11 Tahun Sebelum "Pesta Babi"
Di halaman gereja Muting, Merauke, awal Juli 2015, kami berpamitan dengan Pastor Niko Rumbayan dan warga, setelah satu bulan menyelesaikan shooting film "The Mahuzes".
Kawan-kawan gereja banyak membantu kami selama Ekspedisi Indonesia Biru singgah di Papua. Di Merauke, saya menginap di Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) di bawah Keuskupan Agung Merauke, agar dapat berdiskusi dengan para pastor yang bertugas di pedalaman, terutama Pastor Anselmus Amo.
Di lapangan, kami ditampung oleh Paroki Muting dan intens berkonsultasi dengan Pastor Niko Rumbayan. Saat itu, Uskup Agung Merauke dijabat Nicolaus Adi Seputra yang cukup kritis terhadap rencana proyek "Food Estate" di era Presiden SBY dan awal periode Jokowi.
"Tanah yang semula melayani, kini harus dilayani," ujar Uskup menyindir sistem pertanian sawah ala pemerintah yang padat modal dan menyulitkan orang asli Papua.
Dia sendiri bukan orang Papua. Anselmus dan Niko juga bukan orang Papua. Dan memang tak perlu menjadi orang Papua untuk sekadar memahami ada yang salah dengan proyek-proyek yang dirancang sepihak oleh Jakarta ini.
Film "The Mahuzes" (2015) sendiri menceritakan tentang pergulatan warga adat dan umat Katolik di pedalaman menghadapi ekspansi sawit dan proyek food estate ini.
Pastor Niko di paroki Muting sebenarnya ikut menginisiasi gerakan memasang palang adat atau sasi di batas-batas tanah warga untuk menghalangi perusahaan dan aparat negara.
Tapi saat itu kami belum merekam bentuk salib merah. Meski idenya sama dengan gerakan salib merah di film "Pesta Babi" (2026).
Karena itu, saat shooting "Pesta Babi", 11 tahun kemudian, kami mencari kembali jejak-jejak pemikiran kritis di lingkungan gereja Katolik Merauke. Kami bahkan menginap di fasilitas Petrus Vertenten MSC Center.
Tapi nyaris tak ada yang bisa kami ajak diskusi secara terbuka. Uskup sudah berganti, kedua teman pastor saya dipindah tugas ke luar Papua.
Kawan-kawan komunitas Katolik di sana bercerita tentang perubahan sikap gereja terhadap proyek-proyek negara dan investornya. Bahkan ada insiden umat yang ditangkap polisi karena memprotes sikap gereja.
Pun demikian, kami dan tim media lokal Jubi, tetap mencari cara agar bisa berbicara dengan Uskup Merauke. Segala upaya tak membuahkan hasil, termasuk mengirim surat resmi pada 16 Juni 2025 yang dokumennya masih kami simpan hingga kini.
Sebab, mustahil memfilmkan gerakan 1.800 salib merah tanpa mendengar pendapat gereja. Tapi apa boleh buat, yang akhirnya bersedia kami wawancarai adalah Uskup Timika, Bernardus Bowitwos Baru.
Meski tak terkait langsung dengan Proyek Strategis Nasional di selatan Papua, tapi film ini juga memotret sejarah eksploitasi dan militerisme di tanah Papua selama 60 tahun terakhir, termasuk sejarah masuknya Freeport, dua tahun sebelum Papua dipaksa bergabung dengan Indonesia.
Di sela-sela shooting "Pesta Babi", saya sempatkan singgah ke Muting, menemui sejumlah narasumber di film "The Mahuzes". Hutan yang mereka pertahankan 11 tahun lalu, relatif baik meski telah dikepung sawit untuk biodiesel dan sulit membayangkan akan bertahan lebih lama.
Saya sempatkan berhenti sejenak di halaman paroki ini. Mengenang kehangatan 11 tahun lalu, ketika gereja ini membuka pintu untuk warga adat yang berusaha mempertahankan ruang hidupnya. ***
Baru baca ribut-ribut ini (xixixi) dan IMO ini levelnya bukan riset tapi tulisan opini biasa. Karena nggak ada footnote/sitasinya, nggak ada daftar pustaka, terus metodenya juga nggak robust sama sekali.
Sepanjang we treat it in that limit yaudah sih.
@relaypoint_@waskitaadijarto Plus jangan jadi pemadam kebakaran saja, gimana mencegah sampah berakhir di sungai juga penting. Produksi sampah yang dikendalikan kuncinya.
...Lucu,
Serangan kpd film Pesta Babi bukan isi filmnya.
Seorang jendral-buzzeRp² bahas isu pendana.
Artinya jelas bahwa 1 narasi briefingan.
Lalu:
1. Jutaan hektar hutan dihancurkan?
Gak dibahas
2. Kebiadaban "oknum²" tentara?
Gak dibahas
3. Kebangsatan Jokowi+Prabowo?
Gak dibahas
4. Warga ulayat yang menerima persekusi dari "oknum" aparat?
Gak dibahas
5. Monopoli pembukaan lahan oleh 1 pemodal?
Gak dibahas
Jadi kalau ada kasus pemerkosaan yang viral, yang dibahas bukan soal korban atau peristiwanya tapi siapa yang sebarin informasi pemerkosaan tsb.
1. Kondisi korban pemerkosaan?
Gak dibahas
2. Kebejatan pelaku pemerkosaan?
Gak dibahas
3. Advokasi kepada korban pemerkosaan?
Gak dibahas
4. Penahananan pelaku pemerkosaan?
Gak dibahas
5. Profil pelaku pemerkosaannya?
Gak dibahas
Logika macam apalah yang lagi dipertunjukkan ini.
Ada kejahatan terjadi tapi yg dibahas bukan soal peristiwa kejahatannya tapi malah siapa yg menyuarakan peristiwa kejahatan tsb?
Gilak.
Jendral aja bisa pakai logika rusak begitu, kebayang lah betapa kasihan warga ulayat Papua yang menolak, bakal digebuk terus²an... (``,)
Di sosmed para ahli dan orang awam punya kesempatan yang sama. Demokrasi pengetahuan bisa tersebar luas di sini, sebagaimana juga Ai, kadang kita perlu nyimak dan menelaah, bahkan cek ulang informasi yang beredar. Mana yang paling rasional?
@riefky7 Saya kok tertarik bantahan dari bapak ya, buat orang awam jadi punya tambahan perspektif dan pengetahuan daripada berhenti di labeling. Misal saya jadi tambah wawasan saat baca debat dokter dan antivaxx...
Breaking news: A Ford dealership in Kansas can't release a sold F-250 because a robin moved in first.
An employee at the dealership located outside Kansas City noticed a robin building a nest on the tire of a brand new F-250 that was already sold. The robin laid four eggs and successfully hatched them.
The truck is now stuck on the lot until the chicks fledge, because the Migratory Bird Treaty Act of 1918 makes it illegal to disturb an active nest of any native bird in the United States.
The buyer has been a good sport. The dealership called it the only F-250 in America currently protected under federal law.
@hasyimmah Saat yang sama Anies kena tuduh Syiah. Merapat ke FPI ini kontroversial, tapi efektif meredam isu syiah. Hayo siapa yang pakai isu ini diantara 2 lawannya?
https://t.co/lLzneJNjzI
BREAKING: In what U.S. officials are calling the most glorious intelligence breakthrough ever, Trump has exposed that 50% of Iranians near enriched uranium are named Mohammad.
To spare U.S. taxpayers further expense, Tehran has volunteered the remaining 50%: Ali. Meanwhile, a group of unknown hackers revealed that 100% of U.S. nuclear site personnel are named John Doe.
@Luzrov_@umarukawaidesu@2023bitcoiner@PecintaSejarah2 Nggak, coba jelaskan? Karena saya membedakan argumen chromebook harus pake sinyal atau internet ini yang menurut saya bermasalah, karena itu chromebook bisa dipake offline. Kalo masalah kebijakan digitalisasi (pengadaan laptop) gak cocok dengan daerah 3T itu hal lain lagi.
@umarukawaidesu@2023bitcoiner@PecintaSejarah2 Trus apa hubungannya dengan sinyal? Gak perlu bawa argumen sinyal. dikasih laptop windows atau mac tetep akan masalah kalo kebijakannya gak napak tanah.
Kudos to @AirFranceKLM. They destroyed my wife’s suitcase (stuff happens), so we trudged to the service desk. I was hoping for some duct tape and expected to fill out a form where, maybe, they’d send me twenty bucks in six weeks or so.
Nope! The friendly and efficient clerk apologized for the damage, measured our suitcase, went into the back room, and returned with a brand-new suitcase, the same size, still in the shrink wrap. We swapped the contents right there and rolled out of baggage claim with the new suitcase.
Nicely done. That’s the sort of service I’d expect from Singapore Air, not a European carrier.
(By the way, what happened to @SamsoniteUSA? Apparently they’re no longer gorilla-proof…)
Sebagai alumni LPDP, berikut daftar pelatihan yang kami butuhkan agar gak culture shock:
- Academic writing
- Ikut International Conference & jurnal internasional
- Strategi cari funding buat riset, paper dan conference
- Pelatihan memasak (real wkwk)
- Self management, terutama menghadapi stress kuliah dan tugas yang numpuk
- Persiapan paska kampus, either sebagai dosen, karyawan, pebisnis, atau stafsus wkwk
etc etc
Intinya butuh pelatihan dari orang2 yang pernah menjalani itu semua.
nasionalisme indonesia itu dilahirkan en dikembangkan oleh para intelektual bukan tentara, sebab itu menjadikan tentara sbg rujukan pemahaman nasionalisme bkn saja gagal paham sejarah, tetapi juga mengerdilkan pemahaman nasionalisme indonesia
Tiga pertanyaan untuk Mendikti soal LPDP digembleng TNI:
1. Sejak kapan warga sipil yang lolos IELTS, esai, dan wawancara LPDP dianggap kurang disiplin?
Mereka bahkan menghitung sendiri pajaknya tiap tahun di SPT, sesuatu yang (mungkin) prajurit tidak diwajibkan lakukan dengan kerumitan yang sama.
2. Sejak kapan warga yang pajaknya dikorupsi bertahun-tahun tapi tetap bayar PPN setiap belanja dianggap kurang berkebangsaan?
3. Kalau tujuannya supaya awardee balik ke Indonesia, kenapa solusinya pelatihan baris-berbaris dan bukan perbaikan ekosistem riset, gaji dosen, dan kepastian karier akademik di dalam negeri?
Yang bikin doktor enggan pulang itu bukan kurang nasionalisme. Tapi karena kurang lab, kurang dana riset, dan kurang penghargaan.
Kalau pemerintah serius ingin awardee pulang dan berkontribusi, cobah perbaiki ekosistem akademik dalam negeri.
Itu jauh lebih sulit, dan jauh lebih dibutuhkan.
Menurut saya, mengirim calon master dan doktor ke barak untuk diajari “kebangsaan” itu membalik logika.
Yang lazim di banyak negara: kadet militer yang dikirim ke kampus, bukan sebaliknya.
Jangan remehkan warga sipil yang duitnya bocor terus tapi masih setia bayar pajak.
Lagian, tokoh-tokoh kebangsaan terbesar republik ini sebagian besar sipil. Hatta, Sjahrir, Sukarno muda, Kartini, Tan Malaka, Agus Salim.
Tidak satu pun dari mereka yang nasionalismenya dibentuk di barak.
Mereka jadi nasionalis karena membaca, berdebat, hidup di pengasingan, dan berhadapan dengan ketidakadilan kolonial.
Bukan karena baris-berbaris.
😬
Bukan hal baru, dan sudah saya pernah kritisi. Acara Persiapan Keberangkatan LPDP itu bau. Bau militeristik, perpeloncoan, atas nama membangun nasionalisme. Outbound gak bikin nasionalis ya, mohon maaf. Buat saya, nasionalisme ada ketika kehadiran negara terasa.