Ada beberapa alasan mengapa Python sering dipilih sebagai bahasa pemrograman untuk data analytics dan keperluan lainnya. Beberapa alasan tersebut adalah:
#thread#ITB#phyton
@Ponyin pangkalan bukanya udah ada HET yg dipatok,kok bisa ada pangkalan yang jual 23 rb? trus 13.400 itu harga tebus pangkalan ke agen atau harga tebus agen ke pertamina?
Selama ada Perpres 46/2025 yang berikan kewenangan penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa utk program prioritas Presiden, moral hazard penyelewengan gede banget. Plus suka memaksakan launching program scr masif tanpa tata kelola proper dan PIC yg kompeten. Bakal berulang
@wilwillyku@kamto_adi Saya pake aveo 13 tahun,mesinnya mirip spin, penyakitnya emang di waterpump atau termostat, selama itu aman, aman semua ga ada over heat
๐จ Pertanyaan untuk para ahli hukum, auditor, penegak hukum, dan praktisi pendidikan:
Jika seorang kepala sekolah atau pejabat publik menggunakan uang pribadinya untuk menalangi kegiatan negara karena anggaran terlambat cair atau anggaran kurang, apakah itu boleh?
Sebab di lapangan saya menemukan paradoks.
Di satu sisi, banyak sekolah terancam berhenti beroperasi jika tidak ada dana talangan. Bahkan ada kepala sekolah yang menggadaikan aset pribadi demi membayar listrik, internet, honor, atau kebutuhan belajar siswa.
Namun di sisi lain, tidak sedikit kepala sekolah yang akhirnya didakwa dan dipenjara karena kasus dana BOS, laporan keuangan, atau penggunaan dana yang dianggap tidak sesuai prosedur.
Pertanyaannya:
Apakah menalangi kegiatan negara dengan uang pribadi memang diperbolehkan?
Jika boleh, apa dasar hukumnya dan bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya?
Jika tidak boleh, bagaimana sekolah harus bertahan saat dana negara terlambat turun?
Jangan sampai kita menciptakan situasi di mana orang yang tidak peduli selamat, sementara yang berinisiatif membantu justru berisiko berhadapan dengan hukum.
Saya ingin mendengar pandangan para ahli hukum administrasi negara, auditor BPK/BPKP, APH, kepala sekolah, dan akademisi.
Karena ini bukan sekadar soal pendidikan.
Ini soal bagaimana negara memperlakukan orang yang berusaha menjaga layanan publik tetap berjalan.
Silakan berikan pendapat Anda.
Dulu pernah ngelola merchandise persib, atribut resmi yang harganya cukup mahal cepat ludes, bahkan ada yg beli diaspora yang ngambil barangnya ketika pulang ke indonesia..dah gitu aja
@iqbal_farabi itu juga yang dikatakan pak amien sunaryadi ttg kenapa pertamina ga bisa sebesar perusahaan luar, karena explorasi yg gagal bisa dianggap kerugian negara walaupun dari 10, 3 berhasil dan menutup kerugian 7 yg gagal.
1/
Jangan terkecoh.
Kasus hukum Nadiem Makarim tidak berhenti pada Chromebook. Kini publik juga harus mencermati dugaan kasus pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek.
Ini bukan lagi soal satu produk.
Ini soal pola.
https://t.co/3qqXzzgXLd
@listyantidewi Ini adalah debat saya pertama dengan seorang teman, dia guru di daerah terkaitkesiapan di lapangan. Standing poin saya waktu itu mendukung merdeka belajar