Julé

immature

[Trend Asia @TrendAsia_Org]

Indonesia's biggest irony:

Melihat pemerintah dengan mudahnya mencairkan ratusan triliun untuk bangun dapur MBG dan Kopdes tapi lamban menyelesaikan pemulihan infrastruktur vital pasca bencana Sumatera.

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

Saya rangkum penjelasannya:

Negara menunggak hutang ke PLN.

PLN jadi kurang duit buat beli batu bara.

Sumber batu bara kurang -> pemadaman bergilir.

Pemerintah nunggak hutang kenapa??
Uang buat bayar hutang ini dari APBN.

Yang mana APBN paling banyak buat program mega bintang apa sodara sodara????

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

sonyy baru aja mengaku sesuatu tentang kasus korupsi MBG :
- nanik sendiri di ketahui memiliki dapur SPPG MBG
- Nanik 3 kali ganti nama yayasan di titik SPPG miliknya sendiri
- Titik SPPG Nanik tersebar di Madiun, Tapos Bogor, dan Karang Asem
- Prosedurnya harus pakai surat resmi Nanik tidak pernah kirim surat
- Nanik cuma bilang ke Sony: "Pokoknya diganti!"
- Ini terungkap dari BAP Sony Sonjaya (tersangka kasus MBG) di Kejagung

padahal sebelumnya wakil BGN bilang pegawai BGN tidak boleh punya dapur SPPG
kalo sudah begini apakah akan di tindak atau omon omon?

[vi🍒 @bakuldimsum_]

Nih baca deh alasan kenapa batu bara menipis 🤣🤣

[Mikaaa @tercyidukk]

Petugas PLN: “Pas nyala ga pernah dipuji, pas mati dicaci maki”

KITA BAYAR YA BAYAAAAAR BUKAN GRATIS!!

[lantip @lantip]

saya percaya dg bahlil.

mulai sekarang, tidak ada lagi pemadaman bergilir.

yang ada, menyala bergantian.

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

JAWA-BALI TERANCAM REAL KEGELAPAN !!!

BUKAN KARENA BATUBARA INDONESIA SUDAH HABIS,
BUKAN KARENA SEMUA BATUBARA DI EKSPOR
TAPI KARNA TIDAK LAIN DAN TIDAK BUKAN,

KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG AMBURADUL
- RKAB DIPOTONG 60% (VOLUME BATUBARA TURUN JAUH)
- HARGA DMO YANG HAMPIR 50% DIBAWAH HARGA PASAR
- KEBIJAKAN YANG BERUBAH-UBAH

LALU, DARI CERITA INI ADA PERTANYAAN JUGA
APAKAH INI SERANGAN PARA KONGLO BATUBARA?

PLTU Pacitan, salah satu tulang punggung kelistrikan Jawa-Bali, dilaporkan hanya memiliki stok batubara untuk dua hari operasi. Bukan cuma Pacitan.

Sejumlah PLTU besar di sistem Jamali (Jawa-Madura-Bali) sudah masuk lampu merah, termasuk Paiton, Rembang, Indramayu, Tanjung Awar-Awar, Cilacap, hingga Celukan Bawang.
Standar aman PLN itu 26 hari operasi (HOP). Kenyataannya, banyak PLTU hanya punya stok 11-12 hari,
bahkan ada yang tinggal 2 hari.

Pertanyaannya: Kenapa bisa sampai separah ini?

Pertama, DMO harga murah diabaikan produsen.
Batubara untuk PLTU dijual dengan harga DMO hanya USD 70 per ton. Sementara untuk pabrik semen, harganya USD 90 per ton. Untuk smelter dan ekspor, harga pasar jauh lebih tinggi.
Jelas, produsen lebih pilih jual ke luar negeri atau ke industri lain ketimbang pasok PLTU.
Akibatnya, pembangkit listrik jadi "pelanggan prioritas terakhir" para produsen.

Kedua, RKAB batubara dipangkas drastis. Di awal 2026, pemerintah memotong kuota produksi batubara nasional dari 790 juta ton (realisasi 2025) menjadi hanya 600 juta ton, alias dipangkas hampir 24%. Beberapa perusahaan tambang bahkan kena potong 40% hingga 70% dari kuota yang mereka ajukan. Alasannya stabilisasi harga global dan efisiensi SDA.
Volume batubara yang tersedia untuk pasokan dalam negeri ikut menyusut.

Ketiga, persetujuan RKAB lambat dan berlarut-larut. Di awal tahun 2026, banyak perusahaan tambang belum mengantongi persetujuan RKAB dari Kementerian ESDM. Artinya mereka tidak bisa produksi penuh.
Pasokan batubara ke PLTU pun ikut tersendat.

Keempat, royalti batubara dinaikkan progresif. Sejak April 2025, berlaku PP No. 18/2025 yang menaikkan royalti batubara secara progresif berdasarkan harga acuan (HBA). Jika HBA di bawah USD 70 per ton, royalti 15%. Jika HBA mencapai USD 180 per ton ke atas, royalti bisa sampai 28%. Bagi produsen kecil dan menengah, beban ini sangat berat, sehingga banyak yang memilih kurangi produksi atau alihkan pasokan ke sektor yang lebih menguntungkan.

Kelima, ekspor batubara kini wajib lewat Danantara.
Pemerintah menetapkan bahwa mulai Juni 2026, semua ekspor batubara harus disalurkan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Sistem satu pintu ini masih dalam transisi dan memunculkan ketidakpastian bagi eksportir. Di tengah masa peralihan ini, rantai distribusi batubara domestik ikut terganggu.

Ada narasi yang beredar, krisis stok batubara ini sengaja diciptakan untuk menekan pemerintah agar mencabut atau melunak soal kebijakan DMO, RKAB, royalti, dan DSI.
Logikanya, jika listrik padam, pemerintah panik, dan akhirnya produsen batubara bisa "negosiasi ulang" syarat yang lebih menguntungkan mereka.

Kalau dilihat, nama-nama besar di balik tambang batubara Indonesia memang bukan orang sembarangan. Grup Bakrie (BUMI), Grup Indika (INDY), Grup Barito (PTRO), hingga pemain PKP2B lama lainnya punya pengaruh politik dan ekonomi yang sangat besar.
Ketika RKAB dipangkas hingga 70%, wajar jika ada tekanan balik.

Tapi apakah ini benar-benar "serangan terkoordinasi"?
Belum ada bukti eksplisit.
Yang jelas, kombinasi kebijakan yang menghantam semua sisi produksi dibatasi, royalti dinaikkan, ekspor diatur ulang membuat produsen enggan prioritaskan pasokan dalam negeri yang harganya paling murah.

Lampu listrik yang redup di Jawa-Bali bukan sekadar soal stok batubara. Ini cerminan dari tarik-menarik kepentingan antara negara, konglomerat tambang, dan kebutuhan rakyat akan energi yang murah dan andal.

Kebijakan dengan implementasinya kacau dan rantai pasok tidak dijaga, rakyatlah yang paling merasakan

[OCA ✨💓 @Yap5gurl]

Wacana MBG distop
yang ngamuk:

- Adik Prabowo
- Gerindra
- Dapur SPPG
- Yayasan yang punya SPPG
- BGN
- Pejabat
- Presiden
- Buzzzer
- karyawan sppg

Yg nggak ngamuk :
- Siswa
- Mahasiswa
- Orang tua siswa
- Guru
- Emak2 yg beli telur dan daging
- Konsumen susu plain
- Warga X, thread, FB

Jadi program MBG ini buat siapa..???$@*"?#

[Sisters in Danger x Simponi @SistersInDanger]

Koordinat rumahnya sesuai KTP udah dapat sih, tapi pasti dia udah ga tinggal di situ kan?

Ini foto aslinya lagi tanpa filter & KTP yang sudah diperjelas dengan AI.

Tolong lihat kanan kiri ya, guys. Kali aja di sekitar kamu ada TAUFIK HIDAYAT si penyiksa, penculik, & pemerkosa perempuan ini. Korbannya ga hanya satu, tapi banyak.

Segera tangkap (jangan sendirian) & hubungi:
Polda Jabar: https://t.co/7jELN5RZEL
Polri: 021-110 atau 021-72120599

[Julé @julehakim]

Isi kepala sudah riuh tapi dipaksa diam. Deemmm

[Julé @julehakim]

It will be a reminder for me. Just stay quiet 🤐

[Julé @julehakim]

Aku sudah masuk fase gila hahahahahahaha

[Julé @julehakim]

Susah benerr
Ga cerita dikejar terus
Cerita malah salaaaah
Ahaha gilaaaa

[Ega @thebabayega_]

SEKARANG PRESIDENNYA PRABOWO. MAU ALESAN APA LG LO

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada momen di rapat DPR yang menurut gue paling jujur dan paling mewakili kondisi keuangan daerah yang sedang kritis tapi paling sedikit disorot media.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bicara langsung di hadapan Mendagri, Menpan RB, dan seluruh kepala daerah. Dan apa yang dia sampaikan sangat sederhana tapi sangat berat.

Daerahnya tidak punya uang untuk bayar gaji PPPK sampai akhir tahun.

Ini kondisinya yang paling mengejutkan:

DAU Dana Alokasi Umum Maluku Utara hanya sekitar Rp960 miliar.
Tapi belanja pegawai daerahnya sudah mencapai Rp1,1 triliun.

Artinya: sebelum satu rupiah pun dipakai untuk bangun jalan, perbaiki sekolah, bayar tagihan rumah sakit, atau program apapun uang dari pusat sudah habis hanya untuk bayar gaji pegawai. Bahkan masih kurang Rp140 miliar lebih.

Dan ini bukan anomali Maluku Utara saja.
Gubernur Sulawesi Tengah dan kepala daerah lain menyampaikan keluhan yang sama.
Ini adalah kondisi yang merata di banyak daerah seluruh Indonesia.

Dan ini tentang solusi yang ditawarkan pusat yang tidak menyelesaikan masalah:

Pemerintah pusat memberikan relaksasi melongggarkan aturan penggunaan anggaran supaya daerah bisa lebih fleksibel menggeser pos untuk bayar gaji PPPK.

Sherly menerima relaksasi itu dengan apresiasi. Tapi dia langsung menyampaikan masalah yang lebih mendasar:

Relaksasi itu berarti daerah harus memotong belanja infrastruktur untuk bayar gaji. Jalan yang harusnya dibangun tidak jadi dibangun.

Jembatan yang harusnya diperbaiki tidak jadi diperbaiki. Fasilitas publik yang harusnya ditingkatkan tidak jadi ditingkatkan.

"Relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur.

Dan infrastruktur itu diperlukan untuk pondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Dan pertumbuhan ekonomi di daerah adalah pondasi pertumbuhan ekonomi nasional."

Artinya: solusi jangka pendek ini sedang menciptakan masalah jangka panjang yang jauh lebih besar.

Dan ini tentang DBH yang paling menyesakkan:

Sherly tidak meminta APBN membayar gaji PPPK mereka. Dia tidak minta bailout dari pusat.

Yang dia minta jauh lebih sederhana: kembalikan sebagian dari 60% Dana Bagi Hasil yang selama ini ditahan oleh pusat.

DBH adalah uang hasil sumber daya alam daerahnikel, tambang, hasil laut yang seharusnya kembali ke daerah penghasil. Tapi 60%-nya ditahan di pusat.

"Kami tidak meminta dari DAU. Kami tidak meminta dibayar oleh APBN. Kami hanya minta sebagian dari 60% DBH dikembalikan. Jika itu dikembalikan kita akan mengambil jalan tengah."

Maluku Utara adalah provinsi penghasil nikel terbesar di Indonesia. Nikel yang jadi tulang punggung hilirisasi yang dibanggakan pemerintah pusat. Tapi provinsinya tidak bisa bayar gaji pegawai.

Dan ini tentang ruang inovasi yang sudah dipersempit:

Sherly menyampaikan poin yang menurut gue paling fundamental dan paling jarang diakui secara terbuka oleh pemerintah pusat.

Ketika kepala daerah disuruh berinovasi mencari sumber pendapatan baru kenyataannya banyak kewenangan dan otoritas daerah sudah ditarik ke pusat. Ruang untuk bergerak sudah dipersempit oleh aturan yang tidak fleksibel.

Daerah disuruh mandiri tapi alatnya sudah diambil.

Daerah disuruh inovatif tapi kewenangannya sudah dipangkas.

Dan sekarang daerah disuruh cari solusi sendiri untuk masalah yang sebagian besar diciptakan oleh kebijakan pusat sendiri.

Ini bukan sekadar masalah Maluku Utara. Ini adalah potret dari sistem fiskal yang sedang tidak sehat di seluruh Indonesia.

APBN dipotong Rp306 triliun atas nama efisiensi. Transfer ke daerah menjadi yang terkecil dalam 10 tahun terakhir. DBH ditahan 60%.

Tapi PPPK yang diangkat atas kebijakan pusat gajinya harus dibayar oleh daerah yang tidak punya uang.

Dan di ujung rantai yang paling panjang dan paling tidak terlihat ada guru honorer, tenaga kesehatan, dan pegawai pemerintah daerah yang sudah bekerja berbulan-bulan dan belum menerima gaji.

Mereka bukan angka dalam spreadsheet keuangan negara.

Mereka adalah orang-orang nyata yang masih harus makan, masih punya cicilan, dan masih harus menghidupi keluarga sementara di Jakarta orang-orang berdebat tentang relaksasi anggaran.

[Hilmi Firdausi @Hilmi28]

Saat Raja Mesir Ar-Rayyan bin Al-Walid bermimpi tentang masa paceklik, Nabi Yusuf tidak hanya berkata, “Tenang, Allah sudah menjamin rezeki kita.” Beliau justru menyusun strategi, mengelola cadangan pangan, meningkatkan produksi serta melakukan mitigasi risiko selama 7 tahun. Tawakal bukan berarti menafikan ikhtiar. Jaminan Allah itu pasti, namun mengajarkan perencanaan, kehati2an dan pengelolaan yang baik adalah sunnatullah yg harus kita lakukan.

[Julé @julehakim]

Ngerasain utek munyeng mumet kena kerjaan ga kelar-kelar meanwhile ngelihat teman2 sekerjaan yang haha hihi rea reo tuh rasanyaaa pengen ngomong "HEEE KOISOOOO YOOO ENAKE NGONO PENGEEENNN"

[si jeruk 🍊 @akuusijeruk]

katanya rakyat desa gapake dollar tp disuruh ngomong prancis, wong gendeng

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

- Ke Brazil → Ingin bahasa Portugis diajarkan di sekolah-sekolah
- Ke Russia → Siapkan kandidat untuk ikut program kosmonot Rusia.
- Ke Korea selatan → ingin memperbanyak konser K-Pop
- Ke perancis → ngin bahasa Prancis diajarkan di sekolah-sekolah
- Di Indonesia → pidato selau tidak suka asing
HEY ANTEK-ANTEK ASING