Jihāndār

جهاندار يزداني، زمامدار آسماني.

[Jihāndār @jihandar]

@polisiolahraga Track record lembaga survei ini juga memang rada-rada. Survei pilpres mereka aja melenceng jauh:

https://t.co/UTP6bR4Kf5

Alih-alih bandingin sama survei kepuasan terdahulu yang mereka lakuin, kenapa malah merujuk ke Litbang Kompas? Entah apa metodologi yang mereka gunain 😅

[Ricky Ho @rickyho_1989]

This chart is interesting because it highlights one of the strongest political and economic arguments supporting Prabowo’s free meal and nutrition program, namely the idea that improving nutrition access and consumption at scale can generate meaningful second-order effects on regional economic activity, particularly in lower-income provinces where household purchasing power remains weak and multiplier effects from government spending tend to be materially larger than in wealthier urban regions.

And at first glance, the positive correlation between SPPG density and regional GDP growth does make intuitive sense because a nationwide nutrition program does not merely distribute food, but also creates demand simultaneously across agriculture, fisheries, poultry, logistics, transportation, packaging, kitchens, local SMEs, and labor hiring, meaning fiscal spending can circulate through local economies multiple times and temporarily support consumption growth meaningfully, especially in regions where economic velocity remains structurally low.

Importantly, nutrition itself also matters economically over the long run because healthier children generally experience lower stunting rates, better educational outcomes, stronger cognitive development, and eventually higher labor productivity, which means nutrition policy can theoretically function not only as short-term stimulus but also as long-duration human capital investment if executed effectively and sustainably.

That said, investors should also be careful not to overinterpret this chart because correlation does not necessarily imply causation, while some provinces showing stronger growth may already benefit from commodity cycles, mining activity, tourism recovery, infrastructure spending, or statistical base effects unrelated to the nutrition program directly, especially considering the observed time frame itself remains relatively short for drawing definitive structural conclusions.

And this is where the real macroeconomic challenge ultimately emerges because while large-scale welfare and nutrition programs can support near-term growth through fiscal redistribution and consumption channels, sustaining them over the long run still depends on whether the broader economy generates sufficient productive wealth creation, industrial upgrading, tax revenue growth, labor income expansion, and private-sector dynamism to fund the program sustainably without materially weakening fiscal credibility.

Because ultimately, free meal programs redistribute economic output, but they do not replace the need to create economic output itself.

If Indonesia simultaneously succeeds in strengthening manufacturing competitiveness, attracting productive investment, formalizing labor markets, upgrading infrastructure, and improving productivity growth, then nutrition spending could eventually become one of the more valuable long-term investments in the country’s human capital base.

But if underlying wealth creation remains structurally weak while fiscal obligations continue expanding aggressively, then even socially beneficial programs may eventually encounter budgetary and macroeconomic constraints over time.

The chart therefore reflects something much larger than nutrition policy alone because it ultimately captures the broader debate surrounding Indonesia’s future growth model itself, namely whether long-term economic expansion will primarily come from productive investment and industrial capacity building, or increasingly rely on fiscal redistribution and state-supported consumption growth instead.

[Jihāndār @jihandar]

@wiyokooo Ini salah 100%. Soemitro terpaksa hijrah ke luar negeri karena merasa ada ancaman bahwa dia akan dipenjara. Ini terkait dengan sikap antikomunisnya.

https://t.co/offfpCUEZp

[Jihāndār @jihandar]

@TirtoID Kalau orang dengar langsung pidato Prabowo, dia pasti paham bahwa judul ini amat sangat menyesatkan.

[Jihāndār @jihandar]

@revania__says Alhamdulillaah. Anies tidak terpilih sebagai presiden karena memang tidak kompeten dan pendukungnya tak bijak-bestari. Kasih karunia Tuhan amat besar atas bangsa Indonesia 🤲

[Lembaga KERIS @LembagaKERIS]

Penetapan bencana nasional memiliki aturan dan tahapan yang jelas. Karena itu, sebelum berbicara mengenai penetapan status tersebut, hal pertama yang harus dilihat adalah kondisi pemerintah daerah dan pemerintah provinsi di wilayah terdampak.

Perlu dipastikan terlebih dahulu:

1. Apakah pemerintah provinsi menilai bahwa bencana yang terjadi sudah melampaui kapasitas mereka?

2. Apakah mereka menyatakan tidak mampu lagi beroperasi, di mana sistem komando penanganan bencana maupun fungsi pemerintahan daerah berhenti total akibat bencana?

Selama pemerintah daerah dan pemerintah provinsi masih dapat menjalankan fungsi pemerintahan serta melaksanakan langkah-langkah mitigasi di wilayah terdampak, dan tidak ada pernyataan resmi bahwa mereka tidak sanggup mengatasi situasi, maka status darurat bencana nasional tidak dapat ditetapkan.

Penetapan status bencana nasional tidak berpatokan pada jumlah korban, tetapi pada kemampuan atau ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan serta memberikan respons awal saat bencana terjadi.

Jika penetapan status bencana nasional dilakukan tanpa legitimasi yang sesuai dengan pedoman yang berlaku, hal tersebut dapat merusak hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, bahkan berpotensi mengakibatkan kelumpuhan pemerintahan daerah, padahal mereka sebenarnya masih mampu menangani situasi.

Tidak ditetapkannya status bencana nasional bukan berarti menahan aliran bantuan. Keputusan tersebut juga merupakan bentuk penghormatan terhadap otonomi daerah, serta untuk menjaga agar pemerintah pusat tidak bertindak sewenang-wenang dan tetap berada dalam koridor regulasi yang berlaku. Ini salah satu upaya mempertahankan fondasi demokrasi dan ketahanan bencana di Indonesia.

Sejak lama, penanganan bencana di Indonesia dilakukan secara berjenjang: dari Pemda, kemudian Pemprov, dan bila dibutuhkan barulah pemerintah pusat turun tangan. Pola ini adalah bagian penting dari tata kelola kebencanaan, dan kolaborasi antara pemerintah daerah serta pemerintah pusat perlu terus diperkuat.

Di sisi lain, penetapan atau tidaknya status bencana nasional sebenarnya tidak membawa perbedaan yang signifikan dalam praktik penanganan bencana. Masih banyak kesalahpahaman di publik yang menganggap bahwa semakin tinggi status bencana, semakin besar pula perhatian dan keseriusan pemerintah pusat dalam merespons. Padahal, yang terjadi tidaklah demikian.

Respons pemerintah pusat terhadap bencana tidak ditentukan oleh label “bencana nasional”, melainkan sepenuhnya bergantung pada kondisi di lapangan. Mekanisme ini berlaku di hampir semua kejadian bencana di Indonesia, di pulau mana pun dan pada skala apa pun, dengan pengecualian besar seperti Tsunami Aceh 2004 dan pandemi COVID-19.

Terlebih lagi, dalam banyak kasus bencana skala besar, meskipun tupoksi status masih di bawah Pemda/Pemprov, tetapi upaya penanganan dan mitigasi sudah dilakukan dalam kapasitas nasional.

Dengan kata lain, intervensi pusat tidak bergantung pada status administratif, tetapi pada tingkat urgensi di daerah terdampak. Pengiriman aset mitigasi dan pengerahan personel dari BNPB, TNI, Basarnas, Polri, maupun kementerian/lembaga lain dilakukan karena kebutuhan nyata di lapangan, bukan karena label status bencana.

Menjadikan status kebencanaan sebagai satu-satunya indikator kepedulian justru menyederhanakan proses teknis dan upaya mitigasi yang telah dilakukan sejak hari pertama. Padahal, respons kebencanaan adalah kerja kolaboratif yang bergerak mengikuti kebutuhan nyata di wilayah terdampak, bukan sekadar mengikuti penetapan administratif semata.

[Lembaga KERIS @LembagaKERIS]

Yang bilang bantuan internasional lebih cepet nyampe daripada bantuan pemerintah baca utas ini

Dari sejak 26 Nov anggota TNI di lapangan udah ada yang turun dan membantu sebisanya, sembari menunggu bantuan lain datang.

Mantab mas @kemlonih, terima kasih kompilasinya 👍

[Jihāndār @jihandar]

@6_arung Kamu yang kurang update. Pemerintah sudah menurunkan Hercules dan Airbus A-400, belum personil-personil lain. Tapi ya mau gimana lagi kalau sudah gak adil dari pikiran sendiri.

[Jihāndār @jihandar]

@JudithCollinsMP He is a full general (four star).

[Jihāndār @jihandar]

@polisiolahraga Sunset Road.

[Jihāndār @jihandar]

@biebstan_ Di Indonesia, mungkin banyak kasus bisa dibuat-buat. Tapi, terkhusus korupsi, itu sesuatu yang gak bisa dinafikan dan disangkal lagi, kak. Mengingat bahwa bukti-bukti akan rasuah dari KPK atau Kejagung pasti sangat kuat, compelling :)

[Jihāndār @jihandar]

@jagatverse Lagipula, mau bagaimanapun fotonya di-crop, itu gak menafikan fakta bahwa Prabowo bersejajar dengan Xi, Putin, sama Kim kok sewaktu sesi potret bareng dan selagi lihat parade. Dunia bisa melihat. Cuman ya susah kalau sudah berpenyakit hati 😇

[Jihāndār @jihandar]

@jagatverse Tajuk berita dari suratkabar ini adalah tentang peringatan Partai Komunis akan berakhirnya perang melawan Jepang di PD II. Tiongkok, Korut, sama Russia secara historis pernah berkonflik militer sama Jepang. Jadi, it makes sense kalau tiga presiden negara itu yang di-highlight.

[Jihāndār @jihandar]

@Tetsu_85 Haha, kenapa harus sesakit hati itu Presiden Prabowo bisa berfoto bareng Xi, Putin, sama Kim? 😅 Mau di-crop bagaimanapun gak akan mengurangi fakta bahwa, saat sesi potret dan waktu melihat parade, Prabs berada di baris depan, yang mana menunjukkan kekuatan diplomasi Indonesia.

[Jihāndār @jihandar]

@ruliemaulana @senituru @TirtoID Nein. Kenaikan pangkat luar biasa hanya bagi anggota yang luka-luka:

https://t.co/g4YwtsYp0r

[Jihāndār @jihandar]

@ZoneVenomWar @prabowo Ini dipelintir, keluar dari konteksnya. Presiden bicara itu tidak dalam konteks sebab-akibat, tetapi intermezzo belaka. Silakan lihat secara penuh pidato Prabowo di Sidang Paripurna hari ini:

https://t.co/WRDHcemU1k

[Jihāndār @jihandar]

@EmmanuelMacron @prabowo La France et l’Indonésie sont deux nations amicales. Les relations bilatérales entre nos deux pays devront bien plus se fortifier dans le futur qu’auparavant. Vive la France ! Vive l’Indonésie ! À la prospérité du monde entier 🥂

[Jihāndār @jihandar]

@vonderleyen @prabowo Indonesien wird immer für di Europäische Union ein strategischer Partner sein.

[Jihāndār @jihandar]

@friderika_inge @_iamrobot_ Qu’est-ce qu’Erina a fait en premier lieu jusqu’à ce que tu puisses l’appeler une Marie Antoinette ?

Das Problem ist, dass du die Erina des schlechten Gestanks beschuldigt hast, den du mit keinem Beweis bestärken kannst. Hierdurch hast du ihr Unrecht getan.

[Jihāndār @jihandar]

MUI memang sudah seyogyanya dibubarkan saja.

https://t.co/SUhXhCoL5A

[cholil nafis @cholilnafis]

Terima kasih atas pengertiannya. Kami pikir mampir di kemenag atau kantor ormas lebih baik krn lepas dari kontroversi pandangan di internal umat Islam. Saudara2 musslim sebaiknya menjamu di tempat yg lebih layak bukan di rumah ibadah.