LAB 45

Tilik Data | Prediksi | Mitigasi

[LAB 45 @lab45_]

As Andi Widjajanto, our senior advisor, put it: “The market is not a democrat, but it cares about exactly the same things — institutional independence, the rule of law, and certainty.”

The market is an ally of interest, not conviction.

Read the full piece → https://t.co/YFPyVZmWJp

What do you think? Can market pressure actually force democratic reform in Indonesia, or does it only punish the symptoms? 👇

[LAB 45 @lab45_]

Indonesia’s most disciplined opposition today may not be a political party. It may be the bond market.

Not because investors love democracy, but because they hate uncertainty.

A short thread on why money noticed what voters were told to ignore. 🧵

[LAB 45 @lab45_]

But this is not a fairy tale

Markets punish authoritarianism, however they cannot build democracy. Capital pressure can just build an investment-grade oligarchy, swapping a local master for a global one.

Market pressure can create an opening, but in the end, civil society still has to do the harder work: organize voters, protect activists, keep movements alive, or teach democratic habits between elections.

[LAB 45 @lab45_]

WE’RE HIRING RESEARCH INTERNS!
Pernah kepikiran gimana data bisa menjelaskan fenomena politik dan sosial di sekitar kita?

Kalau kamu mahasiswa yang passionate sama riset, media atau gender, ini kesempatan emas buat kamu!

Jadi bagian dari LAB 45 dan perluas wawasanmu sambil melakukan analisis isu-isu terkini. Yuk, daftar sekarang sebelum kursi kosong ini diambil orang lain!

📍 Pendaftaran di 👉 https://t.co/C4vxp6K19L

#Internship #Magang #ResearchInterns #PolitikMedia #KajianGender

[LAB 45 @lab45_]

Turunnya potongan aplikasi ojol dari 20% ke 8% memang melegakan, tapi kesejahteraan pengemudi tidak akan benar-benar terangkat tanpa hadirnya lapangan kerja formal dan produktif yang layak bagi masyarakat. Untuk selengkapnya kunjungi tautan berikut: https://t.co/B1Yfr1sspl

#LAB45 #OjekOnline #EkonomiGig #LapanganKerja #KesejahteraanPekerja

[LAB 45 @lab45_]

Sekarang giliran kamu:

Di mana batas peran militer yang tepat dalam negara demokratis?

Drop pendapatmu di bawah 👇

Sumber: Mahkamah Konstitusi RI (https://t.co/I23y5IZd6J)
Selengkapnya → https://t.co/1dERb23Lvy

#LAB45 #MahkamahKonstitusi #UUTNI #ProfesionalismeTNI #PertahananNegara

[LAB 45 @lab45_]

Dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, sebuah argumen mendasar mengemuka:

"TNI bukan aktor pembangunan."

Pernyataan ini disampaikan Jaleswari Pramodhawardani, Kepala LAB 45, dan berangkat dari pembacaan konstitusional atas peran militer dalam negara demokratis. Berikut uraiannya🔥

[LAB 45 @lab45_]

Intinya ada di satu kalimat ini:

"Demokrasi yang sehat membutuhkan militer yang kuat di bidangnya, bukan militer yang meluas ke mana-mana."
— Jaleswari Pramodhawardani, Kepala LAB 45

Kuat ≠ ada di mana-mana. Itu dua hal berbeda.

[LAB 45 @lab45_]

Dalam negara demokratis, batas kewenangan antara sipil dan militer pada dasarnya telah dirumuskan secara tegas. Militer dapat dilibatkan untuk membantu tugas-tugas sipil hanya dalam situasi terbatas, terutama ketika kapasitas sipil tidak lagi memadai.

Namun, ketika skema perbantuan itu berlangsung semakin luas, rutin, dan tidak terkendali, pertanyaan mendasarnya bukan lagi sekadar soal efektivitas birokrasi. Yang perlu direnungkan adalah apakah negara sedang gagal memperkuat instrumen sipilnya, atau justru tengah membuka jalan bagi terbentuknya tata kelola yang semakin militeristik.

#LAB45 #MahkamahKonstitusi #Demokrasi #SipilMiliter #KonstitusiRI

[LAB 45 @lab45_]

Apa sebenarnya yang dipersoalkan ketika membicarakan peran TNI dalam tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP)? Persoalannya bukan semata-mata soal menolak, melarang, atau mengharamkan keterlibatan militer. Yang menjadi titik kritik adalah bagaimana pengerahan militer pada spektrum non-pertahanan harus bertumpu pada arsitektur hukum yang kokoh, sistematis, dan konstitusional.

Kerangka hukum tersebut dibutuhkan bukan hanya sebagai dasar pengerahan, tetapi juga sebagai panduan dan perlindungan bagi institusi sipil maupun militer. Dengan begitu, setiap aktor dapat berada pada tempat yang tepat, dalam waktu yang akurat, dengan mandat dan batas peran yang jelas.

Maka, pertanyaan paling mendasar yang selama ini kerap dihindari adalah: apakah pengaturan hukum yang berlaku saat ini benar-benar telah sejalan dengan konstitusi, atau justru sedang dipaksakan melalui akrobat hukum yang berisiko menyalahi prinsip negara hukum?

#LAB45 #MahkamahKonstitusi #Terorisme #KeamananNasional #RuleOfLaw

[LAB 45 @lab45_]

Indonesia memegang Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) sebagai doktrin pertahanannya. Namun demikian, doktrin tersebut tidak seharusnya digunakan untuk memperluas peran Tentara Nasional Indonesia (TNI), selaku komponen utama pertahanan, ke sektor-sektor non pertahanan. Ada batas yang seharusnya dijaga.

Pertanyaan selanjutnya, ketika jam dinas prajurit di luar barak terus bertambah, apakah itu tanda profesionalisme atau justru sinyal bahwa hal tersebut mulai bergeser?

#LAB45 #MahkamahKonstitusi #TNI #Hankamrata #UjiMateriUUTNI

[LAB 45 @lab45_]

Kenaikan suku bunga BI ke 6,25 persen dinilai tepat dan realistis di tengah pelemahan nilai tukar dan tekanan geopolitik. Nadia Restu Utami, Analis Ekonomi Politik LAB 45, melihat ada sisi yang perlu diperhatikan: pertumbuhan kredit sektor riil makin tertekan, dan risiko pelebaran Yield SBN berpotensi menambah beban bunga utang terhadap penerimaan negara yang dinilai sudah sangat tinggi. Stabilitas keuangan memang penting, tapi jangan sampai mengorbankan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

#LAB45 #TanyaAhli #BankIndonesia #SukuBunga #EkonomiIndonesia

[LAB 45 @lab45_]

Target rasio penerimaan terhadap PDB sebesar 12,4 persen dalam KEM-PPKF dinilai terlalu ambisius. Di tengah kelesuan penerimaan 2025 dan tekanan pembiayaan utang hingga 2027, menjaga defisit di angka 2,4 persen bukan perkara mudah. Nadia Restu Utami, Analis Ekonomi Politik LAB 45, melihat bahwa yang dibutuhkan bukan sekadar angka yang terlihat aman, melainkan disiplin fiskal yang nyata, basis pajak yang lebih konkret, dan belanja yang benar-benar produktif, bukan sekadar populer.

#LAB45 #TanyaAhli #KEMPPKF #KebijakanFiskal #EkonomiIndonesia