Peringatan Hari Perempuan Internasional di Indonesia pada tahun 2024 menjadi momen penting bagi gerakan masyarakat sipil. Hal ini berkaitan dengan tahun politik, yakni diselenggarakannya pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Evaluasi kekuasaan Joko Widodo yang sudah berjalan selama 2 periode, serta banyaknya kecurangan yang terjadi sepanjang pelaksanaan pemilu, dimulai dari pelanggaran konstitusi hingga administrasi negara, menjadi sebuah momentum penting tidak akan dilewatkan oleh gerakan perempuan.
Refleksi Saras Dewi, Dosen Filsafat Univ. Indonesia, tentang ketidakadilan dalam pembangunan infrastruktur dari konflik agraria yang terjadi di Batur dan masifnya pembangunan di Bali. Di tengah janji2-janji politisi jelang pemilu, harapan justru ada di gerakan masyarakat sipil.
Hari ini, YLBHI akan hadir di beberapa forum untuk memberikan statemen dan respon kami atas debat Capres dan Cawapres.
Saksikan siaran langsungnya disini:
Dari kasus Rempang, Kriminalisasi 3 petani Pakel, Penembakan warga di Seruyan hingga kasus Kriminalisasi Fatia & Haris dan beberapa kasus pelanggaran HAM lainnya.
2023 menjadi tahun dengan semakin masifnya pelanggaran Hukum dan HAM. Tahun terakhir tepat sebelum Jokowi lengser.
Ketua umum YLBHI @madisnur mengatakan manuver pemerintah Jokowi menerbitkan Perpu Cipta Kerja dan disusul pengesahannya sebagai undang-undang oleh DPR RI merupakan serangan brutal terhadap prinsip negara hukum.
Selengkapnya:
https://t.co/lRzofmyepl