier proposals for fenced “safe communities,” now abandoned without alternatives, while aid groups warn Gaza is being pushed toward permanent fragmentation.
With over 80% of the Strip destroyed and foreign governments refusing to send troops, the US proposal risks cementing a new form of occupation under the guise of stabilization and reconstruction.
@fluoxetan Mdh2an si Bapak lancar rejekinya, anak2 dan istrinya sehat2. Kelak bisa memberikan pendidikan terbaik utk keturunannya.
Yang kampret dan brengsek adalah pemerintah gak becus yang gak bisa kerja. Rakyat makin terhimpit kesulitan2. Transum sedikit. Pusat ekonomi gak nambah. Bgsd!
Ini mah udah jelas pedofil njir, cuman tinggal nunggu waktu dan kesempatan aja sampe dia beneran merkosa bocah.
Yang kayak gini at the very least wajib dikirim ke psikiater sih, biar diresepin inhibitor, terapi CBT, ama risperidone.
Diawasin doank mah gak ngaruh! Orang selalu ada lengahnya! Pemerintah sih harus lebih serius ya ngadepin bahaya pedofil apalagi yg ada di posisi dengan kuasa & popularitas kayak pemuka agama.
Kelas menengah berjuang sendirian.
Ini sungguh menyedihkan sekali. Dan para komuter mengalaminya berulang kali.
“Kemacetan” yg tak hanya di jalan tapi juga di transportasi umum.
Secara hitungan, dengan total komuter 4.4 jt (2024) itu TIDAK akan bisa hny bertumpu pada transportasi massal dan bangun tol tol tol.
Harus dibarengi dengan membangun hunian layak terjangkau di tengah kota, di dekat titik transit, agar mengurangi km perjalanan.
📌Langsung aja, Ini struktur isi CV yang bener - bukan asal tulis jobdesc dan bukan asal ATS friendly, apalagi graphics CV pake Canva padahal non creative jobs.
Gue ambil langsung dari breakdown-nya Jonathan Javier (Wonsulting – ex Snapchat) yang tembus kerja di perusahaan top-tier.
👇 Guidancenya begini berdasarkan warna, CV yang bener itu terdiri atas:
🟥 Action Verb
🟧 Hard Skill
🟩 Impact Metrics
🟦 Impact Statement
🟨 Soft Skill (secukupnya)
Lanjut penjelasan tiap bagiannya nih gue reshare dengan bahasa sederhana 👇
Francesca Albanese speaks for humanity when she speaks for Palestinians 🇵🇸:
‘It’s not 75 years since the Nakba. It’s 75 years OF the Nakba.’
It’s ethnic cleansing.
It’s genocide.