Seorang Indonesia yang yakin bahwa masa depan gemilang hanya bisa diraih dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar slogan
Oh PDIP sedang "meluruskan" dan "mengawasi" ya? Pertanyaannya, di mana SUARA LURUS itu saat Banggar DPR yang kalian pimpin mengesahkan APBN ini?
Menyetujui di belakang meja, lalu demo panggung di depan kamera. Itu sih namanya bukan pengawasan, tapi akrobat politik!!
Mendudukkan Sikap PDI Perjuangan yang Meluruskan Misinformasi: "Dana MBG Tidak Mengambil Porsi Anggaran Pendidikan" dan Respon Seskab Teddy
Awalnya dari pernyataan beberapa pejabat yang mengingkari fakta bahwa dana MBG mengambil Anggaran Pendidikan 2026, bahkan pengingkaran itu secara heroik dibungkus: itu dari hasil efisiensi.
PDI Perjuangan mengungkap data dan membantah pengingkaran tersebut dgn menyajikan fakta bahwa dana MBG 2026 Rp 223, 5 Trilun mengambil porsi Anggaran Pendidikan 2026.
Rincian dana dan alokasi anggaran termaktub dalam Perpres No 118 tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo.
Jadi aneh, kalau beberapa pejabat itu malah mengingkari sumber pendanaan MBG dari Anggaran Pendidikan. Selain Perpres itu sudah lama terbit, juga sudah banyak diberitakan media massa.
Lantas apa nawaitu para pejabat itu yang memutarbalikkan fakta bahwa dana MBG bukan dari Anggaran Pendidikan?
Melalui Konferensi Pers tanggal 25 Februari 2026 di Sekolah Partai, PDI Perjuangan meluruskan pemutarbalikkan fakta, bahwa sumber dana MBG memang dari Anggaran Pendidikan.
Respon meledak, mungkin mengancam mereka yang memiliki dapur-dapur MBG yang lagi ngebul. Buzzer-buzzer dikerahkan.
Mungkin dengan niat mendinginkan suasana, Seskab Teddy ikut merespon. Tak ada yang dibantah oleh Seskab Teddy soal keterangan PDI Perjuangan, karena memang dana MBG mengambil Anggaran Pendidikan. Tapi ia membuka polemik baru, bahwa anggaran itu sudah disetui oleh DPR dan Pemerintah, termasuk oleh Ketua Banggar DPR yang berasal dari PDI Perjuangan.
Isu kemudian bergeser. Ada pembelokan isu. Ada tuduhan: PDI Perjuangan tidak setuju MBG, atau tidak setuju dana MBG ada dari pendidikan, padahal yang mau diluruskan oleh PDI Perjuangan adalah pernyataan-pernyataan pejabat yang bilang MBG tidak mengambil dana dari Anggaran Pendidikan, tapi dari efisiensi.
Isu lain: kalau Fraksi PDI Perjuangan setuju dengan APBN 2026, mengapa saat ini malah bikin ribut?
Dalam bahasa lain: berkembang narasi di ruang publik bahwa fraksi yang telah menyetujui APBN 2026 dalam rapat paripurna tidak lagi berhak mempertanyakan implementasi anggaran.
Nah, narasi ini perlu diluruskan karena menyangkut prinsip dasar demokrasi kita.
1. Setuju APBN Bukan Berarti Tutup Mata
DPR punya tiga fungsi: membuat undang-undang, menyetujui anggaran, dan mengawasi pelaksanaannya. Ketiga fungsi ini berjalan beriringan, bukan saling meniadakan. Menyetujui APBN adalah bagian dari fungsi pertama dan kedua. Setelah itu, fungsi ketiga — pengawasan — justru baru dimulai.
Kalau setiap fraksi yang sudah setuju APBN tidak boleh lagi bertanya atau mengkritik, lalu untuk apa ada fungsi pengawasan?
Logika itu, kalau diterima, akan mematikan salah satu pilar demokrasi kita sendiri.
2. Yang Dipersoalkan: Uang Pendidikan Dipakai untuk Apa?
Kami tidak mempersoalkan niat memberi makan anak-anak Indonesia. Niat itu baik. Yang kami persoalkan adalah fakta resmi dalam dokumen APBN: ratusan triliun rupiah anggaran program makan bergizi dimasukkan ke dalam pos 20 persen anggaran pendidikan.
Konstitusi mengamanatkan 20 persen anggaran pendidikan untuk hal-hal seperti gaji guru, perbaikan sekolah, beasiswa, dan peningkatan mutu pengajaran. Ini kebutuhan mendasar yang menentukan masa depan anak-anak kita.
Pertanyaannya sederhana: kalau ratusan triliun dari pos itu dialihkan ke program lain, berapa yang benar-benar tersisa untuk pendidikan?
Ini bukan soal setuju atau tidak setuju terhadap suatu program. Ini soal kejujuran dalam mengelola uang rakyat... (next)
Siapakah yg sudah memberikan keberanian @GunRomli untuk menjadi pembual seperti ini?
Pembahasan RUU APBN 2026 dilakukan di banggar DPR, diketuai kader PDIP Said Abdullah. Disahkan dalam rapat paripurna yg dipimpin Puan Maharani sebagai ketua DPR tanpa catatan penolakan resmi!!
PDI PERJUANGAN BONGKAR DATA, BONGKAR KEBOHONGAN ‼️
Dana MALING Berkedok Gizi (MBG) memang mengambil Anggaran Pendidikan 223 Triliun dari total 769 triliun Dana Pendidikan. Sehingga Mandatory Spending 20 Persen dari APBN untuk Dana Pendidikan TIDAK TERPENUHI.
2 poin penting yg dibongkar PDI Perjuangan: 1. Dana MBG memang mengambil Anggaran Pendidikan, ini membantah kebohongan-kebohongan pejabat yg mengatakan MBG dari Efisiensi bukan dari Dana Pendidikan
2. Mandatory Spending 20 Persen dari APBN untuk Pendidikan TIDAK TERPENUHI karena banyak alokasi dananya dialihkan ke MBG.
Hahaha.. Tabiat pecundang memang tak pernah berubah. Jika telah kenyang minum dari sumur, ia akan meludahi mata airnya. Setelah mendapatkan keuntungan, ia pergi meninggalkan masalah, dan tega mencela tempat yang dulu memberinya kehidupan.
https://t.co/t6tRpPz8f5
@ih_ji76921@kompascom Ok baik.. si paling pernah sekolah. tolong dong jelaskan! Bagaimana ijazah Joko Widodo dapat memengaruhi kebijakan program pemerintah, atau kondisi sehari-hari yang menyangkut hajat hidup rakyat, seperti harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, atau kualitas layanan kesehatan?
Berharap akan ada Bung Ferry Irwandi dan Pak Iman yang lain, supaya ruang digital kembali terisi oleh diskusi yang betul-betul membahas akar permasalahan. Bukan yang hanya sekadar cari engagement.
Yang terjadi sekarang apa? Yak betul, solusi konkret yang dibutuhkan para guru semakin jauh dari pembahasan. Itu semua gara2 SJW anj*ng yang lebih mentingin engagement
Ferry punya persepektif, masalah guru honorer ada di struktur & administrasi. Sedangkan koreksi dari Iman masalahnya di regulasi & paradigma. Menurut saya ini diskusi langka yg bisa saling melengkapi, syg tiap ruangnya diisi suara2 SJW yg sebetulnya tdk paham inti permasalahan.
Ferry punya persepektif, masalah guru honorer ada di struktur & administrasi. Sedangkan koreksi dari Iman masalahnya di regulasi & paradigma. Menurut saya ini diskusi langka yg bisa saling melengkapi, syg tiap ruangnya diisi suara2 SJW yg sebetulnya tdk paham inti permasalahan.
Yang mau tetep waras, selalu gunakan konsep logika dalam pikiran kalian. Jgn terjebak postingan di bawah yg memanipulasi argumen dgn mengeksploitasi kesalahan logika!
Karena kita punya alasan kuat untuk menolak; membandingkan 2 hal buruk tidak membuat salah satu nya jadi baik.
Paling gk tega kalau lihat orang maling cuma yg dimaling hal remeh temeh gini maling gas 3 kg yg tulisannya untuk orang miskin kejadian di Jogja, yg maling trilyunan gimana 😌
Apa yg kamu harapkan dengan tetap membenci orang yang sudah tidak bisa membalas / berubah?
Gak bisa jawab kan? Iya, soalnya kamu itu cuman FOMO, ikut isu biar dianggap MELEK, dan kamu lah SJW yang haus validasi itu.
LMAO, you think many 01 or 03 voters would back this trash? Nggak lah bgst!!. Most of them would see you as a BOTI and would rather step on your neck because of that disgusting status.
Mbak, punya preferensi politik yang kuat itu memang ga ada salahnya. Tapi, kalau preferensi itu berubah menjadi pola pikir kaku yang meracuni hubungan sosial dan kesejahteraan mental, saranku sih temen ngobrol yang paling pas saat ini adalah konselor/psikolog.
#LoveStory
Pasca video viral sekolah sepi, Disdik Sampang mengambil beberapa langkah tegas:
1. Menghentikan bantuan MBG ke SDN Batuporo Timur 1
2. Pemanggilan serta pembinaan guru terkait
3. Memvalidasi ulang data siswa, dan
4. Mertimbangkan menutup sekolah jika wali murid pilih madrasah.
@Hnirankara Anies juga pernah tuh acara bareng coki, artinya Anies juga sekolam dengan Gibran dong. 😂 pemahaman mu kok seperti orang gak sekolah sih bro, atau emang gak sekolah 🤭
Setelah KPK melakukan OTT terhadap Bupati Pati Sudewo dan Bupati Madiun Maidi, buzer PDIP serentak memposting video ketika keduanya dititipi pesan oleh Jokowi. Justru Org Waras akan berpikir ini bagus, sebab tdk ada upaya melindungi Koruptor, seperti Hasto yg dibela mati-matian😹