𝗞𝗲𝗯𝗲𝘁𝘂𝗹𝗮𝗻 𝗮𝘁𝗮𝘂 𝗽𝗼𝗹𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝘀𝗲𝗻𝗴𝗮𝗷𝗮? 🚨
Hari ini, 16 Juli 2026, dua akun yang kritis terhadap Menteri PU Dody Hanggodo, yaitu @nabiylarisfa dan @ferrykoto, sama-sama menerima ancaman menggunakan data pribadi yang bocor. Kesamaan modusnya terlalu rapi untuk disebut kebetulan.
𝗣𝗲𝗺𝗶𝗰𝘂
✅ Unggahan yang mengkritik atau membahas isu terkait Menteri PU
𝗠𝗼𝗱𝘂𝘀 𝗜𝗻𝘁𝗶𝗺𝗶𝗱𝗮𝘀𝗶
✅ Ancaman dikirim lewat WhatsApp, meminta unggahan dihapus
✅ Data yang digunakan sangat lengkap: alamat rumah, NIK, tanggal lahir, data Kartu Keluarga, bahkan lokasi GPS perangkat secara real time
✅ Menggunakan akun mencurigakan, salah satunya memakai foto profil dan nama perempuan namun terhubung ke nomor atau situs publik tertentu
𝗥𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻 𝗞𝗼𝗿𝗯𝗮𝗻
▪️ @nabiylarisfa sedang menyiapkan somasi dan menyebut kemungkinan ada korban lain di hari yang sama
▪️ @ferrykoto membagikan bukti tangkapan layar, melapor ke @CCICPolri, dan menegaskan bahwa jika terjadi sesuatu pada dirinya atau keluarganya maka sudah jelas siapa yang harus bertanggung jawab
Data selengkap itu, sampai pada lokasi GPS secara langsung, mustahil didapatkan orang biasa dari internet. Ada yang bermasalah dalam rantai perlindungan data kita, entah karena kebocoran dari sistem pemerintah atau memang sengaja disalahgunakan untuk membungkam kritik.
Kalau mengkritik pejabat publik saja bisa membuat NIK dan alamat rumah seseorang tersebar dalam hitungan jam, sebenarnya siapa yang sedang diawasi di negara ini, pejabatnya atau rakyatnya? 🤔
Dan jika @kemkomdigi serta pihak kepolisian memilih diam atas kasus ini, bagaimana caranya publik bisa percaya bahwa data pribadi mereka aman di tangan negara yang katanya berkomitmen melindunginya?
Ada 2 PoV menarik, baik dari
- Pejabat Daerah
VS
- Auditor BPK
Dari Pejabat Daerah, ya begitulah Momok.
Dari sisi Auditor BPKnya, jarang diungkap, tapi di Thread ada akun papaforplanet yang sharing (sepertinya Beliau Auditor) 🙏
@hanifproduktif ke no 2 (gara2 liat konten pergi jauh) perbaikin AC gak dingin sampe skrng aman aja sih, cuma emg harganya pricey bgt oy.
dan abis taro nginep semalem exterior mobil kotor bgt, entah disimpan dimana mobilku
@didepancangkir 1. input data sama rekap doang minta spec i7 wkwk
2. minta spec i7 tapi budget 2juta. unit second i5 aja masih rata-rata di harga 4jt. masih berani request spec ram 16GB ssd minimal 512GB lagi WKWK
memang syarat jadi pegawainya prabowo ya hrs korup, tolol, dan gk tau malu emang.
Bayangin lo lagi santai di kantor, tiba-tiba HP bergetar. Pesan atasan: “Besok mutasi ke Papua, demi pemerataan ASN.”
Rumah baru lunas, anak sekolah nyaman, keluarga ikut susah. Gitu deh yang lagi ramai gara-gara DPR mau revisi UU ASN.
Katanya buat PNS merata ke daerah 3T. Tapi banyak yang curiga, ini solusi beneran atau cuma “asal bapak senang” buat tekan PNS kritis?
Dulu masalahnya jelas. PNS numpuk di Jawa, pelosok kekurangan guru dan dokter. Revisi ini mau kasih pusat kuasa mutasi lebih besar supaya pelayanan publik merata.
Dari sisi kebijakan publik, ini bagus soal ngatasi ketimpangan. Tapi sisi gelapnya langsung keliatan. Mutasi mendadak bisa bikin keluarga berantakan.
Gaji sama, biaya hidup beda jauh. Kalau nggak ada dukungan, pegawai burnout. Administrasi publik bilang kebijakan harus feasible, bukan cuma mulia di kertas.
Lalu masuk risiko politik. Kekuasaan mutasi di pusat bisa bikin “asal bapak senang” makin gampang. PNS yang vokal kritik tiba-tiba dikirim ke pelosok.
Netralitas ASN terancam. Birokrasi jadi takut bersuara, rakyat yang rugi
Tapi ada sisi baiknya juga. Kalau transparan, kriteria jelas, dan ada insentif seperti tunjangan lebih, ini bisa perkuat merit nasional.
Kebijakan publik bilang ini soal desain yang tepat plus pelaksanaan hati-hati.
Sekarang kita awasi bareng. Butuh safeguard kuat: mutasi berbasis merit, perlindungan buat PNS kritis, dukungan keluarga.
Kalau nggak, revisi malah jadi bumerang.
Intinya, ini dua mata pisau. Bisa bantu pemerataan atau rusak semangat birokrasi.
Lo gimana? Setuju asal ada pelindung, atau khawatir kekuasaan makin besar?
Cerita di komentar yuk.
ASN pelayan rakyat, bukan alat politik. Birokrasi sehat, Indonesia maju bareng.
Kalo PPPK bisa tes cpns tanpa harus resign, Seharusnya yg PNS dan dibawah 35 thn bisa juga tes cpns lagi tanpa harus resign‼️
@PNS_Garis_Lucu @pejabrut@PNS_Ababil
Teman yg kerja di BPJS Kesehatan mengeluh dana mereka tipis sekali.
Saya beri solusi:
1. Ubah nama jadi BPJS Pertahanan Terhadap Penyakit
2. Yakinkan Kemenhan bahwa BPJS lebih cocok di bawah Kemenhan sebagai bagian dari Pertahanan
3. Nikmati privilege budget tidak terbatas 👏
Narasi romantisasi Bandung tuh udah terlalu lebay untuk merepresentasikan Bandung saat ini.
Kenapa? Ya karena kotanya JELEK.
- Drainase jelek
- Trotoar jelek
- Macet parah
- Transum jelek
- Jalanan jelek
- Penerangan jalan jelek
- Pengelola parkir jelek + pengamen di mana mana
28 tahun idup di Bandung, gatau apa yg improve dari kota ini dari tahun ke tahunnya.
Utk kali ini, dan ngeliat data kalau hilalnya keliatan, derajatnya sampai, tapi kurang di "elongasi" yg jadi alasan jadi Sabtu, gw ngerasa ied versi Muhammadiyah lebih kuat..