Kerap dituduh gunakan APBN Bansos, ternyata Pak @jokowi gunakan dana operasional Presiden untuk bagi bagi sembako ke rakyatnya, pdhl dana tsb bisa sj beliau gunakan u/ kebutuhan pribadinya sebagai Presiden. Sehat sehat dan panjang umur Bapak ๐๐ป
Jokowi sampai saat ini masih terdaftar sebagai kader @PDI_Perjuangan , lalu PDIP melancarkan protes keras pada kadernya sendiri soal Bansos.
Padahal kata politisi NasDem Irma Bansos itu disahkan oleh semua partai di DPR RI, termasuk didalamnya ada PDIP.
Lalu mengapa PDIP ribut, sementara partai yang lain tidak?
Yang bisa kasih analisa mendalam dengan argumen mantul saya ucapkan terimakasih ๐
REBUT RUANG UDARA INDONESIA DARI SINGAPORE
.
.
.
Bukankah sia-sia belaka bila kita punya rumah tapi setiap ingin masuk rumah kita sendiri, kita harus meminta izin terlebih dahulu pada tetangga?
Sudah gitu, kudu bayar pula.
Bagaimana kalau kondisi kita sebagai bangsa ternyata memang seperti itu?
Kita mengaku telah merdeka sejak 17 Agustus 1945 namun faktanya, tidak sepenuhnya seperti itu. Pada halaman rumah kita sendiri yang berada di Natuna dan Kepulauan Riau, berlaku aturan bahwa kita wajib minta izin pada tetangga kita Singapore. Pada dua wilayah itu masih dikuasai oleh Singapore dan luar biasanya, penguasaan itu diakui secara internasional.
Setiap kali pesawat terbang kita ingin masuk pada wilayah itu, wajib hukumnya bagi kita meminta izin otoritas Singapore sebagai penguasa Flight Information Region (FIR).
Ya, wilayah udara kita pada titik itu benar masih dikuasai oleh Singapore. Indonesia tidak berdaulat pada wilayah itu. Kita belum merdeka.
Itu menunjuk pada pengakuan International Civil Aviation Organization (ICAO) sejak tahun 1946. ICAO menyatakan bahwa Indonesia dianggap belum mampu mengatur lalu lintas udara pada wilayah yang disebut sektor A, B, dan C.
Oleh karenanya, sejak tahun 1946 hingga saat ini, sebagian FIR pada wilayah Barat Indonesia masih berada di bawah pengelolaan FIR Singapore Secara keseluruhan. Singapore menguasai sekitar 1.825 kilometer wilayah udara. Wilayah itu mencakup Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Natuna, Serawak dan Semenanjung Malaya.
Berbagai upaya untuk merebut demi mendapatkan pengakuan internasional atas Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif pada ruang udara di atas wilayahnya telah dilakukan sejak 1990an.
Pada tahun 1993 saat pemerintahan Soeharto, Indonesia mencoba meyakinkan ICAO di Bangkok, Thailand, untuk bisa mengambil alih FIR. Namun gagal.
Pada pemerintahan SBY, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan disahkan.
Pasal 458 UU itu menjelaskan Wilayah udara Republik Indonesia, yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada negara lain berdasarkan perjanjian sudah harus dievaluasi dan dilayani oleh lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan paling lambat 15 tahun sejak Undang-Undang itu berlaku, berarti hingga 2024.
Itu seharusnya merupakan mandat bagi siapapun Presiden Indonesia untuk menjalankannya.
Sampai pada akhir pemerintahan kedua SBY, mandat itu tetap tak dapat dijalankan. Wilayah itu masih dikuasai oleh Singapore.
Ketika Presiden Jokowi memerintah pada 2014, Instruksi Presiden tertanggal 18 September 2015 meminta agar pengambilalihan FIR dari Singapore dilakukan lebih cepat, yaitu pada 2019.
Pada 12 September 2019, Kerangka Negosiasi FIR telah ditandatangani. Kemudian, Pada 7 Oktober 2019 tim teknis kedua negara telah melakukan pertemuan intensif.
Dan akhirnya, pada 25 Januari 2022 Presiden Joko Widodo bertemu dengan PM Singapore Lee Hsien Loong untuk menandatangani kesepakatan terkait FIR ini di Bintan.
Indonesia secara resmi telah berhasil mengambil alih pelayanan ruang kendali udara atau flight information region wilayah Natuna dan Kepulauan Riau dari Singapore.
"Jadi, kita benar-benar sudah merdeka dalam arti sebenarnya sekarang?"
Masih butuh satu step lagi, kedua negara tersebut masih harus secara bersama menyampaikan kesepakatan batas FIR ini kepada ICAO untuk segera disahkan.
Itu soal pengakuan Internasional dan dalam ini diwakili oleh ICAO.
Tak terlalu berlebihan bila Jokowi dapat kita sebut sebagai salah satu Presiden yang berhasil mengantar bangsa ini keluar dari penjajahan bangsa asing.
.
.
JOKOWI TDK PERNAH MEMUSUHI KALIAN
kalianlah yg membenci Jokowi krn tdk mengikuti keinginan kalian.
pdhal itu adalah hak beliau,hak politik yg seharusnya kalian hormati
Kalian blg hubungan tdk baik dgn Jokowi,tp kalian msh menikmati kursi mentri tanpa rasa malu ๐
@deddysitorus
KENAPA MEREKA MENOLAK GIBRAN?
Soal MKMK itu DEBATABLE.
Gibran berhak menggugat MK krn haknya dirugikan.
2 kali Pemilu sebelumnya batas usia 35 thn dan 2024 jadi 40 thn.
Gugatan ke MK itu sah. Siapapun bisa datang ke MK. Krn itu ruang yg dibikin utk mempermasalahkan peraturan.
Terima kasih buat @psi_id yang hari ini berkorban menjadi pelampiasan emosi dan bully dari akun2 pendukung Capres U-16%. ๐
Mereka lupa 2 partai yang dukung capres U-16% yaitu PPP dan Perindo dimana diawal2 dipastikan berjaya malah terpuruk gak lolos.
Kalah menang biasa aja
[ SEBUAH UTAS ]
Mari kita bahas anggaran Bansos 496,8 T , mulai dari:
โข Proses penganggaran nya
โข Diperuntukkan untuk apa saja
โข Besaran angka per tahun mulai tahun 2019
โข Hingga benarkah 02 menang karena Bansos?
Silahkan dibaca sampai tuntas supaya pintar.
๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ฆ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ฃ
Dengan Jokowi:
- Prabowo Menang Besar
- Golkar, PAN, PSI dapat tambahan suara besar
Tanpa Jokowi:
- Ganjar โโโโโผโโบโ
- PDIP suaranya turun
SEKJEN HASTO PDIP
ADALAH SEKJEN YANG TERMAKAN HOAX?
M. Qodari:
โTidak heran kalau misalnya Ibu Mega bisa punya sikap politik atau langkah2 politik yg salah kalau informasi yg diberikan sampah semua.
Dari Sekjen!
Saya heran sbg sekjen partai besar kok kualitasnya begitu buruk.โ