Lucius Karus

Menuju Pemilu Serentak 2024

[Kompas.com @kompascom]

Dokter Icha Ditemukan Tewas di Rumahnya, Sempat Mengaku Diintimidasi Anggota DPRD TTU

Baca di https://t.co/seMC3QI2R3

[Kompas.com @kompascom]

Terus Bertambah, Kini Sudah 5 Calon Manajer Kopdes Merah Putih Meninggal

Baca di https://t.co/PkKyBtqfDF

[Emmanuel de Villiers @E2Villiers]

ÉPOUSTOUFLANT
Tellement grandiose et prenant, émouvant. Voyez ces 8 minutes de l’inauguration de l’église Sagrada Familia en présence du Pape
À pleurer de joie! Pas de mots.

[Luis Alberto Llamas @Luis_Llamass]

"Una ley no alcanza su verdadera grandeza por el mero hecho de haber sido formalmente aprobada; la alcanza cuando puede comparecer ante la dignidad de la persona y salir de ese examen sin avergonzarse".

León XIV

[Rafael Domingo Osle @RafaelDomingoO1]

Como jurista, me quedo con una frase del discurso del @Pontifex_es en el @Congreso_Es que debería enmarcarse en cada parlamento: "Una ley no alcanza su verdadera grandeza por el mero hecho de haber sido formalmente aprobada; la alcanza cuando puede comparecer ante la dignidad de la persona y salir de ese examen sin avergonzarse".

[Lucius Karus @luciuskarus]

@ID_MyRepublic kenapa nih internetnya ngga jalan dr kemarin? Lampu merah di modem merah. Respons call centernya lelet, kaga jelas....

[Anies Rasyid Baswedan @aniesbaswedan]

Izinkan ikut berpendapat tentang situasi belakangan ini…

[Sadam Permana @sadampermana_w]

KASUS LCC 4 PILAR - MENUNTUT KEADILAN UNTUK SMAN 1 PONTIANAK

[CNN Indonesia @CNNIndonesia]

Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar tingkat Kalimantan Barat menjadi sorotan di media sosial setelah beredarnya cuplikan video kompetisi yang memperlihatkan dugaan ketidakkonsistenan penilaian dewan juri.⁣
⁣
Tim SMAN 1 Pontianak berharap ada penjelasan terbuka dan transparan terkait dasar pengambilan keputusan dewan juri.⁣
⁣
Simak selengkapnya di https://t.co/wP16vn5KQq.⁣
(🎥 YouTube MPRRIOfficial) ⁣
⁣
#cnnindonesia #cnnindonesiacom #Peristiwa

[Lucius Karus @luciuskarus]

Parah nih acaranya @mprgoid. Cerdas cermat 4 pilar justru jadi panggung pelecehan nilai-nilai 4 pilar oleh dewan juri

[Kompas.com @kompascom]

Cuplikan Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar tingkat Kalimantan Barat viral setelah muncul perbedaan penilaian terhadap dua jawaban yang dinilai memiliki substansi serupa.

Polemik mencuat setelah Tim C dari SMAN 1 Pontianak mendapat pengurangan skor. Juri menilai jawaban peserta kurang lengkap.

Namun, pada pertanyaan serupa dengan jawaban yang sama, tim lain justru mendapat nilai penuh.

Menanggapi protes peserta, salah satu juri menyatakan agar peserta menjaga artikulasi saat menjawab.

"Dewan juri menilai berdasarkan apa yang terdengar jelas. Kalau tidak terdengar, maka juri berhak memberikan pengurangan nilai," ujar salah satu juri.

Terkait kejadian ini, SMAN 1 Pontianak meminta klarifikasi terbuka kepada penyelenggara. Lewat akun Instagram-nya, SMAN 1 Pontianak menilai keputusan juri perlu dijelaskan secara transparan agar objektivitas dan integritas kompetisi tetap terjaga.

Sumber: YouTube/MPRGOID, IG @/smansaptk.informasi

~R #Kalimantan #Peristiwa

[novel baswedan @nazaqistsha]

Sidang pengadilan kok jadi pertunjukkan kebodohan dan kebejatan, apa sdh tdk ada lagi hati nurani?
Persidangan apa ini? Kok wdilakukan oleh orang2 yg tdk kompeten.

https://t.co/nuzqVAqTry

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada laporan baru dari lembaga riset Celios yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah gue baca tentang kondisi ekonomi Indonesia.

Judulnya: Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026.

Dan datanya bukan dari sembarang sumber.
Dari Forbes.
Dari LHKPN.
Data yang sudah terverifikasi dan tidak bisa dibantah.

Fakta pertama yang langsung bikin gue sesak napas:
50 orang terkaya Indonesia hanya 50 orang total kekayaannya mencapai Rp4.600 triliun per 2026.

APBN Indonesia?
Rp3.800 triliun.
Artinya 50 orang itu lebih kaya dari seluruh anggaran negara yang digunakan untuk membiayai 270 juta rakyat Indonesia selama satu tahun penuh.
Satu tahun.
Gaji PNS, subsidi BBM, bayar utang, bangun jalan, biaya militer, semua program sosial semuanya masih kalah dari 50 orang itu.

Dan setiap harinya harta 50 orang itu naik Rp13 miliar per hari.
Sementara upah pekerja harian di Indonesia bergerak di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per jam.

Fakta kedua ketimpangan di antara pejabat negara sendiri:
Total kekayaan pejabat negara era Prabowo-Gibran: Rp1 triliun lebih.
Dan dari seluruh pejabat itu 73% kekayaannya hanya dikuasai oleh 12 orang.
Dua belas orang.
Yang masing-masing punya kekayaan di atas Rp1 triliun.

Siapa?
Salah satu yang terbesar adalah Menteri Pariwisata Widya Kusuma.
Ada juga Menteri Perumahan Rakyat.
Keduanya masuk dalam daftar lima pejabat terkaya.

Fakta ketigayang paling menohok soal TNI dan Polri:

Setiap tamtama TNI prajurit paling bawah butuh 252 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Panglima TNI.

Dua ratus lima puluh dua tahun.
Kalau mulai kerja umur 20 baru bisa menyamai kekayaan atasannya di umur 272 tahun.
Itu bukan angka. Itu absurditas.

Di Polri sedikit "lebih baik" polisi golongan paling rendah butuh 139 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Kapolri.

Ketimpangan ini bukan hanya antara rakyat dan orang kaya. Tapi di dalam institusi yang sama.
Di antara satu korps yang sama.

Fakta keempat anggota DPR versus konstituennya:

Anggota DPR Gorontalo kekayaannya 800 kali lipat dari rata-rata masyarakat Gorontalo yang mereka wakili.

Anggota DPR Yogyakarta 400 kali lipat dari rata-rata masyarakat Yogyakarta.

Orang-orang yang mengklaim mewakili rakyat hidupnya 400 sampai 800 kali lebih kaya dari rakyat yang katanya mereka wakili.

Dan mereka yang membuat undang-undang. Mereka yang memutuskan kebijakan pajak. Mereka yang menentukan siapa yang dapat subsidi dan siapa yang tidak.

Dan ini yang membuat seluruh gambar itu menjadi sangat gelap:
Celios mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana: kalau 50 orang terkaya itu dipajaki hanya 2% dari total kekayaan mereka negara dapat berapa?

Rp93 triliun per tahun.

Sembilan puluh tiga triliun.
Setiap tahun.
Dari pajak 2% saja atas kekayaan 50 orang.

Itu lebih dari cukup untuk membiayai rekonstruksi bencana besar.
Untuk membenarkan semua perlintasan kereta berbahaya di Jawa yang butuh Rp4 triliun.
Untuk menggaji 8 juta guru honorer setahun penuh.
Untuk menutup seluruh defisit BPJS Kesehatan.

Hanya dari 50 orang.
Hanya 2%. Per tahun.
Tapi itu tidak terjadi.
Dan Celios menjelaskan kenapa:

Karena orang-orang yang punya kekayaan itu — adalah orang-orang yang sama yang membiayai kampanye politik, yang duduk di dewan komisaris BUMN, yang punya akses langsung ke pengambil keputusan.

Pajak kekayaan sudah masuk dalam rencana Kementerian Keuangan paling lambat 2028 kata mereka. Tapi implementasinya? Masih "akan akan akan" saja. Tidak pernah benar-benar dieksekusi.

Sementara yang terus dipajaki adalah kelas menengah yang sudah ngos-ngosan. Kelas menengah Indonesia turun 1,1 juta orang dalam setahun tapi mereka yang paling mudah dikejar pajaknya karena datanya ada, penghasilannya kelihatan.

Seperti kata peneliti Celios: berburu di kebun binatang. Hewannya kelihatan, tinggal tembak. Sementara yang benar-benar harus dipajaki terlalu kuat untuk disentuh.

Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh laporan ini:

Ketimpangan yang ekstrem ini bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya.

Celios menelusuri pola historis dan hasilnya konsisten. Ketika ketimpangan mencapai titik ekstrem dan orang-orang hopeless tidak melihat jalan keluar yang rasional mereka tidak lari ke gerakan buruh atau gerakan sosial yang terorganisir.

Mereka lari ke kelompok-kelompok yang menawarkan identitas, musuh bersama, dan rasa memiliki.

Di Italia 1930-an orang yang di-PHK direkrut oleh Black Shirt. Di Jerman industri tutup, pengangguran meledak, orang mencari pegangan.

Di Indonesia sendiri kerusuhan 1998 dan berbagai gejolak sosial sesudahnya, ketika ditelusuri, akar masalahnya selalu sama: ketimpangan ekonomi yang dibalut isu identitas.

Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat sekarang ormas-ormas yang berdemo bukan ke instansi pemerintah tapi ke lembaga bantuan hukum masyarakat sipil, bayaran demo yang menjadi solusi pengangguran, program-program besar yang menyerap tenaga kerja tapi dengan cara yang menciptakan ketergantungan bukan kemandirian.

Solusi yang Celios rekomendasikan dan ini sangat konkret:

Satu — pajak kekayaan 2% untuk 50 orang terkaya. Langsung hasilkan Rp93 triliun per tahun. Bukan mimpi Brazil dan Colombia sudah melakukannya dengan komite audit independen.

Dua — moratorium MBG. Hentikan sementara, perbaiki tata kelola dari akar, baru jalankan lagi dengan tepat sasaran fokus ke daerah 3T dan keluarga miskin ekstrem, bukan merata ke semua sekolah termasuk swasta di Jabodetabek.

Tiga — kembalikan 20 triliun yang diambil dari anggaran kesehatan ke Kementerian Kesehatan untuk program stunting yang sudah terbukti efektif. Benefit yang dihasilkan: Rp400 triliun. Versus MBG yang belum jelas benefit konkretnya.

Empat — pajak windfall untuk komoditas yang sedang untung besar batu bara, sawit, nikel, minyak. Mereka untung dari harga global yang tinggi, sementara rakyat menanggung subsidi energi. Ini bukan soal nasionalisasi ini soal keadilan distribusi keuntungan.

Indonesia bukan negara miskin. Indonesia adalah negara yang kekayaannya terkonsentrasi pada sangat sedikit orang, yang sistem pajaknya melindungi orang kaya dan membebani kelas menengah, dan yang program-program besarnya lebih banyak menciptakan celah korupsi baru daripada menyelesaikan masalah lama.

50 orang lebih kaya dari APBN. 12 pejabat kuasai 73% kekayaan seluruh pejabat negara. Tamtama butuh 252 tahun untuk menyamai Panglima. Anggota DPR 800 kali lebih kaya dari konstituennya.

Dan solusinya sudah ada. Jelas. Terukur. Bisa dijalankan hari ini.

Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya. Karena yang harus meloloskan kebijakan pajak kekayaan itu adalah orang-orang yang sama yang akan paling terdampak olehnya.

Itu bukan korupsi yang bisa ditangkap KPK. Itu adalah struktur. Dan struktur hanya bisa diubah kalau tekanan dari bawah lebih kuat dari kenyamanan di atas.

⚠️ Disclaimer: Berdasarkan laporan Celios "Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" dan wawancara peneliti Celios Bima Yudistira. Data bersumber dari Forbes dan LHKPN yang dapat diverifikasi publik. Ini analisis berbasis riset independen bukan tuduhan hukum kepada individu manapun.

[Ibrahim Arief @ibamarief]

Bismillahirrahmanirrahim.

Hari ini, izinkan saya Ririe, mewakili Ibam dan anak-anak kami, menyampaikan Surat Terbuka kepada Pemimpin tertinggi negeri, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto.

Dengan segala kerendahan hati, kami memohon perlindungan hukum dari ketidakadilan yang kami hadapi. Agar kebenaran tidak dikalahkan oleh hal-hal di luar fakta persidangan. Agar keadilan benar-benar ditegakkan sebagaimana mestinya.

Kami percaya, negara tidak boleh membiarkan warganya merasa sendirian dalam menghadapi ketidakadilan.

Semoga surat ini sampai dan diterima dengan baik oleh Bapak Presiden. Demi keadilan berdiri setegak-tegaknya di negeri ini. Demi hilangnya rasa takut dari mereka-mereka yang dengan jujur dan tulus hendak membantu negara dengan keahlian mereka.

Terima kasih, Bapak Presiden @prabowo 🙏🏻

[Lucius Karus @luciuskarus]

Baca nih admin2 @pln_123. Hentikan respons SKSD Hai Kak...... cari tahu masalah dan kasi jawaban terbuka aja di sini.

[kumparan @kumparan]

PT PLN (Persero) memastikan pemadaman listrik di sejumlah wilayah Jakarta disebabkan oleh gangguan suplai listrik.

Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya, Haris Andika, mengatakan saat ini PLN tengah fokus melakukan upaya penormalan agar listrik bisa kembali pulih secepatnya.

PLN juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik selama proses pemulihan berlangsung. Untuk mengetahui perkembangan terbaru, masyarakat dapat memantau informasi melalui aplikasi PLN Mobile atau menghubungi Contact Center PLN 123.

📸: Dok. Antara.

Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.

📝: bisnisupdate | update | bisnis | oneliner | R068 | R029 | E036 | E093

#bicarafaktalewatberita #kumparan

[Lucius Karus @luciuskarus]

Malas banget baca jwbn admin @pln_123 soal mati lampu dr berbagai wil di Jakarta. Mulai dg sok akrab "Hai Kak.....", lalu minta ID n almat dikrm via pesan.

Seolah2 ini masalah 1/2 rumah aja. Pdhal sbagian besar Jakarta mati lampu. Knp ngga dijlskan sj masalahnya scr keslrhn?

[Pramusapi #Disintegrasi @DuaBelasBe]

@txtdrjkt @txttransportasi terpantau ada mobil berstiker aparat mau nyalip tapi gak dapet dapet. Tbtb ngomelin pramudi. Untuk @PT_Transjakarta mohon lindungi pramudi karena pramudi tidak bersalah disini

[Ravio Patra @raviopatra]

TNI PENGECUT!

Andrie Yunus satu orang sipil biasa dengan ide-idenya.

TNI seinstitusi, anggaran ratusan triliun, bersenjata, dan ada PULUHAN prajurit bersiasat mencoba membunuh Andrie.

Bedil gede, tapi TAKUT SAMA IDE!
Jabatan sipil mau, tapi TAKUT SAMA PERADILAN SIPIL!

[tempo.co @tempodotco]

Targetnya tak sekadar Andrie Yunus. Sejumlah aktivis masyarakat sipil masuk daftar sasaran satu tim khusus yang dibentuk Bais untuk operasi ini.

[# @uyoktweet]

Tweet keren ini kenapa dihapus ngo @NataliusPigai2 ?

[Mas P1yu🍉🇮🇩 @Piyusaja2]

🔴Ketua Kopdes Merah Putih di Sleman speak up, ungkap resiko mengerikan, nih yang ngomong pelaku sendiri...

Analisa Risiko Nyata: Satu Koperasi di Satu Desa

Oleh: Bambang Sutrisno
Ketua KDMP Sidokarto, Sleman, DI Yogyakarta

Mari kita hitung sederhana. Dengan kepala dingin, tidak emosi, ini juga saya berpotensi dituding mengeluh atau sambat. Karena biasanya di grup kalau ada yg speak up langsung dituding cengeng, lemah, kakean sambat, keluh kesah bahkan ada yg usul ngeledek : "group diganti jadi group ketua koperasi sambat."
😊🤣

Saya adalah pengusaha UMKM (Usaha Mikir Keluarga Megap Megap). Kalau tulisan salah, saya mohon maaf, wong namanya rakyat ngeluarin uneg uneg, mungkin karena kurang literasi jadinya malah dipandang bodoh. Tapi gak papa, daripada dipendam ..🤭
Ini itung itungan saya wong cilik yg ditunjuk jadi ketua koperasi desa Sidokarto.

Pinjaman: Rp3 miliar.
2.5M untuk bangunan, alat prasarana dan kendaraan.
500 juta modal muter usaha.

Ini utang bosskuh bukan hibah, bunga 4% per tahun.

Jadi begitu kita ready duit modal diterima dan bangunan sudah dibikin, maka bulan depan kita sudah harus bayar angsuran 50 juta / bulan.
Atau
Cicilan: Rp600 juta per tahun

👉Untuk menghasilkan Rp50 juta laba bersih per bulan:

Jika margin bersih koperasi 5%,
maka harus menghasilkan:
Rp50 juta ÷ 5% =
Rp1 miliar omzet per bulan.
Artinya koperasi harus memutar omzet:
± Rp33 juta per hari, stabil.

Kalau margin hanya 3% (lebih realistis untuk retail sembako), maka:
Rp50 juta ÷ 3% =
Rp1,67 miliar omzet per bulan.

Apakah semua desa punya daya beli sebesar itu?
Belum tentu.!!!

Apakah pengurus koperasi punya pengalaman ngelola duit sebesar itu stabil beberapa tahun?

Coba cek, ketua koperasi yg berlatar belakang pengusaha dengan omzet di atas 1 M sebulan, ada gak?

KDMP bukan bisnis warung kelontong di desa yg omzetnya cuma beberapa desa.

Tapi harus 33 juta perhari. Biar bisa bayar angsuran 50 juta perbulan. Itu belum buat bayar pegawai, SHU dll.

Pegawai digaji, para patriot pengurus koperasi dapat SHU, yg dibayar dengan Yen, yen Ono sisa keuntungan setelah bayar angsuran dan biaya operasional.😊🤭

Skenario Gagal Bayar
1️⃣ Macet Ringan
Koperasi hanya mampu menghasilkan laba Rp35 juta per bulan.
Defisit Rp15 juta per bulan.
Setahun defisit Rp180 juta.
Kemungkinan akan terjadi restrukturisasi.

2️⃣ Macet Sedang
Koperasi hanya mampu bayar Rp25 juta per bulan.
Defisit Rp25 juta per bulan.
Setahun defisit Rp300 juta.
✓Cashflow tertekan.
✓Pengurus mulai disalahkan.
✓Kepercayaan mulai retak.

3️⃣ Gagal Total (Zonk)
Koperasi tidak menghasilkan laba sama sekali.
Lubang Rp600 juta per tahun.
Bunga tetap berjalan.
Status kredit bermasalah.

Sekarang hubungkan dengan kondisi desa yang ruang fiskalnya sudah sempit.
Jika desa harus ikut menopang atau terdampak skema pembiayaan, alias yang bayar utang dibebankan dana desa maka:
✓Pembangunan jalan bisa berhenti.
✓Saluran air tertunda.
✓Program pemberdayaan terpangkas.
✓Infrastruktur kecil desa terancam macet.

Dalam ekonomi publik, ini disebut crowding out:
anggaran pembangunan tersedot untuk menambal risiko usaha.