@triindonesia Sudah dicoba beli berulang kali, clear cache, bahkan restart device-nya berulang kali. Tetapi sama.
Ga diubah metode pembayarannya karena saldonya udah di situ. Biasanya juga bisa. Beli paket data Happy 66GB juga ga bisa.
Gimana ini?
Harga tiket di Traveloka NAIK setiap kali lo cek.
BUKAN karena seat makin dikit dan orang udah pada beli, tapi ini algoritma.
Gue cek tiket Jakarta-Bali kemarin. Rp850rb.
Cek lagi 2 jam kemudian. Rp1.1jt.
Pake HP temen? Balik ke Rp870rb.
Mereka pake dynamic pricing buat maksimalin revenue.
Kita bisa lawan algoritma mereka.
Ini cara yang gue lakuin buat hemat tiket pesawat yang Traveloka gak mau lo tau:
Pulau Propos dan Bauksit yang Hilang
Sudah habis. Pulau kecil itu kini mirip punggung sapi yang dikuliti hidup-hidup demi dagingnya, sementara kita masih asyik meributkan prosedur izin di meja kerja berparfum otomatis.
Penulis: ET Hadi Saputra, SH. (17-12-2025)
Saya baru melihat foto satelit Pulau Propos di Kepri. Sedih. Atau lebih tepat, merasa dikerjai. Pulau itu kecil sekali, luasnya tak seberapa dibanding ego pengusaha tambang. Tapi di foto itu, hijaunya hilang. Yang tersisa hanya hamparan tanah merah membara karena bauksit dikeruk habis-habisan.
Bauksit jadi aluminium: kaleng soda, badan pesawat. Tapi bagi warga Kepri, hanya menyisakan lubang dan air sumur asin.
Kita bangsa lucu. Punya UU No. 1 Tahun 2014 yang tegas melarang tambang di pulau kecil. Tapi kenyataannya, aturan itu seperti macan kertas: indah dipajang, tapi tak bisa menggigit.
Dunia tambang kita seperti pertarungan elang dan ayam sayur. Elangnya pemodal besar dengan izin misterius. Ayamnya ekosistem pulau kecil. Elang mencengkeram, membawa harta, lalu ayam mati pelan karena rumahnya hancur.
Saya tak habis pikir. Pemerintah menyegel Pulau Citlim—bagus. Tapi bagaimana dengan Propos? Subi Besar dengan sepuluh izin pasir kuarsa? Satu pulau dikeroyok sepuluh izin: bukan tambang, tapi mutilasi geografis. Seperti menjual genteng rumah demi rokok—rokok habis, rumah bocor.
Ahli hukum debat kedaulatan: pulau kecil tenggelam, batas negara bergeser. Tapi bagi pengusaha, kedaulatan dompet lebih penting. Mereka tahu celah hukum lebih baik daripada isi kantong sendiri.
Istilah sekarang hilirisasi, tapi yang terjadi "habisisasi": tanah dikupas, mangrove dibabat, lalu ditinggal. Kita sok tahu konservasi di forum internasional, tapi di halaman belakang, pulau-pulau diperkosa sistematis.
Pulau kecil cadangan air tawar terbatas. Dikeruk, air laut masuk. Rakyat minum apa? Air aluminium? Ini bukan ekonomi mikro, tapi kemanusiaan terkubur di tanah merah.
Cucu kita mungkin hanya tahu nama pulau dari buku sejarah, karena fisiknya rata dengan laut.
Ironis: pengawasan seperti cicak lawan buaya. Cicaknya petugas lapangan sedikit. Buayanya korporasi raksasa berbeking kuat. Cicak bunyi "cek-cek-cek" sambil ekor putus. Buaya kenyang, lanjut ke pulau lain.
Kita perlu tegas: cabut izin, sita alat berat, paksa reklamasi setiap jengkal rusak. Jika tidak, Kepulauan Riau tinggal nama—laut luas dengan bekas luka.
Alam tak punya pengacara, tak bisa gugat. Hanya hati nurani kita yang bicara. Tapi nurani sering kalah dengan angka bermaterai. Ini komedi hitam paling tidak lucu di negeri ini.
#ethadisaputra #majalahforumkeadilan #stopmining #savekepri #pulauPropos #tambangilegal #kementeriansosial #lingkunganhidup #hukumpesisir #indonesiaemas2045
@mohmahfudmd@susipudjiastuti@kkpgoid@greenpeaceid@walhinasional