Flora Monica Mirabella

I've got my nickname from a friend years ago. It's from moniCa, so that until this time they call me Chacha

[Hanif | AI For Productivity @hanifproduktif]

Tone deaf final boss

“Jangan demo dulu dong. Tolong jangan ganggu hobi elite kami yang mahal”

[Abah @embah72]

Momen detik² mahasiswa UI mendapat perlakuan kasar dr petugas provos TNI.

Enteng amat itu tangan pak....

[125Japstyle 🇮🇩 @125Japstyle]

UI BERDUKA, RAKYAT TERLUKA: KECAM TINDAKAN REPRESIF APARAT DI LENTENG AGUNG ⚠️

​Rabu, 10 Juni 2026 menjadi hari kelam bagi kemanusiaan dan ruang hidup warga Lenteng Agung. Aliansi Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dari berbagai organisasi mengecam keras tindakan represif yang dilakukan oleh aparat TNI di tengah proses penggusuran paksa sejumlah rumah warga.

​Niat baik warga dan mahasiswa untuk mempertahankan hak atas tempat tinggal justru dibalas dengan kekerasan. Akibat bentrokan dan eksekusi paksa ini, seorang mahasiswa UI dan beberapa warga setempat dilaporkan mengalami luka-luka.

​"Tugas aparat adalah melindungi rakyat, bukan menjadi algojo bagi ruang hidup mereka."

​Mahasiswa UI menegaskan bahwa kekerasan dalam bentuk apa pun terhadap warga sipil yang memperjuangkan haknya tidak dapat ditoleransi! Kami menuntut penghentian represivitas, pengusutan tuntas atas korban yang terluka, dan keadilan bagi warga Lenteng Agung.

​Mari rapatkan barisan. Kawal terus kasus ini! Panjang umur perjuangan!

[Netflix Indonesia @NetflixID]

WNI pagi ini

[¥@N'$ @yaniarsim]

Alat berat robohkan rumah terakhir satwa langka Marsupilami, di Hutan Papua Selatan.

Biadab kalian @kemenhut_ri

[Ricky Ho @rickyho_1989]

This chart is a brutal reflection of why public frustration toward political elites in many emerging markets continues intensifying because it shows that Indonesian lawmakers are compensated at levels that look extraordinarily disconnected from the underlying economic reality faced by the average citizen, with parliament salary reaching roughly 14.7x GDP per capita, among the highest ratios globally and second only to the Philippines in this dataset, despite Indonesia still remaining a country where purchasing power remains relatively weak, informal employment is massive, public service quality remains uneven, infrastructure bottlenecks persist, legal enforcement often feels inconsistent, and upward economic mobility for large parts of the population remains structurally difficult.

And this is precisely why charts like this become politically toxic because citizens naturally begin asking a very simple question: what exactly are taxpayers receiving in return?

In high-income countries, lawmakers may also earn very large nominal salaries, but those economies simultaneously generate far stronger productivity, higher institutional quality, better healthcare systems, stronger education outcomes, more efficient bureaucracy, higher legal predictability, and materially better public goods overall, meaning political compensation exists within a much larger and wealthier economic ecosystem.

But in Indonesia, the optics become far more uncomfortable because the political class increasingly appears capable of extracting upper-middle-class or even developed-market lifestyles from an economy that still struggles to generate broad-based prosperity for much of the population itself.

And perhaps the harshest part is that compensation alone is probably not even the real issue. The real issue is performance.

Citizens are generally willing to tolerate highly compensated leaders if the country visibly becomes richer, more efficient, more meritocratic, less corrupt, and economically stronger over time. But when corruption scandals remain persistent, policymaking appears inconsistent, infrastructure projects repeatedly face rent-seeking concerns, and wealth creation remains concentrated among political insiders, conglomerates, and connected elites, high political compensation begins looking less like professionalization and more like institutionalized extraction.

Importantly, this also helps explain why anti-elite sentiment, populism, and distrust toward institutions continue rising globally because once the gap between elite living standards and ordinary household realities becomes too visible, citizens increasingly stop believing the system operates primarily for collective national advancement and instead begin viewing politics as a mechanism for self-enrichment among those already close to power.

Ultimately, this chart reflects something much deeper than salary levels alone because it exposes the uncomfortable reality that in many emerging markets, the political class often succeeds in upgrading its own prosperity far faster than the nation it supposedly represents, and over time that divergence itself becomes corrosive to institutional trust, social cohesion, and long-term political legitimacy.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ini baru keluar dan gue rasa ini salah satu berita paling penting soal MBG yang perlu semua orang tahu.
BGN beli 21.000 motor listrik untuk program MBG. Tanpa laporan ke DPR.
Tanpa persetujuan Kemenkeu.
Dan kantornya distributor motor itu belum jadi.

Baca lagi.
Kantornya belum jadi.
Tapi motornya sudah ada di Indonesia.
Kronologi yang perlu lo tahu:

2025 Menkeu Purbaya sudah menolak pengadaan motor listrik ini.
Secara resmi.
Diblokir.

2026 BGN tetap beli.
21.000 unit.
Sudah masuk ke Indonesia.

Komisi IX DPR tidak pernah dikonsultasi.
Tidak pernah dapat laporan.
Tidak pernah diminta persetujuan.

Kalau disampaikan ke kami di sini, pasti akan kami tolak, kata Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris.

Dan ini yang paling bikin gue speechless.

Charles bilang dia nonton video dari salah satu media dan yang dia lihat adalah:
kantor distributor motor listrik itu belum selesai dibangun.
Tapi di dalamnya sudah disiapkan satu SPPG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang akan beroperasi di sana.

Terjemahannya:
motor sudah dibeli,
distributor sudah ditunjuk, l
okasi SPPG sudah disiapkan
semua sebelum kantornya selesai dibangun.

Something fishy, kata Charles.
Dan gue setuju.

Pertanyaan yang harus dijawab:

Satu siapa yang beli?
BGN beli 21.000 unit motor listrik.
Dari merek apa?
Importir mana?
Harganya berapa per unit?
Total anggarannya berapa?

Dua dari anggaran mana?
Kalau Kemenkeu sudah blokir di 2025 dari mana uangnya keluar di 2026?
Ada pos anggaran yang tidak terpantau?

Tiga siapa distributornya?
Kantornya belum jadi tapi sudah jadi distributor resmi pengadaan pemerintah itu bisa terjadi hanya kalau ada yang melindungi di belakang.

Empat kenapa motor listrik untuk program makan bergizi gratis?
SPPG adalah satuan dapur kepala dapurnya butuh motor untuk apa?
Untuk koordinasi antar lokasi?
Oke, mungkin.
Tapi 21.000 unit?
Tanpa laporan ke DPR?

Ini bukan soal motor listriknya.
Ini soal tata kelola yang berantakan dari program yang anggarannya Rp71 triliun per tahun.

Kalau pengadaan motor saja bisa bypass Kemenkeu, bypass DPR, masuk diam-diam, dan kantornya belum jadi apa lagi yang bisa bypass dengan cara yang sama?

Dan ini yang paling menyakitkan:
Program MBG lahir dari niat mulia memberi makan anak-anak Indonesia yang kekurangan gizi. Itu niat yang tidak bisa diperdebatkan kebenarannya.

Tapi niat mulia yang dieksekusi dengan tata kelola yang kotor ujungnya bukan anak-anak yang kenyang. Ujungnya distributor motor yang belum punya kantor yang panen.

Dan yang rugi? Sama seperti biasa.
Rakyat yang bayar pajak.
Dan anak-anak yang harusnya dapat makan bergizi tapi anggaran programnya habis di jalan.

Senin 13 April 2026 BGN dipanggil Komisi IX DPR.
Dan gue harap DPR kali ini tidak cuma memanggil tapi benar-benar minta jawaban yang konkret dan transparan.

Karena kalau rapat Senin itu berakhir dengan jawaban normatif dan tidak ada yang dipecat atau diselidiki berarti kita semua tahu ceritanya akan ke mana.

[alfin rizal @alfinrizalisme]

prabowo said: “… kata menteri-menteri saya, kondisi kita cukup aman.”

[MANTO @KangManto123]

SETUJU ...‼️‼️

[𝐍𝐨𝐳𝐞𝐥⚚ノゼル @nozelism]

Bayangin, lu baru masuk kerja 3 hari. Tiba-tiba divonis mati atas kejahatan yg lu sendiri ga tau. Kebayang ga, sefrustasi apa rasanya? Negara hukum tapi cuma menghukum rakyat kecil.

[ꦩꦸꦂꦠꦝ @MurtadhaOne1]

KEREN
Seorang Guru dengan geram MENDAMPRAT pihak dapur MBG karena berulang kali memberikan makanan tidak layak makan

"MBG itu tidak gratis! Itu duit rakyat, gaji2 kami dipotong utk MBG. Jangan main2 kalian!"

Lain kali suruh mrk makan sendiri makanan busuknya bu 😂

[nishu(⁠*⁠˘⁠︶⁠˘⁠*⁠)⁠.⁠｡⁠*⁠♡ @nishustash]

Andhika Sudarman, founder of @DeallsJobs – Jobs, CV & Mentoring and @sejutacita_id founder, has been accused of sexual harassment to multiple minors and adults through his mentorship and study trip program.

[Rumail Abbas @Stakof]

Tahukah kalian, jika MBG dihentikan total selama Ramadan, maka seluruh guru honorer di Indonesia bisa digaji sekitar delapan juta per bulan selama setahun penuh?

(Gara-gara Ferry Koto dan Mas Guntur Romli debat, akhirnya saya ngitung juga. Dan kaget dengan angkanya)

[Spicy Dumpling 🇮🇩🛖⚡🛸🧬🧪⚗️🎨🎭 @SpicyDumpling02]

The incompetence of the Indonesian government must be studied. I feel like those in power are both brain-dead and evil.

[Zulfikar Akbar @zoelfick]

Ia berjuang untuk dunia pendidikan krn lebih tahu keadaan lapangan.

Atas nama guru-guru kita di masa lalu, dan mereka yg mau memilih profesi guru hari ini, bantulah perjuangannya.

[Indonesian Pop Base @iPopBase]

no na’s Christy provides a lesson on how to do her ‘jumpalit’ move in new video.

[Zakki Amali @ZakkiAmali]

Tidak habis pikir. Petunjuk teknis terbaru menunjukkan YAYASAN pengelola MBG dapat insentif 6 JUTA PER HARI selama 313 hari, libur pun masih dapat. Insentif itu tanpa kena pajak.

6 juta x 313 hari=1,87 miliar per SPPG

Bayangin POLRI kelola 1.179 SPPG PER HARI DAPAT INSENTIF Rp 7,07 M dan 1 tahun jadi Rp 2,21 Triliun.

Itu pun belum yayasan lain di bawah TNI.

Udahlah bubar aja negara ini.

Dijelaskan bahwa insentif ini bukan berdasarkan output based (berlaku 2025) yaitu jumlah porsi yang diberikan, tapi malahan availability based yaitu asal sudah ada dapur meski belum beroperasi. Jelas-jelas enak donk yang penyaluran porsinya sedikit bahkan belum kerja sudah dapat 6 JUTA PER HARI. Cukup duduk manis dukung rejim.

Memang MBG INI DIBIKIN BUAT MENGGERERUK DUIT NEGARA.

Kepada elite mereka royal dan disebutkan sebagai insentif, sementara bantuan ke rakyat disebut subsidi dan dianggap beban.

[🍭 JeanXx 🍭 @twice_mixx]

Thank you Koreans for starting a fight with SEA and introducing me to No Na😭

SEA has so many hidden gems omg😭

[andi @andihiyat]

SEAblings vs Knetz (s korea)

[Celebrity Tailor @KLASSIQTUNEZ]

I love how 🇲🇾 vs 🇰🇷 became
🇹🇭🇵🇭🇻🇳🇨🇳🇮🇩🇯🇵🇵🇰🇮🇳🇲🇾 vs 🇰🇷 in just 2 days…