Guys, ada pernyataan dari Peneliti Senior BRIN yang menurut gue paling jujur dan paling menohok yang pernah keluar dari mulut seorang akademisi Indonesia tentang kondisi negara kita sekarang.
Prof. Dr. Siti Zuhro Peneliti Senior BRIN bilang
korupsi Indonesia sudah stadium gawat
sudah mengakar dan mendarah daging
Bukan di warung kopi.
Bukan di podcast oposan.
Tapi di forum akademik Universitas Paramadina.
Dalam diskusi yang judulnya langsung menampar: "Menakar Akurasi Laporan The Economist:
Apakah Indonesia Menuju Jurang?"
Dan kalimat yang paling mengejutkan dari seluruh pernyataannya:
"Nawaitunya menjadi pejabat ternyata untuk kaya. Bukan untuk berdedikasi diri."
Dan ini yang paling fundamental dari seluruh analisis Prof. Zuhro:
Krisis terbesar Indonesia saat ini bukan krisis ekonomi.
Bukan krisis politik elektoral.
Bukan krisis rupiah yang melemah ke Rp17.700 atau IHSG yang ambruk ke level terendah sejak COVID.
Krisis terbesar Indonesia adalah krisis integritas elite.
Dan ini berbeda dengan semua krisis lain yang bisa diselesaikan dengan kebijakan fiskal atau moneter. Krisis integritas tidak bisa diselesaikan dengan menaikkan suku bunga.
Tidak bisa diselesaikan dengan membentuk badan baru.
Tidak bisa diselesaikan dengan pidato di Rapat Paripurna DPR.
Karena sumber masalahnya bukan sistemnya.
Tapi manusianya yang menjalankan sistem.
Dan ini yang paling menghantam:
"Bukan legacy lagi. Justru diternakkan."
Satu kalimat pendek.
Tapi isinya luar biasa padat.
Dulu korupsi dianggap sebagai penyimpangan. Sebagai ulah oknum.
Sebagai pengecualian dari norma yang seharusnya berlaku.
Sekarang menurut Prof. Zuhro korupsi sudah bukan penyimpangan lagi.
Korupsi sudah menjadi budaya yang diwariskan dan dipelihara.
Patronase politik yang menjamin loyalis mendapat jabatan.
Jabatan yang menjamin akses ke anggaran.
Anggaran yang mengalir ke lingkaran yang sama.
Dan lingkaran itu mereproduksi dirinya sendiri di setiap siklus kekuasaan.
Diternakkan.
Bukan diberantas.
Tapi diternakkan.
Dan ini yang paling relevan dengan semua yang sudah kita bahas:
Purbaya mengungkap 10 perusahaan sawit yang melakukan under invoicing selisih harga ekspor sampai 200%. Tapi namanya tidak boleh disebutkan ke publik.
Dirjen Bea Cukai yang bertugas memberantas under invoicing sedang diduga menerima suap di jabatannya.
Teddy Indra Wijaya naik pangkat dari Mayor ke Letnan Kolonel dalam 14 tahun dan peraturan panglima langsung diubah agar sesuai dengan masa dinasnya.
108 menteri dan wakil menteri dan AHY sendiri mengakui antar kementerian masih berebut anggaran dan tidak bisa berkolaborasi.
Danantara berjalan setahun tanpa laporan keuangan yang dipublikasikan secara transparan.
Semua ini bukan anomali.
Semua ini adalah sistem yang bekerja persis seperti yang Prof. Zuhro gambarkan.
Jabatan sebagai alat mencari kaya.
Patronase yang diternakkan.
Integritas yang menjadi kemewahan langka di tengah lingkungan yang tidak menghargainya.
Dan ini yang paling mengejutkan dari pernyataan seorang peneliti BRIN:
BRIN adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional โ lembaga pemerintah. Prof. Zuhro adalah peneliti seniornya.
Dan dia berbicara seperti ini terbuka, keras, tanpa eufemisme di forum publik yang judulnya langsung merujuk pada laporan The Economist yang menyebut Indonesia menuju jurang.
Ini bukan pengamat dari luar sistem.
Ini orang dari dalam sistem yang mengatakan: sistem ini bermasalah sangat serius.
Dan kalau orang dari dalam sudah berani berkata seperti ini secara terbuka kondisinya mungkin jauh lebih buruk dari apa yang kita bayangkan dari luar.
Dan ini diagnosa yang paling mendasar:
Prof. Zuhro menyebut tiga akar masalah yang saling memperkuat:
Lemahnya integritas โ orang yang seharusnya menjaga kepercayaan publik justru menggunakannya untuk kepentingan pribadi.
Rendahnya meritokrasi โ jabatan tidak diberikan kepada yang paling kompeten tapi kepada yang paling loyal atau yang paling banyak kontribusinya ke koalisi kekuasaan.
Kuatnya patronase politik โ sistem bagi-bagi jabatan yang memastikan setiap pendukung mendapat bagiannya. Dan setiap pejabat yang dapat bagian itu harus balik modal dari jabatannya.
Tiga hal ini saling mengunci. Tidak bisa diperbaiki satu per satu. Karena yang bertugas memperbaikinya adalah orang-orang yang justru diuntungkan oleh sistem yang ada sekarang.
Kalau niatnya sudah salah dari awal maka semua keputusan yang diambil akan diarahkan untuk melayani niat itu. Bukan melayani rakyat.
Dan ini yang paling menohok dari semua pernyataannya:
"Indonesia bisa miskin, tapi jangan kehilangan integritas dan moralitas."
Ini bukan kalimat yang optimis.
Ini adalah kalimat yang menerima kemungkinan bahwa Indonesia akan terus miskin tapi memilih untuk tidak kehilangan martabatnya sebagai bangsa.
Dan itu lebih menakutkan dari semua prediksi ekonomi yang ada.
Karena seorang peneliti senior dari lembaga pemerintah sudah mulai menerima kemiskinan sebagai kemungkinan yang realistis dan hanya berharap agar integritas setidaknya masih bisa diselamatkan.
Korupsi Indonesia bukan lagi soal oknum.
Bukan soal satu dua pejabat yang ketangkap KPK lalu diganti oleh yang baru.
Korupsi Indonesia sudah menjadi ekosistem yang merekrut, menyeleksi, dan mereproduksi dirinya sendiri di setiap siklus kekuasaan.
Dan selama seleksi pejabat masih berbasis rekomendasi politik dan kedekatan bukan integritas dan rekam jejak ekosistem itu tidak akan berubah hanya karena ada pidato tentang reformasi.
Prof. Zuhro minta panitia seleksi independen yang berani menempatkan kompetensi dan moralitas sebagai pertimbangan utama.
Bukan rekomendasi dari partai.
Bukan kedekatan dengan lingkaran istana.
Tapi selama yang menentukan panitia seleksi itu adalah lingkaran kekuasaan yang sama lingkaran yang menurut Prof. Zuhro nawaitunya sudah salah dari awal maka panitia seleksi independen itu tidak akan pernah benar-benar independen.
Dan Indonesia akan terus menuju jurang yang judulnya sudah disebut dalam forum akademik Universitas Paramadina hari Jumat kemarin.
Videonya lagi rame nih.
Jurinya yg budeg, malah pesertanya yg di salahin artikulasinya kurang jelas lah. Selalu ada cara buat cari pembenaran ya๐คญ
Pantes ga pernah dengerin rakyatnya.
Jangan emosi ya nonton videonya.
@citogog Yaa yaa benarr skali, semoga MU musim depan bisa jauh lebih baik dalam organisasi permainan dan dapet pemain tengah baru yg bisa support Bruno.
@citogog Yesss, gaya main yg buruk...sangatt buruk. Tidak ada Case di tengah punya pengaruh yg besar, harus ada pengganti yg sepadan, kalo tidak bisa bahaya musim depan. Bisa juga ini proses rotasi bagi pemain karna MU sudah aman di champion league musim depan.
Saya adl seorg dosen di AS. Kemarin pas ngurus cuti melahirkan sy bilang kpd dekan & presiden kampus ttg kekhawatiran sy soal slowing down performa akademik sy krn hamil & melahirkan. Mrk meresponnya dg:
Bukan Negara Islam = Zakat diurus negara
Negara tropis = buah mahal dan impor
Negara maritim = ikan mahal
Negara CPO = minyak goreng mahal
Negara SDA = listrik dan BBM mahal
Negara hukum = keadilan tunggu viral
Swasembada pangan = beras mahal dan impor
Bebas aktif = tunduk kepentingan asing
Negara religius = kitab suci dan haji dikorupsi
Negara agraris = keranjingan pangan impor
Lapor polisi = rugi berkali lipat
Pendidikan gratis = uang gedung mencekik
Jaminan kesehatan = kamar penuh, obat beli sendiri
Banyak pakar ekonomi = utang negara meroket
Raja nikel = pekerja lokal gigit jari, PAD nyungsep
Gaji pejabat kecil = hartanya banyak
Anti-KKN = anak dan menantu diusung Pilkada
Rakyat disuruh hemat = pejabat ganti mobil dinas
Taat bayar pajak = jalanan tetap berlubang
Penjara penuh = koruptor dapat fasilitas VIP
Jalan tol bertambah = biaya logistik tetap mahal
Kaya rempah = garam dan bumbu dapur impor
Swasta dicekik aturan = BUMN rugi disuntik dana
Janji lapangan kerja = tenaga kerja asing difasilitasi
Aturan hukum tebal = urusan lancar pakai "orang dalam"
Tanah vulkanis subur = kedelai dan pakan ternak impor
Banyak sungai besar = air bersih harus beli
Transportasi publik dibangun = macet hanya pindah lokasi
Dana desa triliunan = kepala desa pamer harta
Cita-cita swasembada daging = harga daging sapi termahal
Pesta demokrasi = menang karena serangan fajar
Komisi pengawas banyak = pungutan liar jalan terus
Bangga produk lokal = bahan bakunya impor semua
Tertangkap tangan korupsi = masih bisa senyum di TV
Konstitusi = bisa direvisi kilat demi kekuasaan
Wajib cinta tanah air = pejabat berobat ke luar negeri
Kebebasan berpendapat dijamin = kritik dipenjara pasal karet
Lahan negara luas = rakyat susah punya rumah
Subsidi triliunan = pupuk selalu gaib saat musim tanam
Budaya gotong royong = tetangga sakit tidak ada yang tahu
Digitalisasi birokrasi = urus izin tetap fotokopi KTP
Upah minimum naik = harga sembako naik duluan
Anggaran militer besar = alutsista yang dibeli barang bekas
Bangsa yang ramah = komentar netizen paling barbar
Darurat iklim = hutan lindung jadi kawasan tambang
Anggaran riset dipotong = pejabat rajin studi banding
Pusat data nasional = server gampang diretas
Gelar akademik berderet = kualitas kebijakan amatiran
Kaya warisan budaya = seniman tradisional melarat
Anti-penjajahan = rakyat digusur paksa proyek negara
Keadilan sosial = hanya untuk yang mampu membayar
Guys, ini gilaa sihh
Suster Natalia.
Perempuan yang tidak menikah.
Tidak punya harta pribadi.
Mengabdikan seluruh hidupnya untuk gereja dan umatnya di Labuhanbatu, Sumatera Utara.
Dan sekarang dia harus menanggung beban Rp28 miliar yang raib bukan uangnya sendiri
tapi uang 1.900 jiwa umat yang dia jaga amanahnya.
bahkan dia bilang
ke teman dia yang suster juga
dia akan masuk penjara.
dia cerita
Setiap kali ketemu umat yang sederhana itu,
saya selalu katakan:
mari, masa depan anak-anakmu melalui menabung.
Tapi sekarang masa depan mereka itu hancur di tangan saya.
Kronologi yang perlu semua orang pahami:
Credit Union Paroki Aek Nabara koperasi simpan pinjam di bawah naungan gereja sudah berjalan 45 tahun tanpa masalah.
Umat menabung perak demi perak.
Untuk sekolah anak.
Untuk biaya sakit.
Untuk masa depan.
Total yang terkumpul dan ditempatkan di deposito: Rp28 miliar lebih dari 1.900 anggota.
Di 2019 Andi Hakim Febriansyah
Kepala Kas BNI Unit Aek Nabara
mendatangi pengurus CU.
Menawarkan produk bernama BNI Deposito Investment
dengan bunga 8% per tahun.
Lebih tinggi dari deposito biasa.
Pengurus percaya.
Karena siapa yang tidak percaya kepada kepala kas bank negara yang datang dengan seragam resmi, ID card BNI, dan pick-up service resmi yang sudah berjalan sejak 2015?
Tujuh tahun berjalan.
Bunga masuk rutin setiap bulan.
Tidak ada masalah.
Sampai Desember 2025 dan semuanya mulai runtuh:
CU mengajukan pencairan Rp10 miliar untuk pinjaman ke anggota.
Bertahap minta Rp2 miliar dulu.
Januari 2026 tidak cair.
Februari 2026 tidak cair.
5 Februari Suster Natalia panggil Andi.
Andi bilang besok.
Besok tidak cair.
Andi minta semua bilyet deposito untuk pembaruan. Suster menyerahkan semuanya karena percaya.
Sore hari Andi sudah di jalan ke Medan katanya cuti.
Lalu 23 Februari bukan Andi yang datang.
Tapi kepala kas baru.
Dengan kalimat yang mengubah segalanya:
Per hari ini saudara Andi Hakim Febriansyah bukan pegawai BNI lagi.
Dan produk yang ditawarkan itu bukan produk BNI.
Suster Natalia pingsan lima menit.
Yang lebih ngeri dari hilangnya uang itu:
Bilyet deposito yang dipegang Andi dibakar. Sengaja. Supaya tidak ada barang bukti.
Tapi Andi salah hitung.
Satu bilyet tersimpan di tangan pastor lain yang kebetulan tidak ada di tempat saat pengambilan.
Satu bilyet itu yang menjadi bukti bahwa semua ini nyata.
Andi sudah menyiapkan skenario dari jauh hari. Tanggal 23 Februari itu hari yang sama dia ambil semua bilyet dia sudah mengajukan pengunduran diri. Dan dua hari kemudian dia terbang ke luar negeri bersama istrinya lewat Bali ke Australia, lalu ke New Zealand.
Sambil cuti dia masih angkat telepon Suster Natalia. Masih bilang "aman, Suster."
Masih janjikan pencairan.
Setelah red notice diterbitkan oleh Interpol dan Australian Federal Police Andi kembali ke Indonesia 30 Maret 2026 dan ditangkap di Kualanamu.
Di dalam pemeriksaan dia mengakui semua perbuatannya.
Uangnya?
Dipakai untuk sport center, kafe, mini zoo, tanah, dan berbagai aset yang kini sedang dilacak dalam proses TPPU.
Dan sekarang masuk ke bagian yang paling mengkhawatirkan:
BNI melakukan verifikasi internal sendiri.
Tanpa transparansi.
Tanpa melibatkan korban dalam proses.
Hasilnya: BNI bersedia mengganti Rp7 miliar.
Dari Rp28 miliar lebih.
Dan pada 26 Maret 2026 tanpa persetujuan CU-PAN BNI mentransfer Rp7 miliar itu ke rekening korban secara sepihak.
Seolah dengan mentransfer itu kasus selesai.
Kuasa hukum CU-PAN dari Gani Djemat & Partners menolak keras.
Karena:
Berdasarkan prinsip Vicarious Liability perusahaan bertanggung jawab atas tindakan pegawai yang dilakukan dalam kapasitas jabatannya.
Andi beroperasi dengan ID card BNI, jabatan BNI, fasilitas pick-up service BNI, dan atas nama BNI selama tujuh tahun.
Ini bukan tindakan pribadi yang kebetulan dilakukan oleh orang yang bekerja di BNI. Ini tindakan yang bisa terjadi karena dia adalah BNI di mata korban.
POJK Nomor 22 Tahun 2023 Pasal 10 ayat 1 juga menegaskan: pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat kesalahan pegawainya.
Tidak ada klausul kecuali kalau pegawainya nakal.
Dan respons BNI yang paling menyakitkan menurut korban:
Enam kali mediasi.
Satu kali aksi damai.
Sepanjang itu tidak satu pun pejabat BNI dari kantor cabang atau wilayah yang mengucapkan kata "maaf" atau kami prihatin kepada korban.
Yang datang dari pihak BNI hanya satu permintaan berulang: Berikan kami bukti pendukung.
Padahal semua data transaksi ada di sistem BNI sendiri.
Semua perpindahan uang dari kas lancar ke rekening Andi tercatat di rekening koran BNI.
Bukan di tangan korban.
Baru Wakil Menteri BUMN yang mengundang korban dan itulah pertama kalinya ada pejabat yang mengucapkan kata permohonan maaf dan rasa prihatin.
Satu hal yang tidak bisa diabaikan:
Suster Natalia sekarang punya utang pribadi ke beberapa orang.
Karena ada anggota CU yang butuh uang untuk berobat yang tidak bisa dia biarkan meninggal di rumah sakit sementara dana CU tidak bisa diakses.
Dia yang tidak punya harta pribadi meminjam uang untuk membayar tagihan rumah sakit umatnya.
"Saya tidak bisa biarkan umat meninggal di rumah sakit, Pak."
BNI adalah bank BUMN.
Bank milik negara.
Diawasi oleh OJK.
Dijamin kepercayaannya oleh nama negara Indonesia.
Dan di bawah namanya selama tujuh tahun seorang kepala kas menjalankan skema penipuan yang menyedot uang 1.900 jiwa umat gereja yang menabung perak demi perak untuk masa depan anak-anak mereka.
BNI tidak bisa menyebut ini hanya masalah oknum lalu cuci tangan dengan transfer Rp7 miliar yang tidak transparan prosesnya.
Karena korban bukan menyimpan uang kepada Andi Hakim.
Korban menyimpan uang kepada BNI.
Dan BNI harus mengembalikannya penuh tanpa pengecualian.
Kalau tidak ini bukan hanya kasus kriminal biasa.
Ini adalah konfirmasi bahwa di negeri ini orang miskin yang menabung untuk masa depan anaknya bisa kehilangan segalanya karena sistem yang seharusnya melindungi mereka justru membiarkan hal ini terjadi selama tujuh tahun.
Jadi lesson learned nya apa atas kejadian LPDP baru2 ini?
Kalau kita coba berempati dan cari tau apa yg mungkin jd penyebab, kayaknya sy bisa memahami perasaan ga dianggap & harus selalu mempertahankan diri.
Bbrpa kali beliau cerita soal bapaknya yg sering menentangnya dan dia kena mental abuse.
Bahkan stlh bapaknya meninggal, masih ke psikolog utk belajar memaafkan bapaknya, dan punya pikiran mending bapaknya meninggal daripada dia nnti dikomentarin saat mendidik anaknya.
@kompascom Stop pake surga k alam baka atau apapun itu untuk menyusahkan manusia di dunia. Jangan pake iming2 surga untuk menyusahkan manusia di dunia, terutama men-generalisasi profesi pendidik (guru/dosen).
Bicara agama, bicara surga baru nanti korupsi NOMOR 1.